Bulan: Februari 2022

Ace Hasan Syadzily Resmi Pimpin Golkar Jawa Barat


Berita Golkar – Anggota DPR RI Ace Hasan Syadzily resmi memimpin kepengurusan DPD Partai Golkar Jawa Barat periode 2020-2025. Ace terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) pada 26-27 Februari di kantor DPP Partai Golkar.

Ace menegaskan komitmennya untuk membawa kemenangan Golkar pada Pemilu 2024 usai terpilih menjadi ketua. Ia optimistis, kemenangan Golkar di Jabar akan menjadi barometer untuk kemenangan partai Golkar di tingkat nasional.

“Keputusan Musdalub telah menetapkan saya. Mari kita berjuang bersama-sama, karena kita ini besar di Jawa Barat,” katanya dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Minggu (27/2/2022).

“Kita terakhir menang di Jabar tahun 2004. Kini setelah 20 tahun, setelah 2 dasawarsa, kita harus rebut kemenangan pada 2024. Kompak saja tidak cukup. Tapi yang dibutuhkan juga kerja keras,” ujarnya menambahkan.

Usai terpilih menjadi ketua, Ace akan mempercepat upaya konsolidasi internal DPD Partai Golkar Jawa Barat. Ace memastikan akan merampungkan kepengurusan dalam waktu satu bulan.

“Satu bulan ini menyusun kepengurusan. Nanti akan kita susun secara detail program kerja pada Rakerda DPD Golkar Jabar,” ujarnya.

Ace juga akan segera melakukan safari politik ke seluruh DPD Golkar Kabupaten/Kota. Saat ini, Partai Golkar di Jawa Barat menempati urutan ke empat lewat hasil survei. Ia memastikan bakal membuat strategi pemenangan partai berbasis pendekatan saintifik.

“Dalam waktu dekat, kita akan melakukan survei ke daerah. Tidak hanya survei-survei calon kepala daerah, tetapi juga partai. Juga survei isu-isu yang berkembang di daerah untuk dituangkan dalam kampanye nanti, kita rumuskan program yang tepat untuk pemenangan,” ungkapnya.

“Kita rebut kemenangan Partai Golkar Jabar, kita rebut kemenangan Pak Airlangga sebagai calon presiden Partai Golkar. Kita rebut kemenangan Gubernur Jabar serta Bupati dan Walikota se Jabar,” pungkasnya.

Ketum Golkar Airlangga Hadiri Pelantikan Pengurus DPD Satkar Ulama Riau


Berita Golkar – Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto menghadiri pelantikan pengurus DPD Satkar Ulama Provinsi Riau dan pelantikan pengurus DPD Angkatan Muda Satkar Ulama Indonesia (AMSI) Provinsi Riau serta Himpunan Wanita Satkar Ulama Indonesia (HIWASI) Propinsi Riau. Pelantikan ini berlangsung disalah satu hotel di Pekanbaru, Jumat (25/2/2022).

Acara yang digelar sehari setelah pengukuhan DPD Partai Golkar Provinsi Riau itu, diharapkan mampu membangun soliditas seluruh kader Partai Golkar baik di kepengurusan Partai maupun Ormas yang berafiliasi pada Partai Golkar.

“Saya mengharapkan Satkar Ulama dapat menjadi wadah berkarya para ulama dan santri serta membina Hubungan yang Harmonis antara ulama dan umaro,” kata Airlangga.

Pelantikan itu dihadiri ketua umum Satkar Ulama Idris Laena petinggi Partai Golkar dari Jakarta diantaranya Dito Ganindito, Erwin Aksa, Mechias Markus Mekeng Serta Disambut oleh Ketua DPD Golkar Provinsi Riau yang Juga Gubernur Propinsi Riau Drs.H. Syamsuar.

Dihari yang berbeda, yakni Sabtu (26/2/2022) Idris Laena melanjutkan melantik Angkatan Muda Satkar Ulama Indonesia (AMSI) di Kabupaten Kuantan Singingi dan beberapa pengurus AMSI ditingkat Kecamatan se Kabupaten Kuantan Singingi.

Dengan demikian, konsolidasi Satkar Ulama tinggal diteruskan di semua Kabupaten/Kota hingga Kecamatan serta Desa Se Provinsi Riau.

Menurut Idris Laena yang juga ketua Fraksi Golkar MPR RI ini bahwa Satkar Ulama bertekad untuk memenangkan Partai Golkar dan berjuang penuh untuk memenangkan Airlangga Hartarto sebagai Presiden Republik Indonesia Pada Pilpres yang akan datang.

Menko Airlangga Kunjungi Vaksinasi Anak di Pekanbaru


Berita Golkar – Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan kunjungan ke Riau, untuk memantau langsung vaksinasi anak di SD 158 di Jalan Patimura, Kelurahan Kelurahan Cintaraja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Jumat (25/2/2022).

Menko Airlangga didampingi Gubernur Riau H Syamsuar, Wali Kota Pekanbaru Firdaus serta berbagai unsur pejabat yang ada di Kota Pekanbaru.

Dalam peninjauan tersebut, Menko Perekonomian sempat menyapa anak-anak SD 158 yang sedang divaksin.

Beberapa pertanyaan dilontarkan Airlangga berkaitan vaksin termasuk motivasi agar giat belajar.

“Kelas berapa nak. Jangan takut disuntik (vaksin). Ini untuk kesehatan, menjaga imunitas tubuh agar nanti tetap bisa belajar,” kata Menko Airlangga Hartarto.

Setelah memantau langsung vaksinasi anak Airlangga juga menyapa anak-anak SD 158 yang sedang menunggu antrean vaksin.

Airlangga, juga kembali memberi semangat dan motivasi kepada pelajar yang masih duduk di bangku sekolah dasar.

Vaksinasi anak usia 6-11 tahun digelar Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pekanbaru dipusatkan di SD Negeri 158 yang berada di depan Mapolda Riau.

Vaksinasi massal untuk anak ini juga digelar serentak di di 15 kecamatan se Pekanbaru dengan target cakupan vaksinasi 10.000 anak sebagai upaya bentuk percepatan vaksinasi anak-anak.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengapresiasi Provinsi Riau karena vaksinasi pertama sudah mencapai target.

“Saya mengapresiasi Provinsi Riau sudah mencapai 90 persen vaksin pertama dan vaksin keduanya hampir mendekati 70 persen,” ucap Airlangga.

Sebagai informasi, progres capaian vaksinasi dosis 1 per 24 Februari 2022, Provinsi Riau telah mencapai 92,25 persen sebanyak 4.465.274 dosis.

Sedangkan untuk dosis kedua Provinsi Riau mencapai 66 persen sebanyak 3.194.932 dosis. Capaian vaksinasi booster di Provinsi Riau pada angka 4,13 persen dengan 199.980 dosis.

Ketua Umum DPP Golkar ini juga menyebutkan, vaksinasi ini dilakukan merupakan kunci untuk dapat menimalisasi COVID-19 varian omicron.

“Sebab untuk menekan penularan COVID-19 varian omicorn kuncinya adalah vaksinasi. Nah, bagi yang belum melakukan vaksin diwajibkan untuk vaksin terutama vaksin booster,” sebut Menko Airlangga.

“Saya juga berharap vaksinasi ini akan terus dilakukan juga terhadap lansia agar bisa meminimalisir kasus aktif COVID-19 ini dan terus jaga prokes dengan ketat,” katanya.

Airlangga Hartarto: Golkar Bertekad Kuningkan Pulau Sumatera di Pemilu 2024


Berita Golkar — Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menargetkan partainya menguasai perolehan suara di Pulau Sumatera pada Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Airlangga saat menyampaikan pidato di pelantikan pengurus DPD Golkar Provinsi Riau, Kamis (24/2/2022).

Airlangga menegaskan, Provinsi Riau menjadi salah satu lumbung suara Partai Golkar setiap pemilu.

Menurutnya, modal kemenangan partai berlambang pohon beringin bisa diperluas ke seluruh wilayah di Pulau Sumatera. Terlebih, Provinsi Riau juga dipimpin gubernur yang juga Ketua DPD partai Golkar Riau, Syamsuar.

“Di Riau, Golkar selalu menang, dan modal kemenangan itu penting. Kalau Riau menang, saya kemarin dari Lampung, kita kunci. Dari Riau, Sumatera Utara, bahkan dari Aceh kita kunci. Kita kuningkan Pulau Sumatera untuk kemenangan Golkar,” tutur Airlangga di depan pengurus DPD Golkar se-Provinsi Riau, Kamis (24/2).

Airlangga mengaku, optimisme kemenangan di Sumatera perlu ditanamkan karena sejumlah alasan. Pertama, Ketum Golkar mengaku partainya menjadi satu-satunya partai politik yang memiliki struktur kepengurusan hingga ke tingkat paling bawah di seluruh wilayah di Indonesia.

Hal itu tidak dimiliki parpol lain di Indonesia. Struktur paling bawah ini memiliki potensi untuk menyerap aspirasi masyarakat. Airlangga menegaskan, jika aspirasi masyarakat bisa dipenuhi Golkar, kemenangan pasti diperoleh saat Pemilu 2024 mendatang.

“Pada waktunya nanti kita akan menang pilpres, apalagi kalau cuma mau dua kali (periode), tapi kita musti jaga (aspirasi) sekarang,” ujar Airlangga.

Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengingatkan, Golkar harus menyiapkan kemenangan sejak awal.

Ketum Golkar menegaskan, belajar dari pengalaman yang lalu, ia tidak ingin ada kader yang tertinggal. Airlangga menceritakan kembali peristiwa Munas Golkar 2009 di Riau yang membuat Golkar terpecah menjadi beberapa partai politik baru.

Saat itu, Surya Paloh kalah dalam perebutan ketua umum di Munas 2009. Setelah kalah, Surya Paloh dan timnya membentuk Partai Nasdem.

Langkah itu juga diikuti Prabowo Subianto yang kemudian membentuk Partai Gerindra dan Wiranto dengan partai Hanuranya. Airlangga menegaskan dirinya tidak ingin peristiwa itu terulang di kepemimpinannya.

Menurutnya, setiap konflik internal Golkar harus bisa diselesaikan dengan konsensus dan mufakat.

“Bukan cari menang dan kalah, karena menang dan kalah hanya saat pemilu, bukan saat konsolidasi,” tegasnya.

Ketum Golkar mengingatkan seluruh kader harus tetap berada di dalam barisan partai.

“Semua kader tidak boleh di luar, semua kader harus di dalam. Target kita 20 persen. Tapi 20 persen belum cukup memenangkan Pilpres. Pilpres butuh lebih dari 50 persen. Kita harus bekerja keras sekarang, tidak boleh ada kader yang ketinggalan,” tegas Airlangga.

Menko Airlangga Lakukan Operasi Pasar di Pasar Bawah Kota Pekanbaru


Berita Golkar – Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Provinsi Riau, Kamis (24/02), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meninjau pelaksanaan operasi pasar di Pasar Bawah, Kota Pekanbaru.

Pasar Bawah merupakan pasar tradisional paling tua yang ada di Pekanbaru. Pasar ini telah dikenal semenjak tahun 1700-an.

Pasar Bawah sangat dikenal di berbagai kalangan masyarakat maupun bagi wisatawan yang datang ke Pekanbaru, sehingga Pemerintah setempat menjadikannya pasar wisata.

Pengaturan HET minyak goreng sawit yang diberlakukan saat ini adalah berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 yang berlaku sejak 1 Februari 2022.

Aturan tersebut mencantumkan HET minyak goreng curah sebesar Rp11.500,00 per liter, minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp13.500,00 per liter, dan minyak goreng kemasan premium sebesar Rp.14.000,00 per liter.

Menko Airlangga melakukan peninjauan sekaligus memastikan kesesuaian pelaksanaan pengaturan HET di lapangan untuk penjualan minyak goreng kemasan di pasar tradisional.

Selain itu, Menko Airlangga juga menanyakan ketersediaan bahan pangan lain seperti beras, tepung terigu, gula, telur, hingga ikan asin yang dijual di Pasar Bawah tersebut.

“Kami harapkan stok tetap terjaga di pasar ini dan harga minyak goreng juga harus di Rp28.000,00 per 2 liter, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Stok beras, gula, dan tepung, juga terlihat cukup terpenuhi di sini,” lanjut Menko Airlangga.

Dalam pasar murah kali ini, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Pemerintah Provinsi Riau bekerja sama dengan 4 distributor lokal telah menyediakan sebanyak 3.000 liter minyak goreng untuk dijual kepada masyarakat dengan harga Rp24.000,00 per 2 liter.

Perum Bulog menyediakan beras sebanyak 7.500 kg dengan harga Rp44.500,00 per 5 kg, dan gula pasir disediakan Starbudi Rosebrand sebanyak 2.000 kg dengan harga Rp9.500,00 per kg.

Sementara itu, untuk komoditas minyak goreng curah disediakan sebanyak 2 tanki yang disiapkan oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia, di mana masing-masing tanki berisi 18.000 kg dan 22.000 kg, serta dijual dengan harga Rp10.500 per liter.

Para pembeli minyak goreng curah yang kebanyakan merupakan pedagang eceran tersebut, diharuskan mengisi form Pakta Integritas yang menyatakan bahwa mereka mendukung program minyak goreng HET dari Pemerintah dan bersedia menjual minyak goreng tersebut sesuai HET serta tidak akan menimbun minyak goreng curah, minyak goreng kemasan sederhana maupun premium.

Selanjutnya, Menko Airlangga juga mengunjungi kegiatan pasar murah di area Pelindo yang menjual berbagai kebutuhan pokok atau bahan pangan, khususnya minyak goreng kemasan, beras, dan gula pasir.

“Dalam pasar murah, minyak goreng dijual di bawah HET. Di sini juga disediakan tanki untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng curah. Hal ini akan membantu para pedagang eceran dan juga pelaku industri rumahan untuk mendapatkan minyak goreng,” kata Menko Airlangga.

Mengingat pandemi Covid-19 belum berakhir di Indonesia, pelaksanaan operasi pasar tersebut tetap memberlakukan Protokol Kesehatan yang ketat, seperti penggunaan masker, baik bagi pembeli maupun penjual.

Masyarakat yang hadir di lokasi kegiatan sangat mengapresiasi kegiatan Pemerintah ini dan menyampaikan kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng kemasan, serta hanya boleh membeli maksimal dua kemasan.

Salah seorang pembeli yang berprofesi sebagai pedagang gorengan dan keripik, menyampaikan sangat membutuhkan minyak goreng untuk usahanya dan minyak goreng yang dibeli akan cukup memenuhi stok beberapa minggu ke depan.

“Kalau bisa acara seperti ini bisa diadakan tiga bulan sekali, jadi masyarakat seperti kami akan terbantu sekali dengan kegiatan operasi pasar seperti ini. Kami rela datang jauh-jauh demi mendapatkan minyak goreng murah ini,” tuturnya.

Turut hadir mendampingi Menko Perekonomian dalam kegiatan ini yakni Wakil Menteri Perdagangan, Anggota DPR RI, Gubernur Riau, dan Wakil Wali Kota Pekanbaru.

Menko Airlangga: Kemiskinan Ekstrem Ditarget Mendekati Nol Pada 2024


Berita Golkar — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri silaturahmi bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama di rumah jabatan Gubernur provinsi Riau.

Airlangga menuturkan, pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem mendekati nol pada 2024 mendatang. Menurutnya, upaya tersebut dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Tahun ini, penanganan kemiskinan ekstrem diprogramkan untuk 212 kabupaten kota seluruh Indonesia. Pemerintah memberikan perlindungan berbagai program perlindungan sosial di kuartal pertama.

Berbagai bantuan dikucurkan selama Februari untuk membantu menurunkan kemiskinan ekstrem. Sebab, pada Maret mendatang, rencananya akan digelar survei nasional.

“Memang kemiskinan ekstrem tidak bisa dihapuskan total, tetapi minimal angkanya sesuai dengan target roadmap yang disiapkan oleh pemerintah mendekati nol di tahun 2024,” tutur Airlangga dalam keterangan, Jumat (25/2/2022).

Airlangga menambahkan, pada kuartal kedua tahun ini, pemerintah akan mengalihkan program untuk mendukung pada kegiatan masyarakat yang bersifat produktif.

Rencananya, program pemerintah akan diarahkan pada sektor produktif seperti pertanian, pekerjaan umum, transportasi dan pehubungan, serta kelautan dan perikanan.

Dari sektor pertanian, saat ini pemerintah tengah merancang korporatisasi. Pemerintah mendorong ada sinergi petani atau pekebun dengan bank-banks syariah yang bisa digabungkan dengan filantropi untuk mendukung program ini.

Program-program bertahap ini diharapkan mampu membuat perekonomian nasional kembali seperti sebelum pandemi Covid-19 melanda Tanah Air.

Menko Perekonomian juga mengingatkan, adanya kebijakan refocusing anggaran untuk mengatasi dampak pandemi. Pemerintah daerah diminta mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 8 persen untuk perlindungan sosial dan penanganan Covid-19.

Airlangga mengaku, tahun ini, pemerintah pusat masih bisa mengintervensi perlindungan sosial dan penanganan Covid-19 melalui dana Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, yang angkanya sekitar Rp 420 triliun. Namun, mulai tahun depan, pemerintah pusat tidak bisa mengintervensi lagi.

“Tahun depan harus ada alokasi dari daerah, sehingga perlu disiapkan sekarang, supaya kedepannya tidak kaget ada perubahan dari kebijakan. Karena kita melihat mudah-mudahan di tahun ini kita bisa kembali ke situasi sebelum Covid-19,” tegas Airlangga.

PSR, Menko Airlangga: Pemerintah Terapkan Good Agriculture Practice Lewat Kerjasama Strategis Multipihak


Berita Golkar – Industri kelapa sawit nasional tercatat turut berkontribusi terhadap PDB nasional sebesar 3,5% serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja bagi lebih dari 16 juta pekerja.

Mengingat pentingnya kelapa sawit bagi perekonomian nasional, maka Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting dengan berbagai kebijakan salah satunya dengan mendorong bentuk kerja sama strategis multipihak.

Program PSR merupakan salah satu Program Strategis Nasional sebagai upaya Pemerintah dalam meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit nasional yang saat ini rata-rata sebesar 3-4 ton/hektare dan umur tanaman diatas 25 tahun.

Pelaksanaan program PSR dengan penggunaan bibit unggul dan penerapan Good Agriculture Practice (GAP) akan meningkatkan produksi kelapa sawit tanpa harus melakukan pembukaan lahan baru, sehingga dapat meningkatkan pendapatan pekebun rakyat secara optimal.

Program PSR ditargetkan dari tahun 2020-2022 untuk lahan seluas 540 ribu hektare dan didukung pembiayaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sebesar Rp30 juta/hektare untuk maksimal lahan seluas 4 hektare/pekebun.

“Program PSR yang hari ini kita laksanakan adalah upaya kita untuk mewujudkan target dan keberlanjutan program tersebut. Diharapkan penanaman di kebun-kebun rakyat lainnya akan dilanjutkan,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya di acara Penanaman Perdana program Peremajaan Sawit Kemitraan Strategis dengan tema Semangat Kemitraan Strategis untuk Percepatan Program Sawit Rakyat yang berlangsung di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Kamis (24/02).

Ketentuan kemitraan yang telah dirancang selain untuk mempercepat pelaksanaan PSR, sekaligus bertujuan untuk memastikan kualitas kebun sawit rakyat akan tumbuh dengan kualitas yang sama dengan kualitas kebun perusahaan mitranya.

“Perusahaan mitra diharapkan bertanggung jawab untuk membantu pekebun membangun kebun sawitnya dengan kualitas minimal sama dengan kebun mitranya atau bahkan lebih baik dengan memanfaatkan teknologi yang terkini serta memastikan aspek keberlanjutan baik dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan,” jelas Menko Airlangga.

Sementara itu dari sisi pembiayaan, Pemerintah juga menyediakan dukungan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga yang disubsidi dan grace period selama 5 tahun.

Dengan dukungan tersebut, pekebun membayar cicilan setelah tanaman sawitnya menghasilkan. Menko Airlangga juga secara simbolis menyerahkan KUR dari berbagai bank penyalur seperti BNI, BRI, BPD Riau, Bank Syariah Indonesia, dan Bank Sinarmas Syariah.

Pada kegiatan tersebut, replanting dilaksanakan untuk kebun kelapa sawit milik 1.233 petani swadaya dengan total lahan seluas 2.844 hektare yang tersebar di 16 desa.

Skema kemitraan ini melibatkan Sinar Mas Agribusiness and Food sebagai perusahaan inti dengan 16.361 petani plasma.

Jenis bibit yang digunakan adalah DXP Dami Mas dengan produktivitas mencapai 25-30 ton TBS/hektare. Khusus pada tahun 2022 ini, Sinar Mas Agribusiness and Food menargetkan 1.300 hektare lahan petani swadaya.

Kegiatan penanaman perdana PSR melalui kemitraan strategis ini juga diikuti dengan penandatanganan kerjasama atau MoU Percepatan PSR antara PT Sinarmas dengan 3 pihak Gapoktan Pandan Jaya, pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat Sawitku Masa Depanku (DPP SAMADE), dan penandatanganan MoU antara SAMADE dengan BPDP-KS.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan secara simbolis mesin lidi sawit melalui CSR PT Karunia Prima Nastari kepada Koperasi Unit Desa (KUD) dan Asosiasi SAMADE.

Sebagai informasi, lidi sawit merupakan produk hilir tambahan dan berpotensi untuk diolah menjadi produk kerajinan yang dapat di ekspor. Selain menjaga lingkungan dengan mengurangi limbah, juga dapat menambah pendapatan para petani sawit.

Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya Wakil Menteri Perdagangan, Anggota DPR RI, Gubernur Provinsi Riau, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Bupati Kabupaten Siak, Perwakilan BPDP-KS, Direktur Sinarmas Agro Resources and Technology, Direktur Bank Rakyat Indonesia, dan Ketua Umum Asosiasi SAMADE.

Legislator Golkar Segera Kaji Usulan Biaya Haji Usulan Kemenag


Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VIII dari fraksi Partai Golkar DPR RI Ace Hasan Syadzily menyebut pihaknya segera akan mendalami usulan besaran biaya perjalanan haji 2022/1443 Hijriyah sebesar Rp45 juta yang diusulkan Menteri Agama.

Jumlah tersebut naik Rp7,6 juta dari tahun sebelumnya yang disebab adanya biaya penerapan protokol kesehatan.

“Usulan Kementerian Agama tentang biaya haji tahun 2022 naik menjadi Rp45 juta akan dikaji dalam Panja BPIH yang saya pimpin di Komisi VIII,” kata Ace Rabu (23/2/2022).

Politisi Partai Golkar daerah pemilihan Jawa Barat II itu menjelaskan Panja BPIH Komisi VIII akan menetapkan biaya haji ini setelah mendengarkan pihak maskapai penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi selama di Arab Saudi, dan terutama kebutuhan kesehatan.

“Kami tentu akan mengundang pihak-pihak terkait untuk memastikan agar biaya Haji ini akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan kebutuhan Haji tahun ini,” ujar Ace.

“Kita tahu saat ini masih menghadapi pandemi Covid-19,” sambungnya.

Mengingat situasi Covid-19 yang masih terjadi, tidak menutup kemungkinan angka Rp45 juta bisa terjadi atau menurun karena berbagai pembiayaan kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19 harus dianggarkan seperti PCR, karantina, dan masker.

“Usulan Menteri Agama ini juga bisa saja mengalami perubahan setelah kami bahas dan kaji. Kami akan bahas secara seksama agar besaran biaya Haji ini dapat ditetapkan seefisien mungkin dengan mempertimbangkan penyesuaian harga yang berlaku saat ini, baik di Arab Saudi maupun dalam negeri kita. Kami juga akan membahasnya seberapa besar biaya optimalisasi dari dana kelolaan Haji yang akan diberikan dalam biaya penyelenggaraan Haji tahun ini,” papar Ace.

Nusron Wahid Sebut Ada ‘Menteri Dungu’ di Pemerintahan Presiden Joko Widodo


Berita Golkar – Kisruh kelangkaan minyak goreng di masyarakat yang telah berlangsung sejak akhir tahun lalu membuat Nusroh Wahid meradang.

Politisi Partai Golkar ini bahkan menyebut menteri teknis yang bertanggungjawab dengan problema tersebut sebagai “Menteri dungu”.

Kedunguan itu tak lain karena yang bersangkutan punya gap pemahaman antara dirinya  dan  presiden sebagai atasan.

“Adanya gap antara perilaku presiden dan perilaku para pembantunya. Yang kedua adalah problem kelambatan untuk merespons tentang kejadian yang terjadi di masyarakat,” ujar Nusron Wahid yang juga anggota Komisi VI DPR Ri dalam satu acara di Jakarta Rabu (23/2/2022).

Ia mencontohkan ketika situasi batubara langka, Jokowi cepat memerintahkan Menteri ESDM untuk melarang ekspor batubara. Bahkan perintah itu, jelas Nusron, dijabarkan dalam pidato.

“Tapi ketika minyak goreng itu udah lama berlarut-larut. Saya di DPR sudah mengingatkan perlunya DMO (domestic market obligation), dan DPO (domestic price obligation) dengan harga tertentu untuk CPO (crude palm oil/kelapa sawit mentah) kita terutama bagi mereka yang memproduksi minyak goreng,” imbuh Nusron.

“Itu sudah sekitar 4 bulan yang lalu, menterinya tidak merespons, padahal presiden berkali-kali ngomong bahwa kita perlu kebijakan yang pro rakyat mementingkan keadilan rakyat tetapi menterinya ragu-ragu, menteri perdagangannya,” lanjutnya.

Ketika situasi makin sulit, terang Nusron, pemerintah baru memberlakukan DMP dan DPO pada 1 Februari lalu. Namun, situasi hari ini makin tidak terkendali karena minyak masih langka.

Untuk itu, Nusron menyarankan agar pemerintah ‘berperang’. Yakni dengan melarang ekspor CPO. Ia menduga dengan kebijakan ini pasti ada korban, contohnya petani CPO.

“Namanya ‘perang’ ketika bom diledakkan ya pasti akan mematikan anak kecil, mematikan ibu-ibu, tetapi selamat dulu, menang dulu. Nanti tinggal ditata 2 bulan pasti akan ada equilibrium mana yang perlu dibenahi ini,” tutur Nusron.

Nusron kemudian menyinggung ‘menteri dungu’. Meski begitu, ia tak menjelaskan detil siapa yang dimaksud menteri dungu.

“Memang beberapa level menterinya, ya mungkin yang dimaksud dungu oleh Rocky (Gerung) para menterinya itu jangan-jangan,” ujar Nusron.

“Mungkin yang dimaksud dungu oleh Rocky itu yang lambat untuk menerjemahkan perintah presiden,” jelas Nusron

Muslim Jaya Butar-Butar Ungkap Bahaya Penundaan Pemilu 2024


Berita Golkar – Fungsionaris DPP Partai Golkar Muslim Jaya Butar-butar mengkritisi suara-suara yang menginginkan penundaan pelaksanaan Pemilihan Umum 2024.

Ketua PPK (Pimpinan Pusat Kolektif) Kosgoro 1957 ini mengatakan jika wacana tersebut potensial merusak serta sangat berbahaya bagi demokrasi.

“Pemilu hanya bisa ditunda jika negara dinyatakan presiden dalam keadaan darurat perang dan terjadi kekacauan luar biasa, yang memaksa presiden membuat darurat Sipil,” ujar Muslim Jaya Butar-butar di Jakarta, Kamis (24/2/2022).

Muslim menyebut, selain tidak ada legitimasi pemerintah di mata rakyat, penundaan pemilu juga bisa memicu gejolak dan potensial berujung kudeta pemerintahan. Semua itu bisa menjadi preseden buruk bagi sistem Demokrasi di Indonesia.

Muslim Jaya mengingatkan bahwa Pemilu Lima Tahunan adalah periode yang menjadi amanat konstitusi dan nafas Demokrasi. Ini yang membedakan dengan sistem lain yang ada.

Kata Muslim Jaya, Pemerintah dan KPU sudah sepakat menetapkan jadwal pemilu serentak Pilpres dan Pileg tanggal 14 Februari 2024.

“Maka mari kita jaga siklus demokrasi yang sudah berjalan dengan baik,” tegas Muslim Jaya.

Pria asal Toba ini juga menyebut usul penundaan Pemilu 2024 yang disampaikan Abdul Muhaimin Iskandar (beken disapa Cak Imin) sangat tidak bisa diterima.

Ia menilai, tidak ada urgensi apapun untuk menunda pemilu tahun 2024 selama dua tahun ke depan. Penundaan pemilu akan merusak sistem Pemerintahan, dan bisa menjadi presiden atau catatan buruk bagi negara Indonesia ke depan.

“Yang lebih parahnya lagi, legitimasi Pemerintahan dua tahun pasca-ditunda tidak mempunyai kekuatan di mata rakyat. Usulan itu justru akan menimbulkan persoalan yang bisa menjurus kudeta Pemerintahan,” tegas Muslim Jaya.

Ia pun meminta Pemerintah dan KPU tetap konsisten untuk menjalankan agenda pemilu tahun 2024. Tidak perlu terpengaruh dengan usulan pemilu 2024 ditunda seperti yang disampaikan oleh Cak Imin.

“Usulan tersebut ngawur dan mencederai semangat demokrasi yang salah satunya adalah melaksanakan pemilihan umum sesuai agenda yakni tahun 2024,” pungkas Muslim Jaya Butar-butar.

Scroll to top