Legislator Golkar Bengkulu Ingatkan Penyerapan Anggaran Dana Desa Harus Dioptimalkan
[ad_1]
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi.
Berita Golkar – Jelang akhir triwulan pertama 2023 ini, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi mengingatkan penyerapan anggaran harus dioptimalkan.
Khususnya untuk anggaran Dana Desa (DD). Menurutnya, dana desa ini akan membantu perputaran ekonomi di pedesaan.
Sehingga, perlu stimulasi khusus agar aparat desa hingga pemerintah kabupaten untuk mengoptimalkan serapan dana desa.
“Harus segera dilakukan serapan, dengan dana desa maka uang akan cepat berputar. Tentu, juga berdampak untuk ekonomi masyarakatnya,” kata Sumardi.
Melihat data sementara dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu diawal Maret ini, politisi Golkar ini sedikit khawatir.
Lantaran masih ada 3 kabupaten yang belum melakukan serapan untuk dana desa ini.
“Ada tiga kabupaten yang belum mencairkan dana desa. Ini tolong lah segera, jangan sampai deadline nggak terserap,” ingatnya.
Tiga kabupaten yang dimaksud adalah kabupaten Rejang Lebong, Lebong dan Kepahiang.
Sedangkan sisa 6 kabupaten lainnya, memang sudah melakukan penyerapan namun belum ada mencapai optimal hingga 100 persen.
Kepala Kanwil DJPb Bengkulu Bayu Andy Prasetya membenarkan jika baru 6 kabupaten yang melakukan penyerapan dana desa.
Di antaranya, Bengkulu Tengah, Mukomuko, Seluma, Kaur, Bengkulu Utara dan Bengkulu Selatan.
Hanya saja itu pun belum keseluruhan karena masih ada dana desa di sejumlah desa belum juga terserap.
Tahun 2023 ini, Provinsi Bengkulu dialokasikan anggaran dana desa sebesar Rp 1,4 triliun.
Dana ini akan disalurkan kepada 1.341 desa di 9 kabupaten di Provinsi Bengkulu.
Dana terealisasi sebesar Rp 56 miliar atau sekitar 5,39 persen hingga awal Maret.
Dengan Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi daerah serapan dana desa tertinggi dengan Rp 18 miliar atau 17,35 persen dari pagu anggaran.
[ad_2]