BERITA

Menko Airlangga Sampaikan Rincian Bantuan-Bantuan Sosial untuk Masyarakat

Berita Golkar – Presiden RI Joko Widodo berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas pengertian dan dukungan terhadap pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilakukan selama 23 hari terakhir. Dukungan dari masyarakat ini menciptakan tren perbaikan dalam pengendalian pandemi.

Meskipun demikian, dalam pernyataan resminya pada Minggu (25/7), Presiden menghimbau agar masyarakat tetap berhati-hati dan selalu waspada dalam menghadapi tren perbaikan ini, terutama terkait varian delta yang sangat menular.

Pertimbangan aspek kesehatan harus dihitung secara cermat dan pada saat yang sama aspek sosial ekonomi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari juga harus diprioritaskan.

“Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan Penerapan PPKM Level IV dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. Namun kita akan lakukan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap dengan pelaksanaan yang ekstra hati-hati. Hal-hal teknis lainnya akan dijelaskan oleh Menko (Menteri Koordinator) dan Menteri terkait,” ungkap Presiden Joko Widodo.

Menindaklanjuti pernyataan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menggelar konferensi pers “Evaluasi dan Penerapan PPKM”, Minggu (25/7).

PPKM Level IV akan diterapkan pada 95 Kabupaten/Kota di 7 Provinsi di Jawa dan Bali dan 45 Kabupaten/Kota di 21 Provinsi di luar Jawa dan Bali. PPKM Level III akan diterapkan pada 33 Kabupaten/Kota di 7 Provinsi di Jawa dan Bali dan 276 Kabupaten/Kota di 21 Provinsi di luar Jawa dan Bali.

PPKM Level II akan diterapkan pada 65 Kabupaten/Kota di 17 Provinsi di luar Jawa dan Bali.

Pemberlakukan PPKM Level IV dan III didasarkan atas 3 faktor utama, yaitu indikator laju penularan kasus, respon sistem kesehatan yang berdasar pada panduan dari WHO, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk PPKM Level IV ditetapkan aturan sebagai berikut:

1. Pasar rakyat yang menjual sembako sehari-hari, diperbolehkan untuk buka seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat. Pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan pokok sehari-hari, bisa buka dengan kapasitas maksimal 50% sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat dan pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh Pemda.

2. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lain yang sejenis, diijinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemda.

3. Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diijinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 20.00 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit

Pengaturan lebih lengkap dan detail, telah ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (InMendagri), yaitu InMendagri Nomor 24/2021 untuk PPKM Level 4 dan Level 3 di Jawa dan Bali, InMendagri Nomor 25/ 2021 terkait PPKM Level 4 di Luar Jawa dan Bali, serta InMendagri nomor 26/ 2021 untuk PPKM Level 3, Level 2 dan Level 1.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah memberi arahan untuk meningkatkan testing dan tracing serta ketersediaan obat dan oksigen.

“Kemudahan impor bahan baku dan obat-obatan untuk perusahaan farmasi, baik BUMN maupun swasta yang sudah mempunyai ijin impor juga diterapkan untuk menjaga ketersediaan obat untuk Covid-19,” kata Menko Airlangga.

Untuk testing dan tracing, Pemerintah menetapkan target testing minimal per Kabupaten/Kota yang diatur dalam InMendagri tersebut, yang harus dilaksanakan dan dicapai oleh seluruh Pemerintah Daerah.

Digital-Tracing dioptimalkan dengan menggunakan Sistem Aplikasi “Peduli-Lindungi” yang mempunyai fitur QR-Code untuk memperkuat tracking dan contact-tracing.

Selanjutnya dilakukan pengembangan fitur QR-Code Peduli-Lindungi untuk terintegrasi dengan data Hasil Tes Pemeriksaan Covid-19 dan data Vaksinasi Nasional.

Menko Luhut menambahkan bahwa kegiatan tracing ini akan dikoordinir oleh TNI dan Polri dan Puskesmas di masing-masing wilayah. Untuk testing tetap dilakukan oleh Tenaga Kesehatan.

“Kami juga mendorong isolasi mandiri terpusat baik di level desa, kecamatan, kabupaten, kota atau level Provinsi untuk dimaksimalkan, utamanya yang berisiko tinggi atau yang di rumahnya terdapat ibu hamil, orang tua dan komorbid. Hal ini penting untuk mencegah penularan dan resiko kematian terutama kepada orang tua dan komorbid dan yang belum divaksin. Oleh karena itu tingkat vaksinasi juga akan dilakukan secara masif dalam bulan-bulan ini,” ujar Menko Luhut.

Terkait dengan pemberian bantuan sosial tambahan di Kabupaten/Kota untuk penerapan PPKM Level IV, Menko Airlangga menyampaikan bahwa bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat selama PPKM Level IV antara lain:

1. Menambah manfaat Kartu Sembako sebesar @Rp200Rb selama 2 bulan untuk 18,8 Juta KPM;

2. Kartu Sembako PPKM untuk 5,9 Juta KPM Usulan Daerah, sebesar Rp200Rb/bulan selama 6 bulan;

3. Perpanjangan BST (Bantuan Sosial Tunai) selama 2 bulan (Mei s.d. Juni) disalurkan di Juli, sebesar Rp. 6,14 Triliun untuk 10 Juta KPM;

4. Melanjutkan Subsidi Kuota Internet selama 5 bulan (Agustus s.d. Desember) sebesar Rp.5,54 Triliun untuk 38,1 Juta Penerima;

5. Melanjutkan Diskon Listrik selama 3 bulan (Oktober s.d. Desember) sebesar Rp.1,91 Triliun untuk 32,6 Juta Pelanggan;

6. Melanjutkan bantuan Rekening Minimum Biaya Beban/Abonemen selama 3 bulan (Oktober s.d. Desember) sebesar Rp.0,42 Triliun untuk 1,14 Juta Pelanggan;

7. Tambahan Rp10 T untuk Pra kerja dan BSU (Bantuan Subsidi Upah): BSU sebesar Rp 8,8 T dan Tambahan Prakerja sebesar 1,2 T;

8. Bantuan Beras @10 Kg untuk 28,8 Juta KPM, tahap-1 akan disalurkan ke 20 juta KPM dan tahap-2 disalurkan 8,8 juta KPM.

Bantuan untuk UMK selama PPKM Level IV, antara lain:

1. Penambahan BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro) sebesar Rp. 3,6 Triliun untuk 3 Juta Peserta baru @ Rp. 1,2 Juta;

2. Pemberian Bantuan untuk PKL dan Warung sebesar Rp. 1,2 Triliun untuk 1 Juta Penerima @ Rp. 1,2 Juta.

Selain itu, untuk Dunia Usaha juga akan diberikan Insentif Fiskal selama PPKM Level IV, antara lain:

1. Pemberian Insentif Fiskal yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Sewa Toko atau Outlet di Pusat Perbelanjaan atau Mall yang akan Ditanggung Pemerintah (DTP), untuk masa pajak Juni s.d. Agustus 2021;

2. Pemberian Insentif Fiskal untuk beberapa Sektor lain yang terdampak (sektor Transportasi, HoReKa, Pariwisata dll).

Menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Presiden, Menko Airlangga mengajak seluruh masyarakat dan komponen bangsa, untuk bersatu padu, bahu membahu dan bersama-sama berupaya untuk melawan Covid-19 ini.

“Dengan usaha keras kita bersama, Insya Allah kita bisa segera terbebas dari Covid-19, dan kegiatan sosial-ekonomi masyarakat bisa kembali normal”.

Puteri Komarudin Dukung Program Pemkab Karawang Soal Vaksinasi Anak

Berita Golkar – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin mendukung pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten Karawang guna membangun ketahanan anak dalam melawan pandemi.

Pemerintah Kabupaten Karawang meluncurkan program vaksinasi anak usia 12-17 tahun dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) pada 23 Juli 2021, yang berlangsung di lapangan parkir RSUD Karawang, Jawa Barat, baru-baru ini.

“Sesuai dengan tema Hari Anak Nasional tahun ini, ‘Anak Terlindungi, Indonesia Maju’, program vaksinasi Covid-19 bagi anak adalah program yang tepat untuk mulai melindungi anak-anak Indonesia dari ancaman pandemi. Karenanya, saya mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Karawang yang telah berkomitmen untuk melaksanakan program ini bagi anak-anak di Karawang,” urai Puteri dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Senin (26/7/2021).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga berharap bahwa perhatian terhadap anak dalam pandemi Covid-19 ini tidak hanya sebatas pada pemberian vaksin saja, namun juga dalam bentuk pendampingan maupun dukungan lainnya, terutama bagi mereka yang kehilangan anggota keluarga akibat pandemi.

“Selain tingkat kematian anak akibat Covid-19 yang cukup mengkhawatirkan, kita juga perlu memberikan perhatian terhadap anak-anak yang kehilangan anggota keluarganya selama pandemi ini. Anak-anak tersebut bisa jadi tidak hanya kehilangan tulang punggung keluarganya melainkan juga sosok yang selama ini mengasuh mereka. Karenanya selain dukungan secara ekonomi, dukungan secara psikis juga diperlukan untuk menjaga mereka dari gangguan kesehatan mental,” tutup Puteri.

Selain di RSUD Karawang, acara peluncuran tersebut juga secara serentak dilakukan di sejumlah titik antara lain, SDN 6 Nagasari Karawang, SMPN 1 Karawang dan SMAN 5 Karawang. Selanjutnya, vaksinasi bagi anak akan dilakukan di puskesmas sesuai domisili warga.

“Selain lansia dan usia 18 tahun ke atas, anak-anak Karawang usia 12 – 17 tahun juga harus diberi vaksin untuk menambah kekebalan tubuh terhadap serangan virus corona yang masih cukup rawan hingga saat ini di Karawang. Oleh karena itu, pada hari ini target kita sebanyak 2.000 anak disuntik vaksin secara serentak di beberapa tempat,” ujar Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana.

Pemkab Karawang terus mengupayakan percepatan program vaksinasi Covid-19 demi tercapainya herd immunity.

Hingga 23 Juli 2021, sebanyak 261.687 orang atau sekitar 13,65 persen masyarakat Karawang telah menerima dosis pertama vaksin Covid-19.

Dari jumlah tersebut, sekitar 119.649 orang atau 6,24 persen di antaranya telah mendapat dosis kedua. Hal ini tentu masih jauh dari target yang ditetapkan Pemkab Karawang yaitu sejumlah 1.917.354 orang, di mana 237.086 di antaranya merupakan kelompok anak-anak.

Kosgoro 1957 Bagikan Sembako untuk Masyarakat di DKI Jakarta

Berita Golkar – DKI Jakarta menjadi salah satu daerah tertinggi yang terkena virus Covid-19, sehingga Pemprov DKI membatasi mobilitas antar warga untuk memutus mata rantai virus Covid-19 dengan melakukan kebijakan PPKM level 4 sampai dengan tanggal 2 Agustus.

Dave Laksono selaku Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 berinisiatif bergerak cepat untuk membagikan sembako kepada masyarakat yang terkena dampak Covid 19 sekaligus menyosialisasikan pentingnya menaati protokol kesehatan kepada masyarakat di wilayah DKI Jakarta.

“Sebagai organisasi masyarakat, kami tetap mendukung langkah-langkah strategis Pemerintah melalui kebijakan PPKM, kami mengimbau kepada masyarakat agar tetap taat dengan protokol kesehatan, tetap menggunakan masker dan hindari kerumunan. Menyelesaikan permasalahan Covid-19 tidak bisa dibebankan kepada Pemerintah semata, semua komponen masyarakat harus bersama-sama, bergotong-royong dan terlibat untuk menyelesaikan beban sosial ini,” ujar Dave.

Dave Laksono berharap kegiatan Kosgoro 1957 Berbagi, dapat memberikan dampak yang baik agar dapat meringankan beban kebutuhan sebagian masyarakat saat diberlakukannya PPKM.

Kami tetap mengampanyekan langkah-langkah penanggulangan Covid-19 sekaligus menyerahkan bantuan sosial, khususnya kalangan masyarakat kecil.

“Situasi pandemik seperti ini bukanlah halangan untuk membangun kepedulian terhadap sesama, giat ini perlu dilakukan secara berkelanjutan guna membantu warga terdampak baik warga yang sedang menjalani Isoman ataupun korban PHK,” tutup Gamal Bachri, Ketum HIMA KOSGORO 1957.

Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Tambah Bansos di Wilayah PPKM Level 4

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan Pemerintah menambah bantuan sosial di wilayah penerapan PPKM Level 4. PPKM Level IV sendiri akhirnya diperpanjang hingga 2 Agustus mendatang.

Airlangga menegaskan, selain di Jawa-Bali, PPKM Level IV juga diterapkan di 45 kabupaten dan kota di 21 provinsi.

Sementara, PPKM Level III juga akan diterapkan di 276 kabupaten/kota di 21 provinsi di luar Jawa-Bali. PPKM Level II diberlakukan di 65 kabupaten/kota di 17 provinsi di luar Jawa-Bali.

“Selanjutnya kami ingin menambahkan terkait dengan pemberian bantuan sosial terbaru untuk masyarakat di kabupaten/kota untuk penerapan PPKM Level IV,” tutur Airlangga dalam konferensi pers secara daring, Minggu (25/7/2021).

Bantuan sosial yang akan diberikan Pemerintah semakin banyak. Yakni, menambah bantuan kartu sembako itu besarnya Rp 200 ribu untuk dua bulan.

Penerima kartu sembako ini sebanyak 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Pemerintah menambah kartu sembako selama PPKM Level IV untuk 5,9 juta KPM yang merupakan usulan daerah dengan besaran juga RP 200 ribu per bulan selama 6 bulan.

“Kemudian perpanjangan bantuan sosial tunai (BST) untuk dua bulan, Mei sampai dengan Juni ini disalurkan di bulan Juli sebesar Rp 6,4 triliun untuk 10 juta KPM,” ujar Airlangga.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menambahkan, Pemerintah juga melanjutkan subsidi kuota internet selama 5 bulan dari Agustus sampai Desember 2021 yang nilainya mencapai Rp 5,54 triliun.

Kemudian, melanjutkan diskon listrik selama 3 bulan, dari Oktober sampai dengan Desember besarnya Rp 1,91 triliun untuk 32,6 juta pelanggan.

Tambahan Rp 10 triliun untuk kartu Prakerja akan digunakan untuk bantuan subsidi upah. Bantuan subsidi upah besarnya Rp 8,8 triliun dan sisanya Rp 1,2 triliun akan diberikan kepada kartu Prakerja.

“Bantuan subsidi upah ini diberikan kepada pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dan ini untuk Level III dan Level IV, untuk diberikan bantuan ini dua kali Rp 600 ribu,” tegas Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.

Airlangga mengatakan, Pemerintah juga memberikan bantuan beras 10 kilogram untuk 28,8 juta KPM, yang tahap pertama disalurkan ke 20 juta KPM, dan tahap kedua kepada 8,8 juta KPM.

Selanjutnya ada bantuan untuk UMKM yaitu, bantuan produktif mikro atau Banpres (Bantuan Presiden). Masing-masing UMKM akan menerima Rp 1,2 juta dengan target penerima sebanyak 1,5 juta UMKM yang berupa warung kecil maupun pedagang kaki lima (PKL).

“Ini akan dibagikan melalui TNI dan Polri, sehingga ini diharapkan bisa memberikan bantuan ke masyarakat secara tunai terutama di wilayah-wilayah yang di Level IV,” ujar Airlangga.

Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan Pemerintah juga memberi stimulus kepada dunia usaha melalui beberapa insentif.

Antara lain, untuk sewa toko di pusat perbelanjaan atau mal akan diberikan insentif fiskal, berupa pajak pertambahan nilai yang ditanggung Pemerintah untuk masa pajak bulan Juni sampai dengan Agustus 2021.

“Sedang dalam proses kemudian akan diberikan juga untuk beberapa sektor lain yang terdampak termasuk transportasi, pariwisata yang ini sedang dalam finalisasi,” tegas Menko Airlangga.

Menko Airlangga Apresiasi Pengemudi Ojek Sebagai Pahlawan yang Melayani Kebutuhan Masyarakat dengan Prokes Ketat

Berita Golkar – Mencermati tren peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia pada beberapa waktu terakhir, Pemerintah melakukan berbagai langkah dan upaya untuk menanggulanginya.

Salah satunya dengan penerapan PPKM level 4 di wilayah Jawa dan Bali, termasuk Kota Bogor. Pemerintah juga terus mengevaluasi dan memonitor dinamika di lapangan serta memastikan pelayanan kesehatan tersedia bagi masyarakat.

Dengan penerapan status PPKM level 4 di Kota Bogor dan diikuti dengan peningkatan jumlah testing dan tracing serta percepatan pelaksanaan vaksinasi, diharapkan dapat menekan laju penyebaran Covid-19.

Pelaksanaan vaksinasi dosis I di Kota Bogor telah mencapai 30% atau mencapai 241 ribu penduduk. Dari capaian tersebut, yang telah menerima vaksin dosis I dan II secara lengkap yakni 16% atau sebanyak 129 ribu orang.

Untuk menjaga ekonomi masyarakat selama pandemi, khususnya di wilayah PPKM level 4, Pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi Rp744,75 Triliun.

Peningkatan alokasi anggaran ini di antaranya untuk bantuan sosial kepada masyarakat berupa Program Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Kuota Internet, Kartu Prakerja, BSU, dan Bantuan Beras Bulog.

Bantuan bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) pada daerah PPKM Level 4 juga dipastikan akan terus berlanjut dan ditingkatkan, antara lain berupa penambahan BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro) sebesar Rp 3,6 Triliun untuk 3 Juta peserta baru @ Rp 1,2 Juta dan pemberian bantuan untuk warung dan PKL sebesar Rp 1,2 Triliun untuk 1 Juta penerima @ Rp 1,2 Juta yang akan disalurkan oleh TNI/Polri.

Pemerintah juga akan memastikan seluruh penyalurannya cepat dan tepat sasaran.

“Apresiasi yang besar saya sampaikan kepada tim Kementerian Perhubungan yang telah menyelenggarakan acara bantuan sosial hari ini. Semoga penyerahan bantuan sosial ini dapat berdampak langsung dalam meringankan masyarakat di masa PPKM saat ini,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan berupa pembagian bantuan sosial untuk pengemudi ojek pada Minggu (25/07) di Kota Bogor.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga mengajak masyarakat untuk mendukung program vaksinasi dengan tetap ketat menjalankan protokol kesehatan.

Selain itu, dalam upaya meningkatkan vaksinasi di wilayah aglomerasi, Menko Airlangga juga meminta kepada PT Jasa Raharja untuk terlibat dalam membantu pelaksanaan vaksinasi bagi para pengemudi angkutan umum.

“Saya juga ingin memberikan apresiasi kepada para pengemudi ojek yang telah dengan luar biasa bekerja selayaknya pahlawan yang melayani masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam bekerja terutama dalam kondisi seperti saat ini,” pungkas Airlangga.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wali Kota Bogor Bima Arya, Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono, Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono, serta Jajaran Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kota Bogor.

Acara dijalankan dengan menerapkan protokol kesehatan 3M secara ketat dan menggunakan face shield.

Melkiades Laka Lena: Wacana Pelonggaran Aktivitas Ekonomi harus Dibarengi Prokes Ketat

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan, pembatasan mobilitas dan penerapan protokol kesehatan di sisi hulu merupakan ujung tombak penanganan pandemi Covid-19.

Menurut Melki wacana melonggarkan aktivitas ekonomi yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo harus dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.

“Kita melihat bahwa sektor hulu harus menjadi ujung tombak untuk menahan mobilitas dan menjalankan prokes secara benar sesuai dengan kelonggaran-kelonggaran yang sudah diberikan oleh kebijakan PPKM Darurat yang tadi Presiden sampaikan,” ucap Melki, dikutip melalui keterangan pers pada Jumat (23/07/2021).

Melki menilai pernyataan Presiden Jokowi soal perpanjangan Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat telah sesuai dengan saran dan masukan yang disampaikan berbagai pihak.

Rencana melonggarkan aktivitas ekonomi dengan pembatasan khusus, membuka ruang bagi masyarakat kecil untuk tetap bekerja.

“Tapi tentu dengan prokes yang lagi-lagi harus dilaksanakan dengan sedemikian ketat untuk menghindari penularan yang tinggi ketika beraktivitas di luar rumah,” ujar politikus Partai Golkar itu.

Selain itu, dalam penerapannya mesti diawasi dengan ketat oleh aparat penegak hukum agar kelonggaran tidak menimbulkan persoalan baru.

Di samping itu, Melki juga menekankan pentingnya penanganan pasien Covid-19 di sisi hilir dengan memperkuat kapasitas rumah sakit, tenaga kesehatan, alat kesehatan, dan obat-obatan.

“Harus benar-benar dipastikan siap untuk menjaga sektor hilir untuk tetap menjaga pelayanan kesehatan kita yang ideal, optimal, baik bagi pasien Covid-19 maupun pasien penyakit-penyakit lainnya,” terang Melki.

Ia mengapresiasi langkah Pemerintah yang memutuskan untuk memperpanjang PPKM Darurat hingga tanggal 25 Juli dengan catatan. Menurutnya, keputusan itu benar-benar mengutamakan sektor kesehatan.

“Dengan mendengar berbagai masukan, ekonomi dalam kapasitas tertentu, seperti meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan. Sampai tanggal 25 Juli, kita lihat perkembangan Covid apakah akan ada penyesuaian lagi. Kami harap angka penyebaran semakin turun,” tutupnya.

Christina Aryani: Perlu Upaya Ekstra Perlindungan Anak pada Masa Pandemi

Berita Golkar – Upaya memberikan perlindungan anak pada masa pandemi harus dilakukan lebih ekstra lagi bukan saja karena tren angka kasus eksploitasi anak di Indonesia makin meningkat tetapi juga karena posisi anak yang lebih rentan selama masa pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar Christina Aryani dalam Webinar bertajuk ‘Optimalisasi Literasi Digital: Eksploitasi Anak di Masa Pandemi’ di Jakarta, Jumat (23/7).

Christina menegaskan angka kasus eksploitasi anak di Indonesia selama masa pandemi naik 2,5 kali lipat.

Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) mencatat sebelum pandemi Covid-19 kasus kekerasan anak berada di angka 2.851 kasus. Namun, saat pandemi meningkat drastis mencapai 7.190 kasus.

“Tentunya masih banyak yang luput dari pemantauan sehingga diperkirakan angkanya jauh lebih tinggi. Situasinya tidak bisa kita bilang biasa, kita perlu memberi perhatian lebih agar perlindungan anak di masa pandemi lebih ekstra lagi kita lakukan,” ungkap Christina.

Christina menjelaskan anak sering kali mengalami eksploitasi seksual dan ekonomi. Bentuk bujukan kepada anak untuk terlibat dalam aktivitas pornografi, perdagangan anak dan prostitusi menjadi ancaman besar anak Indonesia. Anak-anak juga sering dipekerjakan oleh orang dewasa untuk mendapat keuntungan ekonomi.

Menurut Christina bentuk-bentuk eksploitasi anak seperti ini sangat marak terjadi. Kondisi himpitan ekonomi pada ujungnya mengorbankan anak-anak. Ini sangat terbuka kita lihat di jalan-jalan.

Termasuk di media sosial banyak sekali anak dimanfaatkan untuk aktivitas seksual.

“Jadi, isu ini terjadi di sekitar kita, dekat dengan keseharian kita dan membutuhkan perhatian agar kasus-kasus kekerasan anak bisa kita tekan,” kata politikus Golkar itu.

Christina juga melihat saat pandemi Covid-19 banyak anak Indonesia yang menjadi yatim-piatu karena orangtuanya meninggal akibat Covid-19.

Situasi ini membuat kondisi anak sangat rentan eksploitasi dan karenanya perlu penanganan khusus.

“Pihak Rumah Sakit misalnya bisa melakukan pemilahan angka-angka kematian orang tua akibat Covid yang menjadikan anak mereka yatim piatu. Juga pihak RT/RW atau Pemerintah bisa membuka aduan khusus agar anak-anak ini mendapat perhatian. Baru-baru ini KPAI juga mengingatkan ini dan kami mendukung agar ada perhatian,” kata Christina.

Dia berharap pandemi Covid-19 cepat usai dan meminta masyarakat disiplin menjalankan protokol kesehatan. Christina juga mendorong agar edukasi perlindungan anak selama masa pandemi dilakukan lebih gencar.

“Situasi krisis banyak melahirkan krisis baru jika kita tidak waspada. Demikian halnya Covid-19 yang telah melahirkan banyak krisis baru yang salah satunya berupa eksploitasi yang tengah mengancam anak Indonesia,” ujar Christina.

Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, media, masyarakat umum dan juga DPR RI perlu bahu-membahu mengupayakan perlindungan anak Indonesia dilakukan lebih maksimal.

Selain Christina, Webinar yang merupakan kerja sama dengan BAKTI Kominfo ini juga menghadirkan narasumber lain yaitu Pakar Kehumasan Widodo Muktiyo dan Koordinator Advokasi dan Layanan Hukum ECPAT Indonesia Rio Hendra.

Menko Airlangga: Usaha Mikro Kecil, Warung, Warteg dan PKL Bisa Daftar Bansos

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mempersilakan pedagang kaki lima (PKL) dan warung makan kecil di wilayah Level 4 untuk mendaftar untuk menerima bantuan sosial (bansos).

Pemerintah telah menyiapkan insentif Bansos sebesar Rp 1,2 juta untuk PKL dan warteg yang terdampak PPKM di Level 4.

“Pemerintah beri insentif usaha mikro yang besarnya Rp 1,2 juta. Ini setara dengan bantuan BPUM yang jumlahnya 3 juta, di mana yang Rp 1,2 juta ini untuk 1 juta usaha mikro kecil, antara lain warung, warteg, PKL,” ujar Airlangga, dikutip melalui keterangan pers pada Jumat (23/07/2021).

Pelaku warung, warteg, dan PKL, bisa mendaftar mendapatkan bantuan Rp 1,2 juta dari Pemerintah. Namun, bantuan tersebut hanya diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil warung makan maupun PKL di wilayah yang saat ini menerapkan PPKM Level 4.

“Program ini disiapkan untuk di daerah PPKM level 4 berlaku, level 4 menggantikan istilah darurat, berlaku di 122 Kabupaten/Kota (Pulau Jawa-Bali) dan 15 Kabupaten/Kota di luar Pulau Jawa-Bali,” ungkap Airlangga.

Kebijakan pengganti PPKM Darurat ini diterapkan di 122 Kota/Kabupaten di Jawa dan Bali, serta 15 Kabupaten/Kota di luar Jawa dan Bali.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menegaskan, insentif untuk pelaku warung makan dan PKL ini disiapkan untuk memberi jaminan sosial warga terdampak PPKM Level 4 dengan seluruh implementasinya di lapangan.

Airlangga mengaku pelaku warung kecil atau warteg dan PKL hanya butuh menyiapkan data pendukung seperti izin usaha, lokasi usaha, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK). Ia memastikan penyaluran Bansos untuk warteg dan PKL lebih sederhana.

Nantinya, Pemerintah akan dibantu aparat TNI dan Polri dalam penyalurannya. “Masih disiapkan teknis penyalurannya,” ujar Airlangga.

Menko Perekonomian menambahkan, Bansos untuk PKL dan warteg ini berbeda dengan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) bagi tiga juta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sudah disiapkan Kementerian Koperasi dan UKM.

Secara keseluruhan, total tambahan insentif jaring pengaman sosial yang disiapkan Pemerintah mencapai Rp 55 triliun.

“Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 55,21 triliun. Ini nanti terkait penambahan program, yaitu sembako, listrik, subsidi internet, Prakerja, selain itu insentif usaha mikro,” tegas Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.

Menko Airlangga: Pemerintah Fokus Lakukan Reformasi Struktural dalam Percepatan PEN

Berita Golkar – Pemerintah terus melakukan reformasi struktural untuk memperkuat fundamental ekonomi Indonesia.

Undang-Undang Cipta Kerja diterbitkan untuk mendukung transformasi struktural, meningkatkan investasi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Undang-Undang ini mengatur ketetapan yang sebelumnya tumpang tindih menjadi lebih jelas, mereformasi izin usaha menjadi lebih mudah, membentuk Indonesia Investment Authority untuk iklim investasi yang lebih baik, dan merumuskan kembali Daftar Prioritas Investasi.

Di tengah masa pandemi yang penuh tantangan dan memberikan dampak sosial-ekonomi, masih terdapat sinyal positif perekonomian dalam negeri baik dari sisi permintaan maupun sisi penawaran.

Salah satu indikator yang menjadi sinyal positif adalah neraca perdagangan yang telah mengalami surplus lebih dari US$ 21 miliar pada tahun 2020 dan terus mengalami surplus hingga saat ini.

Selain itu, Foreign Direct Investment juga telah mencapai sekitar US$ 7,6 miliar pada kuartal pertama tahun 2021, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai US$ 6,7 Miliar. Capaian ini mencerminkan kepercayaan berkelanjutan dari komunitas investor global.

Meskipun dengan adanya kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat yang diberlakukaan saat ini, proyeksi pertumbuhan dari sejumlah lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF dan OECD untuk tahun 2021 masih memberikan pandangan optimis dan menempatkan pertumbuhan ekonomi kita dari 4,3% menjadi 4,9% dan dari 5, 0% menjadi 5,8% pada tahun 2022.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam webinar yang diselenggarakan oleh Eurocham bertajuk “Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Reformasi Struktural” secara virtual, Rabu (21/7), mengatakan bahwa fokus Pemerintah selalu melindungi pekerja, perusahaan, UMKM, dan dampak negatif ekonomi akibat pandemi dengan menciptakan iklim bisnis dan investasi yang lebih baik.

“Undang-Undang Cipta Kerja merupakan salah satu upaya terbaik yang dilakukan Pemerintah agar perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Selain menciptakan iklim bisnis dan investasi yang kondusif serta memperkuat standar lingkungan yang berkelanjutan, Pemerintah juga mendorong transformasi digital,” kata Menko Airlangga.

Pemerintah mendorong tenaga kerja untuk lebih memahami dunia digital melalui program pelatihan dan peningkatan keterampilan yaitu Program Kartu Prakerja.

Program ini telah membekali dengan keterampilan dan kompetensi yang diperlukan agar berdaya saing dalam dunia kerja bagi lebih dari 8 juta pekerja, pencari kerja dan pekerja yang diberhentikan.

Kemudian pada kesempatan tersebut Menko Airlangga mengatakan bahwa peran sektor swasta sangat penting selama pandemi, misalnya menciptakan banyak peluang bisnis dan memunculkan model bisnis baru.

Dalam upaya pemulihan ekonomi untuk sektor swasta, Pemerintah selalu memastikan bahwa mekanisme dukungan untuk membantu bisnis swasta akan tetap ada, terutama selama masa-masa pandemi yang penuh tantangan.

Selain itu, kebijakan-kebijakan yang diterapkan akan selalu ditinjau dan dievaluasi.

Dalam kesempatan tersebut Menko Airlangga mengapresiasi dan menyambut baik serangkaian rekomendasi Eurocham kepada Pemerintah untuk memperbaiki lingkungan ekonomi dan bisnis.

Pemerintah akan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan dukungan Pemerintah pada sektor swasta.

“Saya mendorong para pengusaha untuk memanfaatkan dengan baik lingkungan bisnis baru dan iklim investasi kita yang telah diberlakukan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah menegaskan bahwa undang-undang ini memihak kepada karyawan dan pembuka lapangan pekerjaan. Perizinan berusaha juga menjadi lebih mudah dan saya yakin ada potensi bisnis yang besar terlepas dari tantangan sedang yang kita hadapi,” tegas Menko Airlangga.

Pada kesempatan yang sama, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa selain pandemi, Pemerintah juga menangani isu-isu terkait perubahan iklim, mendorong transformasi digital, serta tantangan tenaga kerja, perdagangan, dan investasi. Isu-isu ini akan menjadi fokus Pemerintah Indonesia dalam Presidensi G20.

“G20 merupakan kesempatan yang baik bagi kita semua untuk terlibat dalam penyelesaian global yang berorientasi pada tindakan bersama masyarakat internasional untuk mengatasi tantangan saat ini dan masa depan,” pungkas Airlangga.

Firman Soebagyo: Kredibilitas Sertifikasi Hutan Lestari Harus Diperkuat

Berita Golkar – Industri kehutanan membutuhkan sertifikasi hutan lestari yang memiliki kredibilitas kuat. Pasalnya, sertifikasi merupakan instrumen untuk membuka akses ke pasar internasional.

Untuk itu, organisasi sertifikasi hutan lestari diharapkan tidak mudah ditekan beragam isu lingkungan.

Dr. Petrus Gunarso, Pengamat Kehutanan menjelaskan lembaga sertifikasi kayu seperti FSC ataupun PEFC memang dibentuk untuk memenuhi tuntutan pembeli di luar negeri.

Masing-masing membuat standar dan skema sertifikasi yang berbeda-beda. Di dalam negeri juga ada sertifikasi serupa seperti Lembaga Ekolabel Indonesia dan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu).

Firman Soebagyo, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Golkar, mengingatkan produk alam negara berkembang seperti dari Indonesia terus dihambat oleh berbagai kebijakan dagang dan kampanye negatif LSM.

Di sinilah, Indonesia harus berani tegas terhadap kampanye LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang mengganggu kepentingan ekonomi nasional.

“Harus dipahami, banyak LSM mengintervensi pembangunan dan sumber daya alam negara berkembang. Kedaulatan bangsa ini tidak boleh diganggu oleh kepentingan di dalam dan luar negeri,” ujar politisi Golkar ini.

Selanjutnya, ia menyarankan Pemerintah Indonesia berani bertindak tegas terhadap kampanye yang mengganggu kepentingan nasional.

Sebagai contoh, Phil Aikman salah satu aktivis LSM dari Amerika Serikat, Mighty Earth, sering membuat kampanye negatif terhadap industri sumber daya alam Indonesia.

Tetapi, belum ada tindakan tegas dari Pemerintah, kendati, sering ke luar masuk negara ini.

“Indonesia harus dapat mencontoh Pemerintah India dan Brazil yang bertindak tegas kepada LSM asing di negaranya. Sebagai contoh, Pemerintah Brazil hingga kini tidak pernah memberikan pengakuan bagi Greenpeace. LSM yang beroperasi di Indonesia tetapi mengganggu kepentingan nasional. Seharusnya dilarang dan tidak boleh melakukan kegiatan di Indonesia,” tegas Firman.

Ia juga mendesak adanya akuntabilitas dan transparansi dari NGO yang beroperasi di Indonesia.

“Mereka para LSM harus bisa mempertanggungjawaban sikap, tindakan, keputusan lembaga mereka kepada publik termasuk dalam soal pendanaan. Karena biasanya mereka menerima dana atau donasi dari luar dengan agenda tertentu,” ujarnya.

Dr. Sadino, Direktur Eksekutif Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan mengatakan isu pembangunan sangatlah seksi bagi kampanye LSM.

Kampanye LSM menentang pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam di Indonesia.

Padahal tanpa aktivitas ekonomi, bagaimana bisa membangun dan menyejahterakan masyarakat Indonesia.

Scroll to top