Bulan: Juli 2021

Menko Airlangga: Pemerintah Beri Dukungan untuk Dorong UMKM Go Digital dan Go Global

Berita Golkar – Pemulihan ekonomi di Indonesia terus berlanjut dengan mendapat dukungan dari konsumsi Pemerintah yang mendorong perbaikan pada konsumsi rumah tangga dan investasi.

Membaiknya permintaan domestik telah direspon dengan peningkatan aktivitas produksi di berbagai sektor usaha.

Pemerintah juga terus berupaya untuk melakukan perbaikan dan peningkatan efektivitas dalam penanganan Covid-19 agar dapat terus mendorong terjadinya perbaikan akitivitas ekonomi.

Pulihnya permintaan global yang diikuti dengan meningkatnya harga komoditas telah membuat neraca perdagangan mengalami surplus secara konsisten.

Surplus neraca perdagangan tersebut mendorong neraca pembayaran mengalami surplus. Selain itu, dari sisi investasi juga terjadi peningkatan.

Pada masa pandemi ini, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang terdampak secara negatif, namun dari sisi positifnya terdapat akselerasi pemanfaatan teknologi digital serta meningkatnya keterlibatan UMKM dalam pasar digital.

Untuk membantu dan mendukung UMKM menghadapi dampak pandemi Covid-19, Pemerintah telah mengeluarkan bantuan insentif fiskal dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pada tahun 2020, realisasi dukungan untuk UMKM telah mencapai Rp112,26 Triliun. Dengan mempertimbangkan fluktuasi pertumbuhan ekonomi dan guna mendukung UMKM untuk terus berkembang, alokasi anggaran yang disediakan bagi UMKM dan korporasi pada tahun 2021 yakni sebesar Rp171,77 Triliun .

“Sebagaimana yang telah kita pahami bersama, UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 Triliun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Event Digital Tribun Webinar dengan tema Solusi Bisnis Andalan Kita: dari Lokal menjadi Global, Tingkatkan Potensi Usaha Kecil Indonesia di Pasar Global, dikutip pada Jumat (30/07/2021).

Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia yakni memiliki kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja serta dapat menghimpun sampai 60,42% dari total investasi.

Namun demikian, kemampuan ekspor UMKM masih terbatas sekitar 14,37% dari total ekspor serta pemanfaatan e-commerce juga masih rendah yaitu sekitar 21%.

Berdasarkan data eksportir tahun 2020, terdapat eksportir UKM sebanyak 12.234 perusahaan atau 83,3% dari total eksportir dengan nilai ekspor sebesar USD 5,3 Milyar.

Secara umum, potensi ekspor UMKM masih didominasi oleh produk-produk seperti aksesoris, batik, kriya, fashion, serta makanan dan minuman olahan.

Walaupun UMKM siap melakukan ekspor tetapi masih mengalami berbagai kendala seperti minimnya pengetahuan pasar luar negeri, konsistensi kualitas dan kapasitas produk, sertifikasi, hingga kendala logistik.

“Pemerintah terus berupaya untuk membantu UMKM agar dapat mengatasi kendala-kendala tersebut. Kementerian, Lembaga dan para pihak terkait lainnya telah meluncurkan Program Penciptaan 500 ribu Eksportir Baru hingga tahun 2030,” ujar Menko Airlangga.

Pemerintah juga telah meluncurkan program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang bertujuan untuk mendorong digitalisasi (onboarding) bagi UMKM offline serta mendorong national branding produk UMKM unggulan pada berbagai marketplace.

Selain itu, gerakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan ekspor produk UMKM.

Pemerintah juga menyambut baik terhadap seluruh upaya untuk meningkatkan kemampuan UMKM menembus pasar global seperti:

1. “Kreasi Nusantara, From Local to Global” yang memfasilitasi penjualan produk lokal ke Malaysia dan Singapura;

2. “BukaGlobal” yang memfasilitasi pembelian produk lokal oleh para customer dari Malaysia, Singapura, Brunei, Hongkong, dan Taiwan; dan

3. “ASEAN Online Sale Day” yang bertujuan meningkatkan transaksi lintas batas e-commerce di kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, Pemerintah menugaskan secara khusus kepada LPEI/Eximbank untuk mendukung pembiayaan ekspor bagi UKM yang berorientasi ekspor dengan alokasi sebesar Rp500 Miliar untuk disalurkan oleh LPEI/Eximbank.

Dalam UU Cipta Kerja, Pelaku UKM saat ini juga didorong untuk memanfaatkan peluang kemitraan dengan usaha besar.

Dalam hal ini, Pemerintah memfasilitasi kemitraan Usaha Menengah dan Besar (UMB) dengan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) termasuk Koperasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha dari pelaku UMK dan Koperasi.

“Pemerintah telah memberikan dukungan kebijakan bagi pelaku usaha untuk melakukan ekspansi global. Berbagai upaya dan program peningkatan ekspor UMKM yang telah diinisiasi oleh Pemerintah dengan dukungan pihak swasta tersebut perlu terus diperkuat dan disinergikan oleh berbagai pihak,” tutup Menko Airlangga.

Turut hadir dalam webinar tersebut, Managing Director HP Indonesia Fiona Lee, Print Consumer Market Development Manager HP Indonesia Aditya Suryadinaga, Founder of Suwe Ora Jamu Nova Dewi Setiabudi.

Menko Airlangga: Penelitian Sosial Penting Bantu Pemerintah Rumuskan Kebijakan di Masa Pandemi

Berita Golkar – Berkurangnya mobilitas masyarakat sebagai pengaruh dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi, juga berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga.

Dengan melihat perkembangan yang ada, berbagai lembaga internasional masih confident terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Dalam menghadapi pandemi, masyarakat harus dapat merespon dan mempunyai rekomendasi yang tepat untuk mencegah kepanikan.

Ilmu sosial dapat berperan penting memfasilitasi kondisi tersebut, karena seringkali perilaku manusia bertentangan dengan standard dan modelling ilmu pasti yang rasional.

“Di sinilah ilmu sosial penting untuk memberi alasan yang tepat dan mencegah masyarakat tidak panik dalam menghadapi krisis ini,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dikutip melalui siaran pers pada Jumat (30/07/2021).

Adapun penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Indonesia akan terus di akselerasi dengan memanfaatkan hasil riset dan inovasi termasuk juga riset sosial.

Peran berbagai stakeholder tentunya diperlukan agar mendorong Indonesia dapat keluar dari pandemi dan meraih pemulihan ekonomi dengan lebih cepat.

“Di masa pandemi, penelitian sosial ekonomi diperlukan untuk membantu Pemerintah memahami perilaku aktor dalam perekonomian yang terdisrupsi dengan adanya pandemi Covid-19. Melalui berbagai riset dan inovasi, Pemerintah selalu merumuskan kebijakan yang berbasis pada research based policy agar implementasinya lebih efektif,” tutur Menko Airlangga.

Senada dengan Menko Airlangga, Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Nasional Suryono Efendi menyampaikan bahwa, keberadaan akademisi dan peneliti tentu sangat dibutuhkan di masa pandemi saat ini, hasil kajian dan penelitian yang ilmiah dan mendalam tentang Covid-19 bisa dijadikan referensi dan pertimbangan bagi masyarakat dan Pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat Covid-19.

“Saya mengucapkan selamat kepada seluruh peserta konsorsium publikasi bidang ilmu sosial, yang karya-karya penelitiannya berhasil di publish dalam forum ini, semoga penelitian yang ada dapat memberi manfaat kepada kita semua terutama pada penanganan pandemi dan memulihkan perekonomian kita,” tutup Menko Airlangga.

Menpora Sambut Kepulangan Atlet Indonesia Gelombang Pertama dari Olimpiade Tokyo 2020

Berita Golkar – Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali, menyambut kepulangan sejumlah atlet Indonesia dari Olimpiade Tokyo 2020 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat 30 Juli 2021, dini hari WIB.

Dalam penyambutan tersebut, Zainudin menyampaikan salam dari Presiden Joko Widodo sekaligus mengucapkan terima kasih atas perjuangan para atlet Indonesia di Olimpiade Tokyo.

“Selamat datang kepada para atlet, pelatih, dan ofisial. Pemerintah Indonesia secara resmi menyambut kedatangan gelombang pertama kontingen Indonesia yang terdiri dari beberapa atlet,” ucap Zainudin, dalam jumpa pers secara virtual, Jumat 30 Juli 2021.

“Saya juga menyampaikan salam dari bapak Presiden Joko Widodo sekaligus ucapan terima kasih. Atas nama Pemerintah, kami mengapresiasi setinggi-tingginya terhadap perjuangan para atlet, pelatih, dan tenaga pendukung kontingen Indonesia yang berlaga di Tokyo,” katanya.

Lebih lanjut, Zainudin menambahkan, bahwa perjuangan atlet yang tampil di Olimpiade Tokyo sungguh luar biasa. Dia pun mendesak kepada para atlet yang sudah pulang untuk mempersiapkan diri jelang event selanjutnya.

“Perjalanan dari para atlet dengan pelatih dan tenaga pendukung merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Sebagaimana yang sudah disepakati dan saya sampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa dengan lahirnya grand design olahraga nasional, maka target utama kita adalah Olimpiade,” ujarnya.

“Jadi, Olimpiade adalah sasaran utama kita, kemudian Asian Games dan SEA Games hanya jadi sasaran sementara. Makanya, pembinaan kita harus berujung pada Olimpiade karena kita tahu Olimpiade tempat pertandingan untuk event olahraga tertinggi,” ungkapnya.

Selain itu, Zainudin juga mengucapkan selamat bagi atlet yang berhasil meraih medali. Sedangkan, bagi mereka yang belum dapat medali, Zainudin meminta untuk jangan putus asa.

“Para atlet yang berhasil, saya ucapkan selamat. Terima kasih atas sumbangsih medalinya, dan bagi yang belum berhasil jangan putus asa. Kesempatan masih terbuka dan semua adalah pahlawan sekaligus pejuang di bidang olahraga,” tuturnya.

“Jangan bersedih hati, jangan kecewa, sekarang tatap masa depan dan mulai lagi dengan semangat baru untuk mempersiapkan diri di event-event selanjutnya, baik itu multi event maupun event lainnya,” jelasnya.

Pada gelombang pertama kepulangan ini, terdapat 7 atlet yang sudah berada di Indonesia. Mereka berasal dari cabang olahraga angkat besi, menembak, dan renang.

Setelah itu, para atlet harus menjalani karantina selama 5 hari sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Mereka direncanakan akan menjalani karantina di Hotel Fairmount, Jakarta.

Ketua Golkar DKI Jakarta Himbau Para Kader Tingkatkan Kepedulian Sosial saat PPKM

Berita Golkar – Pemerintah secara resmi telah mengumumkan PPKM level 4 diperpanjang sampai tanggal 2 Agustus 2021.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Golkar DKI Jakarta yang juga Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, mengimbau kader dan pengurus Golkar untuk meningkatkan kepedulian sosial, meringankan beban masyarakat yang terdampak secara ekonomi karena Covid-19.

“Saatnya kita meningkatkan kepedulian sosial. Masyarakat yang terdampak secara ekonomi juga banyak. Karena itu, saya menghimbau semua pengurus dan kader Golkar di DKI Jakarta untuk turun membantu masyarakat,” ujar Zaki Iskandar kepada wartawan, dikutip melalui salah satu pemberitaan pada media online Kamis (29/7/2021).

Dikatakan Zaki, kepedulian sosial dibutuhkan meskipun sudah ada bantuan sosial dan program perlindungan sosial dari Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta.

“Program perlindungan sosial dan bantuan sosial tunai secara bertahap sudah diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga Pemerintah Pusat. Hanya saja jumlahnya terbatas. Kepedulian sosial dari kader Golkar akan sangat berarti dalam kondisi sulit seperti sekarang,” ujar Ketua Golkar DKI ini.

Zaki menjelaskan bahwa Golkar DKI Jakarta terus berusaha menjaga tumbuhnya kepedulian sosial dalam jiwa kader.

Seperti contoh pada saat hari Raya Idul Adha kemaren, Partai Golkar DKI Jakarta berhasil menyalurkan kurban dari pengurus, kader dan simpatisan Golkar se-DKI Jakarta sebanyak 28 ekor sapi dan 27 ekor kambing. Hewan kurban tersebut disebarkan di 6 wilayah Kabupaten Kota se-DKI Jakarta.

“Tujuan dari penyaluran hewan kurban sebanyak 28 ekor sapi dan 27 kambing tersebut bagian dari upaya meringankan beban ekonomi masyarakat, di samping menunaikan kewajiban agama,” ujar Zaki Iskandar.

Selain meningkatkan kepedulian sosial, Zaki juga mengimbau kader dan masyarakat untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan 5 M dan menyukseskan vaksinasi.

“Kader Golkar tidak boleh bosan bosan menerapkan protokol kesehatan 5 M: mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas, sekaligus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Inilah kunci utama bangsa ini menang melawan Covid-19, yaitu kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan kapan pun dan di manapun,” ujarnya.

Perpanjangan PPKM level 4 diharapkan Zaki bisa meningkatkan kesadaran bersama akan pentingnya vaksinasi. Pada saat sekarang sudah terlihat perkembangan menggembirakan akan antusiasme masyarakat mengikuti program vaksinasi.

Masyarakat makin menyadari pentingnya vaksinasi. Dia berharap semua masyarakat DKI Jakarta sudah mengikuti program vaksinasi hingga Agustus.

“Diharapkan dengan adanya kesadaran bersama untuk saling membantu, penerapan protokol kesehatan dengan disiplin, serta adanya antusiasme masyarakat mengikuti program vaksinasi, ini merupakan modal awal bagi DKI Jakarta dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” tandasnya.

Komisi IX Dukung Kemenko Perekonomian Tambah Stok Vaksin

Berita Golkar – Komisi IX DPR RI mendukung upaya Menteri Kordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto untuk terus menambah stok vaksin.

Hari Selasa (27/07/2021), Indonesia kembali kedatangan 21,2 dosis vaksin Covid-19 Sinovac dalam bentuk bahan baku atau bulk hari ini, yang merupakan kedatangan vaksin tahap ke-30. Dengan demikian diharapkan target 2 juta vaksin per hari akan segera tercapai.

Legislator DPR Komisi IX Yahya Zaini menyambut baik upaya Kemenko Perekonomian dalam memastikan keamanan (safety), mutu (quality), dan khasiat (efficacy) untuk seluruh jenis vaksin yang diperoleh.

Sebab, vaksin yang disediakan di Indonesia melalui proses evaluasi oleh Badan POM dan rekomendasi dari ITAGI, WHO, dan para ahli.

“Dengan demikian, Kemenko Perekonomian tidak saja mampu menambah stok vaksin melainkan sekaligus memberi ketenangan kepada masyarakat yang akan menerima vaksin,” kata Yahya.

Yahya Zaini menilai, upaya percepatan pengadaan vaksin sesuai dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menekankan vaksinasi Covid-19 sebagai game changer atau salah satu langkah krusial yang menentukan kesuksesan Indonesia keluar dari pandemi ini.

“Karena itu, vaksin merupakan solusi yang amat penting dalam perang melawan pandemi. Apabila Indonesia sudah mencapai target kekebalan komunal (herd immunity), otomatis perang melawan pandemi akan makin ringan,” tegas Yahya.

Sebelumnya, Ketua KPCPEN Airlangga yang juga menjabat Ketua Umum Golkar menegaskan vaksin yang sudah diterima Indonesia sampai saat ini total sekitar 173,1 juta dosis, yaitu vaksin jadi Sinovac 3 juta dosis, Astra Zeneca 14,9 juta dosis, Sinopharm 6 juta dosis, dan Moderna 4,5 juta dosis.

Jika ditambah kedatangan pada hari ini, total vaksin Sinovac dalam bentuk bulk yang sudah diterima sebanyak 144,7 juta.

Hingga 26 Juli 2021, telah dilakukan vaksinasi sejumlah 64,13 juta dosis atau suntikan, yang terdiri dari 45,5 juta dosis pertama dan 18,6 juta dosis kedua. Untuk mencapai kekebalan kelompok dibutuhkan sekitar 208,2 juta penduduk Indonesia yang sudah divaksinasi.

Jumlah ini meningkat setelah ditambahkan kelompok anak berusia 12-17 tahun. Sekarang 718 ribu anak telah mendapat dosis pertama. Semakin cepat, semakin baik.

Karena itu, program percepatan pengadaan vaksin harus menjadi upaya bersama yang bersifat lintas bidang. Selain Kemenko Bidang Perekonomian, Komisi IX juga mendorong Kementerian Kesehatan agar terus menambah stok vaksin. Apalagi data Kemenkes menyebutkan, stok vaksin yang ada hanya cukup untuk sekitar satu bulan.

Airlangga: Aplikasi PeduliLindungi, Upaya Pemerintah Terus Mengendalikan Laju Covid-19

Berita Golkar – Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan pandemi Covid-19 telah melanda Indonesia selama sekitar 1,5 tahun.

Pemerintah mengakui penanganan dampak Covid-19 harus dilakukan dengan cermat dan mempertimbangkan berbagai aspek dan Pemerintah melihat secara helicopter view, tidak melihat secara parsial.

Airlangga mengatakan Pemerintah mengakselerasi program vaksinasi agar segera tercapai kekebalan komunal atau herd immunity, karena diyakini bahwa vaksinasi memiliki peran sentral dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Program vaksinasi telah mencapai 66,5 juta vaksinasi, yang terdiri dari dosis pertama sejumlah 46,7 juta dan dosis kedua sebanyak 19,8 juta dosis.

“Tahun depan akan ditambahkan anggaran untuk memperbaiki fasilitas kesehatan, dan juga mendorong pengembangan vaksin dalam negeri dengan mengerahkan universitas atau perguruan tinggi tanah air untuk melakukan riset dan pengembangan untuk vaksin dan obat-obatan,” ujar Airlangga dalam keterangan, Kamis (29/7).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan Pemerintah juga terus menggenjot Testing, Tracing, dan Treatment (3T) dan menambah ketersediaan fasilitas layanan kesehatan serta menjaga ketersediaan oksigen dan memperbanyak persediaan obat-obatan.

Untuk memperkuat 3T, utamanya dalam meningkatkan Tracing, Pemerintah mendorong penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk pelaksanaan Digital Tracing, dan penggunaan Aplikasi Silacak untuk meningkatkan Tracing yang akan dilakukan para Tracer di daerah, terutama dari Babhinsa dan Bhabinkamtibmas.

Digital tracing atau pelacakan digital adalah upaya Pemerintah untuk mengidentifikasi dan mendeteksi masyarakat melalui lacak data lokasi dan informasi secara digital.

Aplikasi ini dihubungkan dan terintegrasi dengan sistem dan database yang ada di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan dengan menggunakan QR Code akan bisa melacak data masyarakat yang sudah tervaksinasi dan hasil Testing (Tes PCR atau Swab Antigen).

“Hasil Tracing dengan aplikasi PeduliLindungi akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan Treatment atau penanganan jika diperlukan. Penanganan ini tentunya dapat membantu memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” kata Menko Airlangga.

Masyarakat dapat mengunduh aplikasi PeduliLindungi di App Store atau Google Play dan kemudian harus mengaktifkan data lokasi (karena aplikasi ini berbasis GPS), sehingga secara berkala dapat melakukan identifikasi lokasi serta memberikan informasi terkait dengan tingkat risiko lokasi dan zonasi penyebaran Covid-19.

Selain itu, Aplikasi PeduliLindungi juga akan terus didorong untuk digunakan sebagai alat dalam melakukan screening bagi masyarakat yang akan melakukan mobilitas (perjalanan udara, kereta api dll), dan akan digunakan sebagai Venue Check-in untuk masyarakat yang akan melakukan aktivitas atau memasuki tempat-tempat umum (mal, restoran, toko, bandara, stasiun, tempat wisata, dll.).

Berdasarkan sejumlah indikator kasus Covid-19 yang dilihat dari jumlah kasus aktif, konfirmasi harian, tingkat kematian, positivity rate dan Bed Occupancy Rate (BOR), sejumlah wilayah di luar Jawa dan Bali masih belum menunjukkan tren penurunan atau perbaikan.

Pemerintah pun terus meningkatkan berbagai upaya untuk mengendalikan laju lonjakan kasus aktif, antara lain dengan:

Pertama, upaya di hulu yaitu Peningkatan 3M, terutama memakai masker perlu terus digalakkan, dan didukung dengan Program Pembagian Masker.

Kedua, untuk mendorong percepatan vaksinasi di daerah-daerah dengan Kasus Aktif tertinggi, Kemenkes akan mendorong distribusi dan suplai vaksin ke daerah.

Ketiga, dalam pelaksanaan 3T, Testing perlu ditingkatkan (sesuai target dalam InMendagri), Tracing dengan peningkatan Tracer dan Digital Tracing.

Keempat adalah upaya di hilir dengan mengendalikan BOR, kemudian daerah dengan BOR tinggi harus meningkatkan konversi TT untuk Covid-19, serta meningkatkan fasilitas isolasi.

“Untuk di daerah dengan angka kasus tinggi, akan dilakukan percepatan vaksinasi, dan peningkatan kapasitas TT untuk Covid-19 melalui konversi TT di RS, serta penyediaan fasilitas isolasi. Untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan obat-obatan, Pemerintah melakukan penanganan terkoordinasi melalui Satgas dan juga telah mempermudah importasinya apabila diperlukan,” ujar Menko Airlangga.

Para Kepala Daerah dan Forkopimda (KaPolda, Pangdam, Kajati) juga diminta secara aktif untuk terus bersama-sama mengkoordinasikan berbagai upaya dan langkah konkret di daerah untuk mengendalikan laju kasus Covid-19.

Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang relatif lebih ketat dibandingkan sebelumnya, terutama untuk wilayah dengan PPKM Level 4, akan membatasi berbagai mobilitas dan aktivitas masyarakat.

“Keputusan menerapkan PPKM yang ketat tidaklah mudah, namun penting untuk dilakukan agar menekan angka penularan Covid-19. Penanganan pandemi ini adalah menjaga keseimbangan antara aspek Life atau keselamatan jiwa dengan aspek Livelihood atau mata pencaharian masyarakat. Pemerintah tetap mengutamakan penanganan kesehatan, namun juga tidak mengesampingkan aspek ekonomi masyarakat,” papar Menko Airlangga.

 

Adde Rosi Sesalkan Tindak Kekerasan di Papua oleh 2 Polisi Militer TNI AU

Berita Golkar – Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Adde Rosi menyesalkan tindak kekerasan yang dilakukan dua personel Polisi Militer TNI Angkatan Udara (POM AU) di Bandara J Dimara Merauke, Papua.

Aksi keduanya viral di media sosial pada Selasa kemarin (27/7). Dalam video berdurasi 1 menit 21 detik 2 itu, anggota TNI AU menganiaya seorang warga di Papua.

Di awal video, korban tengah terlibat perseteruan dengan pria lainnya. Kemudian dua anggota datang, memiting tangan korban, dan mendorong keluar dari warung ke pinggir jalan.

Anggota TNI AU yang memiting tangan lalu menelungkupkan korban di atas trotoar. Sedangkan, rekannya menginjak kepala korban. Korban hanya terdengar mengerang tanpa melakukan perlawanan.

Legislator asal Banten tersebut meminta peristiwa serupa tidak terjadi di tempat lain dengan alasan apapun.

Istri Wakil Gubernur Banten ini meminta aparat anggota TNI AU agar selalu bertindak profesional dalam menghadapi persoalan apapun yang ada di lapangan.

“Seorang anggota TNI AU seharusnya berpegang pada standar operasional prosedur (SOP) yang ada dan tidak bertindak berlebihan. Apalagi jika benar korban merupakan seorang penderita disabilitas,” tegas Adde Rosi dikutip melalui salah satu pemberitaan pada media online Kamis (29/7/2021).

Menurut Adde, untuk menghasilkan personel yang profesional, hendaknya dilakukan sejak proses rekrutmen, pendidikan, dan selanjutnya dikontrol secara periodik.

“Sebab, dari seorang prajurit, yang diperlukan bukan saja kecakapan teknis militer melainkan juga sikap mental yang baik dan selalu bisa mengendalikan emosinya. Seorang prajurit juga hendaknya bisa menjadi panutan di masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, dia meminta TNI AU menegakkan hukum seadil-adinya kepada personel yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil tersebut.

“Itu (penegakan hukum-Red) juga sikap profesional yang harus ditunjukkan TNI AU,” pintanya.

Menko Airlangga: Koperasi Harus Bergerak Secara Produktif dan Kreatif

Berita Golkar – Pemerintah meluncurkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ditujukan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi termasuk bagi UMKM agar dapat terus melanjutkan usahanya dan juga sebagai upaya untuk menekan potensi pengurangan tenaga kerja.

Dalam program tersebut, Pemerintah telah memberikan stimulus kepada Koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada tahun 2020 periode pertama sebesar 1 triliun rupiah untuk 63 koperasi dan periode kedua sebesar 292 milyar rupiah untuk 37 koperasi.

“Pemerintah juga telah menyusun konsep digitalisasi Koperasi untuk mendorong kemudahan peningkatan kualitas Koperasi. Di masa pandemi saat ini, Koperasi harus tetap bergerak secara produktif dan kreatif,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang dikutip melalui keterangan pers pada Kamis (29/07/2021).

Saat ini, Pemerintah fokus dalam modernisasi Koperasi dengan tata kelola yang baik atau Good Cooperative Governance (GCG) dalam upaya meningkatkan daya saing Koperasi agar adaptif terhadap perubahan.

Menko Airlangga menambahkan, modernisasi Koperasi ini akan difokuskan pada pengembangan Koperasi multi pihak, fokus pada sektor riil, kemudahan kemitraan, kemudahan pembiayaan dan juga terdigitalisasi.

Dalam RPJMN tahun 2020-2024 ditargetkan penumbuhan Koperasi modern sebanyak 500 unit koperasi.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM per Desember 2020, jumlah Koperasi aktif di Indonesia sebanyak 127.124 unit dengan volume usaha sebesar 174 triliun rupiah dan jumlah anggota sekitar 25 juta orang. Hal ini mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2019.

Berkaitan dengan regulasi, Pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020 untuk memberi kemudahan dalam berkembang dan berdaya saing. Undang-undang tersebut juga telah mengatur tentang penyederhanaan anggota pendiri koperasi.

Dalam PP No 7 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, telah diatur secara rinci mengenai kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi Koperasi khususnya dalam hal penetapan kebijakan pada aspek kelembagaan, pemasaran, produksi, keuangan, inovasi dan teknologi serta kebijakan pengembangan koperasi di sektor tertentu melalui pemberdayaan bagi koperasi di sektor kelautan dan perikanan, angkutan perairan pelabuhan, kehutanan, perdagangan, dan pertanian.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga mengatakan bahwa ada beberapa Koperasi di Indonesia yang telah mampu berdaya saing dengan Koperasi luar negeri, contohnya Kisel, Koperasi Warga Semen Gresik, dan Kospin Jasa.

Dengan demikian, perlu ada pemikiran bahwa Koperasi tidak hanya berskala kecil namun juga bisa berskala menengah atau besar.

“Pemikiran ini penting untuk menumbuhkan semangat dan antusiasme pengusaha Koperasi kita, terutama bagi para pemuda-pemuda Indonesia yang saat ini sedang dan akan merintis usaha Koperasi. Diharapkan Koperasi mampu berperan penting bagi perekonomian nasional,” pungkas Airlangga.

Ketua DPD Golkar Jatim Beri Tanggapan Soal Isoman Anggota DPR Dibiayai Negara

Berita Golkar – Ketua DPD Golkar Jatim M. Sarmuji menolak fasilitas hotel untuk isolasi mandiri bagi anggota DPR dibiayai negara.

Menurutnya, program ini sangat tidak sensitif di tengah rakyat mengalami kesulitan di masa PPKM level 4 tersebut.

“Tidak ada urgensinya Isoman anggota DPR dibiayai negara. Di saat rakyat kesulitan mencukupi kebutuhan untuk melaksanakan Isoman di rumah masing-masing, kesekjenan DPR membuat program yang tidak sensitif dengan kesulitan yang dihadapi oleh rakyat. Lagian kalau untuk Isoman seharusnya anggota DPR masih bisa menggunakan dana pribadinya masing-masing,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (29/7/2021).

Sarmuji juga mengkritik pernyataan Sekjen DPR yang menyebut fasilitas Isoman yang didapat anggota DPR bukanlah program dengan penganggaran baru melainkan anggaran perjalanan luar negeri yang tidak terpakai selama pandemi.

“Kalau alasan anggaran yang dipakai adalah anggaran kunjungan luar negeri sebaiknya peruntukannya bagaimana DPR bisa membantu kebutuhan rakyat di dapil masing-masing. Kesekjenan DPR jangan mengarahkan anggota DPR hanya untuk melayani diri sendiri,” tegas Legislator Dapil VI Jatim tersebut.

Anggota Komisi XI DPR RI ini menambahkan bahwa untuk melakukan isolasi mandiri, anggota DPR sangat bisa dan mampu dengan biayanya sendiri, apalagi anggota DPR setidaknya masih memiliki penghasilan tetap dari negara.

“Justru yang perlu dilakukan anggota DPR adalah membantu isolasi mandiri rakyat di masing-masing daerah pemilihannya. Dapat dipastikan rakyat yang Isoman pasti tidak memiliki penghasilan apalagi yang kerjanya di sektor informal seperti pekerja harian dan pedagang harian,” pungkasnya.

Sebelumnya, ramai Anggota DPR yang terpapar COVID-19 akan difasilitasi hotel untuk isolasi mandiri. Hal tersebut ditengarai karena terbitnya Surat Sekretariat Jenderal (setjen) dengan SJ/09596/SETJEN DPR RI/DA/07/2021 DPR tertanggal 26 Juli 2021.

Munculnya surat tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar. Munculnya surat ini bukan tanpa sebab, menurut Indra hal tersebut dilakukan karena beberapa anggota DPR komplain karena menjalani Isoman di rumah dinas anggota yang dapat menularkan virus kepada keluarga atau anggota DPR yang lain.

Menko Airlangga: Kedisiplinan Protokol Kesehatan dan Vaksinasi, Langkah Krusial Keluar dari Pandemi

Berita Golkar – Pemerintah terus berupaya mendatangkan vaksin melalui seluruh jalur yang ada guna memastikan ketersediaan stok vaksin untuk mencapai target sasaran vaksinasi sampai akhir tahun ini.

Kermarin, Selasa (27/7), telah datang lagi Vaksin Covid-19 yaitu Vaksin Sinovac sebanyak 21,2 juta dosis dalam bentuk bulk (bahan baku).

Vaksin yang sudah diterima Indonesia sampai saat ini total sekitar 173,1 juta dosis, yaitu Vaksin jadi Sinovac 3 juta dosis, Astra Zeneca 14,9 juta dosis, Sinopharm 6 juta dosis, Moderna 4,5 juta dosis.

Jika ditambah kedatangan pada kemarin, total vaksin Sinovac dalam bentuk bulk yang sudah diterima sebanyak 144,7 juta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Kedatangan Vaksin Covid-19 Tahap 30 menuturkan, Pemerintah selalu memastikan keamanan (safety), mutu (quality), dan khasiat (efficacy) untuk seluruh jenis vaksin yang diperoleh.

Vaksin yang disediakan di Indonesia melalui proses evaluasi oleh Badan POM dan rekomendasi dari ITAGI, WHO, dan para ahli.

“Warga tidak perlu ada ragu atau khawatir untuk menerima vaksin,” tuturnya.

Selain itu, Menko Airlangga mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menekankan kepentingan vaksinasi Covid-19 sebagai game changer atau salah satu langkah krusial yang menentukan kesuksesan Indonesia keluar dari pandemi ini.

“Untuk mencapai kekebalan kelompok dibutuhkan sekitar 208,2 juta penduduk Indonesia yang sudah divaksinasi. Jumlah ini meningkat setelah ditambahkan kelompok anak berusia 12-17 tahun. Sekarang 718 ribu anak telah mendapat dosis pertama. Semakin cepat, semakin baik,” ungkapnya.

Setelah melakukan vaksinasi pada tenaga kesehatan, petugas publik dan penduduk lanjut usia, saat ini proses vaksinasi juga telah menjangkau masyarakat umum dan rentan.

Hingga 26 Juli 2021, telah dilakukan vaksinasi sejumlah 64,13 juta dosis atau suntikan, yang terdiri dari 45,5 juta dosis pertama dan 18,6 juta dosis kedua.

Di sisi lain, Menko Airlangga mengingatkan bahwa vaksinasi hanyalah salah satu strategi Pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19, sebab vaksinasi dan kedisiplinan masyarakat harus berjalan beriringan.

“Pemerintah akan terus mendorong peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan). Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas 3T (testing, tracing, dan treatment). Selain itu juga, kami mengambil kebijakan untuk memperpanjang PPKM hingga 2 Agustus 2021 mendatang,” ujarnya.

PPKM Level IV diterapkan pada 95 Kabupaten/Kota di 7 Provinsi di Jawa-Bali dan 45 Kabupaten/Kota di 21 Provinsi di Luar Jawa-Bali.

Sedangkan, PPKM Level III diterapkan pada 33 Kabupaten/Kota di 7 Provinsi di Jawa-Bali dan 276 Kabupaten/Kota di 21 Provinsi di Luar Jawa-Bali.

Serta, PPKM Level II diterapkan pada 65 Kabupaten/Kota di 17 Provinsi di Luar Jawa-Bali.

“Semoga kerja sama yang baik dari semua pihak dalam penanggulangan pandemi Covid-19 khususnya program vaksinasi dapat terus dikembangkan sehingga rakyat sehat dan ekonomi bangkit kembali,” pungkas Menko Airlangga.

Scroll to top