Bulan: Juli 2020

Golkar Klaim 90 Persen Warga Muhammadiyah Pilih Suharsono-Totok di Pilkada Bantul

Berita – Golkar meyakini lebih dari 90% warga Muhammadiyah di Bantul akan memilih pasangan bakal calon bupati dan wakil Bupati Suharsono-Totok Sudarto dalam pilkada 9 Desember mendatang.

Keyakinan Golkar ini karena Totok Sudarto merupakan salah satu tokoh Muhammadiyah dan menduduki jabatan sebagai wakil ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bantul.

Ketua DPD Golkar DIY Gandung Pardiman (keempat dari kiri) bersalaman dengan Ketua Pimpinan Muhammadiyah Bantul, Sahari, saat bersilaturahmi dan nenyerahkan sapi kurban di kantor PDM Bantul, Rabu (29/7)malam. – Harian Jogja/Ujang Hasanudin

“Saya sendiri pengurus Muhammadiyah di ranting Banguntapan. Dari komunikasi kami dari berbagai lapisan masyarakat Insyaallah di atas 90 persen [warga Muhammadiyah dukung Suharsono-Toto],” kata Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Bantul, Erwin Nizar saat mengunjungi kantor PDM Bantyl di Jalan Ahmad Yani Bantul, Rabu (29/7/2020) malam.

Kunjungan sejumlah pengurus DPD Golkar DIY dan Bantul ini dalam rangka silaturahmi dan menyumbang satu ekor sapi untuk kurban PDM Bantul. Erwin mengatakan sejak awal partainya mengusung Totok sebagai bakal calon wakil bupati karena akan mendapat dukungan mayoritas dari perserikatan Muhammadiyah.

Baca Juga : Airlangga Pastikan Politik Tanpa Mahar Golkar Pilkada 2020 Jadi Modal Awal Golkar di Pemilu 2024

Selain itu selama ini banyak pengurus Golkar tingkat provinsi dan Bantul juga bagian dari kader Muhammadiyah, termasuk dirinya. Golkar juga sudah melakukan survei ke lapangan terkait keterpilihan Totok dari kalangan Muhammadiyah, “Pengalaman kami turun ke masyarakat banyak yang mendukung Totok,” ucap Erwin.

Ketua DPD Golkar DIY Gandung Pardiman mengatakan kedatangannya ke PSM Bantul dalam rangka silaturahmi sekaligus meminta doa restu untuk memenangkan Suharsono-Totok dalam pilkada. Pihaknya perlu meminta izin PDM karena Totok merupakan tokoh Muhammadiyah.

Gandung mengatakan pemilihan Totok sebagai bakal calon wakil bupati berpasangan dengan Suharsono yang diusung Golkar sudah melalui pertimbangan matang, mulai dari asal usul hingga ideologi yang diperjuangkan, “Sepakat kami memasangkan Suharsono dan Totok. Bismillah mohon petunjuk bagaimana pasangan ini cocok dalam pilkada 9 Desember,” ujar Gandung.

Dalam kesempatan tersebut Gandung juga meminta izin bahwa Totok Sudarto selain akan diusung sebagai bakal calon wakil bupati juga mendapat kepercayaan sebagai penasihat Golkar Bantul. Lebih lanjut Gandung mengatakan bahwa kedekatan Muhammadiyah dan Golkar sebenarnya bukan hanya kali ini, namun sudah lama terjalin karena banyak kader Muhammadiyah yang aktif di kepengurusan Golkar tingkat bawah hingga pusat.

Bahkan foto pertemuan Golkar dan PDM Bantul ini disebut sudah sampai ke Duta Besar Indonesia untuk Libanon. Duta Besar RI untuk Libanon diketahui adalah Hajriyanto Y Tohari. Ia merupakan politikus Golkar dan juga bagian dari kader Muhammadiyah.

Sementara itu Ketua PDM Bantul, Sahari mengatakan Muhammadiyah secara lembaga formal tidak berpolitik. Namun Muhammadiyah membebaskan kadernya untuk berkiprah di berbagai bidang, termasuk dalam dunia politik. Terkait Totok Sudarto sebagai bakal calon wakil bupati berpasangan dengan Suharsono, Sahari mengatakan bahwa Totok kader Muhammadiyah yang perlu diberikan kesempatan dalam membangun Bangsa.

Sahari berujar meski Muhammadiyah secara perserikatan tidak bisa mendukung, namun secara personal perlu mendukungnya sepanjang kader itu memiliki visi dan tujuan yang sama dalam membangun bangsa termasuk dalam pilkada. “Meski dalam hal hal tertentu bisa saja beda teknis startegi tapi kesamaan pandang dalam pembangunan bangsa. Apalagi bantul sama kenapa tidak [mendukung Totok],” ujar Sahari.

Wakil Ketua PDM Bantul Bidang Organisasi dan Kebijakan Publik, Suwandi D. Subrata mengatakan semua kader Muhammadiyah dari pimpinan sampai anggota yang mencalonkan diri atau dicalonkan, secara aturan organisasi akan dinonaktifkan dari kepengurusan perserikatan. Hal itu jug berlaku bagi kader yang menduduki pimpinan dan anggota amal usaha Muhammadiyah.

Bukan hanya sebagai calon dalam pilkada, namun menjadi tim auksespun, kata Suwandi, akan dinonaktifkan, “Tujuannya apa? Untuk memilah supaya ketika menjadi calon, supaya ketika menjadi tim sukses tidak terjadi duplikasi dengan tugas-tugas perserikatan, sehingga tidak terjadi salahgunakan jabatan” kata Suwandi.

Sumber

Golkar Dukung Yuni-Suroto di Pilkada Sragen

Berita – DPP Partai Golkar memutuskan mengusung pasangan duet Yuni-Suroto di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sragen 2020 sebagai bakal calon bupati dan calon wakil bupati (cabup-cawabup).

Keputusan mengusung duet Yuni-Suroto menjadi catatan sejarah politik dalam Pilkada Sragen. Sebab Golkar selama ini selalu memposisikan diri sebagai oposisi terhadap eksekutif.

Bahkan pada Pilkada 2015 lalu, Ketua DPD II Partai Golkar Sragen, Agus Fathur Rahman, maju sebagai petahana meskipun kalah.

Baca Juga : Airlangga Hartarto Ketua Umum DPP Partai Golkar Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 H/2020

“DPP sudah menugaskan Pak Dr Sukiman untuk melakukan komunikasi dan silaturahmi mencari patner karena Golkar tidak bisa mengusung sendiri. Penugasan sudah diberikan Maret 2020 lalu. Waktu berjalan. Konstelasi yang ada sampai hari ini [Selasa] tugas kepada Pak Dr Sukiman itu belum konkret akan bergandengan dengan siapa dan dengan partai apa saja yang mengusung,” ujar Sekretaris DPD I Partai Golkar Jawa Tengah, Juliatmono di Gedung Golkar Sragen, Selasa sore, 28 Juli kemarin.

Menurut pria yang akrab disapa Yuli ini menerangkan, sebelumnya Yuni yang merupakan Bupati Sragen telah mengirimkan surat permohonan dukungan dan rekomendasi ke DPD I Partai Golkar Jateng terkait Pilkada.

“DPP memutuskan untuk mengusung Yuni-Suroto. Keputusan ini sudah dikomunikasikan dengan yang bersangkutan di Jakarta. Kemudian keputusan itu dikomunikasikan dengan DPD II Partai Golkar Sragen supaya memahami situasinya dan selanjutnya disupport,” jelasnya.

Yuni melanjutkan secara administrasi surat tugas yang diberikan DPP kepada Dr Sukiman akan ditarik karena dalam tempo yang cukup lama tidak menunjukkan progres.

Calon Tunggal di Pilkada Sragen?
Dengan keputusan mengusung Yuni-Suroto, Partai Golkar meminta imbalan berupa program. Yakni program-program Golkar supaya bisa diterjemahkan oleh Bupati Sragen terpilih nanti.

“Rekomendasi akan turun pada Agustus mendatang. Saya berharap ada calon tunggal di Sragen dan itu ya demokrasi. Semua bisa memaknai. Musyawarah mufakat itu saja juga demokrasi,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Yuni menyampaikan ucapan syukur atas dukungan dari Partai Golkar Sragen. Dia mengatakan slogan yang akan diusung Yuni-Suroto pada Pilkada Sragen adalah gotong-royong membangun Sukowati.

Mengenai dirinya menjadi calon tunggal di pilkada Sragen 2020, Yuni hanya berharap yang terbaik. Dia mengungkapkan gotong-royong itu membutuhkan banyak pihak untuk berperan serta untuk Sragen dan untuk Sukowati.

Selamat Idul Adha 1441 H

Airlangga Hartarto Ketua Umum DPP Partai Golkar Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 H/2020

Elita Terpilih Kembali Menjadi Ketua DPD Golkar Subang Tegaskan Siap Memenangkan Golkar Pada Pilkada Dan Pileg

Berita – Secara Aklamasi Elita Budiarti terpilih kembali sebagai ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) partai Golkar Kabupaten Subang untuk periode 2020-2025, pada Musyawarah Daerah (Musda) ke X Golkar Subang.

Musda DPD Partai Golkar Kabupaten Subang ke -X itu, berlangsung di Gedung Panca Bhakti (Gedung Golkar) Jalan Rahman Hakim Subang, Selasa (28/7/2020). Dihadiri oleh Dedi Mulyadi dan Hj. Itje Siti Dewi kuraesin, Anggota DPR RI Fraksi Golkar. Ade Barkah Ketua DPD Golkar Jabar, beserta jajaran terasnya pun turut hadir, termasuk Ade Ginanjar, Sekretaris dan Djoko Roespinoedji, Bendahara DPD Golkar Jabar.

Pada kesempatan itu Ade Barkah Surahman menyatakan, Elita merupakan kader yang cocok untuk kembali menjadi ketua DPD partai berlambang pohon beringin di Subang. Ia pun menilai bahwa Elita pantas untuk menjadi Bupati Subang pada pilkada nanti serta menegaskan bahwa Golkar merupakan partai yang besar, dan tidak luput dari gangguan, yang disinyalir datang dari dalam tubuh partai sendiri.

Baca Juga : Bamsoet dukung pengembangan vaksin COVID-19 dalam negeri

Sehingga kekompakan kader dan ketua menjadi kunci utama menjaga kebesaran partai Golkar. Hal itu bertujuan untuk mengumpulkan suara dalam pemilu nanti, serta target mencapai 14 kursi di DPRD Subang, meningkat dari 9 kursi. “Bu Ketua Elita merupakan kader yang inovatif, kreatif dalam memimpin partai di Subang. Saya berharap tidak ada lagi ulat-ulat yang menggerogoti tubuh partai. Kita harus kompak membesarkan partai ini, dan mendorong keinginan Ketua Umum Golkar untuk memperoleh 14 kursi di pileg nanti,” ungkap Ade Barkah di Gedung Golkar, Selasa (28/7/2020).

Sementara itu Ketua terpilih Elita Budiarti mengungkapkan, kondusifitas dalam partainya menjadi acuan untuk menjaga kekompakan, dan siap bersaing pada pileg 2024 nanti. Menurutnya jargon “Ngabret” yang disanding DPD Golkar Kabupaten Subang, menjadi kekuatan untuk bersaing secara politik dengan partai lain. Elita juga mengingatkan, tidak ada kata berantem di tubuh Golkar. “Jargon Golkar Subang adalah Ngabret, karena saya menginginkan kita berlari mengejar banteng, untuk memenangkan di pemilu 2024 nanti. Saya bersyukur dipertemukan dengan orang-orang baik di partai, seperti Pak Ade Barkah, Pak Dedi Mulyadi dan jajaran lainnya, yang membimbing saya sebagai orang baru di dunia politik, untuk dapat memimpin DPD,” kata Elita.

Sementara itu Bendahara DPD partai Golkar Provinsi Jawa Barat Djoko Roespinoedji mengamini, Musda ke X DPD Partai Golkar Kabupaten Subang berjalan dengan kondusif dan lancar, serta berharap sesuai dengan arahan Ketua Umum Golkar (Airlangga Hartarto) bahwa partai berlambang pohon beringin tersebut, merealisasikan target partai meraih suara terbanyak pada pileg 2024. “ini merupakan momen awal, karena Musda ini sudah dimulai di beberapa wilayah, dan wilayah Subang termasuk peraihan suara terbesar Golkar,” kata Djoko kepada awak media. Sebagai tim formatur Djoko juga mengatakan bahwa pada pemilu lalu Kabupaten Subang menjadi salah satu lumbung suara terbanyak Golkar di Jabar, termasuk untuk pemenangan pileg pada tahun 2024 ke depan.

Lebih lanjut ia memaparkan bahwa hal itu sejalan dengan perintah Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto. Termasuk untuk menjaga kondusifitas partai Golkar di Subang. Sehingga bisa bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam memecahkan masalah sosial. Di antaranya penanganan pandemi COVID-19. “Saya menilai masyarakat Subang masyarakat yang disiplin dan berbudaya tinggi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kesundaan, karena itu saya percaya di Subang COVID-19 tidak akan menyebar luas,” kata Djoko.

Sumber

Ismet Roni Buka Musda V DPD II Golkar Metro

Berita – Ketua DPD I partai golkar provinsi lampung Membuka Musda V, DPD II Partai Golkar Metro berlangsung di Gedung DPD Partai Golkar jalan tongkol Yosodadi kecamatan Metro Timur Kota Metro Lampung, Rabu (29/07/2020).

Musda dibuka sekretaris Ismet Roni mewakili Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung Arinal Djunaidi, dihadiri juga jajaran pengurus DPD I, Forkopimda Kota Metro, Ketua Partai Politik Se-Kota Metro dan Peserta Musda.

Dikatakan dalam laporan Ketua Pelaksana Musda V, Alfa Roby menyampaikan ucapan selamat datang Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung diwakili Sekretaris beserta jajaran dan tamu undangan lainnya.

“Musda Golkar ke V Partai Golkar Kota Metro terlaksana, dengan dasar pelaksanaan adalah mengacu pada AD/ART dan Juklak Partai Golkar. Keputusan tentang program umum partai Golkar dan surat intruksi tentang mempersiapkan musda pada Kabupaten/Kota,”ucap Alfa Roby.

Baca Juga : Airlangga Dapat Tugas Dari Jokowi, Golkar Siap Mendukung Penuh

Ditambahkan Alfa Roby, adapun peserta dan peninjau, pada pelaksanaan Musda V Partai Golkar Kota Metro, Yakni dari unsur DPD I, Unsur DPD II, pimpinan kecamatan, pimpinan kelurahan, organisasi sayap dan hasta karya partai Golkar Kota Metro.

Sementara, dalam sambutan Ketua DPD II Partai Golkar Kota Metro Achmad Pairin, menyampaikan selamat datang pengurus DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung dalam diwakili Sekretaris Ismet Roni dan jajaran pengurus lainnya, Para anggota Forkopimda, Ketua Partai Politik Se-Kota Metro.

“Terimakasih kepada panitia yang telah bekerja mempersiapkan dalam melaksanakan Musda V Partai Golkar ini. Pada kesempatan ini kita mendapat kehormatan hadir ditengah-tengah kita sekretaris mewakili Ketua Partai Golkar Provinsi Lampung, semoga hasil dari Musda V Partai Golkar ini nantinya menjadi kemajuan Partai Golkar,”ucap Pairin.

Pada sambutan Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Lampung Ismet Roni, menyampaikan salam dari Ketua Partai Golkar Provinsi Lampung yang tidak bisa hadir pada pelaksanaan Musda V Partai Golkar kota Metro.

“Musda partai Golkar adalah kewenangan untuk menetapkan program kerja pemimpin di kabupaten/kota, berdasarkan petunjuk tersebut dapat dilaksanakan penuh dengan tanggungjawab dan siapapun terpilih itulah yang mengemban amanah partai dan wadah melakukan konsolidasi serta silahturahmi seluruh komponen partai,” ujar Ismet Roni.

Sumber

Golkar Rekomendasikan Irman Yasin Limpo di Pilkada Makassar

Berita – DPP Partai Golkar akhirnya mengeluarkan surat penetapan melalui surat tugas dengan merekomendasikan Irman Yasin Limpo sebagai bakal calon wali kota. Dia akan dipasangkan dengan Zunnun Amrin Nurdin Halid sebagai bakal calon wakil wali kota untuk maju pada Pilkada Makassar, 9 Desember 2020.

“Iya surat itu benar. Itu surat penetapan, intinya sudah selesai,” ujar Ketua Bappilu Golkar Sulsel, Kadir Halid Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa, 28 Juli 2020, seperti dikutip dari Antara.

Meski demikian, surat penetapan itu belum berbentuk rekomendasi resmi, namun masih sebatas Surat Keputusan (SK). Sebab kata Kadir mantan legislator DPRD Sulsel itu, DPP juga belum menerbitkan format rekomendasi untuk di bawa mendaftar di KPU Makassar.

Baca Juga : Musa Rajekshah Maju Ketua DPD Golkar Sumut, Ini Persetujuan Ketum Golkar Airlangga

Partai Golkar optimistis pasangan Irman-Zunnun dapat mencukupkan kursi dengan membangun koalisi, sebab Golkar memiliki lima kursi di DPRD Makassar. Sehingga tinggal merangkul partai lain yang memiliki lima kursi di dewan untuk bisa mendaftar sesuai syarat di KPU Makassar minimal diusung 10 kursi.

Hal ini berkaitan dengan beredar Surat Keputusan dikeluarkan DPP Golkar nomor SKEP-198/DPP/GOLKAR/VIII/2020 tentang Pengesahan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar dari Partai Golkar priode 2020-2024.

Surat Keputusan itu ditujukan kepada pasangan Irman Yasin Limpo-Andi Muhammad Zunnun Armin Nurdin Halid, yang diteken Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Sekjen DPP Golkar Lodewijk F Paulus pada 28 Juli 2020.

Selain itu, dalam SK tersebut, pada poin enam, disebutkan bagi calon diberikan Surat Tugas DPP Partai Golkar nomor ST-12/DPP/GOLKAR/III/2020 ter tanggal 7 Maret 2020 tentang membangun komunikasi dengan partai lain dalam rangka kepentingan Pilkada Serentak di Kota Makassar.

Artinya, pasangan ini diberikan waktu untuk mengajak koalisi dengan partai lain guna menggenapkan syarat kursi yang ditetapkan KPU Makassar saat pendaftaran September nanti. Sebab syarat utama ditetapkan menjadi calon didukung sekurang-kurangnya 10 kursi DPRD Makassar.

Keluarkan 10 Rekomendasi
Sebelumnya, Partai Golkar telah mengeluarkan surat tugas kepada 10 bakal calon kepala daerah salah satunya untuk Kota Makassar saat itu diberikan kepada Moh Ramdhan Pomanto, mantan Wali Kota Makassar.

Belakangan arah dukungan politik partai berlambang pohon beringin itu berubah. Sebab, Ramdhan Pomanto enggan setuju dipasangkan dengan Zunnun Amrin diketahui anak dari Nurdin Halid sehingga surat tugas itu dibatalkan.

Selanjutnya, surat tugas ini diberikan kepada Irman Yasin Limpo, adik kandung Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo juga mantan Gubernur Sulsel dua periode yang akan berpasangan dengan Zunnun.

Sumber

Tanpa Kader di Parlemen, Golkar Tentukan Arah Politik di Pilkada Sumenep

Berita – Tanpa Wakil di DPRD Sumenep Madura Jawa Timur, DPD partai Golongan Karya (Golkar) Sumenep memastikan dukungannya terhadap salah satu calon Pilkada serentak 9 Desember 2020. Yakni pasangan Bakal Calon Fattah Jasin-Ali Fikri.

Sebelumnya, Ketua DPD Partai Golkar Sumenep Iwan Budiharto menyampaikan, pihaknya mendapat informasi dari DPP Partai Golkar terkait arah dukungan di Pilkada Sumenep tersebut melaui pesan WhatsApp. “Rekomnya itu jatuh pada Fattah Jasin,” katanya.

Baca Juga : Wakil Ketua DPRD Maluku PAW Dijabat Rasyad Efendy Latuconsina dari Fraksi Golkar

Disinggung soal tidak adanya kader Golkar Sumenep di Gedung Parlemen pada Pemilu 2019, Ia tidak bisa menafikan hal tersebut. Namun, pihaknya mengaku mempunyai modal 60 ribu suara yang diperoleh di tujuh dapil yang tersebar di Kabupaten Sumenep.

“Kita punya kantong-kantong suara. Nanti suara di bawah itulah yang akan kita rajut kembali untuk mendukung calon yang diusung Golkar,” tambah Mantan Anggota DPRD Sumenep tersebut.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan, meskipun partai yang di komandoi hanya sebagai pendukung, namun pihaknya akan tetap berupaya maksimal memenangkan pasangan yang didukung partai berlambang pohon beringin tersebut.

Sebagai informasi, saat ini rekom partai yang diperoleh pasangan Fattah Jasin-Kiai Ali Fikri terbilang gemuk. Beberapa partai sudah menyatakan rekomendasi diberikan pada pasangan ini. Diantaranya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, Partai NasDem, Partai Hanura dan terakhir partai Golkar.

Sumber

Pesan Melki Laka Lena Saat Hadiri Musda IV Partai Golkar Kabupaten Mabar

Berita – Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi NTT, Melkiades Laka Lena menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) IV Partai Golkar Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) di Aula SMK Katolik St Ignatius Loyola Labuan Bajo, Rabu (29/7/2020).

Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi NTT, Melkiades Laka Lena hadiri Musda IV Partai Golkar Kabupaten Mabar di Aula St Ignatius Loyola Labuan Bajo, Rabu (29/7/2020).

Dalam sambutannya sebelum membuka kegiatan tersebut, politik yang akrab disapa Melki Laka Lena ini menegaskan, musda yang akan dilakukan harus mengedepankan musyawarah mencapai mufakat.

Baca Juga : Balitbang Golkar: Semua Pihak Bagian Solusi Atasi Covid

Melki mengakui adanya dinamika di dalam tubuh partai dan musda, namun saat semua hal tersebut dibicarakan dan didiskusikan, maka akan menemukan titik temu demi memajukan partai berlambang pohon beringin itu.

“Tetap kita musyawarah sehingga bisa menemukan calon ketua dan pengurus yang akan kita susun ke depan,” tegasnya.

Terkait Pilkada, kata Melki, Partai Golkar telah memutuskan di empat daerah yakni, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Malaka dan Kabupaten Ngada.

Karena di Kabupaten Mabar terdapat 2 bakal calon, yakni Mateus Hamsi dan Belasius Jeramun, maka akan dilakukan survei oleh partai

“Kami lakukan survei, hasilnya akan kami bentangkan ke kita semua, urusan pilkada merupakan area DPP, dan pak Mateus Hamsi akan diundang ke Jakarta, tidak ada yang ditutup-tutupi dan setelah melihat survei ini, kita akan menentukan sikap dan posisi di Kabupaten Manggarai Barat,” ungkapnya.

Baca Juga : Abisai Rollo: Dalam Konteks Papua, Bukan NKRI Harga Mati Tapi NKRI Sampai Mati

Sementara itu, Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Mabar Mateus Hamsi dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan selama ia memimpin partai tersebut.

Musda, lanjut dia, merupakan refleksi bagi kader partai dan pengurus partai untuk lebih bekerja keras demi kemajuan partai dan masyarakat kabupaten Mabar.

“Segala pendapat kita, mari kita satukan. Musda ini untuk menyelesaikan semua persoalan kita,” katanya.

Pihaknya pun mendukung siapa pun yang terpilih dan dipercaya sebagai ketua Partai Golkar Kabupaten Mabar hasil Musda IV.

Sumber

Abisai Rollo: Dalam Konteks Papua, Bukan NKRI Harga Mati Tapi NKRI Sampai Mati

Berita – Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo, SH menegaskan bahwa Papua sudah menjadi bagian dari NKRI sejak 1947 hingga saat ini.

Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo, SH saat menyampaikan sambutan dalam FGD Polda Papua, Rabu (29/07).

“Dalam konteks Papua, bukan lagi NKRI harga mati tapi NKRI sampai mati. Karena kalo pake harga pasti ada tawar-menawar, untuk itu NKRI sampai mati,”ujar Abisai dalam sambutannya.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kota Jayapura itu dalam sambutannya saat menghadiri FGD yang diselenggarakan oleh Polda Papua dengan tema “Mensejahterakan Masyarakat Papua Dalam Bingkai NKRI”yang berlangsung di Hotel Horison Kota Jayapura, Papua pada Rabu (29/07).

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Drs. Paulus Waterpauw itu, Abisai mengatakan sebagai pemimpin atau wakil rakyat harus bisa mensejahterakan masyarakat.

“Sebagai pemimpin kita harus melihat ke bawah, apa problem yang dihadapi masyarakat lebih khususnya ditengah Pandemi ini,”ujarnya.

Lanjut Abisai, setelah ditimpa musibah atau bencana non alam atau Covid-19 kurang lebih selama 4 terakhir, kita mengajak semua pihak terkait untuk bagaimana caranya agar perekonomian masyarakat di Papua khususnya Kota Jayapura dibangkitkan kembali.

“Menuju new normal ini, kita dorong masyarakat agar lebih aktif bekerja, misalnya berkebun dengan bercocok tanam baik itu sayur -sayuran, cabe dan yang lainnya guna untuk meningkatkan pekonomian masyarakat kita,”tuturnya.

Dikesempatan yang sama juga Ondoafi Skow Yambe itu mengimbau kepada masyarakat untuk tidak minum mabuk lagi, tapi harus bisa menatap Masa depan untuk anak cucu kita nantinya.

“Tinggalkan miras, mari kita bekerja dan ciptakan pemuda yang kreatif untuk membangun tanah Papua khususnya Kota Jayapura lebih baik lagi. Kita semua harus cinta Kota Jayapura sebagai surga kita bersama,”bebernya.

Tak lupa juga Politis partai Golkar itu mengingatkan masyarakat untuk patuhi protokol kesehatan ditengah penyebaran Covid-19 ini.

“Jangan kita takut sama corona tapi kita perlu waspada dengan selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, sering cuci tangan, jaga jarak dan yang lainnya,”ungkapnya.

Abisai menambahkan, Saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri menjelang perayaan HUT Kemerdekaan RI yang ke-75 yang jatuh pada 17 Agustus 2020,”tutupnya.

Sebelum menutup sambutannya, Abisai Rollo mengajak semua tamu undangan dalam FGD tersebut untuk berdiri dan menyanyikan lagu “Berkibarlah Benderaku”.

Sumber

Musda DPD Golkar NTB Belum Pasti, Ini Penjelasan Koordinator Bapilu DPP

Berita – Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar deadline supaya Musyawarah Daerah (Musda) DPD Nusa Tenggara Barat diselenggarakan paling telat tanggal 31 Juli 2020.

Instruksi DPP Golkar nomor SI-2/Golkar/VII/2020 tentang instruksi merencanakan, mempersiapkan dan penyelenggaraan Musda Partai Golkar tingkat Provinsi.

Kemudian, keputusan Munas X tanggal 5 Desember 2019 tentang program umum Partai Golkar. Maklumat Kapolri Nomor: Mak/02/1I/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Kepatuhan terhadap kebjakan Pemerintah dalam penanganan penyebaran virus Corona atau Covid-19 di Indonesia.

Surat DPP Partai Golkar nomor B-226/III/Golkar/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang instruksi penundaan Musda Partai Golkar tingkat provinsi. Surat Telegram Kapolri nomor STR/364/VI/OPS.2/2020 tanggal 25 Juni 2020 pencabutan Maklumat Kapolri dan menginstruksikan PIt Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara.

Pemegang mandat Musda Provinsi Bangka Belitung, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi NTB, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan. PIt Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat supaya merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan Musda dengan batas waktu penyelengaraan paling lambat tanggal 31 Juli 2020.

Selanjutnya melaporkan kesiapan waktu pembukaan Musda ke DPP untuk mendapatkan persetujuan melaksanakan instruksi ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Hanya saja, sampai tanggal 28 Juli 2020, belum ada informasi apakah Musda itu akan digelar sesuai deadline DPP Golkar tersebut.

Terkait hal itu, Koordinator BAPILU DPP Golkar Dapil 2 Pulau Lombok, Hj Sari Yuliati menegaskan, DPP Golkar belum memberikan jadwal terhadap Musda tersebut. “Yang pasti, belum ada rapat yang membahas ini,” ungkapnya Selasa 28 Juli 2020.

Dia menjelaskan, sejauh ini tidak ada pembahasan mengenai Musda, terlebih menyangkut pelaksana tugas (Plt) ketua DPD NTB. “Sebetulnya bukan ditunda ya, yang pasti belum ada rapat yang membahas soal ini, begitu juga diberlakukan Plt sepertinya tidak ya,” kata dia.

Disinggung mengenai munculnya nama-nama calon ketua DPD Golkar NTB seperti H Moh Suhaili FT, H Ahyar Abduh dan H Fauzan Khalid? Bagi Politisi Golkar Senayan Dapil 2 Pulau Lombok ini menegaskan, Golkar merupakan partai terbuka, siapa saja boleh ikut berkompetisi sepanjang sesuai aturan. “Ya bisa bisa saja,” tutupnya.

Sumber

Scroll to top