Fraksi Golkar Badung Dorong Eksekutif Jajaki Pendapatan Lain
Berita Golkar – Fraksi Golkar DPRD Badung memberi sejumlah catatan, saran dan kritik kepada pemerintah tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Badung TA 2019, Rancangan Kebijakan Umum APBD Badung TA 2021, dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Badung TA 2021, pada rapat paripurna DPRD Badung, Selasa (4/8).
Dalam pemandangan umumnya yang dibacakan AAN Ketut Agus Nadi Putra, fraksi yang beranggotakan tujuh kader Golkar dan satu dari Nasdem itu, meminta dalam pengelolaan keuangan daerah berbagai program dan kegiatan harus dirancang berorientasi kepada kepentingan masyarakat atau anggarannya untuk kepentingan sektor pelayanan publik. “Wujud dari pertanggunjawaban keuangan tersebut akan terungkap dalam opini auditor pemerintah yang dalam hal ini BPK RI Perwakilan Bali, yang astungkara kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP),” ujar Nadi Putra.
Baca Juga: 3 Daerah di Maluku Utara Masih Menanti Rekomendasi Golkar
Pihaknya pun berpandangan, selama ini baru berbicara cerdas berprogram, namun belum menunjukkan program yang cerdas. “Tentu tolak ukurnya adalah capaian-capaian layanan publik dan pembangunan secara menyeluruh,” kata politi asal Kerobokan itu.
Kemudian Fraksi Golkar pun memberikan catatan strategis, di antaranya untuk postur anggaran 2019. Dilihat kurva anggaran, Golkar menilai, cenderung berbentuk tanjung yang tidak merata dan didominasi anggaran hibah.
Selain itu, sebesar 92 sampai 87 persen pendapatan daerah bertumpu pada sektor pariwisata, sehingga perlu ada langkah-langkah strategis dengan menjajaki sumber-sumber lain. Salah satunya agrikultur atau pertanian yang selama ini tidak digarap dengan optimal, sehingga pertumbuhannya masih negatif.
Demikian juga terhadap penyelesaian jalan lingkar selatan, sehingga ada kesan daerah penghasil susu tidak dipelihara dengan baik. Serta belum tertanganinya permasalahan sampah.
Selain itu, fraksi yang dipimpin IGN Saskara ini juga menyebut database tentang jumlah akomodasi di Badung belum valid, sehingga indikator pencapaian pajak daerah, khususnya pajak hotel kurang optimal. Sorotan lainnya adalah pelayanan perizinan dengan sistem online.
Terkait dengan terjadinya refocusing besar anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 274.919.457.818,68, dan baru dimanfaatkan Rp 33 miilar, Fraksi Golkar mengharapkan sisanya dapat direalisasikan bulan ini, karana dana tersebut khusus dimanfaatkan untuk penanganan dampak Covid-19, bukan untuk kepentingan yang lain.
Selanjutnya berkenaan dengan Rancangan Kebijakan Umum APBD TA 2021, Fraksi Golkar meminta agar dilakukan secara cermat dan teliti dengan mempertimbangkan proyeksi perekonomian daerah tahun 2020 dan prospektif perekonomian daerah tahun 2021.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Badung Putu Parwata, didampingi para Wakil Ketua DPRD I Wayan Suyasa dan I Made Sunarta. Rapat juga dihadiri Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dan Wakil Bupati Ketut Suiasa serta para pejabat di lingkup Badung.
