Bulan: Maret 2021

Berita Golkar – Partai Golkar akan menggelar kegiatan acara nonton bersama atau nonton bareng (nobar) di Bioskop sebagai bentuk dukungan terhadap industri perfilman nasional yang mengalami penurunan jumlah penonton yang cukup signifikan akibat pandemi Covid-19.

Kegiatan nonton bersama ini juga bagian dari ajakan menonton aman di Bioskop dengan penerapan protokol kesehatan (prokes).

Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai Golkar bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO), Meutya Hafid, di Jakarta, Rabu (31/3).

Menurut Meutya, kegiatan nonton bersama di Bioskop dengan penerapan prokes ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah.

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga mengajak masyarakat untuk kembali menonton film di Bioskop dengan penerapan prokes sebagai bagian dari pemulihan ekonomi di sektor ekonomi kreatif dalam hal industri perfilman.

“Ketum Golkar Airlangga Hartarto mendorong kader-kader Golkar di berbagai daerah untuk ikut mendukung industri perfilman sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional melalui kegiatan gerakan menonton film lokal di Bioskop dengan penerapan prokes yang ketat,” ujarnya.

Dalam kaitan ini, Partai Golkar bersama unsur DPD Partai Golkar di daerah akan menggelar nonton bersama di Bioskop dengan penerapan prokes yang ketat.

“Jumlah penontonnya 3200 orang yang tersebar di 24 kabupaten/kota dengan 27 layar yang diputar secara serentak, yang ditonton film Habibie Ainun 3 dan beberapa film nasional lainnya, di bioskop pada hari ini,” kata Meutya Hafid.

Meutya mengatakan untuk acara nonton bersama di wilayah DKI Jakarta akan diselenggarakan di Bioskop XXI di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Rencananya kegiatan nonton bersama Partai Golkar ini akan dihadiri, Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Pada bagian lain, kegiatan nonton bersama yang diinisiasi Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) DPP Partai Golkar itu sekaligus dalam rangka menyambut 71 tahun Hari Film Nasional dan peringatan 100 tahun tokoh perfilman Indonesia, H Usmar Ismail.

Berita Golkar – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Lamhot Sinaga mengungkapkan, kebakaran yang terjadi di kilang minyak Pertamina bukan hanya terjadi pada Senin (29/3/2021) lalu.

“Kebakaran juga pernah terjadi di Kilang Pertamina di Balikpapan, Dumai dan Cilacap. Kejadian ini cenderung berulang dan Pertamina gagal mengantisipasi terhadap kondisi kilang-kilang yang sudah tua,” ujar Lamhot.

Lamhot mengingatkan Pertamina agar jangan menganggap stok BBM aman dan tidak terdampak kebakaran kilang Balongan. Selain itu, ia juga mengingatkan agar prosedur keamanan di setiap kilang harus ditingkatkan.

“Masalahnya tidak hanya pada ketersediaan stok BBM, terlalu menyederhanakan persoalan untuk perusahaan besar seperti Pertamina. Kenapa kejadian ini berulang, berarti safety procedure di Pertamina sangat lemah, dan sangat memalukan untuk perusahaan milik negara. Jangan sampai muncul pemikiran kalau keamanan stok BBM kita sangat ringkih dan beresiko, karena setiap saat bisa terjadi kebakaran,” tambah anggota DPR dari fraksi Partai Golkar ini.

Untuk menghindari kejadian berulang, Lamhot merekomendasikan agar Pertamina melakukan asesmen menyeluruh khususnya terhadap safety procedure di semua kilang dan depo Pertamina di seluruh Indonesia.

“Saya mendesak Pertamina melakukan pemeriksaan mulai dari pertimbangan keselamatan primer (Primary Safety Considerations), seperti desain tangki, perpipaan tahan api, perangkat pengukur level beserta alarm, perangkat pencegahan kebakaran dan lain-lain,” ujarnya lagi.

Termasuk juga pertimbangan keselamatan level sekunder seperti pondasi tangki sesuai standar, deteksi kebocoran, deteksi uap dan gas, pengawasan CCTV dan seterusnya.

Ia juga menambahkan, Pertamina perlu mempertimbangkan keselamatan level tersier, seperti area keselamatan yang menjamin tidak ada korban masyarakat sekitar, bahkan mempertimbangkan relokasi kepada masyarakat yang terdekat dengan kilang.

“Karena kilang pertamina sudah banyak yang sudah tua, seperti kilang Balongan yang beroperasi sejak 1994, Pertamina harus berani mengubah sistem manajemen pemeliharaan peralatan guna memastikan keandalannya dalam pengoperasian walau hal ini akan menggerus keuntungan Pertamina,” kata Lamhot.

Tak hanya itu, ia juga menyarankan pengujian peralatan secara berkala dan terpisah dari aktivitas operasional untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan peralatan yang bisa memicu kebakaran.

Kalau memang benar kebakaran ini disebabkan petir, lanjutnya, berarti ada peralatan anti petir yang tidak berfungsi normal, padahal teknologi anti petir di kilang ataupun di pabrik adalah sesuatu yg umum.

Terhadap kejadian tersebut, Komisi VI DPR RI akan meminta penjelasan Pertamina mengenai penyebab dan dampak kebakaran kilang Balongan, serta penjelasan mengenai mitigasi dan manajemen perubahan terkait safety procedure perangkat keras, perangkat lunak, mode operasi dan kesiapan SDM Pertamina.

“Sekaligus meminta pertanggungjawaban Manajemen Pertamina terhadap banyak korban yang diakibatkan oleh kebakaran kilang tersebut, serta meminta jaminan Pertamina bahwa kejadian tersebut tidak akan terulang kembali di kemudian hari,” tutup Lamhot.

Berita Golkar – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menyinggung kesamaan kedua partainya dalam pertemuan silaturahmi di kantor DPP partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa malam (30/3).

Airlangga mengatakan partai Golkar dan PPP memiliki kesamaan dari segi warna dan nama. Dari sisi warna, kata dia, logo Golkar berwarna kuning dengan gambar pohon beringin berdaun hijau. Sedangkan, logo PPP berwarna hijau dengan gambar Ka’bah dan kelir kuning.

“Kalau dari segi nama Partai Golkar Golongan Karya. Kekaryaan artinya pembangunan. Sedangkan, Partai Persatuan Pembangunan, bisa kita sebut Partai Persatuan Kekaryaan,” ujar Airlangga.

Airlangga mengatakan dirinya sudah lebih dari 40 tahun bersahabat dengan Suharso Monoarfa. Ia mengatakan sudah banyak hal yang dikerjakan bersama oleh partai Golkar dan PPP sebagai sesama partai pendukung Pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini juga berterima kasih karena PPP telah bekerja sama dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja. Dia mengatakan saat ini mereka tengah mengawal operasionalisasi UU Cipta Kerja melalui peraturan Pemerintah dan peraturan Presiden.

Selanjutnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga menyampaikan bahwa kedua parpol sedang membahas arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait transformasi ekonomi di tengah kondisi pandemi Covid-19. Salah satunya, terkait RPJP tahun 2025-2045 mendatang.

“Partai Golkar dan PPP sepakat untuk membentuk tim, sehingga tim tersebut nanti akan mempersiapkan ke arah RPJP 2025-2045,” kata Airlangga

Sementata, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengatakan PPP dan Golkar adalah dua partai yang sama-sama terbuka bagi publik.

“Setidak-tidaknya kedua partai ini adalah partai yang go public, partai yang terbuka,” kata Suharso.

Suharso Monoarfa juga mengatakan, PPP dan Golkar memiliki satu visi. Salah satunya dalam rangka merawat persatuan dan pembangunan.

“Seperti tadi disampaikan oleh pak Airlangga bahwa Presiden menghendaki kita melakukan re–install dari sistem pembangunan kita dan di re–install dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang berkelanjutan, sesuatu yang beradaptasi dengan kemajuan, dan kami berdua memiliki kesamaan atas pandangan-pandangan itu,” kata Suharso

Senada dengan Airlangga, Suharso mengatakan bahwa rencana membentuk tim kerjasama partainya dengan partai Golkar terkait RPJP. Dia menyebutkan, pada periode 2005-2024, pembentukan tim RPJP tersebut juga pernah dilakukan secara bersama.

Berita Golkar – Kegiatan Musyawarah Kecamatan (Muscam) X untuk Kecamatan Plaju, Seberang Ulu II, dan Ilir Barat I Palembang, yang dipusatkan di Aula Sekretariat DPD Partai Golkar Kota Palembang secara resmi ditutup oleh Ketua Harian Golkar Kota Palembang Dr Azwar Agus, SH, M.Hum, Senin (29/3/2021).

Muscam X ini merupakan rangkaian Muscam terakhir Golkar Kota Palembang tahun 2021 untuk 18 kecamatan se-Kota Palembang periode kepengurusan 2021-2025.

Dalam sambutannya, Ketua Harian Golkar Kota Palembang Dr Azwar Agus, SH, M.Hum mengatakan, jika Partai Golkar telah memiliki target.

Target tersebut menurut Azwar Agus, yakni memenangkan Calon Presiden tahun 2024 Airlangga Hartarto (Ketua Umum Partai Golkar), Calon Gubernur Sumsel Dodi Reza Alex Noerdin (Ketua DPD Golkar Sumsel), dan Calon Walikota Palembang M. Hidayat (Ketua DPD Golkar Palembang).

“Untuk itu, saya berpesan kepada para kader untuk mensosialisasikannya,” kata Azwar Agus.

Pada kesempatan itu, Azwar Agus berpesan agar ketua kecamatan yang terpilih segera menyusun kepengurusan dengan cermat dan jangan asal, agar target yang sudah ditentukan bisa tercapai.

Sebelumnya, pelaksanaan Muscam X yang dipimpin Rubi Indiarta (Sekretaris Golkar Palembang) sebagai pimpinan sidang, menghasilkan keputusan sebagai Ketua Kecamatan IB I terpilih adalah Yustin Kurniawan Zendrito, Kecamatan SU II Wendie Kurniawan, dan Kecamatan Plaju Ahmad Ridwan.

Hadir pada Muscam tersebut anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Palembang Lailata Ridha, SH, Ketua Kecamatan Kemuning Fajaruddin, Ketua Kecamatan Sukarame Oka Saputra.

Turut hadir Ketua Kecamatan IT II Rudi, Wakil Ketua Syafran Saropi, Ketua KPPG Wahida Eka Leofriani, Wakil Ketua Nensyah dan Zainal Arifin.

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak akademisi untuk mengawasi jalannya kebijakan terkait penerapan Undang-Undang Cipta Kerja.

“Pemerintah membutuhkan kerja sama dari seluruh stakeholder termasuk dari akademisi untuk memastikan seluruh kebijakan dapat terlaksana dengan baik sehingga penerapan UU Cipta Kerja yang terdiri dari 11 klaster ini dapat berlangsung optimal dan mengakselerasi peningkatan investasi serta peningkatan kewirausahaan,” kata Menko Airlangga saat secara daring membuka forum diskusi publik terkait UU Cipta Kerja di Jakarta, Selasa (30/3/2021).

Menko Airlangga menyampaikan pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bersama 51 aturan turunannya merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam melakukan reformasi struktural.

“UU Cipta Kerja akan menyederhanakan, mensinkronkan dan mengefektifkan peraturan yang terlalu banyak dan besar yang sering kali malah menimbulkan hambatan dalam penciptaan investasi dan pembukaan usaha baru yang tentunya berdampak pada penyerapan tenaga kerja,” lanjut dia.

Airlangga juga mengatakan bahwa UU Cipta Kerja juga mereformasi izin usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang akan mulai digunakan pada Juli 2021 sehingga layanan Pemerintah menjadi lebih efisien dan transparan.

Selain itu, sambung Airlangga, salah satu turunan UU Cipta Kerja yakni Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 mengatur daftar prioritas investasi yakni lebih dari 1700 bidang usaha terbuka untuk investasi, 245 bidang usaha prioritas dengan fasilitas tax holiday dan tax allowance, 89 bidang usaha yang dibuka untuk bermitra dengan koperasi dan UMKM, serta 46 bidang usaha dengan persyaratan tertentu.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah turut mengoptimalkan investasi langsung dengan membentuk Indonesia Invesment Authority (INA) yang akan mengelola dana dalam format master fund dan thematic fund.

Kemudian, Airlangga juga mengemukakan bahwa Pemerintah tetap optimistis ekonomi nasional akan tumbuh 4,5 hingga 5,3 persen pada tahun ini karena tanda-tanda pemulihan ekonomi telah terlihat.

“Tercermin dari PMI manufaktur yang berada di atas level ekspansif 50 atau 50,9 persen, realisasi investasi dan penyaluran KUR di tahun 2020 ini paling tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, IHSG serta nilai tukar rupiah yang telah kembali,” jelasnya.

Sedangkan, untuk penanganan di sisi kesehatan, Airlangga menyebutkan bahwa Pemerintah pada 2021 ini akan berfokus pada program vaksinasi massal dan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro yang akan terus diperluas ke provinsi-provinsi lain.

“Pemerintah terus berupaya memitigasi dampak pandemi guna menjaga momentum pemulihan kesehatan dan ekonomi khususnya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan konsumsi dan investasi melalui berbagai strategi di tahun 2021 ini,” katanya.

Berita Golkar – Sebanyak 55 pengurus Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Kota Bogor masa bhakti 2021-2026 resmi diku­kuhkan.

Pengukuhan organisasi sayap perem­puan Partai Golkar tersebut dihadiri sejumlah tokoh, seperti Ketua PG Kota Bogor M Rusli Pri­hatevy, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Gol­kar Kota Bogor Tauhid J Tagor, Ketua KPPG Pro­vinsi Jawa Barat Cucu Sugiyanti serta beberapa tokoh lainnya.

Ketua KPPG Kota Bogor, Karina Prabowo Sanger, menyampaikan, KPPG Kota Bogor akan terus berkomitmen meningkatkan elektabilitas partai meski di saat pandemi. Ia juga membawa visi-misi Partai Golkar ke tengah masyarakat, khususnya kaum perempuan di Kota Bogor.

“Kader perempuan Partai Golkar di Kota Bogor akan selalu bekerja keras demi memenangkan Partai Golkar,” katanya.

Karina juga menegaskan, pengurus KPPG atau kader perempuan Partai Golkar di Kota Bogor tidak hanya menjadi pemanis, penggembira atau pelengkap, akan tetapi sudah saatnya kader perempuan Partai Golkar Kota Bogor ikut serta sebagai pengambil kebijakan ataupun keputusan.

Selain itu, ia juga meminta ketua Partai Golkar Kota Bogor selalu mendukung, membantu serta selalu berada dalam setiap gerak langkah perjuangan KPPG.

“KPPG Kota Bogor berusaha tetap mengakomodasi senior perempuan Partai Golkar juga turut merekrut generasi milenial dari latar belakang berbeda-beda,” paparnya.

Usai dilakukan pengukuhan, acara dilanjutkan dengan penyerahan bendera pataka KPPG oleh ketua KPPG Provinsi Bogor yang diterima Karina Prabowo Sanger selaku ketua KPPG Kota Bogor didampingi Sekretaris Sarah Zulfrida dan bendahara Juwita Anggun Maharani.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor, M Rusli Prihatevy, menyampaikan ucapan selamat untuk pengukuhan pengurus KPPG Kota Bogor. Ia juga mengaku akan terus mendorong keterwakilan perempuan dalam Pemilu Legislatif 2024.

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dedi Mulyadi meminta negara segera merealisasikan penyerapan gabah petani melalui dana Pemerintah. Sebab, Petani hari ini segera menghadapi musim tanam.

“Mereka memerlukan biaya yang cukup untuk musim tanam yang akan dilaksanakan, ” ujar Dedi kepada wartawan melalui sambungan telepon, Senin (29/3/2021).

Dedi mengatakan, kalau Petani menjual gabah dengan harga hari ini tanpa intervensi Pemerintah, maka dipastikan mereka akan kesulitan biaya untuk musim tanam tahun ini.

Pada akhirnya, kata Dedi, para Petani meminjam modal kepada pihak ketiga dengan bunga yang tinggi. Menurut Dedi, hal itu merupakan pengalaman yang terjadi di lapangan.

Menurutnya, bila harga beras terkendali di sekitar bulan Juli, Agustus, September, Oktober, maka akan menguntungkan buruh tani.

Sebab, yang akan mendapatkan kesulitan ketika harga beras mahal juga buruh tani. Buruh tani itu adalah konsumen beras yang diproduksinya sendiri.

“Jadi pembelian gabah Pemerintah akan untungkan buruh tani, harga beras yang terkendali akan untungkan buruh tani,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyiapkan anggaran untuk Bulog agar bisa menyerap lebih banyak gabah petani.

Sebab, bulan-bulan ini adalah masa panen dan harga beras masih rendah sehingga tidak sesuai dengan harapan Petani. Jokowi juga menyatakan bahwa Pemerintah tidak akan impor beras hingga Juni 2021.