Bulan: Desember 2022

Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Airin Rachmi Diany.

Berita Golkar – Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Airin Rachmi Diany membakar semangat perempuan-perempuan Golkar Sulsel saat membuka pendidikan politik KPPG Sulsel di Hotel Swiss Bell Panakukang, Rabu (28/12/2022).

Airin Rachmi Diany meminta perempuan yang tergabung dalam KPPG Sulsel untuk siap bertarung di Pileg 2024.

Bukan hanya maju dalam kontestasi lima tahunan itu, tetapi optimis bisa duduk di parlemen.

“Perempuan yang tergabung di KPPG harus siap bertarung, bukan hanya untuk mencukupkan kuota 30 persen, tetapi optimis bisa duduk di parlemen, harus optimis karena itu modal utama,” tegas Airin bersemangat yang membuka acara yang berlangsung dua hari itu lewat zoom.

Untuk itu, sudah seharusnya perempuan yang tergabung dalam KPPG sudah membentuk jejaring hingga ke tingkat TPS.

Dengan persiapan yang matang, maka peluang untuk duduk di parlemen makin terbuka.

“Jadi silahkan persiapkan diri karena hanya dengan persiapan yang matang, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai, ingat tahun 2023 sebagai tahun politik sudah di depan mata,” terang Walikota Tangerang Selatan periode 2011- 2021 itu.

Airin menambahkan jika salah satu kesuksesan kerja- kerja KPPG Sulsel adalah kemampuan menyiapkan caleg mumpuni di Pileg 2024.

“Jadi ukuran kerja- kerja KPPG adalah pada penyiapan kuota 30 persen perempuan di Pileg, bukan hanya caleg, tetapi caleg yang siap untuk duduk di parlemen,” kata politisi cantik itu.

Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel Taufan Pawe saat memberikan sambutan menegaskan, jika perempuan sangat spesial dalam politik di Indonesia.

Selain kewajiban 30 persen dalam kuota caleg, jumlah pemilih perempuan juga sangat dominan.

“Dan kami komitmen untuk mendudukkan perempuan di parlemen, salah satu di antaranya Ibu Liestiaty Nurdin Abdullah,” kata Taufan Pawe.

Golkar Karangasem Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 ke Kader, Pasang Target Realistis.

Berita Golkar – DPD Golkar Karangasem mulai sosialisasi tahapan pemilu 2024 kepada kader pengurus partai hingga di tingkat Desa.

Selain diberikan pemahaman seputar tahapan pemilu, para kader pengurus desa (PD) Golkar Karangasem juga diinstruksikan untuk mempersiapkan para saksi melalui badan saksi Partai Golkar yang telah terstruktur dari Pusat hingga Daerah.

“Kita berikan sosialisasi tentang pemilu, ada juga intruksi untuk mempersiapkan saksi, kita di Golkar punya badan saksi yang sudah terstruktur dari pusat hingga ditingkat daerah,” ujar Ketua DPD Golkar Karangasem, I Gusti Ngurah Setiawan, disela – sela kegiatan pada Kamis (29/12/2022) di Sekretariat DPD Golkar Karangasem.

Sementara itu, ditanya terkait target Pileg mendatang, pria yang akrab disapa Gus Zombi ini mengaku tak mau muluk-muluk soal itu, ia mengaku memasang target yang realistis sebanyak 13 kursi atau merebut kembali dua kursi yang sebelumnya hilang dari dua dapil yaitu dapil Abang dan Dapil Selat, Rendang, Sidemen.

“Target realistis saja 13 kursi, kita rebut kembali 2 kursi yang hilang sebelumnya di dua dapil,” imbuh Setiawan.

Ia optimistis apa yang ditargetkan bisa tercapai kedepannya, bukan tanpa dasar melainkan melalui data dimana kader yang berperan aktif di masyarakat.

Terbukti dari satgas Covid Partai Golkar dan satgas tanggap bencana mendapat apresiasi positif dari masyarakat, tentu juga disertai dengan terus melakukan konsolidasi ditambah mempersiapkan kader-kader potensial.

Anggota Komisi VII DPR Dyah Roro Esti.

Berita Golkar – Percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik sangat memerlukan dukungan insentif baik fiskal maupun nonfiskal.

Pasalnya, Hal tersebut merupakan yang utama guna menurunkan total emisi karbon di Indonesia.

“Percepatan ekosistem kendaraan listrik merupakan salah satu hal yang utama untuk Indonesia dalam menurunkan total emisi karbon di Indonesia, serta untuk tercapainya target net zero emission (NZE) di tahun 2020,” ujar Anggota Komisi VII DPR Dyah Roro Esti, Kamis (29/12/2022).

Dijelaskannya, kendaraan listrik ini telah diatur dalam beberapa regulasi, salah satunya yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Dalam perpres tersebut, lanjutnya, pemberian insentif merupakan salah satu kunci utama dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Oleh karena itu, Esti menjelaskan pihaknya mendukung penuh upaya pemerintah dalam perumusan kebijakan insentif untuk kendaraan listrik demi terlaksananya percepatan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Saat ini, pemerintah sedang merancang kebijakan mekanisme insentif untuk masyarakat yang membeli kendaraan listrik, dengan total nilai insentif Rp5 triliun.

Melalui Kementerian Perindustrian, insentif ini akan disalurkan kepada masyarakat melalui empat skema.

Untuk masyarakat yang membeli mobil listrik, insentif yang diberikan Rp80 juta, mobil listrik berbasis hybrid, besaran insentifnya Rp40 juta, kendaraan roda dua, Rp8 juta, dan motor konversi sebesar Rp5 juta.

“Indonesia sudah mempunyai komitmen untuk mengurangi emisi karbon, sesuai Undang Undang No 16 Tahun 2016, yakni pengurangan emisi sebesar 32 persen dan termasuk di dalamnya sektor transportasi. Mengingat mayoritas dari masyarakat Indonesia belum tertarik dengan kendaraan listrik yang pada dasarnya lebih ramah lingkungan, maka dibutuhkan insentif dari pemerintah. Sementara, harga mobil listrik sekarang 30 persen lebih mahal dari mobil konvensional. Syukur-syukur ke depannya listrik yang digunakan juga bersumber dari energi terbarukan,” ujar Politikus Golkar itu.

Selain itu, Esti juga menjelaskan penggunaan mobil listrik bisa menghemat biaya empat kali lebih dibandingkan mobil konvensional berbahan bakar BBM.

Ia menyatakan bahwa besaran biaya untuk menggunakan kendaraan listrik ini memang besar di awal, namun dalam jangka panjang, kendaraan listrik ini akan jauh lebih ekonomis.

“Dari segi konsumsi BBM, penggunaan kendaraan listrik dapat berpotensi mengurangi impor BBM hingga 30 juta barel per tahun, di mana hal ini sangat baik dalam mengurangi ketergantungan kita terhadap energi fosil dan pengurangan emisi,” pungkas Esti.

Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily.

Berita Golkar – Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily mendukung langkah Jokowi itu.

“Langkah pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 sudah tepat,” kata Ace kepada wartawan, Jumat (30/12/2022).

Ace menganggap perppu tersebut dapat memberikan kepastian hukum. Pasalnya, kata dia, saat ini UU Cipta Kerja telah diundangkan namun terkendala putusan judicial review (JR) di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Masyarakat dan pelaku usaha sangat membutuhkan kepastian hukum terkait dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja yang telah diundang-undangkan namun terkendala putusan MK,” katanya.

Ace menilai situasi saat ini memerlukan terobosan hukum yang memberikan kepastian terkait transformasi struktural.

“Dalam mengantisipasi situasi dan perekonomian global yang penuh dengan ketidakpastian,” imbuhnya.

Selain itu, Ace menilai saat ini dibutuhkan langkah yang cepat dalam mengambil kebijakan ekonomi.

Adapun langkah itu diambil untuk mengantisipasi berbagai tantangan dalam masa pemulihan ekonomi.

“Kita memerlukan langkah-langkah yang cepat dengan payung hukum yang kuat dalam mengambil kebijakan ekonomi agar kita dapat mengantisipasi berbagai tantangan dan melahirkan kepercayaan dunia usaha dalam pemulihan perekonomian kita,” kata Ace.

Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja
Diketahui Presiden Jokowi telah menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Perppu dikeluarkan pada hari ini.

“Dan hari ini telah diterbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dan ter tanggal 30 Desember 2022,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/12).

Jokowi sudah menghubungi Ketua DPR Puan Maharani mengenai perppu ini. Airlangga menegaskan perppu ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Dan tadi Bapak Presiden telah berkonsultasi dan sudah berbicara dengan Ketua DPR. Pada prinsipnya Ketua DPR sudah terinformasi mengenai Perppu tentang Cipta Kerja. Dan ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi,” ujar Airlangga.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin.

Berita Golkar – Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Fraksi Golkar Puteri Komarudin mengaku optimis ekonomi Indonesia memiliki modal yang kuat untuk hindari ancaman resesi.

Hal itu disampaikan Puteri sapaan karibnya saat menanggapi prediksi situasi perekonomian global pada tahun 2023 diperkirakan akan mengalami tantangan yang berat bahkan berujung pada ancaman resesi global.

“Tantangan ke depan memang tidak mudah, tetapi kita punya modal kuat untuk tetap optimis. Ekonomi kita terus tumbuh di atas 5 persen sejak awal tahun 2022, inflasi terkendali, dan nilai tukar Rupiah masih terjaga. Sisi eksternal juga masih bertahan karena neraca perdagangan dan transaksi berjalan mencatat surplus, cadangan devisa juga tinggi. Bekal ini yang membuat kita yakin Indonesia bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen di tahun 2022 dan 5,3 persen di tahun 2023,” ungkap Puteri, Jumat, (30/12/2022).

Kendati demikian, Puteri juga mengimbau untuk tetap mewaspadai berbagai ancaman global dan dampak pelemahan ekonomi negara lain terhadap situasi ekonomi domestik.

“Neraca dagang memang surplus tetapi harus tetap waspada karena sangat bergantung pada permintaan global. Apalagi sekarang, ekonomi AS dan Tiongkok mengalami pelemahan yang berakibat pada kinerja ekspor. Kondisi ini dikhawatirkan memberikan dampak rambatan kepada negara mitra dagangnya, seperti Indonesia. Terutama pada keberlangsungan industri dalam negeri, terlebih yang padat karya,” ujar Puteri.

Untuk itu, Puteri mendorong pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk terus memantau dan mengantisipasi dampak pelemahan ekonomi global pada tahun 2023.

“Pelemahan ekonomi akibat pukulan pandemi kemarin tentu menjadi pelajaran bagi pemerintah dan otoritas terkait untuk terus bersinergi dalam merumuskan bauran kebijakan. Baik dari segi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan dalam negeri,” lanjut Puteri.

Puteri mengungkapkan APBN harus menjadi instrumen peredam kejut (shock absorber) dalam mengantisipasi risiko tersebut, terutama dengan mengoptimalkan peran bantuan sosial untuk topang daya beli masyarakat.

“Bantalan sosial ini terbukti mampu menjaga konsumsi masyarakat di tengah tren kenaikan harga. Tak terkecuali, program Kartu Prakerja yang berperan efektif untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Selain itu, berbagai insentif bagi pelaku UMKM seperti Kredit Usaha Rakyat, restrukturisasi kredit, subsidi kredit juga bermanfaat menjaga kelangsungan usaha. Stimulus ini tentu perlu dilanjutkan dan diperkuat. Namun yang jadi catatan adalah kita perlu terus memperbaiki akurasi data penerima agar bantuan sosial ini semakin tepat sasaran,” ucap Puteri.

Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini juga mendorong BI untuk terus menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar Rupiah serta kebijakan makroprudensial yang longgar.

“Kita juga perlu dukungan kebijakan dari OJK dan LPS untuk sektor keuangan. Dengan begitu, sinergi ini diharapkan bisa mengawal ekonomi kita agar terhindar dari ancaman resesi tahun 2023,” pungkas Puteri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Berita Golkar–Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara resmi mengumumkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Jumat (30/12/2022). Airlangga menjelaskan, penerbitan perppu ini untuk memberi kepastian hukum terkait investasi di Indonesia.

“Dengan keluarnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini diharapkan kepastian hukum bisa terisi, dan ini menjadi implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK),” tutur Menko Airlangga di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (30/12/2022).

Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menambahkan, Perppu Cipta Kerja menjadi jawaban bagi pelaku usaha tentang keberlanjutan Undang-Undang Cipta Kerja. Menurutnya, selama ini, pelaku usaha masih menunggu kejelasan payung hukum investasi setelah diputuskan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020.

Airlangga mengatakan, Perppu Cipta Kerja akan memberi kepastian hukum untuk mendukung target pemerintah mendatangkan investasi. Pemerintah menargetkan bisa menarik investasi senilai Rp 1.400 triliun pada 2023. Selain itu, pemerintah juga menargetkan bisa menjaga defisit APBN di bawah tiga persen PDB pada tahun depan.

“Tahun depan kita butuh Rp 1.400 triliun. Nah, Rp 1.400 triliun ini bukan angka yang biasa karena sebelumnya target APBN untuk investasi itu hanya sekitar Rp 900 triliun, sehingga dengan demikian ini tantangan yang tidak mudah,” kata dia.

Menko Airlangga menegaskan, penerbitan Perppu Cipta Kerja karena ada kebutuhan mendesak untuk mengantisipasi dampak ketidakpastian ekonomi global pada 2023. Menurutnya, penerbitan perppu ini sudah memenuhi unsur mendesak.

“Pertimbangannya adalah kebutuhan mendesak. Pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global baik yang terkait ekonomi. Kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi,” ujar dia.

Ketum Golkar ini mengaku ada beberapa pengaturan yang disempurnakan dalam Perppu 2/2022. Antara lain, terkait dengan ketenagakerjaan, yaitu mengenai upah minimum, pekerja alih daya, sinkronisasi UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Selain itu juga terkait hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (HKPD).

Cen Sui Lan Anggota DPR RI Fraksi Golkar Dapil Kepri menyerahkan SK pencairan bantuan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 5 Tanjungpinang, baru-baru ini.

Berita Golkar – Bantuan dana beasiswa dari aspirasi Cen Sui Lan Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Golkar Dapil Kepri, untuk 1.000-an pelajar se-Kepri, sudah cair.

Tahun anggaran 2023 nanti, Cen Sui Lan akan menambah kuota penerima beasiswa melalui Program Indonesia Pintar (PIP) tersebut menjadi 4.000 penerima.

“Alhamdulillah beasiswa PIP yang berasal dari aspirasi saya itu, sudah cair. Bahagia bisa membantu anak-anak Kepri, yang sangat membutuhkan untuk keperluan pendidikannya,” ujar Cen Sui Lan, Kamis (29/12/2022).

Cen Sui Lan menyampaikan, bantuan dana untuk penerima beasiswa PIP tahun anggaran 2022, sudah masuk ke rekening para siswa penerima beasiswa.

Jumlah penerima sekitar 1.000-an. Tahun anggaran 2022 ini, penerima beasiswa PIP aspirasi Cen Sui Lan untuk siswa SD sebanyak 245 orang.

Untuk SMP sebanyak 321 orang. Pelajar SMA sebanyak 140 orang, dan 130 orang pelajar SMK.

Sedangkan waiting list masih ada sekitar 364 orang. Usulan sebanyak 1.200-an.

“Tahun anggaran 2023 nanti, saya akan mengalokasikan untuk 4.000 beasiswa PIP se-Kepri,” sebut Cen Sui Lan.

Pada kesempatan lain, Hamka selaku Kepala Sekolah SMP 3 Satu Atap Bunguran Utara, Teluk Buton mengucapkan terima kasih kepada Cen Sui Lan yang telah memberikan bantuan beasiswa kepada siswa dan siswi.

“Semoga Allah mempermudah dan memperlancar rezeki kepada Bu Cen Sui Lan dan keluarganya,” ujar Hamka.

Mattobi’i selaku Kepsek SMA Negeri 1 Serasan juga mengucapkan terima kasih kepada Cen Sui Lan yang telah memberikan bantuan beasiswa PIP kepada pelajar di sekolah tersebut.

“Semoga Allah membalas semua kebaikan, dan limpahan rezeki kepada Bu Cen Sui Lan,” katanya.

Nurhayati SPd Kepala SD Negeri 002 Ranai, Natuna mengucapkan terima kasih kepada Cen Sui Lan Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Golkar Dapil Kepri, yang telah membantu dana beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) kepada siswa-siswa di sekolah tersebut.

“Semoga Allah membalas budi baik Bu Cen Sui Lan,” harap Nurhayati.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Berita Golkar – Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengkritik pernyataan Ketua KPU Hasyim Asy’ari, soal kemungkinan Pemilu 2024 digelar dengan sistem proporsional tertutup.

“Saudara Hasyim dalam kapasitas apa mengeluarkan pernyataan seperti itu?” Tanya Doli lewat keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (30/12/2022).

Doli menegaskan, KPU merupakan institusi pelaksana undang-undang (UU).

“Sementara bila ada perubahan sistem pemilu, itu artinya ada perubahan UU,” ujar Doli.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu menyebut, perubahan UU hanya bisa terjadi apabila ada revisi, terbitnya peraturan pemerintah pengganti UU (Perppu), atau berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Perubahan UU hanya terjadi bila ada revisi UU, terbitnya Perppu, yang melibatkan DPR dan pemerintah atau berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Hanya tiga institusi itu yang berwenang,” jelas Doli.

Doli mengaku mendapat informasi ada pihak yang sedang mengajukan judicial review (JR) terkait sistem pemilu.

“Pertanyaan selanjutnya apakah Hasyim menjadi bagian yang mendorong pihak yang mengajukan JR tersebut?”

“Atau apakah MK sudah mengambil keputusan yang cuma Hasyim yang tahu?” Tanya Doli lagi.

Ia berharap MK mengambil posisi netral, objektif, dan memahami posisi UU Pemilu yang sangat kompleks.

Apalagi, kata Doli, pembahasannya dilakukan dengan kajian cukup mendalam dan membutuhkan waktu yang cukup panjang.

“Pembahasan UU Pemilu, partai politik, dan UU politik lainnya sangat terkait dengan pembangunan dan masa depan sistem politik dan demokrasi kita,” papar Doli.

Ia menuturkan, kalaupun mau diubah, harus melalui revisi UU dengan kajian yang serius.

“Karena itu akan menyangkut masa depan sistem politik dan demokrasi Indonesia,” imbuh Doli.

Sebelumnya Wartakotalive memberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menutup kemungkinan menggelar Pemilu 2024 dengan sistem proposional tertutup.

Untuk itu, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengimbau seluruh pihak menahan diri tidak memanfaatkan alat peraga kampanye sebelum jadwal.

“Ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup.”

“Maka dengan begitu menjadi tidak relevan misalkan saya mau nyalon pasang gambar-gambar di pinggir jalan, jadi enggak relevan,” kata Hasyim, di acara Catatan Akhir Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (29/12/2022).

Hasyim menjelaskan, sistem proposional tertutup tidak lagi menampilkan nama-nama dan foto calon legislatif.

“Karena namanya enggak muncul lagi di surat suara. Enggak coblos lagi nama-nama calon. Yang dicoblos hanya tanda gambar parpol sebagai peserta pemilu.”

“Sehingga di banyak diskusi sering kami sampaikan, kami berharap kita semua menahan diri untuk tidak pasang-pasang gambar dulu. Siapa tahu sistemnya kembali tertutup,” tutur Hasyim.

Hasyim mengatakan, peluang sistem proporsional tertutup terbuka lebar, seiring dengan berbagai gugatan yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menjelaskan, sistem pemilu proporsional terbuka sudah dimulai sejak Pemilu 2009, berdasarkan putusan MK, bukan UU.

“Sejak itu pula Pemilu 2014 dan 2019, pembentuk norma UU tidak akan mengubah itu, karena kalau diubah tertutup kembali, akan jadi sulit lagi ke MK.”

“Dengan begitu, kira-kira polanya kalau yang membuka itu MK, ada kemungkinan yang menutup MK,” terang Hasyim.

Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur, Jafri saat melakukan kunjungan kerja ke Busmetik di Serang Banten dan Panti Disabilitas Sayap Ibu di Tangerang.

Berita Golkar – Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur, Jafri beberkan bahwa dirinya bersama dengan para anggota legislatif lainnya mendorong rancangan peraturan daerah (Perda) Kabupaten Belitung Timur (Beltim) tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Diketahui, Politisi Golkar Beltim ini pun sudah beberapa kali melakukan kunjungan kerja ke Busmetik di Serang Banten dan Panti Disabilitas Sayap Ibu di Tangerang guna meminta masukan soal rancangan perda tersebut.

“Kali ini kami sedang melakukan perancangan Perda untuk melindungi hak masyarakat terutama pada pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Belitung Timur, hal ini kami lakukan salah satu dorongan masyarakat dan inisiatif dari para anggota legislatif di DPRD Beltim,” katanya kepada wartawan pada Kamis, (29/12/22).

Selain itu, Jafri juga mengatakan bahwa dalam rancangan perda itu menegaskan didalamnya bahwa pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus memberikan ruang bagi penyandang disabilitas begitu juga dengan perusahaan swasta.

“Pemerintah Daerah dan badan usaha milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Dalam hal badan usaha milik Daerah dan perusahaan swasta mempunyai jumlah pegawai atau pekerja kurang dari 100 (seratus) orang, wajib mempekerjakan 1 (satu) orang Penyandang Disabilitas,” tegasnya.

Kemudian, Jafri juga mengatakan bahwa fasilitas yang ada disetiap bangunan dan ruang publik juga menyediakan tempat untuk akses jalan bagi para penyandang disabilitas.

Untuk itu, Jafri juga minta dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah khusus untuk bersama-sama untuk segera menyelesaikan rancangan perda ini dan bisa diterapkan untuk masyarakat di Kabupaten Belitung Timur.

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH melakukan Kunjungan Kerja ke Ogan Ilir (OI) dalam rangka Monitoring Lalu Lintas Pengamanan Natal dan Tahun Baru 2023 di OI , Kamis (29/12).

Berita Golkar – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH melakukan Kunjungan Kerja ke Ogan Ilir (OI) dalam rangka Monitoring Lalu Lintas Pengamanan Natal dan Tahun Baru 2023 di OI , Kamis (29/12).

Politisi Partai Golkar ini langsung diterima Kapolres OI AKBP Andi Baso Rahman, SH. S.I.K, M.Si beserta PJU Polres OI.

Anita mengatakan, bahwa kunjungannya ke Kabupaten OI ini adalah untuk melakukan monitoring lalu lintas serta pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023.

“Sebagaimana kita ketahui, perayaan Tahun Baru 2023 ini tidak dibayang-bayangi Covid-19. Jadi rasanya berbeda jika dan lebih ramai dibanding tahun lalu,” katanya.

Menurut Anita, Kabupaten OI adalah kabupaten yang terbilang seksi, karena merupakan perlintasan antar kabupaten dan kota serta provinsi yang melewati Kabupaten OI.

“Jadi jangan lihat OI yang kecil, tapi memiliki tanggungjawab yang cukup besar. Apalagi OImerupakan daerah penyanggah Kota Palembang sebagai ibukota Provinsi Sumsel,” katanya.

Lantaran tanggungjawab Kabupaten OI yang begitu besar, Anita berharap, Pemprov Sumsel memberikan perhatian yang khusus kepada Pemkab OI dan juga Polres OI.

“Kinerja Polres Ogan Ilir ini sudah bagus, dimana telah melakukan upaya-upaya dan persiapan dalam menyambut Tahun Baru 2023 dengan mendirikan pos-pos pelayanan dan pengamanan di wilayah Ogan Ilir. Nanti untuk anggaran akan kita dorong di DPRD Provinsi,” katanya.