Bulan: Maret 2023

Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin.

Berita Golkar – Untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1444 H, Bank Indonesia (BI) telah menyiapkan uang tunai sebesar Rp195 triliun pada 5.066 titik layanan penukaran di bank yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Merespon hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengimbau agar layanan penukaran ini bisa berjalan optimal dan maksimal.

“Supaya masyarakat tidak lagi menukar uang di sembarang tempat di mana mereka juga terancam mendapat uang palsu. Karena BI menyebut tahun lalu saja ada 5 (lima) lembar uang palsu di antara 1 juta lembar uang yang diedarkan. Meski persentase kecil, namun risikonya masih tetap ada. Untuk itu, BI dan pihak perbankan perlu memberikan edukasi kepada masyarakat akan informasi penukaran uang yang resmi beserta mekanisme penukarannya,” kata Puteri melalui keterangannya, Kamis (30/03/2023).

Selain itu, Puteri juga mengingatkan OJK untuk mengantisipasi maraknya entitas pinjaman online ilegal dengan terus melakukan patroli, penindakan, dan edukasi.

Terlebih, pada momentum jelang lebaran ini, kebutuhan untuk meminjam dana akan meningkat.

“Terutama untuk keperluan konsumtif. Tapi jangan sampai terjerumus pada entitas ilegal yang merugikan. Makanya, kami juga berpesan supaya kinerja perlindungan konsumen bisa semakin diintensifkan untuk mengantisipasi lonjakan pengaduan akibat pinjaman online,” urai Puteri.

Lebih lanjut, untuk mengantisipasi lonjakan transaksi perbankan, Puteri mengingatkan supaya perbankan bisa memberikan kinerja pelayanan yang prima, baik di kantor cabang maupun layanan aplikasi perbankan digital.

“Jangan sampai nasabah harus antre berjam-jam untuk melakukan transaksi di bank. Tak terkecuali, kinerja aplikasi digital yang makin intensif digunakan menjelang lebaran nanti. Jadi, jangan sampai aplikasinya down. Jika ditemukan masalah harus segera diatasi,” lanjut Puteri.

Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini juga berpesan bahwa momen lebaran juga berpeluang mendorong peningkatan klaim penebusan unit asuransi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Mohon hal ini diantisipasi dengan baik. Jangan sampai terjadi gagal bayar seperti kejadian-kejadian sebelumnya. Industri asuransi harus terus berbenah supaya masyarakat kembali percaya untuk menggunakan produk asuransi,” pungkas Puteri.

Berita Golkar – DPD II Partai Golkar Tapanuli Tengah Sumatera Utara menggelar pembagian ratusan bungkus nasi berkah kepada warga yang melintas di depan kantor Partai Golkar Tapteng, Kamis (30/03/23).

Hal tersebut diungkapkan Bendahara Partai Golkar Tapanuli Tengah Friansiska Nando Simanjuntak, S.Pd yang dihubungi kru media ini Jum’at, (31/03/23) melalui telepon selulernya.

Ia mengatalkan kegiatan ini digelar atas petunjuk dari Ketua DPD II Golkar Tapteng Joneri Sihite, SE.

Acara pembagian nasi berkah oleh Kader Partai Golkar ini dilaksanakan mejelang berbuka puasa didampingi Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) dan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG).

Kendati sempat diguyur hujan, namun tidak menyurutkan semangat pengurus DPD Partai Golkar Tapteng untuk turun ke jalan berbagi berkah pada bulan Ramadhan yang penuh kebaikan kepada masyarakat.

Tampak Bendahara DPD Partai Golkar Tapteng Fransiska Simanjuntak dan Ketua AMPG Tapteng Rade Martua Sihombing serta pengurus lainnya sangat antusias membagikan ratusan takjil tersebut.

Moment baik ini mendapat respon baik dari para pengendara yang sedang melintas karena kegiatan seperti ini dapat menjalin tali silaturahmi dan mempererat hubungan antar umat beragama di Tapteng.

Warga Kecamatan Pandan mengatakan, kegiatan berbagi takjil seperti ini sebenarnya sangat baik untuk mempererat hubungan antar umat beragama di Kabupaten Tapanuli Tengah ini.

Para penerima nasi berkah ini sangat senang, dan mengucapkan terima kasih kepada DPD II Partai Golkar Tapteng.

“Semoga semakin berbuat yang baik kepada warga di Tapanuli Tengah, karena Golkar masih di cintai warga,” ujar warga dengan nada senang.

Wakil Ketua I DPRD Palangka Raya, Wahid Yusuf.

Berita Golkar – Perkembangan penyelesaian dugaan perundungan yang terjadi di salah satu Sekolah Dasar (SD) di Kota Palangka Raya nampaknya masih terus dalam pantauan sejumlah pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Wakil ketua DPRD Kota Palangka Raya Wahid Yusuf turut menyayangkan terjadinya tindakan perundungan tersebut.

Dia pun berharap kejadian ini tidak terulang lagi di daerah yang dijuluki kota “Cantik” yang juga dikenal sebagai Kota Layak Anak dengan meraih predikat Madya pada 2022 ini.

“Sangat mengecam tindakan perundungan apalagi ini ranahnya SD lagi, masih SD aja sudah ada perundungan artinya tidak dibenarkan itu,” kata Wahid, Rabu (29/3).

Legislator dari partai Golkar ini menegaskan, jangan sampai terjadi lagi perundungan di Kota Palangka Raya atau di manapun, karena dampak buruknya sangat luar biasa.

Bahkan dari pemberitaan di media massa, akibat perundungan ini sampai memakan korban jiwa.

Terkait dengan dugaan perundungan yang yang terjadi di salah satu SD di Palangka Raya hingga orang tua korban membuat pelaporan ke aparat penegak hukum, Wahid enggan menanggapinya lebih jauh.

Menurut Wahid, pihak sekolah lebih baik memberikan hukuman pembinaan, diberikan pengertian dan penjelasan saja bahwa tindakan perundungan tidak dibenarkan sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya.

“Apa lagi pelaku maupun korban masih anak di bawah umur,” imbuhnya.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Mukhamad Misbakhun.

Berita Golkar – Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengatakan, peran Jamkrindo sangat vital dan substansial bagi penyaluran kredit UMKM di sektor perbankan.

“Karena dengan adanya penjaminan dari Jamkrindo, maka risiko-risiko yang ada menjadi termitigasi dengan baik,” ujar Misbakhun.

Menurut dia, UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional. Jumlah mereka, kata politikus Partai Golkar ini, sangat besar.

Jumlah UMKM di Tanah Air yang besar tersebut, maka perlu dukungan. Tidak hanya dari sisi afirmasi anggaran, tapi juga dari sisi kebijakan.

Dari sisi pemerintah sudah banyak menelurkan kebijakan yang mendukung pelaku UMKM.

“Transformasi menuju ke digital ini kan juga butuh pembiayaan, butuh penjaminan modal, butuh belanja imbal jasa penjaminan juga. Termasuk di dalamnya bagaimana pemerintah memberikan KUR (Kredit Usaha Rakyat),” ujarnya.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Basri Baco.

Berita Golkar – Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Basri Baco menyebut, Provinsi DKI Jakarta masih kekurangan fasilitas puskesmas.

Dia menilai, kendalanya bukan terkait persoalan anggaran, melainkan kurangnya lahan untuk membangun fasilitas kesehatan tersebut.

“Kita sudah sepakat bahwa kita kekurangan puskesmas tingkat kelurahan, walaupun dari aturan Kementerian Kesehatan itu tidak wajib, cuman kan kita padat nih (permukiman warga) di DKI sehingga banyak keluhan mereka perlu puskesmas,” kata Basri dalam rapat di ruang Komisi E DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (29/3/2023).

Basri menjelaskan, dalam rencana pembangunan puskesmas, Pemprov DKI memang kesulitan dalam pengadaan lahan.

Hal itu menghambat rencana menyediakan fasilitas yang memadai bagi masyarakat. Padahal, anggaran untuk membangun gedung puskesmas sudah tersedia.

“Kalau duit kita ada, kalau Jakarta duit sih enggak masalah,” kata Basri.

Politikus Partai Golkar tersebut mencontohkan, rencana pembangunan puskesmas di wilayah Glodok, Jakarta Barat.

Dia mencatat, ada tiga kelurahan dengan puluhan ribu jiwa yang tidak memiliki fasilitas puskesmas, sehingga patut mendapat perhatian.

“Di tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Tangki, Kelurahan Pinangsia, dan Kelurahan Glodok belum ada puskesmas kelurahan, sedangkan di tiga kelurahan tersebut ada 30 ribu penduduk atau jiwa,” ungkap Basri.

Dewan pun mendesak Pemprov DKI untuk dapat memberikan atensi khusus terkait masalah itu. Menurut Basri, jika memang sudah ada lahan yang bisa dibeli maka sebaiknya segera membangun fasilitas puskesmas.

Hingga saat ini, kata dia, Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI dan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI sudah memiliki rencana membangun puskesmas.

Lokasinya berada di Lapangan Kebon Torong. Berdasarkan informasi yang didapatkan Republika.co.id, alih fungsi lapangan di Glodok tersebut menjadi puskesmas ditentang warga.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian.

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyesalkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA U20 tahun 2023.

Menurutnya, hal ini akibat inkonsistensi sikap Pemerintah Daerah (Pemda) dan komunikasi publik dari PSSI maupun Pemerintah yang kurang optimal hingga akhirnya sepakbola Indonesia merugi besar.

”FIFA memiliki aturan tegas yang dapat berdampak pada pengucilan Timnas Sepak bola Indonesia yang tentu akan berdampak panjang bagi peningkatan prestasi, industri olahraga, pendapatan atlet, hingga pride bangsa Indonesia sendiri di mata dunia,” jelas Hetifah dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, Kamis (30/3/2023).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengatakan Sepak bola Indonesia pernah menerima pil pahit sanksi FIFA di tahun 2015, dan berpotensi kembali menerima sanksi serupa dari FIFA.

”(2015) yaitu dicabutnya keanggotaan PSSI dari FIFA serta pelarangan Timnas maupun klub Indonesia mengikuti kompetisi internasional di bawah naungan FIFA dan AFC. Sungguh merugi jika sepakbola Indonesia kembali menerima sanksi serupa,” sambungnya.

Diakhir, Legislator Dapil Kalimantan Timur ini berharap Timnas sepakbola U20 Indonesia masih dapat bermain di Piala Dunia 2023, mengingat hingga kini Ketua PSSI Erick Thohir dan Kemenpora terus melakukan upaya lobi guna meminimalisir dampak pembatalan ini.

”Saya berharap, Timnas sepak bola U20 Indonesia masih dapat bermain di Piala Dunia 2023, meskipun bukan di tanah air sendiri,” harapnya.

Diketahui, Federasi sepak bola dunia, FIFA lewat laman resmi mereka pada Rabu (29/3/2023) akhirnya mengumumkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.

Dalam pernyataannya, FIFA membeberkan alasan mereka akhirnya mencopot status tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 dari Indonesia dan menegaskan mencoret Indonesia karena ’situasi terkini’, namun tidak menjelaskan secara detail.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar atau Dapil Jatim III, Zulfikar Arse Sadikin

Berita Golkar – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar atau Dapil Jatim III, Zulfikar Arse Sadikin, menggelar Sosialisasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di aula Graha Cendekia PGRI Kabupaten Situbondo, Rabu (29/03/2023) tadi.

Dengan mengangkat tema ‘Sosialisasi Otoritas Jasa Keuangan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Masyarakat Situbondo’, diharapkan peserta yang terlibat bisa mempertimbangkan untung ruginya sebelum melakukan proses pinjaman.

Disampaikan Zulfikarr Arse Sadikin atau yang akrab di sapa Bang Zul, mengatakan bahwa masyarakat Situbondo harus mampu beradaptasi dengan tata kelola keuangan di tengah masyarakat.

Jangan terlalu mudah melakukan pinjaman online (Pinjol) tanpa mengetahui legalitasnya.

“Sebab bila masyarakat sudah terjerumus ke pinjaman online, yang tentunya tidak jelas legalitasnya, maka masyarakat bisa menjadi korban dan akan terbelit hutang,” ujar Bang Zul.

Untuk itu, tambahnya, dirinya mengajak OJK hadir secara intens ke tengah masyarakat Situbondo, guna memberikan sosialisasi.

“Tujuannya, tentu agar masyarakat tidak menjadi korban Pinjol Ilegal,” paparnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Situbondo, Rahmad, yang turut hadir juga berharap pada ratusan masyarakat dan peserta yang hadir khususnya, agar betul-betul memanfaatkan acara tersebut.

Sehingga, bisa menjadi bekal dalam keseharian dan tepat menentukan pilihan pinjaman andai mendesak.

“Saya ucapkan banyak terima kasih pada Bang Zul yang telah bersedia hadir kembali di tengah-tengah masyarakat Situbondo, dengan menghadirkan sosialisasi yang sangat bermanfaat. Sehingga, masyarakat tidak bisa paham dan tahu, dalam menentukan baik dan buruknya,” paparnya.

Acara sosialisasi yang berlangsung sore ini, juga diakhiri dengan acara buka puasa bersama dengan seluruh peserta.

Turut hadir di acara tersebut, anggota DPRD Situbondo dari Fraksi Partai Golkar, anggota pengurus DPD Golkar dari 17 kecamatan, AMPG, AMPI dan seluruh anggota sayap Golkar Kabupaten Situbondo.

Anggota DPRK Banda Aceh, Sabri Badruddin serahkan bantuan untuk pelaku UMKM. 

Berita Golkar – Melihat besarnya peran UMKM di masyarakat, Sabri Badruddin ST MT menilai bahwa bisnis mikro ini perlu diberdayakan.

Sebab menurut Anggota DPRK Banda Aceh ini, UMKM selain mendatangkan pendapatan bagi masyarakat, juga mengurangi angka kemiskinan di suatu daerah.

“Ada sebuah indikator yang diukur di setiap daerah, di setiap negara, tentang kemajuan daerah atau negara itu. Indikatornya menyangkut Human Development Index (IPM),” ujar alumni Universitas Syiah Kuala tersebut.

Beberapa poin yang diukur dalam indikator ini, lanjut Sabri, yakni taraf ekonomi, pendapatan per kapita, hingga angka kemiskinan.

Oleh karena itu, sebagai wakil rakyat, Sabri Badruddin sangat fokus pada kemajuan UMKM, khususnya di wilayah Kota Banda Aceh.

Duduk ketiga kalinya di kursi dewan periode 2019-2024 benar-benar ia optimalkan.

Selama 12 tahun berkarier di dunia politik, anggota Komisi III DPRK Banda Aceh ini selalu peduli pada program pemberdayaan UMKM.

“Sejauh ini, saya setiap tahun masih menerima proposal-proposal usaha dari masyarakat,” ujar Sabri.

Nyaris setiap tahun, Ketua DPD II Partai Golkar Banda Aceh ini selalu memasukkan anggaran untuk program pemberdayaan UMKM dalam usulannya.

“Harapannya, mereka bisa meningkatkan taraf hidup, pendapatan per kapita, yang nanti efek dominonya bisa mengurangi angka kemiskinan,” terang Sabri.

“Kalau itu berkurang, maka angka IPM akan meningkat,” sambung mantan Ketua KNPI Banda Aceh itu.

Namun diakui Sabri, hal itu tak bisa langsung memberikan dampak yang signifikan.

Sebab, pekerjaan seperti itu juga harus melibatkan pemerintah. Sebagai anggota dewan, dirinya hanya mampu membantu dengan cara memberikan modal usaha kepada para pelaku UMKM.

Sabri menyebutkan, ada banyak jenis permintaan modal usaha yang diajukan. Baik itu dari pemula yang baru mulai merintis usaha, hingga mereka yang sudah memulai, namun butuh modal lebih untuk mengembangkan usahanya.

Sabri juga tak menampik banyak UMKM yang telah ia bantu tapi gagal mempertahankan usahanya. Namun tak sedikit pula dari mereka berhasil mengembangkan bisnisnya.

“Kita sifatnya stimulus, membantu peralatan misalnya. Selebihnya dari dia sendiri. Kemauan dan keseriusan dia mengembangkan,” jelas pria yang berdomisili di Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh tersebut.

Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun, Tontawi Jauhari.

Berita Golkar – Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun, Tontawi Jauhari memanfaatkan momen bulan suci Ramadan untuk bersilaturahmi dengan masyarakat, melalui kegiatan Safari Ramadan.

Kali ini, Tontawi melaksanakan safari Ramadhan di Masjid Thoriqul Jannah, desa Penarun Kecamatan Bathin VIII Sarolangun.

Selain, melakukan buka puasa bersama dan sholat maghrib, kemudian dilanjutkan dengan sholat terawih.

Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Sarolangun ini juga berkesempatan membagikan bantuan kepada masjid dan bersamaan juga dengan pihak BAZNAS juga menyerahkan bantuan anak yatim dan dhuafa.

Dalam sambutannya, Tontawi mengucapkan rasa terima kasih kepada masyarakat Desa Penarun yang sempat hadir pada safari Ramadhan yang rutin dilaksanakan setiap bulan Ramadhan.

“Alhamdulilah pada tahun ini kita bisa melaksanakan kegiatan terawih ini dengan penuh keakraban,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, dirinya juga mengatakan bahwa safari Ramadhan tetap menjadi agenda rutin bagi dirinya selama bulan Ramadhan.

“Di samping ibadah tentu kita akan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Serta tetap menjalin ukhuwah Islamiyah diantara kita,” ujarnya.

Pantauan Sarolangun Independent, turut hadir dalam kesempatan ini, Kepala Kemenag Sarolangun. Kakan Kesbangpol Sarolangun, Camat Bathin VIII, Kapolsek Bhatin VIII dan BAZNAS Sarolangun.

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Endang Maria Astuti.

Berita Golkar – Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti angkat suara terkait anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) yang diblokir oleh Kementerian Keuangan.

Ada total anggaran yang diblokir mencapai lebih dari Rp412 miliar. Sementara total pagu anggaran Kemensos pada 2023 mencapai Rp78,1 triliun.

Menurut Endang, pemblokiran anggaran yang dilakukan Kemenkeu membuat Kementerian Sosial sulit mengimplementasikan program.

Ia meminta Mensos untuk menyampaikan keluh kesahnya ke Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tujuannya, lanjut Endang, agar persoalan tersebut segera diselesaikan.

“Sayang sekali jika anggarannya Kemensos hingga kini masih diblokir, saya harap Mensos ini dapat memperjuangkannya karena akan berdampak pada program penuntasan kemiskinan yang tengah dijalankan,” pungkasnya saat Rapat dengan Menteri Sosial Tri Risma Harini di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (28/3/2023) seperti dikutip dari situs DPR RI.

Lebih lanjut, Menteri Sosial Tri Risma Harini menyampaikan ucapan terima kasih kepada Anggota DPR RI yang telah memperjuangkan anggaran kementeriannya agar dikembalikan seperti sebelumnya.

“Tidak ada kami macam-macam. Susah kami Pak, terus terang. Rapat sampai jam 2 malam, setiap hari. Anggaran 2023 ini turun sekitar Rp300 miliar. Kemudian ini diblokir Rp412 miliar di awal,” ujarnya.