BERITA

Wakil Ketua DPR bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk F. Paulus.

Berita Golkar – Proyek kerja sama antar negara Pasifik dinilai berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan saling menguntungkan.

Sebab itu, Wakil Ketua DPR bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk F. Paulus menekankan DPR RI berkomitmen akan memperkuat kerja sama dengan negara-negara Pasifik

Ia pun juga menyakini bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan akan berdampak pada kemakmuran masyarakat.

Demikian hal tersebut disampaikan oleh dirinya pada sesi pertama ‘Pernyataan Nasional tentang Kemitraan untuk Kemakmuran: Mendorong Konektivitas Regional dan Pembangunan Inklusif’ dalam Pertemuan Kedua Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang digelar di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024).

“Saya ingin menegaskan kembali bahwa DPR RI berkomitmen untuk bekerja sama dengan negara-negara tetangga di Pasifik. Beberapa proyek kerja sama di negara-negara Pasifik (yang telah dilakukan) menunjukkan komitmen dan dedikasi bersama kita terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan saling menguntungkan,” tutur Lodewijk.

Diketahui, Indonesia telah menjalin kerja sama dengan sejumlah negara Melanesia.

Di antaranya, pemberian bantuan teknis yang mendukung proyek-proyek pengembangan kapasitas dan pembangunan berkelanjutan mulai dari pengembangan perkebunan vanili di Vanuatu dan Kepulauan Solomon.

Tidak berhenti, Indonesia bermitra dengan Fiji dan Papua Nugini membangun pusat pelatihan kejuruan untuk industri maritim dan pariwisata di Jayapura, Provinsi Papua.

Harapannya, upaya-upaya ini membuka peluang positif yang signifikan bagi masyarakat.

Di sisi lain, Politisi F-Partai Golkar itu mengapresiasi perhelatan Sidang Kedua IPPP bertemakan ‘Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development’.

Menurutnya, perhelatan ini perlu menjadi permanen lantaran demi menjaga jalinan kolaborasi IPPP yang lebih kuat.

“Pertemuan ini berfungsi sebagai platform untuk diskusi berkelanjutan, perumusan kebijakan, dan tindakan terkoordinasi untuk mengatasi tantangan dan peluang yang dihadapi kawasan kita. Kami menyambut baik pemikiran-pemikiran Anda dan berharap dapat bekerja sama untuk mewujudkannya,” imbuhnya.

Menutup pernyataan, Lodewijk menegaskan konektivitas regional dan pembangunan yang inklusif bisa mempercepat terciptanya kemakmuran, stabilitas, dan ketangguhan melalui tindakan-tindakan kolektif.

Ia pun mengingatkan kerja sama yang terjalin harus menghormati kedaulatan masing-masing negara, dan merangkul keragaman budaya.

“Tanpa konektivitas, kita tidak dapat membina kerja sama dan tanpa kerja sama, kita tidak dapat mencapai tujuan bersama yaitu kemitraan untuk kemakmuran,” tandas Lodewijk.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa World Bank mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di atas 5% (yoy) dengan tingkat inflasi yang rendah.

Pada Konferensi Pers usai mendampingi Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Managing Director of Operations World Bank Anna Bjerde di Istana Merdeka, Kamis (25/07).

World Bank juga mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih melampaui capaian ekonomi global yang diproyeksi sekitar 2,6% (yoy) hingga 2,7% (yoy) pada tahun 2024.

Pertumbuhan ekonomi global tersebut juga diperkirakan masih akan berada di bawah 5% (yoy) pada tahun 2025 mendatang.

“World Bank juga mengapresiasi program-program yang dilakukan oleh Pemerintah antara lain pengurangan kemiskinan dan juga program-program yang terkait dengan infrastruktur untuk pertanian termasuk dengan irigasi. Tadi delegasi World Bank dari Lombok dan melihat bagaimana pendapatan petani meningkat dan juga irigasi berjalan dengan baik. Kemudian juga hasil daripada pertanian mendongkrak nilai tukar petani. World Bank juga mengapresiasi program stunting yang dilakukan oleh Indonesia,” ungkap Menko Airlangga.

Melalui implementasi berbagai program tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo menyebutkan terjadi penurunan stunting rate dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dari sebelumnya 37% pada tahun 2013 menjadi 21% pada tahun 2023.

Selain itu, juga terdapat penurunan angka kemiskinan ekstrem dari 6,2% pada tahun 2014 menjadi sebesar 0,8% per bulan Maret 2024.

Terkait dengan program tersebut, Presiden Joko Widodo juga menuturkan mengenai Dana Desa sebesar Rp71 triliun yang dipergunakan untuk berbagai kegiatan di pedesaan termasuk untuk mengurangi angka stunting.

Selanjutnya, terkait dengan rencana Indonesia yang tengah berupaya untuk menjadi negara maju, beberapa prioritas yang sudah dilakukan oleh Pemerintah seperti pembangunan infrastruktur untuk mendorong konektivitas, dan program hilirisasi juga sangat diapresiasi oleh World Bank.

Ke depan, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa ketahanan pangan dan green energy menjadi penting karena Indonesia juga memiliki program terkait dengan energi bersih, antara lain hidrosolar geotermal.

Terkait hal tersebut, World Bank mengatakan bahwa penting untuk dilakukan pengembangan infrastruktur transmisi listrik.

“Bapak Presiden juga mengingatkan bahwa transisi energi perlu mementingkan harga yang affordable bagi masyarakat, oleh karena itu multiple source of energy dengan transmisi yang terkonektivitas antar pulau tentunya diharapkan bisa membuat harga bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, tentunya berbagai subsidi yang dilakukan oleh Pemerintah juga ke depan subsidi ini akan ditujukan kepada mereka yang berhak,” tegas Menko Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga mengungkap bahwa Presiden Joko Widodo menyampaikan prioritas yang telah dilakukan Pemerintah terkait dengan sektor pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program retraining, reskilling, dan upskilling yang menyesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan di masa mendatang.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa sebanyak 64 ribu UMKM telah memiliki akses terhadap green credit scheme yang dilakukan melalui mekanisme Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kemudian, World Bank juga mencatat beberapa program yang dapat mendukung infrastruktur listrik seperti best practice yang telah dilakukan oleh India yang mencari sumber pembiayaan sejenis PLN, namun pembiayaan tersebut juga didukung oleh World Bank.

Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo mendorong kebijakan di bidang penanganan sustainability termasuk pengembangan nursery di berbagai lokasi yang menghasilkan seed atau tanaman dalam skala besar seperti di IKN yang mencapai 15 juta seed dan juga di beberapa daerah termasuk di Bali sekitar 6 juta seed per tahun.

“Oleh karena itu dari World Bank merasa bahwa program yang dilakukan oleh Indonesia adalah program yang sifatnya masif skala besar dan juga dengan masif dan skala besar itu diharapkan bisa menjadi percontohan untuk negara-negara lain di luar Indonesia,” pungkas Menko Airlangga.

Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F. Paulus.

Berita Golkar – Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F. Paulus mengungkapkan, melalui sidang kedua Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP), Indonesia dan negara-negara Pasifik sepakat akan saling berbagi informasi dan pengetahuan seputar berbagai hal. Termasuk pengelolaan potensi wilayah maritim.

“Kami ingin berkolaborasi dengan negara-negara Pasifik, sebagaimana diketahui ada 15 negara lain di kawasan Pasifik yang terlibat dalam I–PPP ini. Secara geografis dikelilingi pulau, sehingga tentu banyak potensi di bidang maritim yang bisa dikembangkan,” ujar Lodewijk dalam Sidang Kedua IPPP di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Dilanjutkannya, salah satu hal yang bisa dikelola dalam bidang maritim adalah dengan mengembangkan industri pariwisata berbasis maritim.

Indonesia sendiri menjadi salah satu negara yang cukup berhasil mengembangkan industri pariwisata maritimnya.

Khususnya yang berada di wilayah timur, berdekatan dengan negara-negara Pasifik.

“Kalau lihat raja Ampat, labuan bajo merupakan daerah pariwisata di Indonesia berbasis maritim. Bagaimana Kita berhasil mendatangkan turis atau wisatawan ke daerah tersebut, tentu banyak hal yang telah kita lakukan. Itulah yang juga akan kami sharing kepada negara-negara Pasifik lainnya,” tambahnya.

Menurut Politisi Fraksi Partai Golkar ini, pengembangan infrastruktur di daerah pariwisata maritim harus dilakukan.

Serta yang tidak kalah pentingnya, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) lewat pendidikan vokasi kepariwisataan.

Harapannya mampu memberdayakan masyarakat sekitar. Sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan tentu kesejahteraan masyarakat.

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), Puteri Anetta Komarudin.

Berita Golkar – Sidang IPPP (Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership) kembali digelar untuk kedua kalinya di Indonesia.

Dalam sesi II diskusi antara Indonesia dengan parlemen-parlemen negara Pasifik yang bertema ‘Connecting Our Seas and People: Opportunities and Challenges’, Indonesia menyarankan berbagai strategi untuk meningkatkan konektivitas Pasifik.

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Puteri Anetta Komarudin menjelaskan, strategi pertama adalah memperkuat kerja sama regional dengan membangun pendekatan kolaboratif untuk meningkatkan infrastruktur maritim dan berbagai praktik terbaik.

“Kedua, investasi berkelanjutan, berfokus pada infrastruktur maritim berkelanjutan untuk manfaat lingkungan dan ekonomi jangka panjang,” kata Puteri di sela-sela sidang IPPP, di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Strategi ketiga adalah integrasi teknologi dengan memanfaatkan platform digital untuk manajemen pelabuhan guna meningkatkan efisiensi.

Keempat, ketahanan iklim dengan melakukan penilaian risiko dan langkah adaptasi iklim untuk memperkuat ketahanan dalam transportasi maritim.

Kelima, pembangunan kapasitas, melatih para profesional maritim dalam praktik dan teknologi berkelanjutan.

Terakhir, kita harus mempromosikan pertukaran budaya dan hubungan antar manusia melalui acara bersama dan program pendidikan.

“Melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan, pertukaran pengetahuan, dan implementasi kebijakan ekonomi biru yang tangguh, Indonesia berupaya menumbuhkan ekonomi biru yang berkembang untuk manfaat generasi sekarang dan masa depan, melestarikan keanekaragaman hayati dan warisan budaya yang kaya di lautan,” tutup Puteri.

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Puteri Anetta Komarudin.

Berita Golkar – Sebagai negara kepulauan terbesar dengan lebih dari tujuh belas ribu pulau yang membentang lebih dari lima ribu kilometer, sektor maritim memiliki pengaruh kritis terhadap kinerja ekonomi Indonesia dan telah diidentifikasi sebagai sektor prioritas.

Sektor ini, dijelaskan Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Puteri Anetta Komarudin, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional Indonesia.

Dalam konteks diskusi sesi II agenda IPPP ke-2 yang bertema ‘Connecting Our Seas and People: Opportunities and Challenges’, kebijakan ekonomi biru (blue economy) Indonesia, yang berakar pada pembangunan berkelanjutan dan konservasi lingkungan, menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk mengatasi peluang dan tantangan konektivitas di kawasan Pasifik.

Sebab, bagi Indonesia dan masyarakat Pasifik, konektivitas laut sangat penting di wilayah Indonesia dan Pasifik.

Meski begitu, masih ada berbagai tantangan yang ada. Termasuk disparitas dalam infrastruktur maritim, biaya logistik yang tinggi, dan pentingnya praktik berkelanjutan untuk menjaga kesehatan laut.

“Untuk mengatasi ini, Indonesia berinvestasi dalam modernisasi 636 pelabuhan, dan meningkatkan konektivitas udara untuk meningkatkan efisiensi. Sejak 2022, kami juga telah menerapkan Pengelolaan Pelabuhan Berkelanjutan (Eco-Port) dan Tindakan Mitigasi Perubahan Iklim di sektor logistik maritim (sector-port) serta mengintegrasikan platform digital dalam transportasi,” kata Puteri dalam diskusi sesi II, Sidang IPPP ke-2, di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Untuk itu, Puteri menekankan pentingnya Indonesia dan negara-negara Pasifik untuk meningkatkan konektivitas udara untuk memperkuat hubungan regional, meningkatkan perdagangan, dan memfasilitasi hubungan antar masyarakat.

Selain itu, Indonesia melalui kebijakan ekonomi biru, juga menggarisbawahi peran penting budaya dan seni dalam mendorong interaksi dan keterlibatan yang lebih dekat antara negara-negara Pasifik.

“Dibentuk oleh Samudra Pasifik, masyarakat kita memiliki kesamaan budaya dan adat istiadat tradisional. Melalui promosi pertukaran budaya, pertukaran dan kolaborasi antar masyarakat, kami bertujuan untuk memperkuat ikatan, menumbuhkan kepercayaan, dan saling pengertian,” jelas Puteri.

Pusat dari kebijakan ekonomi biru tersebut, Indonesia berkomitmen untuk melindungi laut, lingkungan dan masyarakat pesisir sambil mendorong pertumbuhan ekonomi.

Melalui pengelolaan sumber daya berkelanjutan, upaya konservasi, dan kepemimpinan dalam perlindungan lingkungan, Indonesia berupaya mendorong konektivitas sambil menjaga ekosistem laut.

Oleh sebab itu, Puteri menilai Indonesia dan negara-negara Pasifik dapat mengeksplorasi potensi untuk membentuk satuan tugas regional untuk mengatasi polusi laut dan praktek penangkapan ikan yang bertanggung jawab di Pasifik, menjaga kesehatan ekosistem laut untuk generasi mendatang.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) secara resmi mengeluarkan surat rekomendasi dukungan kepada pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga, Muhammad Nizar dan Novrizal.

Berita Golkar – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) secara resmi mengeluarkan surat rekomendasi dukungan kepada pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga, Muhammad Nizar dan Novrizal.

Surat rekomendasi ini diterima langsung oleh pasangan calon di Kantor DPP Golkar, Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, pada Kamis malam, 25 Juli 2024.

Dengan keluarnya surat rekomendasi ini, DPP Golkar menegaskan dukungannya terhadap pasangan Nizar dan Novrizal dalam Pilkada Kabupaten Lingga.

Muhammad Nizar, yang saat ini menjabat sebagai Bupati Lingga, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan yang diberikan oleh DPP Golkar.

Ia berjanji akan terus bekerja keras untuk mewujudkan program-program pembangunan yang sudah direncanakan.

“Saya sangat berterima kasih atas kepercayaan dan dukungan dari DPP Golkar. Bersama dengan Novrizal, kami akan bekerja keras untuk melanjutkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lingga,” kata Nizar.

Sebelumnya, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lingga ini telah mendapatkan dukungan dari beberapa partai besar lainnya, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, dan Partai NasDem.

Dengan bertambahnya dukungan dari Partai Golkar, kekuatan pasangan Nizar dan Novrizal dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Lingga 2024 semakin kuat.

Dukungan yang semakin bertambah ini diharapkan dapat membawa angin segar bagi kampanye Nizar dan Novrizal, serta memberikan keyakinan kepada masyarakat Kabupaten Lingga akan keberlanjutan program-program pembangunan yang telah berjalan.

Dukungan dari berbagai partai besar ini menunjukkan bahwa pasangan Nizar dan Novrizal memiliki visi dan misi yang sejalan dengan harapan banyak pihak.

Partai Golkar, bersama dengan partai-partai pendukung lainnya, berkomitmen untuk terus memberikan dukungan penuh kepada pasangan Nizar dan Novrizal, dengan harapan mereka dapat membawa perubahan positif dan pembangunan berkelanjutan bagi Kabupaten Lingga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Wakil Ketua Fraksi Golkar Bidang Industri dan Pembangunan (Inbang), Mukhtarudin mendukung langkah Menteri Perekonomian, Airlangga Hartarto yang menginginkan PT HM Sampoerna masuk ekosistem prakerja demi mendorong sektor UMKM tanah air.

Menurut Mukhtarudin, kebijakan tersebut penting, karena sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut merupakan pilar penting pembangunan ekonomi Indonesia yang kontribusinya lebih besar bagi perekonomian.

“Artinya, sektor UMKM memang diprioritaskan karena menyerap tenaga kerja lebih banyak di tanah air,” tandas Mukhtarudin, Kamis 25 Juli 2024.

Politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini mengungkapkan bahwa sektor UMKM memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61%, atau senilai dengan Rp9.580 triliun.

Bahkan, lanjut Mukhtarudin, kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai sebesar 97% dari total tenaga kerja.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, Indonesia memiliki 65,5 juta UMKM yang jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha.

“Kita tentu tahun di setiap periode krisis, UMKM menjadi bantalan ataupun buffer yang bersifat resilien dan bisa pulih dengan kecepatan yang baik,” beber Mukhtarudin.

Oleh karena itu, Anggota Komisi VII DPR RI ini berharap pengembangan UMKM merupakan hal yang necessary condition atau kondisi yang harus dipertahankan.

“Ini tentu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi lagi ke depannya,” pungkas Mukhtarudin.

Diketahui, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Sampoerna bisa meningkatkan UMKM binaannya yang saat ini sekitar 320 ribu pelaku usaha bisa masuk ke system Prakerja.

“Ke depan, saya minta untuk bisa kerja sama dengan Kartu Prakerja,” kata Airlangga dalam acara Pesta Rakyat UMKM untuk Indonesia di JCC Senayan, Jakarta, Senin, 22 Juli 2024.

UMKM binaan Sampoerna terdiri dari 250 ribu pelaku usaha melalui Sampoerna Retail Community (SRC) dan 70 ribu pelaku saha melalui Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC).

Airlangga mengatakan jumlah binaan ini bisa meningkat karena peserta Kartu Prakerja bisa mendapatkan pelatihan berusaha seperti yang dilakukan Sampoerna saat ini.

Sehingga kolaborasi antara pemerintah dan Sampoerna dinilai sangat tepat.

“Jadi harus naik dari 70 ribu ke ratus-ratus ribu supaya entrepreneur kita ratusan ribu, pungkas Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Foto bersama Ketua DPD Golkar Sarmuji saat menyerahkan surat tugas.

Berita Golkar – Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyerahkan 12 surat tugas kepada bakal calon kepala daerah di Provinsi Jawa Timur.

Proses penyerahan surat tugas tersebut dilangsungkan di kantor DPD Golkar Jatim, Kamis (25/7/2024) malam ini.

Pantauan wartawan di lokasi, sejumlah calon kepala daerah yang akan mendapatkan surat tugas itu sudah berdatangan.

Beberapa calon kepala daerah itu di antaranya adalah petahana. Tampak ada petahana Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati dan petahana Bupati Lamongan Yuhronur Efendi. Tampak pula calon kepala daerah lain.

Saat ditemui, Ikfina mengaku senang dengan penyerahan surat tugas ini. Selain itu kepercayaan diri juga bertambah. “Kami ingin banyak teman,” ucap Ikfina.

Ada daerah yang lengkap kepala daerah dan wakilnya. Ada yang hanya kepala daerah. Bahkan ada yang masih berupa instruksi.

“Kota Kediri dan Kota Batu belum surat tugas, masih instruksi menjadi calon kepala daerah. Seluruh calon kepala daerah Golkar kami minta komitmen bersama dengan pakta integritas, mensejahterakan daerahnya,” kata Ketua DPD Golkar Sarmuji saat menyerahkan surat tugas.

Berikut daftar calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Jatim yang Kamis malam ini menerima surat tugas dari DPP Golkar. Surat ini diserahkan langsung oleh Ketua DPD Golkar Jatim Sarmuji.

1. Kabupaten Ponorogo: calon kepala daerah Sugiri Sancoko/wakil Lisdyarita.
2. Kabupaten Mojokerto: calon kepala daerah Ikfina Fahmawati/wakil: Sa’dullah Syarofi.
3. Kabupaten Lamongan: calon kepala daerah Yuhronur Efendi/wakil: Dirham Akbar Aksara.
4. Kabupaten Kediri: Calon Kepala Daerah Hanindhito Himawan Pramana.
5. Kota Pasuruan: calon kepala daerah Adi Wibowo/wakil: Muhammad Nawawi.
6. Kabupaten Jember: calon kepala daerah Muhammad Fawait.
7. Kabupaten Situbondo: calon kepala daerah Karna Suwandi/wakil: Khoirani.
8. Kabupaten Madiun: calon kepala daerah Hari Wuryanto/wakil: Purnomo Hadi.
9. Kabupaten Bojonegoro: calon kepala daerah Setyo Wahono/wakil: Nurul Azizah.
10. Kota Kediri: Calon Kepala Daerah Vinanda Prameswati (instruksi).
11. Kabupaten Probolinggo: Calon kepala daerah Muhammad Haris/wakil Lora Fahmi.
12. Kota Batu: calon kepala daerah Firhando Gumelar (instruksi).

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Ace Hasan Syadzily.

Berita Golkar – Ketua DPD Partai Golkar Jabar, Tubagus Ace Hasan Syadzily mengingat para calon anggota legislatif DPRD Kota/Kabupaten dan Provinsi Jabar bijak dalam bermedia sosial.

Hal itu disampaikan Ace, saat membuka pendidikan politik (Dikpol) Peningkatan Caleg DPRD kabupaten/kota Angkatan ke-3 di DPD Partai Golkar Jabar, Jalan Maskumambang, Kota Bandung, Kamis (24/7/2024).

Dikatakan Ace, media sosial dapat membuat seseorang memiliki citra positif dan negatif.

Banyak caleg yang dikenal masyarakat hingga terpilih sebagai anggota legislatif karena memanfaatkan media sosial.

Namun, media sosial juga dapat menjadi bumerang bagi para caleg, jika tidak digunakan dengan bijak.

“Nanti akan ada materi menjaga integritas seorang politisi. Ini penting karena banyak di antara kita, karena mentang-mentang menjadi anggota DPRD harus ada batasannya. Sebagai seorang politisi harus tahu koridor dalam konteks menjaga integritas. Termasuk hari ini, tidak ada politisi yang berhasil tanpa memiliki media sosial (medsos),” ujar Ace.

Ace mencontohkan kasus yang terjadi di Depok dan Kabupaten Garut. Akibat media sosial, anggota DPRD di Depok dihujat netizen karena dianggap arogan terhadap seorang supir truk.

“Contoh kasus di Depok. Tujuan anggota DPRD Depok itu baik. Ada sopir truk masuk ke jalan kecil yang bukan peruntukkannya, karena melanggar, anggota DPRD itu marah-marah ke sopir truk. Lalu ada yang memvideokan dan viral. Orang mencap anggota DPRD itu jelek dan disebut dari Golkar. Lalu yang rusak siapa coba? Golkar,” katanya.

Pun demikian dengan Ketua DPRD Garut yang viral karena dianggap tidak empati terhadap guru honorer yang demo di kantor DPRD Kabupaten Garut.

“Ternyata, guru honorer itu diberi nasihat. Kalau mau menangis yang baik, jangan sampai kokosedan (histeris sambil duduk di lantai). Maksudnya kan baik, tapi dipelintir oleh netizen, tidak empati kepada guru,” katanya.

Saat ini, kata Ace, era demokrasi digital dan penting bagi anggota DPRD memiliki kemampuan menjaga integritas dan citra di dunia maya.

“DPD Golkar Jabar telah konsultasi dengan Ketua Umum Airlangga Hartarto dan kurikulum dibahas serius. Tujuan utamanya agar caleg DPRD kabupaten/kota dan provinsi terpilih, menjadi anggota dewan yang baik, melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, mengerti tugas dan fungsi,” ucapnya.

Selain itu, kata dia, caleg dari Golkar juga harus mengerti tugas dan fungsinya. Jangan sampai, ranah DPR RI dan eksekutif dijanjikan kepada masyarakat.

“Peran eksekutif anda janjikan ke rakyat, itu juga artinya enggak ngerti,” ucapnya.

Para anggota dewan juga, kata dia, harus mengetahui tentang bagaimana menyusun peraturan daerah dan budgeting atau penganggaran di APBD.

“Karena enggak ngerti, kemudian merasa tidak ada yang harus diperjuangkan. Padahal saat kampanye pernah menjanjikan kepada rakyat kalau terpilih akan melakukan A dan B. Tapi kalau tidak tahu tata cara memasukkan program yang harus diperjuangkan bagaimana Anda bisa mewujudkan janji itu,” katanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar–Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai akan bagus jika semua partai politik mendukung pembangunan.

Hal ini merespons keinginan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berharap diajak bergabung di Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Ketum Golkar, setiap parpol perlu mendukung pembangunan nasional. Ia mengatakan, penggabungan partai politik ini akan menjadi kekuatan yang dibutuhkan pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Kalau semua mau mendukung pembangunan, itu penting juga. Dan kedua, tantangan ke depan juga tidak biasa-biasa saja. Jadi tentunya kekuatan politik diperlukan ke depan,” tutur Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Airlangga memastikan, yang bakal merespons keinginan PKS yang ingin diajak bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran adalah Presiden terpilih Prabowo sendiri.

“Namanya pengen diajak. Pak Prabowo yang nanti akan, dari Beliau yang akan merespons,” tegas Airlangga.

Ia menegaskan, partainya tak khawatir jika PKS diajak bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. “Tidak ada (kekhawatiran),” ujar Airlangga.

Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini juga menegaskan, dirinya belum memikirkan kondisi pemerintahan Prabowo-Gibran jika nanti tidak ada partai oposisi.

“Itu kan kita belum sampai ke sana. Ini kan baru harapan,” tegas Airlangga.

Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengaku meminta pada Ketua Harian Pratai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad untuk mengajaknya bergabung ke pemerintahan mendatang.

Syaikhu mengaku berharap, Partai Gerindra jangan hanya mengajak Partai Nasdem dan PKS untuk masuk dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Saya kira untuk Pak Dasco khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Jangan cuma sekadar mengajak Nasdem dan PKB, PKS ditinggalkan sendirian,” tutur Syaikhu saat perayaan Harlah ke-26 PKS di Jakarta Convetion Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Presiden PKS mengakui pembangunan Indonesia harus dilakukan bersama-sama oleh banyak pihak. Menurutnya, pembangunan Indonesia tidak bisa dilakukan oleh satu partai saja.