Bulan: November 2021

Berita Golkar – Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat dan mempunyai peran yang vital bagi kehidupan suatu bangsa.

Pemerintah telah menjadikan ketahanan pangan masuk dalam Agenda Pembangunan Nasional tahun 2022-2024 dengan memprioritaskan program peningkatan ketersediaan, akses, serta kualitas konsumsi pangan.

Kebijakan fiskal yang diambil Pemerintah melalui APBN 2022 dengan tema Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural juga memasukkan ketahanan pangan sebagai agenda prioritas pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Anggaran ketahanan pangan pada tahun 2022 yang mencapai Rp76,9 triliun, diarahkan untuk (1) peningkatan keterjangkauan dan kecukupan pangan yang beragam, berkualitas, bergizi, dan aman; (2) peningkatan produktivitas, pendapatan petani dan nelayan melalui penguatan kapasitas petani dan nelayan, penguatan akses terhadap input produksi, penyediaan sarana prasarana pertanian dan perikanan, serta mendorong mekanisasi dan penggunaan teknologi; (3) diversifikasi pangan dan kualitas gizi; (4) perbaikan iklim usaha dan daya saing; serta (5) penguatan sistem pangan berkelanjutan (pengembangan food estate).

“Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang tetap resilient di tengah pandemi. Sebagai penopang sektor pangan, pertanian menjadi sektor yang tetap tumbuh positif ketika sektor lain mengalami kontraksi. Bahkan sektor ini juga berkontribusi terhadap ekspor,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Kongres 9 Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI) yang mengambil tema “Improving the quality of the Tridharma of the faculty of Economics and Business in building sustainable and resilience national food security” secara virtual, Selasa (30/11).

Mengingat pentingnya menjaga ketahanan pangan nasional, Menko Airlangga menjelaskan bahwa Pemerintah melakukan berbagai upaya menjaga ketahanan pangan tersebut melalui 4 strategi.

Pertama, terkait dengan keterjangkauan dari sisi peningkatan akses pangan masyarakat, Pemerintah mendorong pemanfataan digitalisasi dari pasar serta kerjasama dengan BUMN guna dapat mendistribusikan pangan dari daerah surplus ke daerah defisit.

Kedua, Pemerintah menjaga ketersediaan pangan dengan menjaga pasokan stok pangan yang dilakukan melalui peningkatan produktivitas dalam negeri dan mensubstitusikan kegiatan yang tergantung dari negara lain.

Ketiga, terkait dengan peningkatan kualitas dan keamanan pangan, Pemerintah melakukan penerapan budidaya pertanian yang baik (Good Agricultural Practices) dan penanganan pascapanen yang baik (Good Handling Practices), pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI), serta Pemenuhan Sanitary dan Phytosanitary (SPS) yang akan terus dijaga.

“Keempat, hal terakhir yang tidak kalah penting, yakni menjaga ketahanan serta keberlangsungan sumber daya alam, misalnya melalui penetapan lahan sawah yang dilindungi atau pengendalian alih fungsi lahan sawah, diversifikasi budidaya, penggunaan pupuk organik serta pemeliharaan jaringan irigasi,” ujar Menko Airlangga.

Menko Airlangga pada kesempatan tersebut juga menjelaskan terkait food estate yang pengembangan program tersebut dilaksanakan berbasis korporasi agar petani berkelompok, baik dalam bentuk koperasi atau gapoktan.

Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah dalam pemberian akses pendampingan, pembiayaan, dan fasilitas lain yang disediakan Pemerintah dan bekerjasama dengan BUMN maupun swasta.

Sebagai informasi, acara Kongres 9 AFBI dilakukan secara virtual dan secara langsung di Kalimantan Tengah. Menko Airlangga berharap kegiatan tersebut dapat memberikan insight yang baru dan penyemangat bagi masyarakat untuk terus berinovasi dalam membangun perekonomian Indonesia

“Sebagaimana arahan Bapak Presiden Joko Widodo, selain di Kalimantan Tengah, saat ini juga sedang digarap food estate di Sumatera Utara, maupun di Papua. Sebagai salah satu pilot project food estate, Kalimantan Tengah telah menunjukkan progres yang cukup menggembirakan. Dukungan dari segenap pihak dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN serta swasta menjadi kunci keberhasilan program ini,” pungkas Menko Airlangga.

Berita Golkar – Dalam masa pandemi Covid-19, Indonesia telah berhasil menggelar ajang olahraga PON XX dan Peparnas XVI di Papua, serta balapan motor World Superbike (WSBK) di Mandalika (NTB) pada Oktober dan November 2021 ini, dengan protokol kesehatan (prokes) yang berjalan baik.

Hal ini tentunya tak lepas dari kerja keras semua pihak dalam penanganan serta pengendalian pandemi Covid-19, baik dari unsur Pemerintah Pusat, Daerah, sampai ke masyarakat.

Sampai saat ini tren kasus aktif di Indonesia telah melandai, didukung dengan tingkat capaian vaksinasi yang terus meningkat setiap harinya.

“Saat kasus aktif telah turun, kita tetap tidak boleh lengah dan harus tetap menjaga penegakan prokes agar tidak terjadi lagi kenaikan kasus yang tidak kita harapkan. Di sisi lain, olahraga mempunyai peran sangat penting, karena menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas tubuh, bahkan menguatkan mental,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Tip Off Penyelenggaraan Development Basketball League (DBL) Wilayah Luar Jawa-Bali 2021, di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/11).

Menko Airlangga yang juga menggemari olahraga basket menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada DBL Indonesia yang telah memulai kembali kegiatan kompetisi bola basket tingkat pelajar Liga Honda secara profesional dengan menerapkan prokes ketat.

Untuk wilayah Jawa-Bali, DBL telah terlaksana di DKI Jakarta, Bandung, dan Surabaya, serta saat ini sedang berlangsung di Yogyakarta dan Denpasar. Sementara, mulai 27 November 2021 telah dimulai pertandingan untuk wilayah Luar Jawa-Bali.

Pada tahun ini, untuk wilayah Luar Jawa-Bali, DBL mengambil lokasi di 5 kota yaitu Banda Aceh, Jayapura, Padang, Manado, dan Jambi.

Kemudian, pada 2022 akan dilanjutkan di 8 lokasi yakni Pekanbaru, Samarinda, Banjarmasin, Medan, Bandar Lampung, Pontianak, Kupang, dan Makassar.

“Tentunya kita berharap bahwa lokasi DBL akan terus meluas ke seluruh wilayah nusantara, sesuai kesiapan daerah masing-masing. Diharapkan semua anak muda kita mendapatkan kesempatan yang sama untuk berprestasi. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan juga adalah kesiapan fasilitas infrastruktur dan level asesmen pandemi di daerah penyelenggara tersebut,” ucap Menko Airlangga.

Menko Airlangga pun menuturkan bahwa kegiatan olahraga, termasuk DBL, harus membuat Satgas Covid-19 di setiap kegiatan.

“Kami minta dalam DBL Luar Jawa-Bali juga dilakukan prokes, seperti yang sudah dijalankan di Jawa-Bali, prokesnya sudah dilakukan dengan baik,” tuturnya.

Pelaksanaan Liga Honda DBL tentunya juga diharapkan bisa menjadi salah satu pendorong pemulihan perekonomian nasional.

Pasalnya, sektor olahraga memicu tumbuhnya berbagai jenis kegiatan industri/jasa dan perdagangan yang mendukungnya, mulai dari industri pakaian olahraga dan perlengkapannya, seperti sepatu, bola, dan bahkan makanan/minuman.

Kompetisi DBL diharapkan dapat berlangsung tertib, aman, serta mematuhi ketentuan prokes selama berlangsungnya kompetisi.

Selain itu, agar gelaran ini juga dapat menjadi media pembiasaan bagi para pelajar, masyarakat, dan insan olahraga, untuk selalu menerapkan prokes dalam kesehariannya, karena pandemi ini belum menghilang.

“Mari terus kita sebarkan semangat olahraga. Jadikan olahraga sebagai bagian dari pola hidup sehat kita, dan kompetisi ini diperlukan untuk membangun karakter generasi muda bangsa yang kuat dan berjiwa besar. Olahraga Bangkit, Ekonomi Pulih, Covid-19 Terkendali,” pungkas Menko Airlangga.

Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan secara simbolis jersey DBL Luar Jawa-Bali, kemudian Menko Airlangga ikut bermain basket dan mengobrol santai dengan para atlet dan alumni DBL.

Turut hadir dalam kegiatan ini adalah Menteri Pemuda dan Olahraga, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Sestama BNPB, Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Madya Kemenkes, Asisten Kesra Provinsi DKI Jakarta, CEO dan Founder DBL Indonesia, serta Sekjen PERBASI.

Berita Golkar – Ketua Himpunan Wanita Karya Kabupaten Bekasi Tuti Nurcholifah Yasin, mengaku akan merangkul para wanita di Kabupaten Bekasi untuk diperdayakan di masing-masing bidang atau profesinya.

“Saya akan merangkul ibu-ibu di Kabupaten Bekasi untuk diperdayakan lagi. Mereka (ibu-ibu) ada karyanya di bagian apa, nanti kita bantu support, jadi bukan hanya UMKM saja, tapi tergantung profesinya,” ucapnya.

Tuti menjelaskan, Himpunan Wanita Karya ini organisasi yang didirikan oleh Partai Golkar, untuk membidangi di bagian pemberdayaan perempuan. Dia memastikan akan merangkul para wanita di Kabupaten Bekasi untuk diperdayakan di masing-masing bidang atau profesinya.

Menurutnya, untuk di tingkat kabupaten, Himpunan Wanita Karya ini diisi oleh 24 kepengurusan, yang terdiri dari 9 bidang, serta sekretaris.

Lalu wakil ketua ada tiga, sekretaris dua, dan bendahara dua. Kemudian, nanti juga akan ada kepengurusan di tingkat kecamatan, desa maupun kelurahan.

“Nanti ada kepengurusan di 23 kecamatan, dan di setiap desa maupun kelurahan. Untuk di DPD total kepengurusan kurang lebih 24 orang,” jelasnya.

Untuk sekarang, perempuan yang pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Bekasi ini menuturkan belum bisa memaparkan program yang akan dijalankan ke depannya, setelah terpilih sebagai ketua. Pasalnya, Dewan Pengurus Pusat (DPP) belum me-launching program-program.

Namun demikian, dirinya mengaku diberikan tugas sama DPP untuk melakukan penjaringan sampai tingkat desa, sambil melaksanakan pembinaan di setiap kecamatan dan desa. Khusus untuk wanita.

“Sementara ini kita hanya dapat tugas dari pusat untuk penjaringan sampai tingkat desa, sambil pembinaan,” tuturnya.

Berita Golkar – Mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”, Presidensi G20 Indonesia secara resmi mulai berjalan sejak 1 Desember 2021 hingga 12 bulan ke depan.

Ini merupakan momentum bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan diplomasi perekonomian melalui pembentukan arsitektur perekonomian dan kesehatan global pasca pandemi Covid-19.

Indonesia juga berkesempatan untuk memperkuat sektor-sektor perekonomian kunci melalui berbagai negosiasi di bawah Presidensi G20 yang meliputi perdagangan, investasi, ketenagakerjaan, pertanian, kesehatan, pendidikan, sumber daya manusia dan SDGs.

Kesempatan memperkuat perannya dalam Presidensi G20 ini menjadi semakin besar karena didorong juga dengan kondisi Indonesia yang saat ini memiliki piramida penduduk yang didominasi oleh usia produktif yaitu pada rentang usia 20-40 tahun, terbanyak di usia 30-an tahun.

“Oleh karena itu, dalam Presidensi G20 Indonesia, peran kaum muda tidak bisa dikesampingkan. Melalui Youth20 (Y20), pemuda dan pemudi memiliki andil besar dalam menentukan arah kebijakan dan manfaat dari recovery itu sendiri,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Acara Puncak Kompetisi Pemuda Nasional bertajuk Pemuda dan Presidensi G20 Indonesia yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia secara virtual pada Minggu (28/11).

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menjelaskan tentang beberapa isu penting yang perlu menjadi fokus kaum muda secara nasional dan global, yaitu ketenagakerjaan, transformasi digital, lingkungan, khususnya terkait transisi dari ekonomi tradisional menjadi ekonomi sirkular, serta keberagaman dan inklusivitas.

Pemuda perlu membangun kewirausahaan sosial untuk menjadi salah satu solusi bagi tantangan sosial ekonomi yang ada saat ini.

Kemudian, dalam transformasi digital, khususnya tata kelola digital dan financial digital literacy, kaum muda memiliki peran penting dalam membangun inovasi untuk mengatasi kesenjangan digital di masyarakat.

“Inklusi keuangan hanya bisa tercapai apabila masyarakat, terutama para pemuda dan pemudi melek teknologi. Program riil yang dibangun oleh pemuda, seperti sejumlah digital platform untuk peer to peer dan e-payment, bisa menjadi solusi bagi tantangan pengembangan digital literacy dan digital governance yang menjadi fokus Pemerintah,” kata Menko Airlangga.

Dalam isu lingkungan, terutama terkait transisi dari ekonomi tradisional menjadi ekonomi sirkular, kaum muda memiliki peluang untuk memberikan pengaruh perubahan perilaku guna memandu jaringan yang lebih besar menuju gaya hidup yang tidak melebihi batas kemampuan support dari bumi.

Indonesia juga berkomitmen untuk mengelola sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Untuk mencapai cita-cita tersebut, kaum muda diharapkan mampu berkontribusi dalam mendesain ulang pasar, meningkatkan teknologi, memperkuat tata kelola yang inklusif, dan memobilisasi kekuatan data.

Menko Airlangga menambahkan, langkah sederhana lainnya yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan perubahan dalam menggunakan transportasi ramah lingkungan serta mengelola sampah secara baik.

“Kaum muda cenderung memiliki semangat juang dan pribadi yang tangguh. Mereka mampu menjadi role model dan agen perubahan di dalam masyarakat. Untuk menjamin resilience kaum muda, Pemerintah menyediakan jaring pengaman sosial dan kewirausahaan sosial yang akan menjadi enabler ketangguhan bagi para pemuda dan pemudi,” tegas Menko Airlangga.

Selanjutnya, di tengah keberagaman Indonesia, Menko Airlangga berpesan bahwa kaum muda sebagai aktor penggerak pembangunan yang merata dan berkelanjutan harus terus menggaungkan toleransi dan inklusivitas.

Hal ini tentu juga harus didorong dengan pendidikan yang juga memiliki peranan penting dalam mendorong inklusivitas tersebut.

“Pemuda memiliki peran dalam ekonomi kreatif. Untuk itu, yang perlu diperhatikan saat ini bukan hanya persaingan lokal dan global, tetapi juga semangat kebersamaan. Pendekatan kerjasama perlu didorong dan diutamakan dalam mendorong semangat untuk maju dan menang bersama,” pungkas Menko Airlangga.

Berita Golkar – Ribuan orang memadati Tribun Alun-alun Lapangan Makkatang Daeng Sibali Takalar, Minggu (28/11/2021). Mereka rela berdesakan dalam rangka menghadiri Deklarasi dan Pengukuhan Relawan Airlangga atau RELA Indonesia.

RELA Indonesia merupakan jaringan relawan pemenangan Airlangga Hartarto untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang berpusat di Jakarta.

Ketua RELA Indonesia, Mia Kusuma yang menghadiri langsung acara ini menyatakan rasa takjubnya atas antusiasme ribuan relawan yang hadir di acara ini.

“Laporan yang saya dapat, ada 2.024 orang relawan yang kita kukuhkan hari ini sebagai simbol menuju tahun 2024. Dengan kekuatan seperti ini, tidak ada alasan untuk tidak memenangkan Pilpres ke depan dengan kekuatan yang kita miliki. Ini pertama di Indonesia dan akan jadi percontohan di daerah lain,” tandasnya disambut aplaus ribuan orang.

Sementara itu, Ketua RELA Indonesia Kabupaten Takalar, Abdul Rahim Karaeng Naba menjelaskan, bahwa pihaknya telah merangkul tokoh masyarakat Takalar dari berbagai elemen untuk bergabung di jaringan relawan yang dipimpinnya.

“Hari ini ada 10 komunitas yang kita kukuhkan. Relawan milenial, relawan tani dan nelayan, relawan Lansia serta beberapa elemen lainnya. Insya Allah, kami akan bersatu padu menuju kemenangan Airlangga,” jelasnya.

Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Taufan Pawe yang turut hadir dalam deklarasi tersebut menyatakan rasa syukurnya atas keinginan masyarakat Takalar bergabung untuk memenangkan Airlangga.

“Ini di luar ekspektasi saya. Tidak saya bayangkan kalau yang bergabung ada ribuan orang. Rasanya kemenangan Airlangga makin dekat,” ungkap Walikota Parepare itu.

Di tempat yang sama, Ketua DPD II Golkar Takalar, Zulkarnain Arief memaparkan bahwa ribuan orang yang hadir merupakan penegas bahwa masyarakat Takalar bakal bersatu padu memenangkan Airlangga.

“Ribuan orang ini saya rasakan energi dan semangatnya. Ke depan, meski saudaraku semua bukan anggota partai Golkar, namun kita akan melangkah bersama di hajatan Pilpres,” pungkasnya.

Acara deklarasi diakhiri Parade Taxi Gabah. Nama ini disematkan kepada kendaraan bermotor pengangkut gabah hasil panen.

Berita Golkar – Penurunan perekonomian nasional maupun global saat ini adalah dampak dari Pandemi COVID-19 yang signifikan. Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk mendongkrak dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin menyatakan, upaya yang telah dikerjakan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia agar tak mengalami resesi salah satunya dengan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Pemerintah berupaya mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penggerak ekonomi rakyat yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah telah memfasilitasi UMKM ini secara baik. Sehingga keberadaan para penggerak ekonomi ini bisa terus dipertahankan.

Saat ini jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta. Pada tahun 2020, sudah berkontribusi sebesar 60,51 persen terhadap produk domistik bruto (PDB) atau senilai Rp9.580 triliun.

Dari hasil survei menunjukkan sebanyak 82,9 persen UMKM merasakan dampak negatif dari pandemi. Juga kondisi pandemi ini menyebabkan 63,9 persen yang terkena dampaknya mengalami penurunan omset lebih dari 30 persen, jika dibandingkan omset sebelum pandemi.

Sampai dengan 27 Oktober 2021, total realisasi PEN dukungan UMKM tahun 2021 sebesar Rp64,35 triliun dengan jumlah debitur (UMKM yang menerima manfaat) sebanyak 33,93 juta UMKM.

Nurul menjelaskan, pandemi COVID-19 ini memberikan efek domino multi sektoral yang berarti kesehatan, sosial, ekonomi, keuangan dan politik. Tetapi kegiatan ekonomi harus tetap berlangsung dengan tetap memperhatikan faktor kesehatan.

Pemerintah Indonesia mengambil strategi mengutamakan keseimbangan antara penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional dalam penanganan pandemi COVID-19.

Ternyata kombinasi rem dan gas yang dipilih sebagai langkah optimal untuk menyelaraskan antara penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional dapat membuat Indonesia tidak masuk ke dalam jurang krisis ekonomi,

Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Hukum, Henri Subiakto menjelaskan bahwa COVID-19 dan teknologi digital memojokkan kita harus berubah lebih cepat menggerakkan ekonomi Indonesia melalui teknologi digital yang disebut transformasi digital.

Pembangunan infrastruktur menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo mendapatkan kepercayaan untuk membangun infrastruktur digital tersebut. Sehingga para pelaku UMKM dapat memanfaatkan perdagangan secara online untuk meningkatkan perekonomian.

Menurut dia, kunci sukses bisnis online diantaranya adalah memiliki koneksi internet yang baik, website dan akun, memiliki anilisa website, dana yang sesuai, kontinuitas dan keteraturan, lindungi privasi pelanggan, riset kompetitor dan jangan menyerah.

Sedangkan Pengamat Kebijakan Publik, Alamsyah Saragih menyebut, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mempercepat atau terlibat dalam pemulihan ekonomi nasional diantaranya adalah pengembangan kelembagaan sosial ekonomi untuk UMKM.

Memperluas sebaran jenis usaha non mikro (kecil dan menengah) ke sektor industri non makanan dan minuman dibuthkan dukungan tenaga kerja terdidik dan terlatih (SMK, dll).

Agar lebih cepat pertumbuhan usaha kecil dan menengah buka akses ke jaringan rantai pasok usaha besar (dukungan standarisasi dan jaminan).

Kemudian mempercepat pertumbuhan usaha menengah dengan membuka akses ke sumber pembiayaan di pasar modal.

Berita Golkar – Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020 guna memastikan perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia termasuk perlindungan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Dalam perjalanannya, telah terjadi beberapa permohonan pengujian UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945 yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Setelah melalui beberapa sidang, pada hari Kamis (25/11) Mahkamah Konstitusi RI membacakan hasil putusan atas Pengujian Formil UU Cipta Kerja.

Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan didampingi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly menyelenggarakan Konferensi Pers secara hybrid untuk menyampaikan beberapa penjelasan Pemerintah atas Putusan MK dimaksud, Kamis (25/11).

“Setelah mengikuti sidang MK, saya ingin menyampaikan bahwa Pemerintah menghormati dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi RI serta akan melaksanakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Putusan MK dimaksud,” ungkap Menko Airlangga.

Sebagai suatu terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang yang saling tumpang tindih ke dalam satu undang-undang yang komprehensif, UU Cipta Kerja kini telah melalui pengujian secara formil dan dinyatakan masih tetap berlaku.

Hal ini sesuai dengan Putusan MK yang telah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh MK, yaitu harus dilakukan perbaikan paling lama 2 tahun sejak putusan dibacakan.

Putusan MK juga menyatakan agar Pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dengan dilakukan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja.

“Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku,” tegas Airlangga.

Menutup konferensi pers hari ini, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah akan segera menindaklanjuti Putusan MK dimaksud melalui penyiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan lainnya dari MK sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK tersebut