Golkar: Komisi I Segera Akan Rapat dengan Kemenkominfo Bahas Starlink
Anggota Komisi I DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi.
Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera melakukan pertemuan dengan Kemenkominfo untuk membahas lebih lanjut mengenai operasional Starlink di Indonesia.
Hal ini dilakukan guna merespon berbagai kekhawatiran di masyarakat dengan adanya perusahaan yang dijalankan Elon Musk ini.
“Semua kekhawatiran dan aspirasi dari pengguna jasa internet dan juga pelaku industri tentu akan kita tampung dan kita akan menanyakan kepada kominfo dalam waktu dekat ini,” ujar Bobby kepada Parlementaria di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024)
Ia pun menyoroti perihal adanya kekhawatiran terkait hal-hal yang diduga berpotensi mengancam kedaulatan negara.
Menjawab hal itu, ia menegaskan bahwa meski Starlink masuk ke Indonesia, perusahaan jasa internet tersebut berkewajiban menggunakan gateway Indonesia dan gateway tersebut di dalamnya sudah terdapat instrumen negara yang mengawasi.
“Meski Starlink masuk ke Indonesia, perusahaan jasa internet tersebut berkewajiban menggunakan gatewayIndonesia dan gateway tersebut di dalamnya sudah terdapat instrumen negara yang mengawasi”
“Baik itu (pengawasan) dari Kemenkominfo. (Soal) spionase sinyal itu ada di Bin, lantas keamanan sinyal itu dari BSSN, dan ada beberapa instrumen-instrumen negara lainnya,” lanjut Politisi Fraksi Golkar ini.
Ia berharap dengan adanya pertemuan Komisi I dengan Kemenkominfo nantinya, dapat memperjelas bahwa kehadiran Starlink ini dapat menjadi pelengkap dari infrastruktur yang sudah ada di Indonesia.
“Di daerah-daerah yang terpencil, 3T, yang hanya terlayani oleh infrastruktur Bakti, dengan adanya Starlink ini bisa menjangkau di sana juga. Akses yang tadinya terkendala karena harga sekarang menjadi ada persaingan yang kompetitif. Sehingga, masyarakat bisa mampu mengakses tapi semuanya itu tentu adalah sebesar-besar upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” terangnya
Adapun terkait kekhawatiran adanya potensi predatory pricing yang berpotensi mempengaruhi iklim kompetisi antar penyedia jasa internet, ini pun akan menjadi masukan kepada Komisi I DPR RI dan dibahas bersama dengan Kemkominfo.
“Tentu kami akan memperhatikan hal tersebut dan akan kami Tanyakan dalam rapat bersama kemenkominfo dalam waktu dekat,” tutup Bobby.