Bulan: Mei 2023

Ketua DPD Partai Golkar Surabaya, Arif Fathoni.

Berita Golkar – DPD Partai Golkar Kota Surabaya membagikan ratusan paket sembako kepada warga pra sejahtera di Kota Pahlawan, Jawa Timur, dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-730 yang jatuh pada 31 Mei ini.

“Sebagai bagian yang integral dari Kota Surabaya dalam puncak HJKS ini, Golkar Surabaya membagikan ratusan paket sembako kepada warga pra sejahtera atau kurang mampu di Surabaya,” kata Ketua DPD Golkar Surabaya Arif Fathoni di Surabaya, Rabu (31/5/23).

Selain itu, lanjut dia, tersebar ucapan selamat HJKS ke-730 dari para bakal calon legislatif (caleg) Golkar Surabaya melalui ratusan baliho, billboard yang menghiasi jalan-jalan di kota Surabaya.

“Ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan YME atas hari jadi Kota Surabaya. Kami berupaya meringankan beban masyarakat dengan membagikan paket sembako. Surabaya adalah medan pengabdian. Kami sadar tanpa restu masyarakat Surabaya tentu Partai Golkar tidak memiliki kader yang berkarya di pemerintahan,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Toni ini menjelaskan, HJKS ke-730 tahun harus dijadikan momentum untuk bangkit dalam segala situasi, meski saat ini dalam kondisi yang tidak bagus di tengah ketidakpastian global dan pemulihan pascapandemi COVID-19 yang masih terus berjalan.

“Kami yakin, spirit kepahlawanan arek-arek Suroboyo bisa membuat kami semua sebagai sebuah bangsa bisa melalui masa-masa sulit ini dengan husnul khotimah,” katanya.

Ketika disinggung mengenai kegiatan bakti sosial ini, Toni mengatakan, apa yang dilakukan Partai Golkar Surabaya dengan membagikan ratusan paket sembako ini tentu bukanlah apa-apa, namun meski kecil.

Ia ingin HJKS ini, masyarakat kondisi pra sejahtera di Surabaya ini juga bisa turut serta merasakan kegembiraan.

“Apa yang kami lakukan hanyalah butiran debu dari padang pasir luas yang bernama Surabaya, namun kami meyakini sekecil apapun kebaikan, pasti akan memberikan kemanfaatan bagi yang membutuhkan,” ucapnya.

Masih menurut Toni, disamping membagikan paket sembako, dalam rangkaian HJKS ini, pihaknya memberangkatkan puluhan bus jamaah pengajian untuk melakukan kegiatan ziarah wali lima di Jatim.

Dalam kegiatan tersebut, kata dia, pihaknya menitipkan doa kepada jamaah pengajian untuk turut serta mendoakan di tempat-tempat mustajabah agar Kota Surabaya diberikan keberkahan dan kenikmatan bagi seluruh warganya sebagaimana yang diharapkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebagai kota yang Baldatun Toyyibatun Warabbun Ghofur.

“Tentu kami juga menitipkan doa, agar Partai Golkar Surabaya diberikan kemudahan dalam memenangkan hati warga Surabaya sehingga kami bisa terus mengabdi di kota yang kami cintai ini melalui jalur parlemen,” katanya.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya ini menambahkan, saat ini masyarakat mengeluhkan naiknya harga beberapa komponen sembilan bahan pokok di Surabaya.

Untuk itu, kata dia, pihaknya mendorong Pemkot Surabaya melakukan operasi pasar di beberapa titik di Surabaya sehingga bisa menekan laju kenaikan harga sembako.

“Saya juga berharap Mas Wali kota mendorong BUMN dan BUMD yang ada di Surabaya menyalurkan CSR-nya dalam bentuk sembako kepada warga pra sejahtera di Surabaya, sehingga rangkaian HJKS ini bisa menyenangkan warga Surabaya lahir dan batin,” kata Toni.

Anggota Komisi III DPR RI, Supriansa.

Berita Golkar – Anggota Komisi III DPR RI Supriansa mengatakan bahwa sejauh ini sistem proporsional terbuka jauh lebih baik ketimbang sistem proporsional tertutup untuk diterapkan di Indonesia.

Karena dengan sistem proporsional terbuka, ada banyak mata yang bisa menyaksikan, banyak orang yang bisa melihat, dan banyak orang yang bisa memprotes serta melaporkan kepada Bawaslu dan seterusnya jika terjadi tindakan-tindakan di lapangan.

“Akan tetapi, kalau terjadi di rongga hampa, di ruang kecil ‘kan tidak ada yang bisa melihatnya. Inilah yang kami khawatirkan,” kata Supriansa dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema ”Mencermati Putusan MK”, di Media Center DPR RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/23).

Politikus Partai Golkar ini menegaskan bahwa rakyat memiliki kedaulatan untuk menentukan para wakilnya.

“Harapannya (sistem proporsional) terbuka karena ini menjadi bagian daripada penguatan kedaulatan rakyat, rakyat yang memiliki kedaulatan untuk menentukan wakilnya yang akan duduk di DPR, yang akan duduk di legislatif, mulai dari DPRD kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat,” ucapnya.

Sebaliknya, katanya lagi, dalam sistem proporsional tertutup para legislator yang akan mewakili rakyat ditentukan oleh partai politik.

“Siapa yang bisa menjamin bahwa yang ditunjuk itu adalah orang yang berkualitas setelah duduk menjadi anggota DPR?” ujarnya.

Terkait dengan dugaan kebocoran informasi, Supriansa pun mengingatkan agar MK perlu memperbaiki kemandirian lembaganya, beserta independensi para hakim konstitusinya.

“Berarti perlu diperbaiki karena gampangnya bocor-bocor informasi keluar, ke masyarakat, padahal belum RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim), belum diketahui palunya melalui persidangan. Ini yang kita jaga independensi hakim yang ada di sana,” ujarnya.

Sebelumnya, Mantan Wamenkumham Denny Indrayana melalui akun twitternya @dennyindranaya mengatakan: “Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu (anggota) legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja.”

Dari informasi yang dia terima, Denny Indrayana menyebut komposisi hakim MK yang akan memutus gugatan tersebut adalah 6:3.

Artinya, 6 hakim MK menyatakan akan memutus pemilu kembali ke proporsional tertutup, sementara 3 hakim lainnya menyatakan tetap terbuka.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Kahar Muzakir (tengah) bersama para anggota perwakilan delapan (8) fraksi di DPR RI saat menggelar konferensi pers di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Berita Golkar – Delapan (8) fraksi di DPR RI menegaskan dukungan terhadap pemilu dengan sistem proporsional terbuka.

Penegasan tersebut disampaikan merespons isu perubahan sistem pemilu legislatif dari semula proporsional menjadi proporsional tertutup.

Dalam pernyataannya, Kedelapan fraksi meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mempertahankan sistem proporsional terbuka seperti tertuang dalam Pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017.

Pernyataan sikap bersama tersebut disampaikan melalui konferensi pers yang digelar di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

“Kami di sini ingin menyampaikan kami tetap menuntut bahwasanya sistem pemilu itu sistem terbuka,” ungkap Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Kahar Muzakir.

Anggota DPR RI itu menyampaikan tahapan pemilu sudah berjalan, terlebih para partai politik sudah mengirimkan daftar calon sementara (DCS) kepada KPU.

“Sistem terbuka itu sudah berlaku sejak lama dan kemudian kalau itu mau diubah sekarang proses pemilu sudah berjalan. Kita sudah menyampaikan daftar calon sementara (DCS) kepada KPU, setiap partai politik itu calegnya itu dari DPRD kabupaten, kota, provinsi, DPR RI, jumlahnya kurang lebih 20 ribu orang,” terang Kahar.

Ia menyebut, setidaknya terdapat 300 ribu caleg yang sudah mendaftar ke KPU.

Ia menyebut seluruh caleg akan kehilangan haknya apabila proporsional tertutup digelar.

“Jadi kalau ada 15 parpol itu ada 300 ribu orang. Nah mereka ini kehilangan hak konstitusionalnya untuk dipilih kalau menggunakan sistem tertutup. Maka kita minta supaya tetap sistemnya terbuka,” lanjutnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin.

Berita Golkar – Mantan Wamenkumham Denny Indrayana mengklaim mendapatkan informasi dari sumbernya bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan Pemilu 2024 digelar dengan proporsional tertutup atau coblos partai.

Partai Golkar merespons rumor tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, menyebut apa yang disampaikan oleh Denny membuat masyarakat harus waspada.

Dia mengingatkan jangan sampai terjadi pembajakan demokrasi.

“Tapi apa yang disebutkan oleh informasi yang disebutkan oleh Denny Indrayana ini buat kami adalah untuk aware, untuk waspada, bahwa jangan sampai kemudian terjadi bajakan demokrasi gitu ya,” kata Wakil Ketua Umum, Nurul Arifin, di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (29/5/2023).

Menurut Nurul, mayoritas partai termasuk Partai Golkar ingin agar Pemilu 2024 tetap berjalan proporsional terbuka.

“Jadi kan semua rakyat kelihatannya mayoritas ingin terbuka. Partai juga waktu Januari lalu kelihatan dari sembilan partai delapan partainya ingin terbuka gitu,” katanya.

Nurul menyampaikan pernyataan Denny Indrayana sebagai tanda perlu hati-hati.

“Itu buat kami membangun awareness aja gitu, jadi harus hati hati ini,” katanya.

Sebelumnya, Denny mengklaim mendapatkan informasi mengenai putusan MK perihal sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai.

Putusan itu diklaim Denny diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion di MK.

Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani.

Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani menyoroti maraknya WNA di Bali bekerja secara ilegal meski hanya berbekal visa turis. Christina meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) perhatian dengan hal tersebut.

Christina menegaskan, selain penerapan aturan yang terkesan kurang tegas, maraknya WNA mengambil alih pekerjaan warga lokal juga diakibatkan kurangnya kontrol dan pengawasan.

Bukan tidak mungkin apa yang terjadi di Bali hari ini dengan maraknya WNA menetap dan mencari penghidupan bisa menjadi isu serius dikaitkan dengan kedaulatan negara.

“Keluhan terkait ini belakangan semakin marak dan Bali hari ini bukan saja tempat wisata bagi para turis tetapi tempat mereka mencari uang. Yang tidak tepat selain menabrak aturan keimigrasian, isu pentingnya adalah pengambilalihan lapangan pekerjaan padahal apa yang dikerjakan WNA ini bukan special skill yang tidak bisa dikerjakan warga lokal. Ini sungguh disayangkan,” kata Christina kepada wartawan, Senin (29/5).

Menurut politikus Golkar ini, berbagai temuan di lapangan, WNA sampai melakukan pekerjaan rental kendaraan, salon, fotografer dan jenis pekerjaan lain yang sangat bisa dikerjakan warga setempat.

“Kita bukan tidak menginginkan investasi luar masuk, justru kita sangat mendukung tentunya sesuai regulasi yang ada. Isu kita lebih terkait pekerjaan-pekerjaan yang dirambah WNA yang bukan special skill sehingga sesungguhnya bisa dikerjakan warga kita,” ucap Christina.

Terkait maraknya praktik WNA nyambi bekerja sampai menggeser mata pencaharian warga di Bali menurut Christina tidak hanya selesai pada urusan keimigrasian dan ketenagakerjaan tetapi juga terkait diplomasi antar negara.

“Dalam konteks ini kami mendorong Kemenlu agar isu ini juga menjadi perhatian. Melalui Dubes warga asing di Indonesia bisa dikeluarkan semacam himbauan terkait larangan bekerja tanpa ijin untuk warga negaranya di Indonesia khususnya Bali. Jadi kami mendorong dua pihak bergerak, baik pemerintah kita sendiri maupun otoritas negara asal WNA,” katanya.

Christina mewanti-wanti, apa yang terjadi di Bali hanya akan menjadi bom waktu yang jika tidak segera diatasi bisa menjadi gangguan dalam konteks kedaulatan negara.

“Kita amati juga makin banyak turis yang berulah menimbulkan keresahan dan gesekan dengan warga lokal. Ada yang menyampaikan seakan-akan warga negara tertentu tengah membangun kerajaannya di Bali. Ini tidak sehat. Betul Bali tempat wisata dan siap menerima siapa pun tetapi untuk kepentingan kedaulatan negara tetap harus kita jaga bersama,” pungkas Christina.

Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Ace Hasan Syadzily beserta jajaran saat Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Karawang di Karawang, (29/5).

Berita Golkar – Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Tubagus Ace Hasan Syadzily mengajak seluruh Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) bekerja memenangkan Partai Golkar dalam Pemilihan Legislatif mendatang.

Oleh sebab itu, semua Bacaleg Golkar diumumkan secara alfabetis hingga penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) mendatang.

“Mengapa kita umumkan Bacaleg Golkar secara alfabetis, karena kita meyakini Pemilihan Legislatif (Pileg) merupakan kontestasi antara parpol. Sehingga mensosialisasikan Partai Golkar merupakan modal utama bagi kemenangan partai,” kata pria yang akrab disapa Kang Ace ini dalam keterangan tertulis, Senin (29/5/2023).

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Karawang di Karawang hari ini (29/5).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu pun menjelaskan hingga penetapan DCT, para Bacaleg harus bekerja untuk Partai Golkar.

Di sisi lain, DPD Golkar Jabar akan melakukan monitoring kepada para Bacaleg yang bekerja sungguh-sungguh.

“Semua Bacaleg akan kita monitor, apakah mereka melakukan sosialisasi partai dan Ketua Umum Partai Golkar sebagai Capres 2024 atau tidak. Serta seberapa mampu melakukan rekrutmen anggota/kader melalui Kartu Tanda Anggota Partai Golkar (KTAPG),” ungkap Kang Ace.

Dalam kesempatan tersebut, Kang Ace juga mengingatkan setiap Bacaleg Golkar untuk memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela.

“Hal ini perlu diperkuat karena kita ingin Golkar menang di Jawa Barat sesuai dengan yang ditargetkan bersama,” sambungnya.

Ia mengatakan elektabilitas Partai Golkar selama ini terus meningkat dan mendapatkan sentimen positif.

Hal ini terlihat dari hasil Survei Litbang Kompas pada 29 April – 10 Mei 2023.

“Tingkat kesukaan terhadap Partai Golkar mencapai 51,4 persen, di mana Golkar telah tampil menjadi partai terpopuler, dengan angka sebesar 83,8 persen,” sebut Kang Ace.

Kang Ace pun menjelaskan para anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki privilege untuk terpilih kembali melalui berbagai kebijakan sebagai petahana.

Menurutnya, incumbency harus dijadikan modal dalam memenangkan Partai Golkar.

“Mari kita manfaatkan kebijakan-kebijakan yang telah disiapkan untuk menaikkan elektabilitas Partai Golkar,” ajaknya.

Berdasarkan hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda) beberapa waktu lalu, kata Kang Ace, DPD Partai Golkar Jabar 2024 akan berupaya maksimal untuk memenangkan Airlangga Hartarto menjadi Presiden pada Pemilu 2024 dengan perolehan kursi DPRD Provinsi Jabar sebanyak 25 kursi (21%).

“Target kita menang di Jawa Barat dengan 25 kursi DPRD Provinsi Jawa Barat, bahkan lebih, begitupun di daerah-daerah kita harus menang dan bisa mengantarkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi Presiden pada Pilpres 2024 mendatang,” tutupnya.

Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut, Kang Ace menyampaikan materi tentang ‘Persiapan Menghadapi Pemilu 2024 di Jawa Barat’.

Ia pun didampingi Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat MQ Iswara, Ketua Harian Daniel Mutaqien dan sejumlah pengurus lainnya.

Ketua DPD Golkar Gresik, Ahmad Nurhamim.

Berita Golkar – DPD Partai Golkar Gresik merespons isu Pemilu 2024 akan diputuskan Mahkamah Konstitusi secara proporsional tertutup.

Menurut Ketua DPD Partai Golkar Gresik, Ahmad Nurhamim, hal itu akan menimbulkan risiko besar.

“Jika sistem pemilu diubah di tengah tahapan pemilu sudah mulai, apalagi diubah ke sistem tertutup, bakal ada risiko besar,” kata dia, Senin (29/5/2023).

Pria yang akrab disapa Anha ini menyebut, jika sistem pemilu proporsional terbuka diganti, tidak serta merta diputuskan menjadi proporsional tertutup.

“Masih ada sistem pemilu lain seperti distrik atau campuran. Harusnya tidak secara otomatis ke proporsional tertutup,” ujarnya.

Saat ini tahapan pemilu legislatif sudah digelar KPU, seluruh parpol telah diverifikasi menjadi peserta pemilu dan sudah menjalankan beberapa tahapan.

Diketahui, sistem proporsional tertutup pernah dilakukan di Indonesia pada Orde Baru yakni tahun 1971-1999.

Sistem proporsional tertutup merupakan mekanisme pemilihan oleh rakhat hanya pada partai.

Artinya, pemilih mencoblos gambar partai saja, dengan suara partai untuk kesempatan pertama diberikan kepada caleg nomor urut teratas.

Fungsionaris Partai Golkar yang juga bakal calon legislatif (caleg) untuk DPR, Muhammad Rahmad.

Berita Golkar – Fungsionaris Partai Golkar yang juga bakal calon legislatif (caleg) untuk DPR, Muhammad Rahmad mengatakan bahwa semua pihak harus menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nantinya soal sistem proporsional untuk pemilihan umum (Pemilu).

Ia menegaskan, Partai Golkar dan dirinya siap jika sistem proporsional pemilu diputuskan terbuka ataupun tertutup.

“Apapun yang akan diumumkan MK terkait sistem pemilu, baik itu proporsional tertutup, atau terbuka, atau setengah tertutup, patut kita hormati dan hargai,” ujar Rahmad saat dihubungi, Selasa (30/5/2023).

Menurutnya, MK pasti memiliki pertimbangannya sendiri dalam memutuskan hal tersebut.

Partai politik peserta Pemilu 2024 juga disebutnya harus siap jika sistem proporsional tertutup diterapkan dalam kontestasi berikutnya.

“Bagi partai politik, sistem manapun yang ditetapkan MK, tentu harus siap sedia. Saya yakin, bagi kami di Golkar, tentu harus siap dalam segala kondisi,” ujar Rahmad.

Sekali lagi disampaikannya, Partai Golkar siap dengan sistem proporsional terbuka ataupun tertutup pada Pemilu 2024. Seluruh bakal caleg dari partainya juga siap mengikuti putusan MK.

“Bagi Bacaleg Partai Golkar, apapun yang diputus MK tak menjadi soal. Golkar dan fungsionaris Golkar siap menyambut Pemilu 2024,” ujar Rahmad.

Kepala Balitbang Partai Golkar, Jerry Sambuaga. (kiri).

Berita Golkar – Kepala Balitbang Partai Golkar, Jerry Sambuaga mengatakan bahwa perkembangan teknologi dan informasi harus memberikan dampak positif bagi persatuan dan kesatuan negara.

Menurutnya, perkembangan teknologi memperkuat toleransi di tengah masyarakat.

“Teknologi informatika dan komunikasi bagaimana itu menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat dan juga memastikan bahwa yang namanya muralitas atau pularisme dan juga toleransi itu harus juga menjadi bagian dari konsep yang memang harus kita sepakati bersama,” kata Jerry, saat diskusi di DPP Partai Golkar, Jakarta pada Senin (29/5/2023).

Jerry juga menegaskan, sikap keterbukaan dan menerima perbedaan di Indonesia harus ditanamkan sejak usia dini. Sebab, Indonesia adalah bangsa yang majemuk.

“Inklusivitas itu penting. Inklusifitas itu lahir dari apa yang kita lakukan, harus dimulai dari usia dini,” ucapnya.

Oleh karena itu, Jerry menyebut kurang sepakat jika pendidikan yang mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak radikalisme dimulai dari kampus.

Dia menganggap, pendidikan tentang memaklumi perbedaan harus dimulai di tingkat Taman Kanak-kanak (TK).

“Kita bicara deradikalisasi dari kampus, kalau menurut saua enggak dari kampus. Mungkin dari TK, nggak usah belajar soal teks book tapi belajar dari yang kita lakukan,” ucapnya.

“Jangan hanya kita berkumpul dengan komunitas yang sama. Pemantapan nolai itu lebih kuat dari pada dengan buku,” sambungnya.

Jika penanaman sikap toleran dimulai ssjak dini, kata Jerry, ketika dewasa seseorang dalam memfilter hal hal yang ketemu di google atau internet itu lebih mudah.

“Karena sikap toleran ini semua melewati proses dan ini yang bukan kota dapatkan melalui waktu sebentar,” tuturnya.

Di sisi lain, Wakil Menteri Perdagangan ini juga mendorong adanya kebijakan di bidang pendidikan terkait pemahaman toleransi.

Dasar hukum yang dimasukkan dalam kurikulum dapat memperkuat pemahaman toleransi yang diberikan lewat kegiatan pembelajaran sehari-hari.

“Jadi bagaimana kita dari sisi perlakuan, tapi dari sisi hukum juga ada kebijakannya,” imbuh Jerry.

Bupati Rokan Hilir (Rohil) Afrizal Sintong S.IP.

Berita Golkar – Bupati Rokan Hilir (Rohil) Afrizal Sintong S.IP menyerahkan bantuan kepada masyarakat pekerja kayu yang kehilangan mata pencaharian, Senin (29/5), bertempat di Gedung Daerah Batu Hampar, Jalan Perwira Bagansiapiapi.

Bantuan berupa 27 karung beras, 27 papan telor dan sejumlah uang itu diberikan Bupati, pasca kediamannya didatangi oleh puluhan masyarakat pekerja kayu untuk mengadu nasib mereka.

Prosesi penyerahan didampingi Kadis Kominfo Rohil, Indra Gunawan, dan disaksikan pula oleh sejumlah awak media.

Bupati Afrizal Sintong mengatakan, Bantuan itu diberikan sebagai bentuk kepedulian Pemkab Rohil untuk meringankan beban hidup masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

“Ada sekitar 400 KK yang menggantungkan hidup pada pekerjaan ini, Pekerjaan yang mereka lakukan bukanlah untuk memperkaya diri, tapi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka,” kata Afrizal Sintong.

Meski demikian, kata Bupati, pekerjaan tersebut tetaplah melanggar hukum yang berlaku. Oleh karena itu pihaknya berencana mengalokasikan dana bantuan pada tahun 2024 mendatang sebagai salah satu solusi

“Maka dengan itu kami berupaya agar para pekerja kayu ini mendapatkan bantuan dari pemerintah, sambil berusaha mencari pekerjaan yang lain,” kata politisi Golkar ini.

Selain itu, ia meminta kepada pihak perusahaan DRT agar memperhatikan kebutuhan kebutuhan masyarakat di wilayah operasionalnya.

“Sampai saat ini satu keping papan pun tak pernah didapatkan masyarakat, harapan kami kepada PT Diamond bagaimana kebutuhan kayu masyarakat bisa didapatkan,” kata Bupati Afrizal Sintong.

Diketahui, sejak beberapa bulan terakhir aparat terkait gencar melakukan razia. Sejumlah bahan bahan kayu berhasil disita.