Bulan: Desember 2020

Airlangga Hartarto Bakal Tutup Perdagangan BEI Tahun 2020

Berita Golkar – Di hari terakhir perdagangan saham Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (30/12/2020), Menteri Koordinantor Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan akan menutup perdagangan bursa tahun ini.

Berdasarkan informasi yang disiarkan BEI, agenda ini akan diawali dengan laporan kinerja BEI dalam setahun terakhir oleh Direktur Utama BEI, Inarno Djajadi.

Selanjutnya, sambutan yang disampaikan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso. Selanjutnya, Menko Airlangga yang juga mantan Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) itu juga akan menyampaikan pidato.

Tidak seperti biasanya, karena pandemi, seremoni penutupan perdagangan tidak dilaksanakan di Main Hall Gedung BEI, melainkan dilakukan secara virtual.

Turut hadir dalam acara penutupan perdagangan ini adalah Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Hoesen, Direktur Utama Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Sunandar dan Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Uriep Budhi Prasetyo.

Seperti diketahui, tahun lalu, penutupan perdagangan di BEI ditutup oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Kala itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi 29,77 poin ke level 6.299,54 poin dengan nilai transaksi mencapai Rp 11,41 triliun. Pelaku pasar asing masuk di pasar negosiasi dan tunai Rp 585,62 miliar dan di pasar reguler net sell asing Rp 582,64 miliar.

Dalam kesempatan tersebut, Bendahara Negara menyambut baik capaian penambahan investor pasar modal sebesar 40% menjadi 2,4 juta dari tahun sebelumnya.

Ia juga berpesan agar kredibilitas pasar modal Indonesia perlu dijaga salah satunya dengan meningkatkan perlindungan investor.

“Diharapkan akan terus dilakukan sehingga reputasi pasar modal dapat tempat di investor dan stakeholder [pemangku kepentingan] dan bisa jadi tempat investasi yang bisa diharapkan reliability-nya oleh masyarakat,” katanya.

Puteri Komarudin: Banyak Peluang di Era Bonus Demografi Bagi Milenial

Berita Golkar – Indonesia akan memiliki bonus demografi penduduk usia muda 170,9 sampai 187,6 juta jiwa pada tahun 2020 sampai 2030 mendatang.

Bonus demografi ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi generasi milenial Indonesia dalam mengembangkan potensi di masa depan.

Hal tersebut disampaikan oleh anggota DPR RI, Puteri Anetta Komarudin dalam acara Webinar yang diselenggarakan oleh Penggerak Millenial Indonesia (PMI) pada Selasa (29/12).

“Memang kita tahu bahwa bonus demografi bisa memberikan ruang, tetapi ia juga memberi tantangan besar bagi kalangan produktif, yang paling penting adalah pengelolaan SDM ekonomi kreatif ini bisa membuat produk yg bermanfaat serta mempunyai nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Puteri.

Oleh sebab itu, politisi muda Partai Golkar ini, meminta kepada generasi milenial agar tidak selalu berorientasi pada uang untuk melakukan hal-hal produktif.

“Melakukan hal yang produktif tidak selalu dikaitkan dengan uang. Tantangan kita sebagai anak muda tidak tergantung pada masalah pendidikan saja, tetapi juga pada masalah perbaikan ekonomi itu sendiri,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PB HMI, Taufan Ihsan Tuarita menyebut generasi milenial harus disiapkan potensinya semaksimal mungkin.

“Tujuannya adalah untuk menyiapkan mereka dalam menghadapi bonus demografi dan era globalisasi yang cukup masif,” katanya.

Anggota Komisi XI DPR RI: Situasi Pandemi Mengharuskan Kita Terapkan Pola Hidup 3M

Berita Golkar – Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, saat ini pandemi Covid-19 masih menjadi problem bersama yang dihadapi seluruh elemen bangsa.

Legislator Partai Golkar ini mengajak konstituennya memahami kebijakan dan upaya keras pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menanggulangi efek pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikannya saat menemui konstituennya di Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Selasa (29/12/2020).

“Situasi pandemi mengharuskan kita untuk menerapkan pola hidup 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak,” kata Misbakhun.

Misbakhun menjelaskan, efek pandemi Covid-19 terhadap perekonomian.

Menurutnya, pemerintahan Presiden Jokowi telah berupaya keras menahan dampak pandemi dengan berbagai program yang menyentuh langsung masyarakat bawah.

Mantan pegawai Kementerian Keuangan itu memerinci, pemerintah telah melakukan refocusing anggaran, termasuk mengalokasikan Dana Desa untuk bantuan sosial (bansos).

Namun, politikus yang dikenal getol membela kebijakan Presiden Jokowi itu menjamin program Dana Desa tetap akan berlanjut.

“Saya selaku Komisi XI DPR RI yang merupakan mitra kerja Kementerian Keuangan terus berupaya maksimal agar Dana Desa tetap maksimal dan penggunaannya difokuskan untuk menanggulangi efek pandemi,” ucapnya.

Seperti diketahui, saat ini pemerintah lewat Satgas Covid-19 saat ini terus menggencarkan kampanye penyuluhan 3M.

Kampanye 3M ini terus menerus disosialisasikan supaya masyarakat tidak lupa bahwa penyebaran Covid-19 banyak datang dari pergerakan manusia. Sehingga pelaksanaan 3M harus dijalankan secara ketat.

PP KPPG Gelar Webinar Perlindungan HAM bagi Perempuan di Masa Pandemi Covid-19

Berita Golkar – Pimpinan Pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar (PP KPPG) kembali menggelar Webinar Nasional pada Senin, 28 Desember 2020, yang kali ini diselenggarakan oleh Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korbid Kesra), dengan mengangkat topik, “Perlindungan HAM bagi Perempuan sebagai Ibu Bangsa di Masa Pandemi Covid 19.”

Korbid Kesra DPP Partai Golkar Adde Rosi mengatakan, selama pandemi Covid-19 di Tahun 2020 berdasarkan data dari Kementerian Perempuan dan Anak, banyak kekerasan terhadap kaum perempuan terjadi.

Hal ini disampaikannya saat webinar DPP Golkar dengan tema Perlindungan HAM bagi Perempuan sebagai Ibu Bangsa di Masa Pandemi Covid 19.

Bahkan menurut dia, dari data Komnas Perempuan, hingga November 2020, kekerasan berbasis gender dalam jaringan (daring) meningkat saat pandemi covid 19, dari 1.617 kasus, 1.458 adalah kekerasan berbasis gender.

“Karenanya, perempuan di Indonesia sebagai Ibu Bangsa, tiangnya Negara dan soko guru pembangunan nasional, harus tangguh bersama-sama memperjuangkan perlindungan HAM ini,” kata Adde dalam keterangannya, Selasa (29/12/2020).

Sementara, Ketua Umum Pimpinan Pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Airin Rachmi Diany menegaskan, perempuan harus bisa menghadapi berbagai tantangan, terlebih saat pandemi Covid-19 ini.

“Harus dapat diatasi dengan kemampuan perempuan sendiri untuk terus cepat beradaptasi dan berkarya di segala bidang kehidupan, sehingga perempuan dapat terus berkarya, dan ini menjadi tanggung jawab semua pihak,” jelas Airin.

Dia memandang, perempuan harus diberikan kesempatan yang sama dengan kaum pria, sehingga dapat berperan secara optimal bagi keluarga dan lingkungannya, masyarakat, bangsa dan negara.

“Karenanya, produk perundang-undangan yang dihasilkan harus dapat memberi solusi bagi kaum perempuan,” kata Airin.

Semangat Kebersamaan
Di kesempatan yang sama, Ketua Dewan Kehormatan PP KPPG, Yanti Airlangga Hartarto mengatakan, dalam menghadapi tantangan dimasa kini, diperlukan semangat kebersamaan.

“Agar bangsa ini bisa keluar dan terhindar dari berbagai bentuk tindak kekerasan terutama kekerasan yang terjadi pada perempuan,” kata dia.

Komisi I DPR: Kita Tetap Tenang, Malaysia Proses Cari Pelaku Parodi Lagu Indonesia Raya

Berita Golkar – Lagu parodi Indonesia Raya yang benuansa penghinaan menjadi sorotan. Komisi I DPR RI meminta masyarakat tak menumpahkan kemarahan terhadap warga negara Malaysia yang tidak berkaitan dengan video itu.

“Kemarahan jangan ditumpahkan kepada WN Malaysia yang tidak tersangkut hal tersebut,” ujar Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid kepada wartawan, Senin (28/12/2020).

Meutya mengimbau semua pihak menunggu proses hukum yang sedang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Namun, ia mendesak perlunya konsekuensi hukum terhadap pelaku aksi pelecehan simbol-simbol negara Indonesia.

“Kita menunggu Malaysia menangkap dan menghukum pelaku penghinaan terhadap lagu Indonesia Raya,” kata Meutya.

“Di saat yang bersamaan masyarakat kita harapkan tetap tenang, yang perlu kita minta secara tegas adalah konsekuensi hukum terhadap pelaku aksi pelecehan terhadap simbol-simbol negara RI tersebut,” imbuhnya.

Ketua DPP Partai Golkar itu berharap pelaku video parodi Indonesia Raya dapat dihukum sesuai aturan yang berlaku di Malaysia. Hal ini perlu dilakukan sebagai komitmen penghormatan Malaysia terhadap Indonesia.

“Diproses sesuai hukum yang berlaku di Malaysia, sebagai bentuk komitmen terhadap penghormatan Malaysia pada simbol Indonesia sebagai negeri jiran,” ujarnya.

Lebih lanjut, Meutya menyoroti kedekatan hubungan antara kedua negara. Menurutnya, Malaysia sebagai negara sahabat harus memastikan pelaku video parodi penghinaan terhadap Indonesia dapat dihukum.

“Indonesia dan Malaysia adalah saudara serumpun, dua negara yang berbatasan langsung, karena itu pemerintah Malaysia harus memastikan penghormatan terhadap simbol-simbol negara apalagi negara sahabat dengan memastikan bahwa pelaku dapat ditangkap dan dihukum. Hal ini perlu agar terjadi situasi dan hubungan yang senantiasa kondusif antara dua negara,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, video lagu ‘Indonesia Raya’ yang dibuat parodi. Video itu berjudul ‘Indonesia Raya Instrumental (Parody+Lyrics Video)‘.

Video parodi itu awalnya diunggah oleh salah satu akun YouTube yang berlogo bendera Malaysia. Di video itu, terdapat ayam berlambang Pancasila dengan latar warna merah putih.

Video diawali dengan suara ayam berkokok. Aransemen lagu hampir sama dengan lagu ‘Indonesia Raya’.
Sedangkan liriknya secara garis besar berisi penghinaan terhadap Indonesia. Ada juga yang menyinggung Presiden Jokowi dan Presiden RI ke-1, Sukarno.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) angkat bicara mengenai kejadian itu. Kemlu mengatakan Kepolisian Malaysia saat ini tengah menginvestigasi terkait video tersebut.

“Berdasarkan laporan KBRI Kuala Lumpur, pihak Kepolisian Malaysia sedang melakukan investigasi,” kata Jubir Kemlu, Teuku Faizasyah, melalui pesan singkat, Minggu (27/12).

Dalam kesempatan terpisah, pemerintah Malaysia, lewat Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia, mencermati kasus lagu Indonesia Raya yang dibuat parodi. Kedubes Malaysia memastikan pihak berwenang sedang menyelidiki masalah tersebut.

“Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta memperhatikan video yang diduga diunggah di Malaysia yang mengejek dan menghina Indonesia. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta ingin memastikan bahwa pihak berwenang Malaysia sedang menyelidiki masalah tersebut,” tulis pernyataan Kedubes Malaysia di Indonesia yang diunggah akun Twitter @MYEmbJKT, Senin (28/12).

Wamendag Jerry Sambuaga Buka ‘Forum Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri’

Berita Golkar – Kementerian Perdagangan (Kemendag) berkomitmen meningkatkan perdagangan dalam negeri. Komitmen itu ditunjukkan melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang menggelar ‘Forum Sosialisasi Kebijakan Bidang Perdagangan Dalam Negeri’ serta ‘Penandatanganan Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara’ di Bandung, Jawa Barat, Selasa (29/12).

Forum Sosialisasi Kebijakan ini dibuka Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga. Ia menyampaikan, pelaksanaan forum ini merupakan upaya Kemendag dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan yang baik bagi aparatur daerah di bidang perdagangan dalam negeri.

Sebanyak 571 peserta dari dinas yang membidangi perdagangan se-Indonesia menghadiri forum tersebut secara daring dan luring. “Sosialisasi kebijakan melalui forum ini bertujuan mencapai pelaksanaan kebijakan yang sinkron, harmonis, dan selaras, baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi atau kabupaten atau kota sesuai amanat Presiden Joko Widodo,” ujar Jerry.

Sesuai arahan presiden, lanjutnya, perdagangan dalam negeri penting dilakukan demi meningkatkan sekaligus mendukung ekspor Indonesia. Kontribusi sektor UMKM yang menjadi penopang roda perekonomian Indonesia selama krisis global menjadi bukti perdagangan dalam negeri harus terus diperkuat untuk menyokong pertumbuhan ekonomi nasional.

Jerry juga mengungkapkan, selama ini regulasi dan birokrasi disorot sebagai kendala utama terciptanya efisiensi perdagangan. Pelaku usaha diwajibkan memenuhi syarat identitas serta beragam perizinan, rekomendasi, pemeriksaan, dan persyaratan dokumen lainnya untuk melakukan kegiatan perdagangan.

Hal itu mengakibatkan rendahnya kemampuan bersaing produk domestik di pasar global. Maka, Kemendag menekankan pentingnya sosialisasi kebijakan perdagangan dalam negeri ini, khususnya klaster perdagangan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Airlangga Hartarto: Pemerintah Beri Tambahan Subsidi Bunga KUR Sebesar 3%

Berita Golkar – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memutuskan untuk melanjutkan program subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) hingga tahun 2021.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan program KUR menjadi salah satu upaya pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan pelaku UMKM.

Oleh karenanya, selain memperpanjang program bantuan tersebut, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen selama 6 bulan.

“Kebutuhan KUR untuk UMKM untuk mempercepat pemulihan ekonomi pada masa Covid-19 cukup besar,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (29/12/2020).

Selain itu, Airlangga menyebutkan, pemerintah juga akan meningkatkan plafon KUR tahun depan menjadi Rp 253 triliun, meningkat dibandingkan plafon yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar Rp 220 triliun.

“Dengan peningkatan itu, maka ada tambahan anggaran subsidi bunga KUR 2021 sebesar Rp 7,6 triliun,” ujarnya.

Penyaluran KUR hingga 21 Desember 2020 tercatat sebesar Rp 188,11 triliun, atau sekitar 99 persen dari target 2020 yang ditetapkan sebesar Rp 190 triliun.

Secara lebih detail KUR telah disalurkan kepada sekitar 5,81 juta debitur dengan outstanding sebesar Rp 226,5 triliun dan non-performing loan (NPL) di posisi 0,63 persen.

“Penyaluran KUR ke sektor UMKM membantu sektor usaha ini cepat bangkit di masa pandemi, sehingga pemerintah akan terus memberikan dukungan sehingga UMKM dapat mengoptimalkan perannya sebagai penggerak ekonomi,” ucap Airlangga.

Ace Hasan Syadzily: Jangan Hanya Sekedar Kritik Untuk Pemerintah, Rakyat Butuh Kerja

Berita Golkar – PKS mengincar suara masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama satu tahun memimpin. Partai Golkar menilai rakyat membutuhkan kerja konkret terkait pandemi Covid-19, bukan sekadar kritik terhadap kerja pemerintah.

“Rakyat membutuhkan kerja-kerja konkret untuk menyelesaikan berbagai masalah akibat pandemi Covid-19, bukan hanya sekedar bisanya mengkritik dan nyinyir terhadap kerja-kerja pemerintah,” kata Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Senin (28/12/2020).

Ace menilai ketidakpuasan terhadap setahun kepemimpinan Presiden Jokowi tidak semata membuat masyarakat memilih partai tertentu. Ia mengatakan masyarakat akan simpati terhadap partai yang memberikan program solutif.

“Lagi pula soal ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan ini bukan berarti akan memilih partai tertentu yang jualannya mencari kekurangan orang lain. Rakyat itu akan simpati kepada partai-partai yang mengedepankan program-program solutif untuk rakyat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ace menyebut partainya tidak khawatir dengan pernyataan PKS yang sedang mengincar suara masyarakat yang tidak puas terhadap Jokowi. Menurutnya, Partai Golkar memiliki ideologi yang sejalan dengan kerja-kerja pemerintahan yang dirasakan langsung rakyat.

“Sama sekali tidak (khawatir). Kita secara basis pemilihnya jelas berbeda. Basis ideologis Partai Golkar dengan PKS sangat berbeda. Lagi pula, bagi Partai Golkar jelas kita memiliki ideologi karya kekaryaan dengan kerja-kerja pemerintahan yang lebih dirasakan langsung rakyat,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, PKS menargetkan Pemilu 2024 menjadi momentum kemenangan mereka. PKS mengincar suara masyarakat yang tidak puas dengan setahun kepemimpinan Presiden Jokowi.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu awalnya memaparkan hasil survei Litbang Kompas. Menurut Syaikhu, berdasarkan survei Litbang Kompas sebanyak 52,5 persen responden tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi selama setahun menjabat.

Syaikhu mengingatkan kader PKS bahwa angka 52,5 persen tidak kecil. PKS mengincar suara masyarakat yang tidak puas tersebut.

“52,5 persen bukan angka yang kecil. Suara rakyat yang tidak puas tersebut harus dipastikan mampu berlabuh di PKS,” tegasnya.

Ormas MKGR: Partai Golkar Berkontribusi Untuk Pemerintah Menghadapi Masa Pandemi Covid-19

Berita Golkar – Pandemi Covid-19 telah banyak mengubah perilaku, gaya hidup dan kebijakan-kebijakan publik pada era New Normal ini. Setelah mencermati berbagai pandangan, aspirasi dan pikiran, Ormas MKGR menyampaikan Pernyataan Akhir Tahun sebagai berikut:

Pertama sebagai bangsa yang menjadikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bertanah air, Ormas MKGR terus mendorong kehidupan berbangsa yang didasarkan pada kemajemukan, inklusifitas, kebersamaan, harmoni serta prinsip nilai-nilai kemanusiaan.

“Ormas MKGR menilai perlunya ketegasan pemerintah untuk menindak kelompok-kelompok intoleran dan radikal yang menimbulkan gejolak dan mengganggu keutuhan NKRI tanpa berhenti untuk menyerukan tentang konsep berbangsa dan bernegara yang telah final,” kata Adies Kadir, Ketua Umum Ormas MKGR.

Selain itu Ormas MKGR juga mendorong agar sosialisasi terhadap nilai-nilai kebangsaan dilakukan secara inovatif berbasis teknologi informasi serta dilakukan lebih masif.

Kedua Ormas MKGR mengapresiasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemi dan telah berlangsung dengan baik, sukses dan demokratis.

“Sekaligus apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas pencapaian Partai Golkar yang telah memenangi Pilkada sebanyak 61 persen,” tambah Adies Kadir yang juga anggota Fraksi DPR dari Partai Golkar.

Menurutnya prestasi Ini tidak terlepas dari kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar Ketua Umum Airlangga Hartarto serta politik tanpa mahar yang menjadi kebijakan Partai Golkar.

Ketiga, Pelambatan ekonomi akibat wabah Covid-19 telah mengakibatkan peningkatan pengangguran dan angka kemiskinan. Ormas MKRG mendesak pemerintah untuk meningkatkan upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan memberdayakan UMKM dan Sektor Pertanian.

“Sektor UMKM mesti ditingkatkan pada akses permodalan dan digitalisasi akan berdampak luas terhadap roda perekonomian. Sedangkan pada sektor pertanian yang tumbuh positif hingga 16,4 persen selama pandemi perlu didorong dengan program pertanian berkelanjutan dan terintegrasi,” tambah Adies Kadir.

Keempat Untuk menjaga daya beli masyarakat, Ormas MKGR merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengubah pola bantuan sosial kepada masyarakat terdampak secara langsung dalam bentuk uang (BLT).

Ini guna menghindari penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan kelompok terdampak dan masyarakat penerima.

Kelima Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertujuan untuk mendorong peningkatan investasi dan kemudahan perizinan berusaha di Indonesia.

“Regulasi ini juga merupakan instrumen reformasi birokrasi dan upaya mereduksi tumpang tindihnya berbagai aturan di Indonesia serta akselerasi penciptaan lapangan kerja,” tutur Adies Kadir.

Ormas MKGR juga meminta pemerintah mempercepat penyelesaian peraturan pemerintah dan petunjuk pelaksana teknis sebagai implementasi UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Keenam Ormas MKGR memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang telah menggratiskan vaksin Covid-19 untuk rakyat. Apalagi ia rela menjadi orang pertama untuk divaksinasi.

“Pemerintah perlu untuk meningkatkan sosialisasi serta menyusun dan mempersiapkan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan dalam vaksinasi,” ujar Adies Kadir.

Ormas MKGR juga mengajak masyarakat meningkatkan kepatuhan terhadap protokoler kesehatan dengan selalu mengenakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak serta mendorong peningkatan kebijakan tracing, test dan treatment sebagai strategi utama memerangi Covid-19.

Ketujuh Korupsi adalah perbuatan yang sangat merugikan dan merusak kehidupan bernegara. Ormas MKGR mendukung upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dan KPK untuk melakukan penindakan terhadap korupsi yang dilakukan pejabat negara.

“Kami juga mendorong pemberian efek jera kepada pejabat politik yang melakukan korupsi dalam bentuk pencabutan hak politik dan pemiskinan terhadap koruptor,” tambah Adies Kadir yang juga anggota Komisi III DPR RI.

Terakhir di tengah pandemi ini, Ormas MKGR mendorong semua elemen bangsa untuk memperkuat soliditas kebangsaan dengan saling membantu dan menolong kesulitan dan kesusahan yang dialami anak bangsa.

“Rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan saling memiliki merupakan kekuatan bangsa Indonesia untuk bertahan menghadapi situasi yang sulit ini,” ucap Adies Kadir.

Dengan kesadaran tersebut, Ormas MKGR yakin bangsa Indonesia akan bisa bangkit dari situasi pandemi yang belum berakhir.

Pilkada 2020 Bukti Golkar Lahirkan Pemimpin Milenial dan Perempuan

Berita Golkar – Partai Golkar mencatat berhasil meloloskan 26 tokoh muda atau milenial menjadi kepala daerah pada Pilkada 2020. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengaku, pada Pilkada 2020 kemarin, pihaknya mengusung 60 tokoh milenial menjadi calon kepala daerah.

Mereka yang diusung berusia antara 25 hingga 40 tahun. Jumlah itu sama dengan 22,52 persen dari total calon kepala daerah yang diusung partai berlambang pohon beringin. Doli mengaku, dari 60 tokoh milenial itu, sebanyak 37 orang diusung sebagai calon kepala daerah dan 23 orang diusung sebagai calon wakil kepala daerah.

“Alhamdulillah dari 60 yang kami usung itu, sebanyak 26 paslon yang kepala daerah dan wakilnya dari Golkar menang, 15 terpilih menjadi wakil bupati, dan 15 yang terpilih menjadi bupati dan wali kota, serta 8 yang terpilih menjadi wakil bupati adalah kader murni Partai Golkar,” tutur Doli, Senin (28/12).

Ia menambahkan, selain tokoh milenial, Golkar juga mengusung 23 calon kepala daerah (cakada) dari unsur perempuan di seluruh 270 daerah yang menggelar pilkada. Dari 23 cakada perempuan, sebanyak 11 orang terpilih menjadi bupati. Bahkan, tujuh diantaranya adalah kader murni Partai Golkar.

“Jadi Golkar saat ini memiliki kepala daerah dari unsur perempuan di setiap pulau-pulau besar. Beberapa ada di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku,” ujar Doli.

Ketua Komisi II DPR RI ini menegaskan, sejak awal Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto sudah berpesan agar dalam penjaringan dan penyusunan pencalonan paslon cakada untuk mencaritokoh muda dan tokoh perempuan.

Doli menuturkan, kebijakan ini menjadi bukti Partai Golkar memiliki komitmen untuk mendorong lahirnya pemimpin muda, tokoh milenial, dan generasi baru.

“Termasuk dari daerah, yang Insya Allah kedepan dapat menjadi tokoh nasional. Aspirasi kaum Ibu juga akan semakin terakomodir dengan banyaknya kepala daerah yang berasal dari unsur perempuan,” ujar dia.

Scroll to top