Bulan: Januari 2021

Berita Golkar – Partai Golkar berkomitmen mencetak kader-kader berkualitas melalui Golkar Institute. Golkar berharap lahir kader-kader yang memahami dan menguasai tentang pemerintahan dan juga ilmu kebijakan publik. Demikian diungkapkan Ketua Golkar Institute, Tb Ace Hasan Syadzily di Jakarta, Minggu (31/1).

Ace menjelaskan, Golkar Institute diproyeksikan menjadi Sekolah Pemerintahan dan Kebijakan Publik bagi para kader Golkar.

Konsep pembelajaran dipersiapkan dengan matang perihal kurikulum, silabus dan lain-lain. Golkar Institute melibatkan Profesor Kishore Mahbubani dari Lee Kwan Yew School of Public Policy, Singapura untuk merumuskan format yang ideal.

“Lewat Golkar Institute, para kader bisa berbagi pandangan tentang ilmu pemerintahan dan kebijakan publik yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin dan calon pemimpin,” kata Ace.

Ace menambahkan, Golkar Institute dibentuk dengan misi menjadi sekolah partai yang terkemuka mencetak kepemimpinan atau para calon pemimpin politik yang transformatif, kompeten, inovatif dan berintegritas.

“Calon pemimpin yang memiliki etos kerja yang tinggi, berdaya saing dalam mewujudkan good governance menuju Indonesia maju,” ucap Ace.

Ace menambahkan Golkar Institute bakal menggelar diskusi secara daring membahas kebijakan geopolitik Indonesia ke depan menghadirkan narasumber berkualitas.

Ace mengatakan, pada 2 Februari 2021 Golkar Institute akan menggelar diskusi sekaligus soft launching Golkar Institute secara daring.

Ada pun narasumber yang dihadirkan antara lain, Profesor Kishore Mahbubani, guru besar dari National University of Singapore. Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua Dewan Pembina Golkar Institute, Airlangga Hartarto sebagai opening speaker.

“Narasumber lainnya yang akan hadir dalam diskusi, Profesor Ginandjar Kartasasmita, mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) yang juga mantan Kepala Bappenas Kabinet Pembangunan VII,” kata Ace.

Sebelumnya, kursus pemerintahan dan kebijakan publik yang digelar Golkar Institute awalnya akan digelar Januari 2021. Namun, karena telah diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali, maka program rutin ini diundur ke awal Februari.

“Nantinya para kepala daerah terpilih dari Golkar yang akan jadi peserta kursus atau diskusi,” ucap Ace.

Ace melanjutkan akan ada tiga bidang yang jadi fokus dari kursus pendidikan pemerintahan yang digelar Golkar Institute. Pertama, bidang kepemimpinan, karena kader partai adalah calon pemimpin partai politik.

Kedua, bidang politik pemerintahan, yakni untuk menjadi bekal para kader Golkar yang akan berkiprah di legislatif atau pun eksekutif. Ketiga, bidang public policy atau kebijakan ekonomi makro.

Berita Golkar – Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai Nahdlatul Ulama (NU) menjadi organisasi kemasyarakatan yang mampu memegang peran penting bersama pemerintah menghadapi persoalan bangsa. Airlangga mengucapkan selamat hari lahir (Harlah) ke-95 untuk salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia ini.

Menurut Airlangga, NU telah melahirkan tokoh-tokoh nasional yang memiliki peran strategi dalam berbagai bidang. Secara organisasi, NU menjadi wadah yang membangun pemikiran-pemikiran untuk memperkuat dan menjaga kesatuan dan persatuan Bangsa Indonesia.

“Peran dan partisipasi NU sangat penting dalam menghadapi persoalan bangsa ini,” tutur Airlangga, Minggu (31/1).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menambahkan, strategi NU menyebarkan agama Islam patut menjadi teladan. Sebab, NU senantiasa menegakkan ajaran Islam dengan nilai-nilai ahlusunnah wal jamaah. Yakni secara moderat, berkeadilan, menjunjung toleransi, dan kokoh menegakkan kebaikan serta mencegah kemungkaran.

“Semoga di usia yang ke-95 ini NU menjadi organisasi Islam yang mampu menjaga kerukunan antarumat serta menjaga kesatuan Republik Indonesia,” tegas Airlangga.

Bukan hanya sebagai ormas yang membumikan Islam Nusantara, Airlangga menilai, kiprah NU di politik dan pendidikan juga sangat penting. Banyak tokoh besar lahir dari rahim NU dan mendapat amanah penting bagi Indonesia. NU yang merayakan harlah pada Sabtu (31/1) ini juga melahirkan cendekiawan muslim melalui lembaga pendidikan mereka.

Melalui salah satu lembaga nya, LP Ma’arif, hingga saat ini NU menaungi sekitar 20.136 sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia. Yakni, 7.462 sekolah (36 persen), dan 12.674 madrasah (61 persen). Airlangga mengakui kader-kader NU yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi sosok yang menebar kedamaian dan kerukunan,” ujarnya.

Berita Golkar – Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendukung upaya Pemerintah yang berencana akan menerapkan karantina wilayah terbatas dan memisahkan masyarakat yang positif Covid-19 untuk menjalani isolasi mandiri sebagai upaya menekan penyebaran virus Corona.

“Pemerintah untuk segera merealisasikan kebijakan tersebut, dan mengingatkan pemerintah pelaksanaan karantina wilayah hingga tingkat mikro di lingkup rukun tetangga/rukun warga (RT/RW) tidak bisa berjalan sendiri dan perlu pengawasan, baik dari Dinas Kesehatan maupun aparat untuk memastikan daerah yang melaksanakan karantina wilayah dapat berjalan sebagaimana mestinya,” kata Azis kepada wartawan, Kamis (28/1/2021).

Politikus Partai Golkar itu mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di daerah untuk meningkatkan penelusuran kontak erat pasien Covid-19 (tracing) guna memutus rantai penyebaran virus Corona.

Serta, memperbanyak tempat isolasi kolektif untuk meminimalisir potensi penularan di dalam keluarga. Sebab banyak pasien menjalani isolasi mandiri di rumah bersama anggota keluarganya.

Sehingga, mengakibatkan penularan virus semakin sulit dicegah jika pasien dan keluarga berbagi tempat tinggal dan beraktivitas bersama di satu tempat.

“Pemda, Dinas Kesehatan, dan Satgas Penanganan Covid-19 di daerah untuk membentuk tim-tim pemantau kondisi kesehatan pasien Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri sehingga kondisi pasien dapat terpantau dengan baik,” ujarnya.

Azis berharap Pemda dan Satgas Penanganan Covid-19 untuk menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai prosedur pelaksanaan isolasi mandiri. Sebab banyak pasien Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri namun tidak memahami apa yang harus dilakukan.

“Satgas harus memberikan informasi mengenai sisi obat-obatan dan makanan yang harus dipenuhi, serta berapa lama isolasi mandiri dilaksanakan, dan bagaimana kriteria pasien pulih dari Covid-19 untuk menyudahi isolasi mandiri,” katanya.

Lebih lanjut, Azis mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, membatasi mobilitas, menghindari kerumunan massa.

Serta, meminta masyarakat bekerja sama dan mengikuti arahan petugas jika karantina wilayah diberlakukan, guna mencegah penyebaran virus Corona semakin meluas.

“Mari kita disiplin dan mengikuti anjuran Pemerintah agar Indonesia terbebas dari virus Covid-19 dan ekonomi kembali bangkit,” pungkasnya.

Berita Golkar – Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan negara pada APBN tahun 2021 mencapai Rp 1.743,6 triliun, atau tumbuh sebesar 6,7 persen dari realisasi sementara tahun sebelumnya. Sementara itu, alokasi belanja negara pun mengalami peningkatan sebesar 6,2 persen menjadi Rp 2.750 triliun.

Terkait hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menekankan pentingnya kebijakan fiskal konsolidatif dalam melanjutkan proses pemulihan dan risiko pengelolaan fiskal.

“Di tengah kondisi lemahnya ekonomi yang sampai ini masih berlangsung, tentu saja kita perlu melengkapi kebijakan stimulus fiskal yang ekspansif dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sudah berlangsung, dengan upaya konsolidasi menuju target disiplin fiskal seperti yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2020. Namun, selain itu, pemerintah tetap perlu berhati-hati dalam pemenuhan pembiayaan. Pasalnya, tahun lalu masih ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) cukup besar yang perlu dioptimalkan untuk pembiayaan tahun 2021,” kata Puteri melalui keterangan tertulisnya, Kamis (28/1/2020).

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan mencatat realisasi defisit APBN tahun 2020 sebesar 6,09 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau lebih rendah dibandingkan perkiraan sebesar 6,34 persen terhadap PDB sesuai target Perpres Nomor 72 Tahun 2020.

Sementara untuk tahun ini, pemerintah memperkirakan defisit APBN sekitar 5,7 persen terhadap PDB. Terkait PEN sendiri, pemerintah telah memastikan bahwa program ini akan berlanjut dalam APBN Tahun 2021 untuk menjaga momentum pemulihan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 533,1 triliun.

Jumlah tersebut di antaranya mencakup alokasi untuk kesehatan sebesar Rp 104,70 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp 150,96 triliun, program prioritas sebesar Rp 141,36 triliun, serta dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi mencapai Rp 156,06 triliun. Namun, jumlah ini dinilai masih mungkin berubah seiring dinamika perkembangan ekonomi.

“Nomenklatur PEN harus dipastikan lagi karena menyangkut konsistensi dan kesinambungan dari program sebelumnya. Termasuk, penjelasan lebih lanjut apakah alokasi PEN ini juga mencakup alokasi belanja pada kementerian/lembaga, seperti pada anggaran PEN 2020. Tentu, kita sadari betul perkembangan yang kian dinamis dapat menyebabkan penyesuaian atas desain stimulus. Yang penting, langkah antisipatif sudah disiapkan pemerintah untuk mengatasi dinamika pasar ke depan,” tutur poitisi Fraksi Partai Golkar ini.

Puteri pun mengingatkan pemerintah agar melakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan program PEN tahun lalu, agar pelaksanaannya di tahun ini dapat berjalan lebih baik. Pasalnya, realisasi anggaran PEN tahun 2020 masih di kisaran 83,4 persen dari total pagu sekitar Rp 695,2 triliun.

“Efektivitas implementasi PEN menjadi yang paling utama. Kita harus berkaca pada pelaksanaan tahun lalu. Perbaikan dan integrasi data hingga mekanisme penyaluran menjadi kunci untuk memastikan program ini berjalan tepat sasaran di tahun ini. Tentunya, penyerapan juga perlu digenjot sejak kuartal I-2020 untuk melanjutkan momentum pemulihan akhir tahun lalu dengan lebih maksimal,” ungkap Puteri.

Puteri memandang serangkaian stimulus fiskal ini juga memerlukan dukungan bauran stimulus moneter dan sektor perbankan. “Tentu instrumen fiskal ini masih belum cukup untuk membangkitkan perekonomian mengingat hingga saat ini pertumbuhan kredit masih lesu, meski Bank Indonesia sudah beberapa kali menurunkan suku bunga kebijakan dan melakukan injeksi likuiditas. Oleh karenanya, tetap diperlukan dorongan bauran kebijakan yang memadai antara fiskal, moneter, dan perbankan, agar manfaat lebih terasa untuk kebangkitan sektor riil,” tutupnya.

Berita Golkar – Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto, mendorong Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) terus mengembangkan teknologi berbasis riset dan inovasi dalam penanganan Covid-19.

Salah satu yang didorong Airlangga adalah pemetaan dan surveillance terhadap genome virus Sars Cov-2 dengan metode Whole Genome Sequencing (WGS). Hal itu bermanfaat dalam mendeteksi potensi strain virus baru yang dapat berpengaruh dalam mekanisme penanganan Covid-19 yang sedang berjalan.

“Komunitas Ristek-BRIN diharapkan terus berkontribusi untuk penanganan Covid-19, mulai dari pemetaan genomic virusnya yang terus bergerak,” ujar Airlangga dalam Rapat Koordinasi Riset dan Inovasi Nasional 2021, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (28/1/2021).

Selain itu, Airlangga meminta Kemenristek terus membuat inovasi soal 3T (testing, tracing dan treatment) yang sedang digencarkan Pemerintah.

Kementerian yang digawangi Bambang Brodjonegoro itu juga didorong untuk memberikan inovasi yang mendukung metode plasma darah konvalesen untuk upaya penyembuhan pasien Covid-19.

“Ini salah satu yang terus perlu didorong,” imbuh Ketua Umum Partai Golkar ini. Selain untuk Covid-19, pengembangan teknologi berbasis riset dan inovasi juga bisa membantu penanganan bencana alam di Tanah Air. Misalnya, untuk mendeteksi potensi tsunami, seperti yang dilakukan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Dalam acara yang sama, Menristek Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, pandemi Corona tidak menghalangi para peneliti untuk terus menghasilkan inovasi teknologi.

Selama 2020, melalui Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 sebagai perwujudan triple helix antara Pemerintah, Peneliti dan Industri, Kemenristek/BRIN telah menghasilkan lebih dari 61 produk inovasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mempercepat penanggulangan pandemi Covid-19.

Upaya 4T (testing,tracing,tracking dan treatment) dilakukan baik dalam bidang pencegahan, skrining dan diagnosis, obat dan terapi, maupun alat kesehatan dan pendukung.

Produk-produk inovasi tersebut terus disempurnakan dan beberapa telah digunakan oleh masyarakat, seperti ventilator, Mobile Lab BSL-2, laboratorium berjalan untuk pengujian sampel Covid-19, rapid test kit dan GeNose C19, yakni alat skrining cepat melalui hembusan napas dan lain sebagainya.

Produk inovasi ini juga terus dikembangkan secara sistematis agar terintegrasi satu sama lain.

Berita Golkar – Sejumlah hal menjadi pembahasan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di antaranya Realisasi APBN 2020 (termasuk pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional 2020), pelaksanaan APBN 2021 dan keberlanjutan PEN 2021, kebijakan Cukai Hasil Tembakau (CHT), dan kebijakan Klaster Perpajakan di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Memimpin rapat kerja secara virtual, Rabu (27/1/2020), Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto memaparkan outlook perekonomian Indonesia di awal tahun 2021 ini.

Berbagai hal, termasuk keberhasilan pengembangan vaksin Covid-19, diharapkan dapat memberikan optimisme dan meningkatkan sentimen positif terhadap prospek perekonomian dan pasar keuangan global.

Memasuki kuartal IV-2020, perbaikan aktivitas ekonomi terus berlanjut setelah proses pembalikan arah (turning point) yang terjadi di triwulan III-2020. Permintaan domestik melanjutkan pemulihan terbatas, sementara ekspor membaik signifikan.

Outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020 diperkirakan akan mengalami kontraksi pada kisaran minus 2,2 persen sampai minus 1,7 persen.

“Kondisi makro ekonomi juga menunjukkan perbaikan dan relatif stabil yang tercermin pada membaiknya inflasi dan terjaganya stabiltas nilai tukar rupiah. Inflasi mulai mengalami peningkatan sejak Oktober 2020 menunjukkan indikasi pulihnya permintaan,” kata Dito, saat membuka Raker secara virtual tersebut.

Lebih lanjut politisi Partai Golkar itu menjelaskan bahwa realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.633,6 triliun, atau mencapai 96,1 persen dari target Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019, realisasi pendapatan negara tahun 2020 tersebut tumbuh negatif sebesar minus 16,7 persen.

Selanjutnya, realisasi belanja negara mencapai Rp2.589,9 triliun (94,6 persen dari pagu Perpres 72/2020), atau tumbuh 12,2 persen dari realisasinya di tahun 2019. Hal ini sejalan dengan strategi ekspansif yang diambil Pemerintah untuk menahan laju perlambatan ekonomi akibat pandemi.

Sementara itu, untuk realisasi program PEN pada tahun 2020 telah terserap sebesar Rp579,8 triliun atau 83,4 persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp695,2 triliun.

“Kinerja APBN sebagai alat countercyclical untuk merespon dampak pandemi sampai dengan akhir tahun cukup terkendali dengan tetap menjaga defisit di bawah target Perpres 72/2020, yaitu sebesar Rp956,3 triliun atau 6,09 persen dari PDB. Pemenuhan kebutuhan defisit anggaran dan untuk mendukung pelaksanaan program PEN, Pemerintah mengelola pembiayaan anggaran secara prudent dan terukur, serta memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia,” paparnya.

Memasuki tahun 2021, Dito menilai bahwa tahun ini menjadi momentum penting untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi nasional, penguatan reformasi struktural dan transformasi menuju Indonesia maju.

Melalui APBN 2021, pemerintah melanjutkan kebijakan countercyclical yang ekspansif dan konsolidatif. Kebijakan fiskal APBN 2021 utamanya diarahkan untuk menjaga dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional, reformasi APBN, penguatan reformasi struktural, akselerasi prioritas pembangunan nasional.

Terkait pemerintah menetapkan kebijakan tarif cukai hasil tembakau tahun 2021, Dito menilai kebijakan ini diambil Pemerintah melalui pertimbangan terhadap lima aspek, yaitu kesehatan terkait prevalensi perokok, tenaga kerja di industri hasil tembakau, petani tembakau, peredaran rokok ilegal, dan penerimaan.

“Berangkat dari kelima instrumen tersebut, Pemerintah berupaya untuk dapat menciptakan kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang inklusif. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap masing-masing aspek pertimbangan,” ungkapnya.

Selanjutnya, terkait kebijakan lanjutan sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja berupa kebijakan Klaster Perpajakan, Dito berharap hal tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong pemulihan ekonomi, mendukung transformasi ekonomi untuk menghindari middle income trap, peningkatan daya saing investasi dan menekan biaya yang tinggi.