Berita Golkar – Roy Fahlevi selaku wakil Sekretaris DPD I Golkar Aceh meminta klarifikasi Pimpinan Partai Demokrat Provinsi Aceh terkait sikap Dalimi sebagai Wakil Ketua DPR Aceh tentang penolakan UU Cipta Kerja.
“Kami sangat menyesalkan adanya pengiriman surat penolakan Undang-Undang Cipta Kerja ke Presiden Joko Widodo.oleh Wakil Ketua DPRA, Dalimi yang merupakan kader partai Demokrat”, Ungkap Roy kepada Media, Rabu (04/11).
Dari informasi yang kami terima, sejauh ini DPRA belum mengambil sikap apapun terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR-RI dan telah ditanda tangani Presiden Jokowi terkait dokumen UU Cipta Kerja kepada eksekutif (pemerintah pusat).
Roy juga mengatakan Dalimi yang juga kader partai Demokrat ini bersikap sepihak, tanpa melakukan musyawarah terlebih dahulu di dewan dalam penolakan UU Cipta Kerja. Karena ada anggota DPRA yang menyatakan keberatan atas surat tersebut karena tidak melalui proses dan mekanisme pengambilan keputusan di DPRA. Hal ini disebut tidak patut membawa-bawa nama lembaga DPRA.
“Tindakan penolakan UU Cipta Kerja oleh Dalimi, boleh jadi diduga ada kaitannya dengan sikap fraksi partai demokrat di DPR RI terkait dengan UU Cipta Kerja.”
Sehingga wajar saja jika ada pertanyaan apa latar belakang dan motifnya pernyataan Dalimi sebagai kader Demokrat. Untuk itu perlu diklarifikasi oleh pimpinan partai Demokrat Provinsi Aceh.
Surat penolakan UU Cipta Kerja yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRA, Dalimi, lebih ke pernyataan sikap Partai Demokrat bukan sikap DPR Provinsi Aceh. (NET)
