Bulan: April 2021

Ace Hasan Apresiasi Pemerintah Arab Beri Izin Keberangkatan Jemaah Haji Indonesia

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyambut baik keputusan Pemerintah Arab Saudi yang mengizinkan keberangkatan haji bagi jemaah asal Indonesia di tengah pandemi Covid-19 dalam jumlah terbatas.

Ia mengatakan Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan skenario untuk mengantisipasi kuota jemaah yang diberikan.

“Tentu saja kabar ini menggembirakan masyarakat muslim Indonesia, terutama para calon jemaah yang sempat tertunda keberangkatannya. Kita akan tunggu kelanjutannya seperi apa,” ujar Ace melalui keterangan pers, dikutip Jumat (9/4/2021).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menyampaikan, Komisi VIII DPR akan terus melakukan upaya-upaya untuk mempersiapkan berbagai kemungkinan yang akan diterima jemaah haji asal Indonesia. Salah satunya dengan membuat bermacam-macam skenario melalui rapat kerja dengan Kementerian Agama.

“Skenario itu berdasarkan kemungkinan jumlah kuota yang diberikan otoritas Arab Saudi, misalnya kuota 50 persen, 25 persen, 10 persen dan 5 persen. Demikian juga dengan kebutuhan pembiayaan BPIH hingga saat ini masih terus kita bahas,” terang Ace.

Seperti yang diketahui, sebelumnya pihak Arab Saudi menyatakan ada kesempatan bagi jemaah haji asal Indonesia dalam jumlah yang terbatas tahun 2021 ini.

Politisi Partai Golkar: Selamat Hari TNI AU Kepada Seluruh Prajurit AU di Indonesia

Berita Golkar – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berharap TNI Angkatan Udara (AU) terus menjadi garda terdepan untuk melindungi ideologi negara, khususnya perlindungan dari sektor udara, serta terus berbakti kepada bangsa dan negara Indonesia.

“Saya mengucapkan selamat memperingati Hari TNI AU kepada seluruh prajurit TNI AU di Indonesia. TNI AU diharapkan dapat terus menjadi garda terdepan untuk melindungi ideologi negara, khususnya perlindungan dari sektor udara, serta terus berbakti kepada bangsa dan negara Indonesia,” kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (9/4/2021).

Dia mengapresiasi peran TNI AU dalam berbagai hal, misalnya, menyiapkan Rumah Sakit dan menugaskan tenaga kesehatan untuk menangani masyarakat yang terpapar Covid-19.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada prajurit TNI AU yang masih terus terlibat dalam menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan atau Adaptasi Kebiasaan Baru kepada masyarakat Indonesia.

Bamsoet juga meminta prajurit TNI AU agar terus siaga membantu Pemerintah untuk menjalankan misi kemanusiaan seperti penjemputan dan pendistribusian alat kesehatan serta kebutuhan logistik ke seluruh penjuru daerah di Indonesia,

“Langkah itu karena di tengah situasi pandemik saat ini, banyak masyarakat yang semakin membutuhkan bantuan dan pertolongan,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu juga mendorong TNI AU ke depannya dapat terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya untuk melindungi dan menjaga pertahanan negara dan diarahkan untuk mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era digital saat ini.

Karena itu, dia berharap agar Kementerian Pertahanan bersama DPR RI dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk TNI AU ke depannya serta penyerapannya dapat lebih optimal.

Usulan tersebut menurut dia karena masih banyak pekerjaan dan peran TNI AU dalam mendukung pertahanan udara Indonesia.

Airlangga Hartarto Dorong Kualitas Wirausaha Indonesia Lewat Program Kartu Prakerja

Berita Golkar – Kewirausahaan memiliki peranan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Di situasi pandemi Covid-19, Pemerintah terus berusaha meningkatkan kualitas wirausaha Indonesia yang berdaya saing melalui program Kartu Prakerja.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini merupakan upaya Pemerintah dalam optimalisasi bonus demografi Indonesia yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2030 mendatang.

“Sebagai bagian dari upaya akselerasi pengembangan ekosistem kewirausahaan, Pemerintah mencanangkan target rasio kewirausahaan nasional dapat mencapai 3,9% dan pertumbuhan wirausaha baru 4% pada tahun 2024. Sebagai bentuk dukungan pemberdayaan kepada Wirausaha Alumni Kartu Prakerja yang berkelanjutan, Pemerintah memberikan fasilitasi pembiayaan KUR Super Mikro bagi wirausaha alumni peserta Program Kartu Prakerja yang terkena PHK,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam pembukaan kegiatan Sosialisasi Penguatan Wirausaha Alumni Program Kartu Prakerja Melalui Pembiayaan KUR Platform Perbankan Mitra Program Kartu Prakerja, kemarin, yang dikutip melalui siaran pers pada Jumat (9/4/2021).

Airlangga mengatakan, berdasarkan data statistik Manajemen Kartu Prakerja, ada sekitar 35% penerima Kartu Prakerja yang awalnya sedang tidak bekerja lalu menjadi bekerja.

Dari angka itu, sekitar 17% di antaranya menjadi wirausaha. Oleh karena itu, insentif KUR yang diberikan oleh Pemerintah diharapkan mampu mendorong para pengusaha mengembangkan kegiatan usahanya dan nantinya akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

“Melalui kegiatan sosialisasi ini, kami harap para alumni Program Kartu Prakerja dapat memperoleh informasi yang bernilai dan bermanfaat untuk membantu pengembangan kegiatan usahanya melalui dukungan program KUR. Selanjutnya, mendorong para alumni Kartu Prakerja untuk menjadi wirausaha yang sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat,” ujar Airlangga.

Dalam acara sosialisasi tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rudy Salahuddin, menegaskan kepada para Alumni Program Kartu Prakerja bahwa KUR merupakan produk pembiayaan/kredit, bukan program bantuan sosial.

“Meskipun Alumni Program Prakerja telah memperoleh pelatihan, tidak secara otomatis pasti mendapatkan fasilitasi KUR. Tetap melalui prosedur dan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi perbankan dalam penyaluran kredit,” ujar Rudy.

Di dalam sosialisasi ini dijelaskan bahwa proses pengajuan KUR dilakukan secara online sehingga wirausaha alumni program Kartu Prakerja dapat mengakses permodalan dengan cepat, mudah, dan murah.

Proses pengajuan dapat dilaksanakan dengan alur: (1) peserta alumni Program Kartu Prakerja mengajukan surat permohonan kredit ke Bank BNI melalui E-Form KUR Prakerja; (2) Bank BNI melakukan evaluasi kelayakan usaha; (3) jika dinilai layak, peserta alumni Program Kartu Prakerja terpilih melakukan penandatanganan perjanjian kredit di Bank BNI; (4) peserta alumni Program Kartu Prakerja terpilih wajib melakukan pembayaran kewajiban sampai dengan kredit lunas.

Saat ini, Program Kartu Prakerja telah memasuki gelombang ke 16. Pada tahun 2020 (batch 1-11), jumlah penerima program tersebut mencapai 5,5 juta orang dengan sekitar 5,3 juta orang di antaranya telah mendapatkan insentif dari total dana yang disalurkan Rp 13,36 triliun.

Sedangkan, untuk periode tahun 2021 (batch 12-16) jumlah penerima mencapai 2,7 juta orang dengan 2,6 juta orang di antaranya telah membeli pelatihan. Total dana insentif yang telah disalurkan sebesar Rp 1,68 triliun kepada 2,02 juta orang penerima.

Selain itu, Program Kartu Prakerja telah menjangkau peserta yang tersebar di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia dan membangun ekosistem yang kolaboratif.

Program KUR bagi Alumni Program Prakerja telah dibahas dalam Komite Kebijakan KUR yang diketuai oleh Menko Perekonomian dan dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Sekretaris Komite.

Untuk tahap selanjutnya, Program KUR bagi Alumni Program Prakerja akan terus bertambah dengan melibatkan perbankan lain di luar Mitra Program Prakerja seiring dengan meningkatnya penilaian perbankan terhadap calon debitur alumni Program Kartu Prakerja.

Menko Airlangga: Indonesia Berkomitmen Jaga Keanekaragaman Hayati Nusantara

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memberikan keynote speech pada Dasgupta Review on the Economics of Biodiversity yang diselenggarakan secara virtual oleh Kedutaan Besar Inggris di Indonesia pada Kamis (8/4).

Webinar ini juga dihadiri oleh Pangeran Charles, Putra Mahkota Kerajaan Inggris dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia (RI) dan Timor Leste, Owen Jenkins.

Dalam webinar ini, Menko Airlangga kembali menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia terkait pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development.

“Indonesia senantiasa berkomitmen melindungi eksistensi keanekaragaman hayati yang ada di nusantara, tanah Indonesia sebagai aset di masa kini dan masa depan.”

Indonesia merupakan bagian dari warga dunia (global citizen) yang harus terlibat aktif dalam menjaga pelestarian lingkungan.

Transformasi ekonomi harus terus dilakukan tanpa membahayakan bumi, sumber daya alam dan juga keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya.

Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), Paris Agreement, dan akan melanjutkan Post-2020 Biodiversity Framework.

Sejak ditunjuk menjadi Co-Chairs of the UN High-Level Panel of Eminent Persons on Post-2015 Development Agenda, Indonesia melanjutkan kepemimpinan dan kontribusinya dengan memformulasikan konsep baru untuk pembangunan dunia.

Pada level nasional, Pemerintah memproduksi peta jalan untuk mengurangi kemiskinan, melindungi keanekaragaman hayati, menghentikan pengaruh dari perubahan iklim, dan melanjutkan aktivitas pembangunan yang berkelanjutan.

“Caranya dengan menyusun Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP). Peran Indonesia sebagai ‘paru-paru dunia’, juga berkontribusi terhadap usaha untuk Post-2020 Biodiversity Framework, dan juga didorong untuk menggunakan area konservasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan, seperti ecotourism dan pengembangan tanaman obat dan bahan-bahan generik lainnya,” ujar Menko Airlangga.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga menunjukkan komitmennya dengan melakukan reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja, untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan isu-isu lingkungan dan kehutanan.

Pemerintah berharap akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan, yakni dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara lingkungan dan dinamika sosial budaya yang ada.

UU Cipta Kerja menunjukkan keseriusan dan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mengutamakan kesejahteraan masyarakat Indonesia, dengan tetap memberikan perlindungan terhadap hutan dan lingkungan dalam melakukan pembangunan yang berkelanjutan.

Meutya Hafid Tekankan Kader Golkar Pentingnya Public Speaking

Berita Golkar Golkar Institute sedang menggelar Executive Education Program For Young Political Leaders (Progam Pendidikan Eksklusif Untuk Pemimpin Muda), dari 5-10 April 2021.

Pada Rabu (7/4/2021), kader-kader muda Golkar mendapat materi tentang public speaking, yang disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar Bidang Media dan Penggalangan Opini, Meutya Viada Hafid.

Para kader-kader muda Partai Golkar tidak hanya dibekali kemampuan public speaking, melainkan berbagai wawasan tentang kebijakan publik, sistem politik Indonesia, hingga wawasan geopolitik.

Dihadapan kader-kader muda Golkar, Meutya menekankan pentingnya kemampuan public speaking bagi kader Golkar. Ia menyebut bahwa bahasa dalam pidato jauh berbeda dengan bahasa tulisan.

“Gaya bahasa kalian dalam menulis pidato, harus beda dengan kalau kalian menulis opini untuk media,” katanya.

Ia menceritakan pengalaman dirinya yang cukup lama melatih kemampuan public speaking. Berpidato di depan publik memang tidak mudah. Meutya meminta kader-kader muda Golkar untuk terus melatih diri.

“Anda harus terus latihan. Dilatih olah vokalnya. Bisa di depan pohon, di depan bunga, kan sekarang lagi musim bunga,” lanjut Meutya.

Secara teknis, anggota tubuh dapat digunakan untuk mendukung kecakapan dalam berpidato.

“Pokoknya semua dipakai. Kepala, mata, mulut, tangan dan juga kaki,” jelasnya.

Hal penting lainnya yang disampaikan Meutya adalah orang yang berpidato harus mengetahui audiensi. Orang yang berpidato harus menyusun poin-poin yang akan disampaikan. Di akhir, Meutya menyebut bahwa politisi harus menikmati pidato yang disampaikan.

Enjoy public speaking,” pungkas politisi Partai Golkar yang juga Ketua Komisi I DPR RI itu.

Anggota F-Golkar Dapil Jateng dukung Pemerintah jadi Pengelola TMII

Berita Golkar – Langkah Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) mendapatkan dukungan banyak pihak. Salah satunya dari Agung Widyantoro, anggota Komisi II DPR RI.

Anggota Fraksi Golkar dari Dapil Jawa Tengah IX menilai langkah ini akan membuat kualitas pengelolaan aset negara menjadi lebih baik. Namun, ia juga meminta pengambilalihan ini jangan sampai dipolitisasi.

“Semua pihak harus bisa berpikir jernih. Tidak perlu ini dipolitisir. Niat baik Pemerintah untuk mengelola TMII harus semaksimal mungkin penggunaannya untuk kepentingan rakyat,” ujar Agung.

TMII yang telah dikuasai selama 44 tahun oleh keluarga mendiang Presiden Soeharto itu diambil alih berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19/2021 tentang Pengelolaan TMII.

Perpres ini menegaskan penguasaan dan pengelolaan TMII oleh Kemensetneg serta berakhirnya pengelolaan oleh Yayasan Harapan Kita.

TMII dibangun pertama kali pada 30 Juni 1972 yang kemudian diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 20 April 1975.

Obyek wisata sejarah dan budaya yang terletak di Jakarta Timur itu tujuan awalnya adalah membangun miniatur Indonesia. Lewat berbagai anjungan daerah diharapkan masyarakat Indonesia lebih mengenal budayanya.

Tentunya pengelolaan yang kini diambil alih oleh Kemensetneg diharapkan tidak menghapus tujuan awal pembangunan TMII yang bersejarah.

“Pengelolaan oleh Kemensetneg ini jangan sampai menghapus kesejarahan dan tujuan pembangunan TMII. Karena sejarah adalah inspirasi masa depan,” ungkap Agung.

Di lahan TMII seluas 150 hektar itu masyarakat bisa menemukan berbagai keunikan budaya nasional dari berbagai provinsi. Selain itu juga sejarah panjang bangsa ini melalui museum yang ada di sana.

Misalnya peta relief miniatur Indonesia berikut penyediaan airnya, Tugu Api Pancasila, Rumah Adat dari berbagai daerah serta berbagai museum dan taman satwa.

Misalnya Museum Wayang, Museum Transportasi, Museum Indonesia. Yang tentunya sangat berguna untuk pendidikan masyarakat. Agung meminta hal-hal yang baik dan sudah ada di TMII serta menjadi ciri khasnya jangan sampai diubah.

“Maskot sejarah Indonesia yang berupa budaya dan suku bangsa jangan sampai tergusur. Karena warga yang tidak mampu atau yang tidak punya duit untuk terbang ke seluruh Nusantara tetap bisa menikmati keindahan budaya Nusantara lewat miniatur Indonesia di TMII,” tutur Agung.

Ia juga meminta agar TMII tetap menjadi taman budaya dan sejarah yang menggambarkan budaya dan miniatur Indonesia. Jangan sampai ciri khas itu berubah apalagi jika sampai pengelolaan jatuh ke tangan pihak yang tidak paham gagasan awal pembangunannya.

“Penguasaan oleh Pemerintah jangan sampai jatuh ke tangan pihak-pihak yang ingin menghapuskan jejak sejarah perjuangan Indonesia, yang beragam budaya dan suku bangsa,” ungkap Agung.

Sebaliknya, TMII harus dibangun untuk tetap menjadi ikon budaya Indonesia yang bisa menjadi pelajaran bagi generasi muda tentang kebhinekaan bangsa Indonesia.

Yahya Zaini: Tidak Cukup Sosialisasi, Perlu Ada Kampanye Literasi Stunting

Berita Golkar – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Yahya Zaini menyampaikan perlu adanya kampanye literasi stunting secara nasional. Program tersebut diusulkan untuk bisa masuk dalam Peraturan Presiden terkait upaya mempercepat penurunan angka stunting, yang belum diteken sampai saat ini.

Hal tersebut mengingat, rendahnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya stunting. Ia memastikan pihaknya mendukung Pemerintah yang menunjuk BKKBN sebagai leading sector dalam rangka percepatan penurunan stunting.

“Masalah stunting ini kan salah satu penyebabnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat, ini harus ada solusinya, bagaimana menyadarkan masyarakat ini harus dikampanyekan secara nasional. Saya usul harus ada kampanye literasi stunting, tidak cukup sekedar sosialisasi,” kata Yahya dalam keterangan pers, yang dikutip pada Kamis (8/4/2021).

Politisi Partai Golkar itu menilai, BKKBN harus menjadikan masa-masa sekarang ini sebagai momentum menurunkan stunting sebelum nantinya Perpres resmi ditandatangani oleh Presiden Jokowi.

“Ini momentum, mumpung ada Perpres yang belum ditandatangani. Kalau tidak masuk dalam Perpres, ini harus dimasukkan, karena saya lihat belum ada. Karena Perpres lebih banyak bicara hubungan koordinasi dan tata kelola, tidak banyak bicara program,” tegas Yahya.

Jika masuk dalam Perpres, Yahya menyarankan perlu adanya kejelasan lebih lanjut terkait akan seperti apa nantinya program literasi, konten, sumber daya manusia, hingga dukungan dananya.

“Harus komprehensif. Salah satu contoh yang berhasil melakukan literasi itu OJK, berhasil sebagai lembaga baru melaksanakan literasi di bidang keuangan, sangat masif dan hasilnya luar biasa. Sebenarnya BKKBN punya pengalaman saat kampanye Keluarga Berencana (KB), tinggal diperbaharui saja,” imbuh Yahya.

Sebelumnya, BKKBN telah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan stunting nasional pada 25 Januari 2021, disertai mandat untuk menurunkan angka stunting 27,9 persen pada 2019.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan bahwa Presiden meminta penurunan stunting sampai 14 persen di tahun 2024.

Sementara jika dievaluasi, penurunan yang sudah ada rata-rata per tahun dari 2007 masih sekitar 0,3 persen, maka perlu kerja keras untuk mencapai 14 persen, dengan rata-ratanya per tahunnya 2,7 persen.

“Isu stunting banyak sekali underlying problem-nya, apa-apa yang di balik stunting di antaranya anemia pada ibu hamil, kemudian juga masih banyaknya bayi yang lahir dengan berat badan yang tidak sesuai dari dampak prematur, kemudian juga masih banyaknya pernikahan dini, juga masih banyaknya kehamilan dengan jarak yang kurang sesuai,” jelas Hasto.

Strategi menuju angka 14 persen stunting di tahun 2024 dinilai Kepala BKKBN perlu kerja keras semua pihak. Perlu diketahui bahwa dengan kondisi awal kasus stunting yang mencapai 27 persen, jika dalam waktu setahun terdapat 4,8 juta persalinan, berarti setidaknya ada 1,296 juta stunting per tahun.

Jika pada 2024 total ada 24,35 juta, maka angka maksimal stuntingnya akan mencapai 3,409 juta dengan skema 14 persen.

“Kami akan bekerja keras, terlebih jika nanti sudah ada Perpres dan anggarannya. Kegiatan yang bersifat pencegahan dan penanganan stunting di tingkat bawah juga dilakukan. Mulai dari pendataan keluarga risiko tinggi stunting, kemudian akan dilakukan pendampingan semua keluarga risiko tinggi stunting, selanjutnya penapisan keluarga terhadap penggunaan dan kepemilikan sarana kakus dan air bersih, serta penapisan terhadap sarana rumah sehat,” papar Hasto.

Menko Airlangga: Pemerintah Perkuat Kebijakan PC-PEN Jelang Ramadan dan Idulfitri

Berita Golkar – Memasuki bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri, Pemerintah terus memperkuat kebijakan pengendalian Covid-19 sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (07/04/2021) sore.

“Bapak Presiden minta bahwa kebijakan pengendalian itu agar segera dilaksanakan,” ujar Menko Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini.

Sebelumnya, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan larangan mudik yang berlaku pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021.

Airlangga mengungkapkan, sejumlah aturan juga telah dan sedang disiapkan dalam rangka pengendalian, seperti edaran Menteri Agama yang mengatur berbagai kegiatan keagamaan selama bulan Ramadan hingga edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19 terkait pengetatan atau pengaturan mobilitas dan kekarantinaan perjalanan di masa pandemi.

Di sisi pemulihan ekonomi, papar Airlangga, Pemerintah juga mendorong peningkatan konsumsi. “Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa kita harus menjaga momentum pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi dan penanganan pandemi Covid-19 ini harus berjalan seiring, oleh karena itu kebijakan yang terkait dengan demand side itu perlu dilanjutkan,” terangnya.

Sejumlah upaya dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Salah satunya, dengan mendorong pemberi kerja untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya. Estimasi konsumsi rumah tangga yang dapat dipicu dengan pemberian THR ini adalah sekitar Rp215 triliun.

“Tadi di dalam rapat disampaikan bahwa salah satu untuk mendorong konsumsi menjelang lebaran adalah pemberian THR (Tunjangan Hari Raya) kepada karyawan. Sudah waktunya pihak swasta untuk memberikan THR karena berbagai kegiatan sudah diberikan,” ujarnya.

Disampaikan Airlangga, Pemerintah telah memberikan berbagai dukungan maupun insentif agar dunia usaha memiliki kemampuan untuk membayarkan THR, di antaranya relaksasi PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah) untuk industri otomotif yang memicu kenaikan penjualan, penjaminan kredit yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.08/2021, serta subsidi bunga untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Upaya lain yang dilakukan Pemerintah adalah dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa beras 10 kilogram yang diberikan kepada 20 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

“Bansos beras itu menyalurkan beras dari Bulog, sehingga Bulog bisa memperoleh dana sekitar Rp2 triliun dan dana itu bisa untuk membeli gabah rakyat sebesar 440 ribu [ton],” ujar Airlangga.

Pemerintah juga mempercepat penyaluran target output Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Bantuan Langsung Tunai yang belum terpenuhi, serta memajukan pencairan Kartu Sembako dari Juni ke awal Mei. Estimasi potensi realisasi dari percepatan perlindungan sosial ini adalah sebesar Rp14,12 triliun.

“Kemudian Pemerintah juga mendorong Hari Belanja Nasional [Harbolnas] yang hari belanja nasionalnya adalah di H-10 dan H-5 [Idulfitri]. Hari Belanja Nasional melalui online itu ditujukan untuk produk nasional,” terang Menko Perekonomian.

Ditambahkannya, Pemerintah akan menyiapkan anggaran sekitar Rp500 miliar untuk subsidi ongkos kirim pada penyelenggaraan Harbolnas tersebut.

Azis Syamsuddin: Perhatikan Prokes Saat Salat Tarawih dan Idul Fitri Berjamaah

Berita Golkar – Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar M. Azis Syamsuddin meminta Kementerian Agama (Kemenag) dan Pemerintah Daerah (pemda) di seluruh Indonesia untuk dapat mensosialisasikan standar dan prosedur terhadap pelaksanaan tarawih berjamaah dan salat Idul Fitri 1442 Hijriah yang diatur melalui Surat Edaran (SE) Kemenag Nomor 3 tahun 2021.

“Kemenag, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 dan Pemda bersama aparat keamanan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi berkala selama pelaksanaan salat tarawih berjamaah di setiap wilayah dan mengimbau jemaah agar tetap mematuhi prokes dan mentaati aturan yang telah ditetapkan guna mencegah adanya klaster baru penyebaran Covid-19,” kata Azis dalam keterangan persnya, Rabu (7/4/2021).

Politisi Partai Golkar itu mendorong Pemerintah untuk duduk bersama menjalin komunikasi dan koordinasi kepada Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) agar menyediakan fasilitas prokes dan mengatur jarak warga pada saat pelaksanaan salat tarawih dan salat Idul Fitri yang dilakukan secara berjamaah.

“Pemda dan Satgas Covid-19 untuk menghentikan pelaksanaan salat tarawih berjamaah apabila ditemukan klaster baru pada pelaksanann salat tarawih berjamaah tersebut,” pesan Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu.

Melchias Markus Mekeng Salurkan Bantuan ke NTT

Berita Golkar – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Melchias Markus Mekeng memberikan bantuan kepada korban bencana banjir bandang di wilayah Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Sebagai wakil rakyat asal NTT, saya merasa terpanggil untuk memberi bantuan ini dengan diiringi harapan dan doa agar Tuhan selalu memberi perlindungan bagi masyarakat terdampak Banjir Bandang di Adonara,” ujar Melchias dalam keterangan pers, Rabu (7/4).

Anggota Komisi IX DPR RI itu juga mendoakan agar keadaan masyarakat terdampak bencana dapat pulih secepatnya.

Banjir bandang tersebut telah menelan korban jiwa di samping kerusakan dan kehancuran rumah warga dan fasilitas umum. Melchias Mekeng memberikan bantuan berupa beras, mie instan, susu sachet, obat-obatan, tikar, dan selimut.

Sebelumnya, TNI AL menanggapi cepat atas musibah bencana alam banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (4/4) dengan memberangkatkan unsur-unsur dan prajuritnya.

KRI Oswald Siahaan (OWA)-354 dari jajaran Komando Armada II Surabaya, Senin 5 April 2021 telah diberangkatkan dengan membawa 81 koli berupa pakaian layak pakai, pakaian bayi, pakaian keperluan wanita, selimut dan keperluan lainnya.

Sementara, Satu Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Yonmarhanlan) Lantamal VII Kupang sudah berada di lokasi bencana.

Scroll to top