Bulan: Juni 2021

Berita Golkar – Menghadapi tren peningkatan kasus Covid-19 pasca libur Lebaran tahun 2021, Pemerintah terus mengakselarasi dan mengintensifkan upaya penanganan yang dilakukan.

Pemerintah akan segera meningkatkan kapasitas tempat tidur untuk pasien Covid-19 di Rumah Sakit (RS) hingga mencapai 40 persen, terutama di kabupaten/kota zona merah dan tingkat keterisian tempat tidur atau BOR yang tinggi.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Jakarta, Senin (14/06/2021).

“Menyikapi kenaikan [kasus] di beberapa tempat (Jawa Barat, kemudian juga di Jawa Tengah, dan DKI Jakarta), ini beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah. Untuk fasilitas rumah sakit ini ditingkatkan menjadi 40 persen, terutama di daerah kabupaten/kota dengan zonasi merah atau BOR di atas 60 persen,” ujarnya.

Airlangga menambahkan, kapasitas tempat tidur untuk pasien Covid-19 juga akan ditingkatkan di Rumah Sakit rujukan di kota terdekat atau di ibu kota provinsi

“Terhadap kota-kota yang [zona] merah disediakan rumah sakit rujukan di kota terdekat, misalnya kalau Kudus antara lain ke Semarang, kalau Bangkalan ke Ibu Kota Provinsi, ke Surabaya,” ujarnya.

Khusus untuk Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet di Kemayoran, ungkap Ketua KPCPEN, Pemerintah juga telah melakukan penambahan tempat tidur.

“Itu sudah ditambahkan fasilitas, sebelumnya tambahan 700 tempat tidur dan siang ini ditambah kembali sehingga kapasitasnya bertambah. Jumlah tempat tidur pasien ada 7.937, ditambah 2.000 unit. Jumlah [pasien] yang diisolasi 5.028, jadi masih ada sisa 2.909 tempat tidur, sehingga BOR-nya bisa 63,34 persen,” ujarnya.

Selain itu, papar Airlangga, Pemerintah juga menyiapkan sejumlah hotel untuk isolasi. “Tentunya ini akan terus dilaksanakan dan ini juga terutama untuk di daerah seperti Jakarta,” imbuhnya.

Langkah lainnya, ujar Ketua KPCPEN, Presiden Jokowi menginstruksikan adanya percepatan dalam pelaksanaan vaksinasi. Upaya ini akan dilakukan dengan melibatkan TNI dan Polri.

Selain itu, Pemerintah juga akan mengakselerasi pelaksanaan genome-sequencing untuk melacak genome (rangkaian DNA/RNA), terutama terkait dengan potensi penularan virus Corona varian baru.

“Dan juga Pemerintah mendorong percepatan pelaksanaan pengecekan genome sequencing, yang selama ini dua minggu akan ditekan menjadi satu minggu,” ujarnya.

Dalam keterangan persnya, Airlangga juga memaparkan mengenai perkembangan kasus konfirmasi harian dan kasus aktif di Tanah Air yang masih menunjukkan tren peningkatan. Tingkat kasus aktif nasional per 13 Juni adalah 5,9 persen dan tingkat kesembuhan 91,3 persen.

Berita Golkar – Posisi Indonesia pada bidang ekonomi dan keuangan syariah global berada pada posisi membanggakan. Seperti yang tercantum dalam The State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2020/2021 bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-4 dari 73 negara.

Pencapaian ini telah mengalami peningkatan signifikan dibandingkan 2018 lalu yang menempati peringkat ke-10.

The State of the Global Islamic Economy Report sendiri merupakan laporan yang mendefinisikan dan memberikan pandangan menyeluruh tentang ekonomi Islam serta potensi masa depannya, untuk memfasilitasi investasi dan pertumbuhan industri.

Ini adalah barometer tahunan kesehatan dan perkembangan industri ekonomi Islam di seluruh dunia. Laporan tahunan tersebut bekerja sama dengan jaringan media dunia Thomson Reuters.

Pada 2019, aset keuangan syariah Indonesia tercatat sebesar US$99,2 miliar, atau sekitar 3,44% dari total aset keuangan syariah global.

Sejalan dengan itu, kinerja sektor halal juga mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan perekonomian nasional semasa Covid-19.

Pada 2020, pertumbuhan Halal Value Chain (HVC) hanya mengalami kontraksi sebesar -1,72%, lebih tinggi dibandingkan kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar -2,07%.

“Untuk memainkan peran besar bagi industri halal di pasar domestik dan pasar global, Indonesia harus menjadi bagian dari Global Halal Value Chain yang akan mempelopori penerapan Halal Traceability dan Halal Assurance System yang terpercaya. Dukungan Pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah yaitu dengan penguatan Halal Value Chain yang berfokus pada 6 klaster atau sektor industri potensial, antara lain makanan-minuman, pariwisata halal, fesyen muslim, media-rekreasi halal, farmasi-kosmetik halal, dan energi halal,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip melalui siaran pers pada Senin (14/06/2021).

Sebagai bukti kesiapan industri nasional dalam mendukung Indonesia sebagai Produsen Halal Dunia, lanjut Menko Airlangga yang juga adalah Ketua Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), sudah terdapat dua permohonan Kawasan Industri Halal (KIH) yang sudah sampai tahap proses verifikasi di Kementerian Perindustrian, yaitu Kawasan Industri Modern Cikande di Serang (Banten) dan Kawasan Industri Safe n Lock di Sidoarjo (Jawa Timur).

Potensi ekonomi pondok pesantren (ponpes) di Indonesia sangat besar. Jumlah ponpes di Indonesia pada Triwulan I-2021 sebanyak 31.385 ponpes dengan jumlah santri sekitar 4,29 juta orang, yang 44,2% di antaranya memiliki potensi ekonomi.

Diharapkan semua ponpes akan memiliki potensi ekonomi sehingga dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, dan UMKM halal Indonesia.

“Kolaborasi dalam membangun ekosistem syariah berbasis ponpes perlu dilakukan baik antara regulator maupun stakeholders, sehingga ponpes dapat mendorong terjadinya peningkatan keuangan inklusif seiring dengan peningkatan akses keuangan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, mengurangi jumlah kemiskinan, serta meningkatkan kapasitas UMKM sehingga dapat naik kelas. Usaha yang dijalankan di ponpes sebaiknya menjadi usaha menengah besar, bukan menengah kecil lagi,” ungkap Menko Airlangga.

Program percepatan inklusi keuangan dalam mendukung kemandirian ponpes yang dilaksanakan Pemerintah melalui Sekretariat DNKI, antara lain berbentuk edukasi keuangan bagi santri; pemberdayaan kemandirian pesantren dengan program Pesantren Go Digital; kemudian implementasi dan pemanfaatan Kartu Santri untuk keperluan edukasi serta transaksi dalam lingkungan pesantren juga identitas para santri; pendampingan pelatihan digital marketing; dan juga pembiayaan syariah/program One Pesantren One Product (OPOP)/Koperasi Pesantren.

Untuk program OPOP dilaksanakan untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik dan khas dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

Peserta program OPOP saat ini telah mencapai 1500 pesantren dengan total transaksi business match per Desember 2020 adalah Rp21 miliar.

“Koordinasi dan sinergi bersama semua stakeholders harus terus dipertahankan dan diperkuat dalam mendukung inklusi keuangan bagi ponpes,” pungkas Menko Airlangga.

Masih dalam rangkaian acara Halal Bihalal yang bertema “Sinergi dan Kolaborasi Program Mendukung Inklusi Keuangan Pesantren” tersebut, dilakukan juga penandatangan Nota Kesepahaman dan Dukungan Pembiayaan KUR dengan PT Indomobil Prima Energi, PT Bank Syariah Indonesia, dan Koperasi Ponpes Bahrul Ulum.

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar Gde Sumarjaya Linggih menyambut baik rencana pembukaan pariwisata Bali untuk wisatawan mancanegara (wisman) pada Juli mendatang.

Mengingat, masyarakat Bali yang selama ini sangat bergantung dari sektor pariwisata mengalami pukulan yang sangat berat. Tercatat, pada triwulan II tahun 2020 perekonomian Bali menurun hingga minus 10,98 persen.

Maka, Demer sapaan akrabnya, dalam siaran pers yang dikutip pada Senin (14/06/2021) mengungkapkan semakin cepat semakin baik untuk diwujudkan pembukaan wisatawan mancanegara Bali pada bulan Juli tersebut. Bali telah mengalami kerugian sekitar Rp9,7 triliun setiap bulan dari sektor pariwisata.

“Semakin cepat, semakin baik untuk diimplementasikan pembukaan pariwisata Bali untuk wisatawan mancanegara pada bulan Juli. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, per 25 Mei 2020, sebanyak 71.313 tenaga kerja sektor formal di-PHK dan 2.570 orang kehilangan pekerjaan,” ujar politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Namun demikian, imbau Demer, seluruh komponen pariwisata Bali harus tetap beradaptasi dengan kebiasaan baru di tengah pandemi Covid-19.

Jangan sampai, euforia pembukaan pariwisata Bali untuk wisatawan mancanegara membuat terlena. Sehingga, seluruh pihak harus terus menyadari keadaan saat ini masih di bawah bayang-bayang Covid-19 yang berbeda dengan kondisi normal.

“Untuk itu, saya meminta kepada Pemerintah Daerah Bali agar membuat semacam petunjuk pelaksanaan atau pedoman yang baku bagi industri pariwisata tentang protokol kesehatan Covid-19 semacam SOP (Standar Operasional Prosedur) bagi pelaku pariwisata yang lebih detail. Wisatawan pun akan merasa aman dan nyaman tanpa khawatir terpapar Covid-19,” pungkas legislator dapil Bali itu.

Sebelumnya, kabar baik bagi pelaku pariwisata di Bali datang dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno usai melakukan rapat koordinasi dengan Gubernur Provinsi Bali I Wayan Koster di rumah jabatan Gubernur, Denpasar, baru-baru ini.

Sebagaimana yang dijadwalkan Presiden Joko Widodo, target pembukaan pariwisata Bali untuk wisman akan dilakukan pada bulan Juli 2021.

Target ini beralasan, sebab tidak hanya kasus Covid-19 yang stabil terjaga, namun vaksin terhadap pelaku pariwisata serta masyarakat Bali sudah terdistribusi dengan baik.

Berita Golkar – Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan mendorong terciptanya Ketahanan Air Nasional dan menjamin ketersediaan sumber air baku guna memenuhi kebutuhan air nasional, termasuk kebutuhan air masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari maupun mendukung mata pencaharian.

“Ketahanan Air Nasional tersebut tentunya tidak dapat terwujud tanpa adanya koordinasi antar-pemangku kepentingan yang kolaboratif, baik antar Kementerian/Lembaga, masyarakat maupun dunia usaha,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, dikutip melalui keterangan pers Jumat (11/6/2021).

Berdasarkan hasil studi dari World Bank dan Kementerian PPN/BAPPENAS (2021) mengenai “Ketahanan Air Indonesia”, diketahui bahwa risiko dan ancaman ketahanan air yang tidak ditanggulangi akan berpotensi menurunkan PDB Indonesia sekitar 7,3% di 2045.

Adapun beberapa risiko ancaman terhadap Ketahanan Air Indonesia di masa depan yaitu kurangnya ketersediaan air, kenaikan air laut dan penurunan muka tanah yang menyebabkan kejadian banjir di pesisir, pengambilan air tanah secara tak terkendali yang juga berkorelasi terhadap potensi penurunan muka tanah, degradasi lahan, dan sebagainya.

“Kami mengingatkan kembali, sebagaimana telah diamanatkan Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Presiden (Perpres) No.10 Tahun 2017, bahwa peran Dewan SDA Nasional dan Dewan SDA Provinsi sangat diperlukan. Utamanya untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan stakeholders dalam sebuah kebijakan nasional atau program Pemerintah untuk meningkatkan Ketahanan Air Indonesia,” jelas Menko Airlangga.

Sidang Pleno kali ini menyepakati beberapa hal, yakni Rencana Kerja Dewan SDA Nasional Tahun 2021, Rekomendasi Pengendalian Erosi dan Sedimentasi untuk Pelestarian Fungsi Waduk, Rekomendasi Perspektif Sumber Daya Air untuk Pengembangan Calon Ibu Kota Negara, dan Rekomendasi Metodologi Indeks Ketahanan Air Nasional.

“Harapan kita tentunya adalah apa yang telah disepakati dan diputuskan dalam Sidang Pleno ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden dalam penanganan isu strategis di bidang SDA, kemudian dapat segera dilaksanakan oleh seluruh stakeholders sesuai tugas dan fungsinya masing-masing,” ujar Menko Airlangga.

Dia juga menyampaikan, salah satu kunci keberhasilan untuk mencapai Pengelolaan SDA Terpadu adalah sinkronnya pelaksanaan kebijakan semua stakeholders, yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai evaluasi outcome yang ditargetkan.

Terkait Rekomendasi Pengendalian Erosi dan Sedimentasi untuk Pelestarian Fungsi Waduk, bahwa hal ini perlu dilakukan secara terpadu di hulu maupun hilir, dengan melibatkan semua stakeholders.

Jadi, dalam pengelolaan sebuah infrastruktur waduk/bendungan tidak bisa dimaknai hanya sebatas kegiatan operasi dan pemeliharaan pada badan waduk saja, tetapi juga mencakup pengendalian erosi dan sedimentasi yang berasal dari sempadan waduk (green belt) dan daerah tangkapan air atau Daerah Aliran Sungai (DAS).

“Untuk itu, Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Kementan, dan Pemerintah Daerah agar bersama-sama memusatkan atensinya dalam pengendalian erosi dan sedimentasi untuk menjaga kondisi hulu DAS dan kelangsungan fungsionalitas bendungan yang sudah ada, terutama 61 bendungan baru yang akan dibangun untuk mendukung ketersediaan air, ketahanan pangan (Food Estate), penyediaan listrik melalui renewable energy, dan pengendalian banjir di daerah hilir,” papar Menko Airlangga.

Dalam hal Rekomendasi Perspektif Sumber Daya Air untuk Pengembangan Calon Ibu Kota Negara, supaya hal ini bisa optimal, maka dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah/sanitasi, dan konservasi sumber air, perlu dikelola secara terintegrasi dengan menerapkan sistem smart technology.

Sementara, untuk Rekomendasi Metodologi Indeks Ketahanan Air Nasional, dapat diimplementasikan konsepsi Metodologi Indeks Ketahanan Air dalam mengukur indikator pencapaian Pengelolaan SDA yang diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu instrumen dalam proses perumusan kebijakan Pemerintah ke depannya.

“Kami selaku Ketua Dewan SDA Nasional juga mengimbau dan mendorong Pemerintah Provinsi dapat mengaktifkan kembali dan/atau membentuk Dewan SDA Provinsi, sebagai wadah koordinasi pengelolaan SDA yang nantinya diharapkan dapat segera menyusun beberapa hal, di antaranya: Kebijakan Pengelolaan SDA Provinsi berserta matriks tidak lanjut pelaksanaannya; dan Indeks Ketahanan Air Provinsi, agar program dan kegiatan pengelolaan SDA di tingkat provinsi dapat dievaluasi secara terukur,” ucap Menko Airlangga.

Pada kesempatan ini juga, Menko Airlangga menyetujui Rencana Kerja Dewan SDA Nasional Tahun 2021.

Rencana kerja tersebut harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh Anggota Dewan SDA Nasional. Ia juga berharap Sidang Pleno Dewan SDA Nasional ini dapat dilaksanakan minimal satu kali dalam tiga bulan.

Turut hadir secara virtual dalam Sidang Pleno hari ini adalah Menteri PUPR selaku Ketua Harian Dewan SDA Nasional Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Kemenko Marves, Kemenperin, Kemendikbud-Ristek, BMKG, serta para anggota Dewan SDA Nasional.

Berita Golkar – Pemerintah berencana memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan atau sekolah.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dalam aturan tersebut, jasa pendidikan dihapus dari daftar jasa yang tidak terkena atau dikecualikan dari PPN. Artinya, jika revisi UU KUP ini disetujui, maka jasa pendidikan akan menjadi objek pajak dan dikenakan PPN. Bahkan kemungkinan PPN akan ditetapkan sebesar 12 persen.

Hetifah Sjaifudian selaku Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar menolak keras wacana tersebut.

“Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia dan bagian dari tujuan penyelenggaraan negara yang dijamin dalam konstitusi kita. Jika Jasa Pendidikan dikenakan pajak, hal ini akan bertentangan dengan cita-cita dasar kita untuk mencerdaskan bangsa berdasarkan keadilan sosial,” ujar anggota Fraksi Partai Golkar itu.

Menurut Hetifah, saat ini saja, tanpa pajak, banyak sekolah yang sudah kesulitan dalam menyelenggarakan kegiatan operasionalnya. Jika ditambah PPN maka banyak sekolah semakin terbebani.

“Di banyak sekolah, dana BOS masih belum mencukupi untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas. Guru honor banyak yang belum mendapat upah yang layak. Tak jarang, pungutan pun dibebankan pada orangtua siswa,” paparnya.

Hetifah menambahkan juga, jika PPN diterapkan, akan memperparah kondisi tersebut.

Hetifah yang merupakan wakil rakyat asal Dapil Kaltim ini menyadari, pada masa pandemi ini Pemerintah memang membutuhkan banyak dana untuk pembangunan.

“Kemarin saya baru saja mengikuti konsinyering dengan Kemendikbudristek. Banyak anggaran yang dipangkas untuk penanganan pandemi. Selain itu, penerimaan negara juga lebih sedikit,” jelasnya.

Namun demikian, hal itu menurut Hetifah bukan menjadi alasan untuk memungut pajak dari sektor pendidikan.

“Pajak merupakan sarana dari redistribution of wealth. Untuk terciptanya pemerataan, justru anggaran untuk pendidikan harus ditambah. Bukan sebaliknya Pemerintah mengambil dari sektor pendidikan,” ungkapnya.

Ia menganggap, sumber pendanaan bisa digali dari sektor-sektor lainnya, misalnya dengan menerapkan pajak progresif.

Hetifah yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar bidang Kesra ini juga beranggapan, hal itu bertentangan dengan visi misi pemerintahan saat ini.

“Visi dan Misi pemerintahan saat ini salah satunya adalah Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui reformasi Pendidikan yang dapat terjangkau oleh semua masyarakat Indonesia. Jika PPN pendidikan ini diterapkan, maka akan sangat kontradiktif dan menghambat tercapainya visi misi tersebut. Harus kita kawal agar jangan sampai terjadi,” pungkasnya.

Berita Golkar – Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kapolda dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di mana salah satu yang dibicarakan adalah hal kebocoran pendapatan negara dari sektor pertambangan.

“Jadi kami tidak ingin lagi ada kebocoran (pendapatan negara) dari sumber daya alam di Kalimantan Timur,” kata Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir di Balikpapan, dikutip melalui pemberitaan salah satu media online, Jumat (11/06/2021).

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari fraksi Partai Golkar ini, satu sumber kebocoran itu adalah tambang-tambang batu bara ilegal atau disebut juga tambang liar karena tidak mengantongi berbagai izin yang diperlukan untuk menambang.

Dipastikan pengelola tambang liar tidak membayar apapun bentuk kewajiban keuangan kepada negara, apakah retribusi maupun pajak.

“Jadi itu tadi yang kami bahas dengan jajaran Polda dan Kejaksaan Tinggi Kaltim,” ucap Adies.

Ia menambahkan Komisi III juga menunggu data kasus tambang liar yang ada di Polda Kaltim. Data itu akan menjadi bahan pembahasan lanjutan di Komisi III.

Sebagai daerah yang kaya sumber daya alam, di antaranya batu bara, Kalimantan Timur diketahui juga ramai dengan praktik pertambangan ilegal.

Di awal tahun 2020, misalnya, tak jauh dari lokasi ibu kota baru negara di Kecamatan Samboja, penambangan batu bara ilegal beraksi di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto.

“Mereka (penambang liar) memanfaatkan kesempatan saat Covid-19 ini membuat kita membatasi aktivitas patroli ke lapangan,” kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tahura Bukit Soeharo Rusmadi di kesempatan terpisah.

Lokasi penambangan yang juga dekat dengan Desa Karya Jaya di bagian timurnya. Dugaan aktivitas pertambangan mencemari air Waduk Samboja yang menjadi air baku bagi PDAM Samboja, membuat warga desa mendatangi lokasi tambang dan membakar satu alat berat penambang.

Berita Golkar – Partai Golkar melaksanakan perjanjian kerjasama (MoU) dengan United Russia Party (Partai Rusia Bersatu), di Kantor DPP Golkar Jakarta, Jumat (11/6).

Dari pihak Golkar, perjanjian kerjasama akan diwakili oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Sementara, dari pihak United Russia Party diwakili oleh Deputy Secretary of The General Council of The United Russia Party, Mr Klimov Andrey Arkadievich.

Acara ini diselenggarakan secara virtual zoom, di mana Airlangga melakukan perjanjian dari Kantor DPP Partai Golkar, Jl. Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat.

Selepas acara, Airlangga mengungkap United Russia Party adalah partai dari Presiden Rusia Vladimir Putin.

“Tadi baru ditandatangani kerjasama antara Partai Golkar dan United Russia Party, di mana United Russia Party itu dipimpin oleh Dmitry Medvedev, dan ini merupakan partainya Presiden Putin,” ujar Airlangga, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (11/6/2021).

Airlangga mengatakan dalam penandatanganan kedua belah pihak ada rencana kolaborasi dalam berbagai bidang.

Satu di antaranya adalah mendorong kerjasama politik, ekonomi dan pendidikan.

Selain itu, kata Menko Perekonomian tersebut, juga akan ada pertemuan lanjutan tanggal 29 Juni 2021, di mana akan ada meeting secara video conference antar partai se-ASEAN dan Rusia.

“Dan dalam rapat tersebut Partai Golkar akan hadir dan itu nanti akan bersama-sama dengan Ketua Umum United Russia Party Medvedev dan 5 partai utama di ASEAN,” kata Airlangga.

“Tinggal ini kolaborasi akan terus didorong dan tentu di berbagai segi kerja sama sangat strategis, karena Rusia sedang mengembangkan blok ekonomi negara-negara di Rusia,” tandas Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid mendorong agar Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal meningkatkan sistem pelayanan dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Nusron mengungkapkan, secara kelembagaan saat ini Kementerian Investasi levelnya sudah naik, setara dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Kementerian Keuangan, maka sudah selayaknya ada peningkatan anggaran untuk dukungan manajemen organisasi.

“Bisnisnya BKPM itu hanya dua, pertama membuat sistem. Bisnis layanan itu hanya dua, dua S, yang pertama sistem, yang kedua sinten. Sinten itu adalah SDM, orang. Sistem itu berarti menyangkut IT dan SOP. BKPM itu bisnisnya layanan, ada program penguatan SDM-nya, dengan cara mengirimkan SDM terbaiknya sekolah ke luar negeri,” jelas Nusron saat rapat kerja bersama dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, di ruang rapat Komisi VI, Nusantara I, Senayan, Jakarta, dikutip melalui keterangan pers, Kamis (10/6/2021).

Karena Kementerian Investasi merupakan lembaga yang dominan pada pelayanan, maka politisi Partai Golkar itu beranggapan, lembaga ini berpotensi rawan penyelewengan.

Menurut Nusron salah satu cara untuk menghilangkan potensi buruk tersebut dia mengusulkan agar tukin bagi pegawainya dinaikkan serta mendidik SDM unggul guna peningkatan sistem kelembagaan di Kementerian Investasi.

“Karena itu saya mendorong dua hal, setuju tukin (tunjangan kinerja) dinaikkan. Karena kalau tukin tidak dinaikan potensi fouth, potensi korupsi tinggi. Karena bapak layanan, terutama di tiga tempat. Yang pertama dispute potensi korupsi di perencanaan investasi. Mana daerah yang dimasukan di situ sudah lubang permainan. Yang kedua dispute potensi dilayanan investasi diizin-izin, naik turun tahan, dan kapan. Yang ketiga pengendalian investasi,” jelas Nusron.

Berita Golkar – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan tekadnya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, guna mempertahankan dan meningkatkan kinerja industri manufaktur dalam negeri.

Sehingga industri bisa semakin berekspansi dan dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

“Momentum ekspansi industri manufaktur Indonesia ditunjukkan dengan kepercayaan diri para investor dalam melakukan penambahan terhadap penanaman modal di Indonesia,” kata Menperin Agus Gumiwang, seperti dikutip melalui berita pada salah satu media online, Kamis (10/6/2021).

Menperin menyebut investor di industri komponen elektronik seperti PT Haeng Sung Raya Indonesia (Haeng Sung) yang memproduksi Printed Circuit Board Assembly (PCBA) dan harness, memperkuat posisi dengan kembali menambah investasinya di Cibitung sebesar USD10 juta.

“Pemerintah akan mendorong pengembangan industri komponen elektronika, dengan memperkuat struktur manufakturnya melalui peningkatan investasi dan menjalankan kebijakan substitusi impor,” ucap Agus Gumiwang.

Di masa pandemi terjadi gangguan rantai pasok global yang menyebabkan terhambatnya pengiriman komponen sehingga menghambat proses produksi.

“Kondisi ini menunjukkan perlunya kemandirian industri di dalam negeri yang juga mirip dengan program substitusi impor 35% pada tahun 2022,” jelas Menperin.

Haeng Sung, menurut data Kemenperin, saat ini pengalaman sebanyak 800 orang, memiliki kapasitas produksi PCBA sebesar 120 juta unit dan harness hingga 12 juta unit.

Komponen elektronika tersebut digunakan oleh perusahaan pembuatan produk hilir seperti televisi, audio video, kulkas, dan mesin cuci.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Taufiek Bawazier menyampaikan pentingnya kesiapan komponen industri dalam negeri, guna meningkatkan daya saing industri turunannya baik di pasar dalam maupun luar negeri.

“Untuk mendukung ketersediaan komponen industri, Pemerintah terus berupaya dengan menerapkan kebijakan-kebijakan seperti pengoptimalan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ataupun insentif-insentif penanaman modal seperti tax holiday dan tax allowance,” papar Taufiek.

Pada tahun 2020, dalam masa pandemi, Haeng Sung berhasil mencatat nilai ekspor hingga USD21 juta dan nilai ini diperkirakan meningkat pada tahun 2021, di mana hingga bulan Mei sudah mencapai USD13 juta.

Komponen yang diproduksi di dalam negeri ini sudah berhasil tembus pasar ekspor ke berbagai negara seperti India, Turki, Polandia, Rusia, Mexico, Korea Selatan, dan Vietnam.

Karakteristik industri komponen elektronika yang membutuhkan jumlah produksi yang tinggi untuk mencapai skala ekonomi, mengharuskan komponen industri untuk menyasar pasar ekspor.

Menperin menyebut industri komponen elektronik lannya yang menjadikan Indonesia sebagai basis produksi di kawasan Asia Tenggara dan kemudian mengekspor hasil produksinya ke berbagai negara.

Contohnya, PT Pampas-Nextron Teknologi Indonesia yang kembali melakukan ekspor sebanyak 40.400 unit set top box ke Brasil atau setara dengan nilai USD590,800 pada April 2021 lalu.

Produsen set top box yang berlokasi di Cikarang tersebut berhasil memasarkan produk ke berbagai negara di Kawasan Asia, Eropa, dan Amerika.

Total ekspor dari seluruh produk PT Pampas-Nextron Teknologi Indonesia pada periode menembus USD3,15 juta pada periode Januari-Mei 2021.