Bulan: Juni 2021

Airlangga Hartarto Berziarah ke Komplek Pemakaman Astana Oetara Surakarta

Berita Golkar – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang akan menghadiri sejumlah acara di Kota Surakarta, menyempatkan diri berziarah ke Komplek Pemakaman Astana Oetara, Surakarta, Jumat (18/6). Dari situ diketahui bahwa Airlangga masih ada keturunan dari Trah Mangkunegara.

Astana Oetara adalah Komplek Pemakaman Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Mangkunegara VI beserta keluarga, kerabat dan para abdi dalemnya.

Eyang dari Airlangga Hartarto, yang bernama R Sastro Sunarto bin RM Ng Mangoen Bisono dan istrinya, RM Ngt Soeparti Soenarto binti R Ng Parto Waidjojo Hardjowoewito dimakamkan di komplek pemakaman bagian depan.

“Itu tadi, ayahnya Bapak saya, jadi Eyang Kakung dan Eyang Putri,” ujar Airlangga singkat, sebelum meninggalkan komplek pemakaman.

Menurut keterangan dari Juru Kunci Astana Oetara, RM Haryanto, semua yang dimakamkan di Astana harus ada kaitannya dengan Mangkunegara VI, dan R Sastro Sunarto adalah salah satu pejabat di Era Mangkunegara VI dan yang juga masih ada hubungan kerabat.

“Dulu Eyangnya Pak Airlangga adalah Jaksanya Mangkunegara VI, dan juga ada keturunan trah dari Mangkunegara II,” ujar Haryanto.

Selain Eyangnya ada sejumlah anggota keluarga lain lain seperti Bulek dan Bude dari Airlangga Hartarto yang juga dimakamkan di sana.

Selepas Ziarah dan Sholat Jumat, Airlangga dijadwalkan menghadiri pertemuan dengan perwakilan alumni Program Kartu Prakerja di Hotel Alila, dan menjadi pembicara pada acara Webinar bersama Civitas Akademika Universitas Sebelas Maret (UNS).

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI F-Golkar Dorong Percepatan Vaksinasi di Riau

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena mendorong program vaksinasi Covid-19 khususnya di provinsi Riau agar berjalan lebih cepat sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

Pelaksanaan vaksinasi ini, untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity), dan merupakan salah satu upaya pengendalian telah dilakukan Pemerintah.

“Provinsi Riau saat ini masih menjalankan program vaksinasi prioritas bagi kalangan lansia, tetapi realisasinya masih rendah (6,7 persen dari total target). Untuk itu, Presiden Joko Widodo secara khusus meminta kepada Menteri Kesehatan untuk mengirimkan vaksin Covid-19 lebih banyak ke Provinsi Riau, dengan harapan herd immunity atau kekebalan komunal dapat segera terbentuk dan penularan Covid-19 dapat ditekan,” jelas Melki, yang dikutip melalu keterangan pers, pada Jumat (18/06/2021).

Mengingat realisasi program vaksinasi prioritas di provinsi Riau bagi kalangan lansia masih tergolong rendah, Politisi Partai Golkar ini menekankan perlunya kerja sama lintas sektoral dalam mendukung program vaksinasi khususnya bagi kalangan lansia.

“Dari sekitar 964.000 target program vaksinasi lansia dan pelayanan publik di provinsi Riau, vaksinasi bagi kalangan lansia inilah yang perlu menjadi perhatian, pasalnya hanya mencapai 6,7 persen dari target 600.000 penerima vaksin dari kelompok lansia di Riau,” ungkap Melki.

Meskipun Riau yang memperoleh peringkat tiga besar penyebaran Covid-19, Melki turut mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Pemprov Riau dalam meningkatkan upaya tracing atau melacak orang yang terpapar virus, dengan melakukan tracing terhadap 15 orang dalam setiap kasus satu orang terkonfirmasi positif sebagai upaya untuk memaksimalkan pelacakan.

“Karena seperti yang kita ketahui bahwa situasi pandemi saat ini di berbagai daerah di Indonesia ini semakin meningkat terutama pasca kita libur lebaran kemarin. Ditambah dengan ditemukannya varian delta (B.1.617) dari Covid-19 yang sudah masuk Indonesia,” imbuh politisi dapil NTT II ini.

LSI Denny JA Sebut Airlangga Hartarto King Maker Paling Lengkap pada Pilpres 2024

Berita Golkar – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebut Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto merupakan king maker paling lengkap di pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Alasannya, selain jadi King Maker, Airlangga juga paling berpeluang untuk maju sebagai Capres pada Pilpres 2024.

“Karena selain mempunyai kapasitas untuk menjadi King Maker di 2024, Airlangga Hartarto masih punya potensi menjadi Capres maupun Cawapres,” kata Peneliti LSI Denny JA Adjie Alfarabi, dalam paparannya di survei bertajuk ‘ ‘3 King/Queen Maker Pilpres 2024 dan Komplikasinya!’, dikutip melalui pemberitaan pada media online, Jumat (18/06/2021).

Berbeda dengan Megawati, kata dia, sosok Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan itu saat ini hanya bisa menjadi Queen Maker di Pilpres 2024.

Sebab, saat ini ketokohan Megawati sudah dikenal sebagai ibu bangsa, sehingga potensi untuk menjadi Capres bahkan Cawapres pun semakin kecil.

Begitu juga dengan sosok Prabowo Subianto, Adjie menyebut meskipun Ketua Umum Partai Gerindra itu masuk daftar King Maker Pilpres 2024, tapi Prabowo hanya bisa maju kembali sebagai Capres saja.

“Karena istilahnya Prabowo ini sudah naik pangkat ini ya, dua kali dia menjadi Capres di tahun 2014 dan tahun 2019. Sehingga sulit kita bayangkan kalau kemudian bersedia untuk menjadi Cawapres, walaupun memang dalam politik semua bisa terjadi, namun kita melihat kelasnya Prabowo adalah seorang calon Presiden,” ujar dia.

Adies Kadir F-Golkar Soroti Kondisi Lapas di Indonesia

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Adies Kadir menilai lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan (rutan) di Indonesia saat ini sudah mengalami situasi yang mengkhawatirkan.

Permasalahan tersebut tidak kunjung selesai dari tahun-tahun sebelumnya, masalah utamanya adalah implikasi dari kelebihan penghuni dan overcrowding yang dialami sebagaian besar lapas di Indonesia.

“Masalah overcrowding di lapas Indonesia tak kunjung selesai dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu kami Komisi III meninjau langsung ke lapas-lapas besar yang ada untuk melihat langsung permasalahan yang sedang terjadi,” kata politisi Golkar tersebut di Lapas Kelas II A Tangerang, Provinsi Banten, Kamis (17/6/2021).

Kelebihan penghuni yang dimaksud ialah situasi di mana ada kelebihan kapasitas di lapas atau ketika jumlah narapidana lebih banyak ketimbang jumlah ruang/kapasitas penjara maupun lapas yang tersedia. Dalam arti jumlah narapidana tidak sebanding dengan jumlah ketersediaan ruangan lapas.

“Kelebihan penghuni itu kan akibat kesalahan penanganan setiap tahanan dari Polisi, kejaksaan dan lainnya disatukan, berbagai macam masalah tindak pidana disatukan tidak dibeda-bedakan hal ini yang menjadi masalah utama mengapa lapas ini overcrowding” sebut Adies.

Politisi dapil Jawa Timur I ini menyampaikan, setiap kasus narkoba harus dipisah tidak boleh disatukan sebab terdapat golongan masyarakat pengguna narkoba yang ada mulai dari pemakai, pengedar dan bandar.

“Ini juga menjadi salah satu penyebab kenapa lapas itu over karena kasus narkoba saja digabung, harusnya dipisah karena ada pengguna yang coba-coba kemudian pengedar bahkan bandar, apalagi anak muda sekarang ini kan ada yang hanya coba-coba harusnya dibedakan,” pungkasnya.

Menko Airlangga Sampaikan Target Implementasi UU Cipta Kerja Jangka Pendek-Menengah

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dapat menciptakan lapangan kerja sebesar 2,7 juta hingga 3 juta per tahun, sehingga dapat menampung 9,29 juta angkatan kerja yang tidak atau belum bekerja.

Target ini juga lebih tinggi dari sebelum terjadinya pandemi Covid-19 hanya mampu menciptakan tenaga kerja 2 juta per tahun.

“Upaya Pemerintah untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas lapangan kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidaklah mudah,” kata dia saat membacakan keterangan Presiden atas Uji Materi UU Cipta Kerja, Kamis (17/6/2021).

Di sisi lain, dia menyebut UU Cipta kerja juga akan meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja Indonesia, sehingga dapat mendorong kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.

“Saat ini produktivitas Indonesia berada pada tingkat 74,4% masih berada di bawah rata-rata negara ASEAN pada tingkat 78,2%,” tutur dia.

Tak hanya itu, manfaat lainnya, UU Cipta Kerja diyakini akan menggenjot investasi kinerja di kisaran 6,6-7%, bahkan munculnya investasi baru juga akan berimplikasi pada penciptaan lapangan kerja baru, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerjaan.

Apabila kesejahteraan pekerja meningkat, sisi konsumsi juga akan ikut terdongkrak. Apalagi konsumsi merupakan salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi.

“Dengan kesejahteraan pekerja yang membaik, Pemerintah memperkirakan konsumsi masyarakat akan naik 5,4-5,6%,” jelas Airlangga.

Di samping itu, Airlangga menilai sektor UMKM juga masih memiliki produktivitas yang sangat rendah. Padahal, sektor UMKM merupakan tulang punggung bagi perekonomian dengan kontribusi 61,07% terhadap PDB dan mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 97%.

Dengan begitu melalui UU Cipta Kerja, Pemerintah melakukan pemberdayaan UMKM dan koperasi yang mendukung peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65%, disertai peningkatan kontribusi koperasi terhadap PDB menjadi 5,5%.

“UMKM dan koperasi merupakan unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak yang berkualitas di sisi penciptaan lapangan kerja,” kata dia.

Dengan demikian, Airlangga menegaskan bahwa Indonesia perlu keluar dari jebakan middle income trap dengan terobosan kontribusi daya saing tenaga kerja dan produktivitas harus menjadi andalan.

“Upaya untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut memerlukan basis regulasi yang kuat dalam bentuk undang-undang, yang sekaligus memerlukan adanya perubahan dan penyempurnaan berbagai undang-undang yang ada terkait dengan penciptaan lapangan kerja,” tegasnya.

Lebih lanjut, Airlangga menilai dengan berbagai efek positif dari implementasi UU Cipta kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

Ia berharap Indonesia mencapai target untuk masuk dalam 5 besar ekonomi dunia tahun 2045.

“Sehingga diharapkan produk domestik bruto sebesar US$ 7 triliun dengan pendapatan per kapita sebesar Rp 27 juta per bulan,” jelas dia.

Menko Airlangga Ungkap Penguatan Ekspor dan Impor Lanjutkan Tren Pemulihan Ekonomi Nasional

Berita Golkar – Pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut seiring dengan tren penguatan ekspor dan impor. Ekspor Indonesia pada Mei 2021 mencapai $16,60 M atau menguat signifikan sebesar 58,76% (yoy).

Sejalan dengan nilai ekspor, performa impor Indonesia pada Mei 2021 juga meningkat sebesar 68,68% (yoy) atau mencatatkan nilai sebesar $14,23 M.

“Neraca perdagangan terus melanjutkan surplus hingga bulan ini yakni sebesar $2,36 M. Capaian ini membuat neraca perdagangan mengalami surplus selama 13 bulan berturut-turut sejak Mei 2020,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip Kamis (17/06/2021).

Komoditas nonmigas menjadi kontributor utama dalam peningkatan performa ekspor bulan ini dengan pertumbuhan sebesar 58,30% (yoy).

Lemak dan minyak hewan/nabati (HS 15) menjadi penyumbang terbesar pada ekspor nonmigas dengan porsi sebesar 15,9%.

Sementara itu, ekspor migas mengalami pertumbuhan sebesar 66,99% (yoy). Penyumbang terbesar ekspor migas berasal dari komoditas gas dengan porsi sebesar 53,8%.

Lebih lanjut, ekspor Indonesia pada Mei 2021 yang tumbuh sebesar 58,76% (yoy) melebihi performa ekspor negara-negara Asia lainnya, seperti Korea Selatan (45,6% yoy), Taiwan (38,65 yoy), Vietnam (36,6% yoy), dan China (27,6% yoy).

Peningkatan ekspor ini sejalan dengan meningkatnya harga beberapa komoditas andalan Indonesia. Tercatat, harga Crude Palm Oil (CPO) dan batubara masing-masing meningkat sebesar 101,74% (YoY) dan 103,9% (YoY).

Selain itu, pemulihan ekonomi di negara-negara mitra dagang utama Indonesia seperti Amerika Serikat dan Cina yang telah tumbuh positif di TW-1 2021 turut mendukung peningkatan permintaan atas ekspor Indonesia.

Lebih lanjut, aktivitas manufaktur AS dan Cina yang semakin ekspansif di bulan Mei 2021 ikut mendongkrak kinerja ekspor Indonesia di bulan yang sama.

Sementara itu, selain permintaan global yang telah pulih, pertumbuhan permintaan domestik yang kembali kuat juga mendorong produksi ke level yang lebih tinggi.

Tercatat, Purchasing Managers’ Index (PMI) mampu mencapai level 55,3 pada bulan Mei atau mencatatkan rekor tertinggi selama 10 tahun sejarah survei.

Selain itu, penyerapan jumlah tenaga kerja juga sudah mulai tumbuh positif untuk memenuhi kebutuhan kapasitas operasional yang meningkat.

Perluasan tenaga kerja ini sekaligus mendorong perbaikan penyerapan tenaga kerja domestik yang sempat menurun akibat Pandemi Covid-19.

“Pulihnya permintaan global dan domestik yang diiringi dengan peningkatan aktivitas manufaktur mendorong peningkatan impor bahan baku dan barang modal,” tutur Airlangga.

Impor bahan baku/penolong meningkat sebesar 79,11% (yoy). Peningkatan tersebut berpengaruh signfikan terhadap total impor karena memiliki porsi terbesar dibandingkan dengan impor golongan lain yakni sebesar 76,9% terhadap total impor.

Di saat yang sama, impor barang modal juga tumbuh positif sebesar 35,28% (yoy) dengan porsi sebesar 13,2% terhadap total impor.

“Berbagai perkembangan positif ini akan mendukung Indonesia dalam menjawab tantangan-tantangan global dan domestik sehingga ketahanan sektor eksternal dapat tetap terjaga dengan baik di tahun 2021,” pungkas Menko Airlangga.

Dedi Mulyadi Sampaikan Pendapat Mengenai Kehadiran Kelompok Adat

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa para pelaku perusakan lingkungan lebih kejam dari kejahatan lainnya.

Sebab, tindakan mereka mengakibatkan efek domino berkepanjangan yang merugikan alam, manusia dan negara. Apalagi dalam kepercayaan orang Jawa dan Sunda bumi layaknya seorang ibu yang harus dijaga.

“Artinya menyakiti bumi sama dengan menyakiti ibu kita. Maka kita menyebutnya ibu pertiwi,” ungkap Dedi melalui salah satu pemberitaan pada media online, yang dikutip Kamis (17/06/2021).

Dedi juga merasa heran dengan anggapan orang-orang terhadap kelompok adat sebagai manusia tertinggal. Padahal mereka adalah kelompok visioner yang mampu memanfaatkan alam tanpa merusaknya.

Menurutnya, masyarakat adat yang tinggal di sekitar laut, sungai, hutan atau gunung adalah kelompok yang memiliki tekad konservasi.

Mereka menganggap tempat tinggal sebagai lingkungan yang sakral dan harus dijaga kesuciannya sebagai amanah para leluhur.

“Maka bagi mereka bertuhan itu salah satunya adalah bersenyawa dengan alam,” ucapnya.

Selain itu, masyarakat adat memiliki peran dalam menjaga kebhinekaan tanpa harus teriak-teriak seolah sebagai kelompok yang paling ‘NKRI’. Mereka juga berperan dalam menjaga bahasa ibu dan tradisi turun temurun di Indonesia.

Di sisi lain, kata Dedi, masyarakat adat juga tidak pernah membebani keuangan negara. Contohnya saja masyarakat Baduy yang menolak dana desa karena menganggap menerima berarti mengkhianati leluhur.

“Kemudian mereka adalah kelompok yang paling survive manakala negeri ini terjadi krisis energi atau perang. Merekalah masyarakat atau kelompok yang paling bisa bertahan dan aman,” ujar Dedi Mulyadi.

Dito Ganinduto Tegaskan Industri Perbankan Miliki Peran Penting Dukung PEN

Berita Golkar – Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dito Ganinduto menegaskan industri perbankan memiliki peran penting dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari dampak pandemi Covid-19.

Peran itu terkait penyaluran kredit bagi pelaku usaha di tanah air, baik sisi penawaran maupun permintaan yang ditujukan untuk konsumen.

“Di samping itu, perbankan menjadi tulang punggung, atau kunci PEN, dengan membantu memulihkan pembiayaan baik sektor sektor yang terdampak agar tetap berbenah di masa pandemi Covid-19, bahkan dapat melakukan ekspansi usahanya,” kata Dito dikutip melalui keterangan pers Rabu (16/06/2021).

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar ini menambahkan DPR terus memonitor realisasi PEN. Langkah ini diperlukan, karena pandemi Covid-19 telah mempengaruhi aktifitas ekonomi baik global maupun nasional.

“Hal itu juga diakibatkan adanya pembatasan yang dilakukan Pemerintah. Sehingga kondisi tersebut sangat berpengaruh pada arus kas pelaku usaha,” ujarnya.

Dito menjelaskan situasi Covid-19 telah berdampak langsung maupun tidak langsung pada kapasitas dan kinerja debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit dan pembiayaan. Untuk itu, diperlukan berbagai upaya untuk melakukan penyelamatan terhadap para pelaku usaha tersebut.

Terlebih lagi, lanjut Dito, berbagai upaya telah dilakukan oleh otoritas fiskal dan moneter, termasuk OJK dengan memberikan stimulus pada pelaku usaha, dalam rangka PEN, karena terdampak pandemi Covid-19.

Pemerintah melalui berbagai kebijakan berupaya telah melalui menstimulasi, baik sisi permintaan maupun penawaran.

Dari sisi permintaan, sambung Dito, Pemerintah telah menstimulasi melalui berbagai penurunan tarif pajak dan transfer payment berupa peningkatan perlindungan sosial.

Sementara dari sisi penawaran dilakukan upaya untuk menjaga cash flow dan menjaga keberlanjutan usaha para pelaku usaha dalam rangka PEN.

Hadir secara langsung dalam rapat tersebut, Direktur Bank Mandiri Darmawan Junaidi menyampaikan kredit Bank Mandiri tumbuh 9,1 persen secara year on year (yoy).

Pertumbuhan itu didukung oleh hasil merger Bank Syariah Indonesia pada Februari 2021 lalu yang membuat kredit secara konsolidasi bertumbuh.

Menko Airlangga: Pemerintah Indonesia Berkomitmen Dukung 4 Pilar Reformasi Struktural

Berita Golkar – Krisis yang terjadi akibat pandemi Covid-19 sebagai momentum penting untuk melakukan reformasi struktural di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan tekad Pemerintah dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip pembangunan inklusif berkelanjutan serta menggunakan krisis sebagai momentum untuk melakukan reformasi struktural secara komprehensif.

Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri APEC Structural Reform Ministerial Meeting (SRMM) / Pertemuan Tingkat Menteri Reformasi Struktural APEC ke-3 yang digelar secara virtual pada Rabu (16/06) di Jakarta.

Pertemuan yang dipimpin oleh Hon. David Clark, Minister of Commerce and Consumer Affairs New Zealand ini dihadiri oleh perwakilan dari 21 negara anggota APEC.

”Forum bertujuan untuk melakukan review Agenda Reformasi Struktural APEC tahun 2015-2020 dan mendukung Agenda 5 tahun ke depan. Dalam pertemuan ini, saya beserta para Menteri APEC lainnya telah menyepakati untuk bekerja sama dalam Agenda Reformasi Struktural baru yang mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi dan mendorong reformasi yang berfokus pada pertumbuhan inklusif, kuat, berkelanjutan, dan ramah inovasi,” terang Menko Airlangga.

Agenda reformasi Struktural APEC meliputi upaya-upaya peningkatan efisiensi birokrasi, kemudahan berusaha, peningkatan kepastian hukum, peningkatan kualitas regulasi, dan hal-hal terkait lainnya yang diidentifikasi sebagai hambatan-hambatan struktural yang selama ini menjadi salah satu faktor utama high-cost economy, serta berimplikasi pada rendahnya daya saing satu ekonomi dalam perdagangan dan investasi.

Pemerintah Indonesia berkomitmen mendukung 4 (empat) pilar Reformasi Struktural 5 tahun ke depan (2021-2025) yaitu: (i) Creating an enabling environment for open, transparent, and competitive markets; (ii) Boosting business recovery and resilience against future shocks; (iii) Ensuring that all groups in society have equal access to opportunities for more inclusive, sustainable growth, and greater well‐being; dan (iv) Harnessing innovation, new technology, and skills development to boost productivity and digitalization.

“Pandemi Covid-19 merupakan momentum untuk melakukan reformasi struktural yang menyeluruh bagi perekonomian Indonesia yang diwujudkan melalui roadmap pembangunan ekonomi yang lebih hijau, lebih cerdas, lebih produktif, dan berkeadilan. Pertumbuhan berkelanjutan merupakan kunci dalam pemulihan ekonomi paska pandemi Covid-19 dan pertumbuhan inklusif berkelanjutan dapat dicapai melalui program-program green economy,” ujar Menko Perekonomian.

Indonesia memprioritaskan pembangunan ekonomi ramah lingkungan seperti hydro power, panel surya, geothermal dan biodiesel 30 persen (B30).

Lebih lanjut disampaikan bahwa program vaksinasi yang sudah dilaksanakan sampai saat ini mencapai 32.8 juta dosis, hal ini merupakan game changer dalam penurunan kasus Covid-19 di Indonesia.

Pemerintah Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas sebesar 30% pada tahun 2030 dengan memprioritaskan pembangunan rendah karbon sebagai intisari rencana pembangunan nasional.

Pemerintah juga mendorong peningkatan keterampilan pekerja melalui program Kartu Prakerja berupa skilling, up-skilling dan re-skilling yang menjadi bagian utama untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para angkatan kerja yang perlu mencari kerja.

“Pemerintah menerapkan prinsip ekonomi sirkular sebagai bagian dari ekonomi berkelanjutan dengan berkomitmen mengurangi sampah rumah tangga sebesar 30% dan sampah plastik di laut sebesar 70% di tahun 2025,” ujar Menko Airlangga.

Sektor industri telah menerapkan konsep ekonomi sirkular dengan mengesahkan Green Industry Standardization yang berstandar internasional.

Dunia usaha merespon baik kebijakan ini dengan membentuk Packaging Recovery Organization (PRO) yang bertujuan mempercepat implementasi ekonomi sirkular, dengan beberapa kegiatan seperti pengumpulan sampah dan daur ulang.

Dalam pertemuan tersebut, Menko Perekonomian bersama para Menteri/Ketua Delegasi APEC lainnya mendukung 3 (tiga) dokumen yaitu: (1) Ministerial Statement, 3rd Structural Reform Ministerial Meeting; (2) Summary of Enhanced APEC Agenda for Structural Reform (EAASR); dan (3) Third APEC Ease of Doing Business (EoDB) Action Plan.

Rudy Mas’ud Minta PT Jasindo Selalu Perbarui Data untuk Rumah Sakit Khususnya di Daerah

Berita Golkar – Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Rudy Mas’ud mengatakan, penting bagi PT Asuransi Jasindo selaku operator Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) untuk selalu memberikan data terbaru (update) kepada rumah sakit provider terutama di daerah.

Dengan tujuan agar pelayanan kesehatan bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya sebagai peserta Jamkestama terlayani dengan baik.

“PT Jasindo sebagai operator Jamkestama kami nilai sudah cukup baik dalam melakukan update data-data peserta ke pihak rumah sakit, tinggal diperbaharui saja. Karena di DPR RI sering terjadi Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk anggota dewan,” kata Anggota BURT DPR RI Rudy Mas’ud, dikutip melalui siaran pers pada Rabu (16/06/2021).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, BURT perlu memastikan database Anggota DPR RI sudah tersampaikan dengan baik kepada pihak rumah sakit.

Mengingat adanya Anggota DPR yang PAW atau meninggal dunia, sehingga data tersebut harus segera di-update untuk kelancaran pelayanan.

“Untuk itu juga pembaharuan data harus cepat di update yang terbaru, di antaranya nama anggota DPR RI beserta keluarganya,” jelasnya.

Kemajuan teknologi saat ini sudah sangat pesat. Rudi meminta dengan sistem online, di manapun rumah sakitnya, data peserta Jamkestama harus yang terbaru.

“Kita juga menekankan kepada Jasindo untuk memberikan pelayanan kualitas yang prima terhadap Anggota DPR RI,” pungkasnya.

Scroll to top