Bulan: Juni 2021

Berita Golkar – Pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut seiring dengan tren penguatan ekspor dan impor. Ekspor Indonesia pada Mei 2021 mencapai $16,60 M atau menguat signifikan sebesar 58,76% (yoy).

Sejalan dengan nilai ekspor, performa impor Indonesia pada Mei 2021 juga meningkat sebesar 68,68% (yoy) atau mencatatkan nilai sebesar $14,23 M.

“Neraca perdagangan terus melanjutkan surplus hingga bulan ini yakni sebesar $2,36 M. Capaian ini membuat neraca perdagangan mengalami surplus selama 13 bulan berturut-turut sejak Mei 2020,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip Kamis (17/06/2021).

Komoditas nonmigas menjadi kontributor utama dalam peningkatan performa ekspor bulan ini dengan pertumbuhan sebesar 58,30% (yoy).

Lemak dan minyak hewan/nabati (HS 15) menjadi penyumbang terbesar pada ekspor nonmigas dengan porsi sebesar 15,9%.

Sementara itu, ekspor migas mengalami pertumbuhan sebesar 66,99% (yoy). Penyumbang terbesar ekspor migas berasal dari komoditas gas dengan porsi sebesar 53,8%.

Lebih lanjut, ekspor Indonesia pada Mei 2021 yang tumbuh sebesar 58,76% (yoy) melebihi performa ekspor negara-negara Asia lainnya, seperti Korea Selatan (45,6% yoy), Taiwan (38,65 yoy), Vietnam (36,6% yoy), dan China (27,6% yoy).

Peningkatan ekspor ini sejalan dengan meningkatnya harga beberapa komoditas andalan Indonesia. Tercatat, harga Crude Palm Oil (CPO) dan batubara masing-masing meningkat sebesar 101,74% (YoY) dan 103,9% (YoY).

Selain itu, pemulihan ekonomi di negara-negara mitra dagang utama Indonesia seperti Amerika Serikat dan Cina yang telah tumbuh positif di TW-1 2021 turut mendukung peningkatan permintaan atas ekspor Indonesia.

Lebih lanjut, aktivitas manufaktur AS dan Cina yang semakin ekspansif di bulan Mei 2021 ikut mendongkrak kinerja ekspor Indonesia di bulan yang sama.

Sementara itu, selain permintaan global yang telah pulih, pertumbuhan permintaan domestik yang kembali kuat juga mendorong produksi ke level yang lebih tinggi.

Tercatat, Purchasing Managers’ Index (PMI) mampu mencapai level 55,3 pada bulan Mei atau mencatatkan rekor tertinggi selama 10 tahun sejarah survei.

Selain itu, penyerapan jumlah tenaga kerja juga sudah mulai tumbuh positif untuk memenuhi kebutuhan kapasitas operasional yang meningkat.

Perluasan tenaga kerja ini sekaligus mendorong perbaikan penyerapan tenaga kerja domestik yang sempat menurun akibat Pandemi Covid-19.

“Pulihnya permintaan global dan domestik yang diiringi dengan peningkatan aktivitas manufaktur mendorong peningkatan impor bahan baku dan barang modal,” tutur Airlangga.

Impor bahan baku/penolong meningkat sebesar 79,11% (yoy). Peningkatan tersebut berpengaruh signfikan terhadap total impor karena memiliki porsi terbesar dibandingkan dengan impor golongan lain yakni sebesar 76,9% terhadap total impor.

Di saat yang sama, impor barang modal juga tumbuh positif sebesar 35,28% (yoy) dengan porsi sebesar 13,2% terhadap total impor.

“Berbagai perkembangan positif ini akan mendukung Indonesia dalam menjawab tantangan-tantangan global dan domestik sehingga ketahanan sektor eksternal dapat tetap terjaga dengan baik di tahun 2021,” pungkas Menko Airlangga.

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa para pelaku perusakan lingkungan lebih kejam dari kejahatan lainnya.

Sebab, tindakan mereka mengakibatkan efek domino berkepanjangan yang merugikan alam, manusia dan negara. Apalagi dalam kepercayaan orang Jawa dan Sunda bumi layaknya seorang ibu yang harus dijaga.

“Artinya menyakiti bumi sama dengan menyakiti ibu kita. Maka kita menyebutnya ibu pertiwi,” ungkap Dedi melalui salah satu pemberitaan pada media online, yang dikutip Kamis (17/06/2021).

Dedi juga merasa heran dengan anggapan orang-orang terhadap kelompok adat sebagai manusia tertinggal. Padahal mereka adalah kelompok visioner yang mampu memanfaatkan alam tanpa merusaknya.

Menurutnya, masyarakat adat yang tinggal di sekitar laut, sungai, hutan atau gunung adalah kelompok yang memiliki tekad konservasi.

Mereka menganggap tempat tinggal sebagai lingkungan yang sakral dan harus dijaga kesuciannya sebagai amanah para leluhur.

“Maka bagi mereka bertuhan itu salah satunya adalah bersenyawa dengan alam,” ucapnya.

Selain itu, masyarakat adat memiliki peran dalam menjaga kebhinekaan tanpa harus teriak-teriak seolah sebagai kelompok yang paling ‘NKRI’. Mereka juga berperan dalam menjaga bahasa ibu dan tradisi turun temurun di Indonesia.

Di sisi lain, kata Dedi, masyarakat adat juga tidak pernah membebani keuangan negara. Contohnya saja masyarakat Baduy yang menolak dana desa karena menganggap menerima berarti mengkhianati leluhur.

“Kemudian mereka adalah kelompok yang paling survive manakala negeri ini terjadi krisis energi atau perang. Merekalah masyarakat atau kelompok yang paling bisa bertahan dan aman,” ujar Dedi Mulyadi.

Berita Golkar – Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dito Ganinduto menegaskan industri perbankan memiliki peran penting dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari dampak pandemi Covid-19.

Peran itu terkait penyaluran kredit bagi pelaku usaha di tanah air, baik sisi penawaran maupun permintaan yang ditujukan untuk konsumen.

“Di samping itu, perbankan menjadi tulang punggung, atau kunci PEN, dengan membantu memulihkan pembiayaan baik sektor sektor yang terdampak agar tetap berbenah di masa pandemi Covid-19, bahkan dapat melakukan ekspansi usahanya,” kata Dito dikutip melalui keterangan pers Rabu (16/06/2021).

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar ini menambahkan DPR terus memonitor realisasi PEN. Langkah ini diperlukan, karena pandemi Covid-19 telah mempengaruhi aktifitas ekonomi baik global maupun nasional.

“Hal itu juga diakibatkan adanya pembatasan yang dilakukan Pemerintah. Sehingga kondisi tersebut sangat berpengaruh pada arus kas pelaku usaha,” ujarnya.

Dito menjelaskan situasi Covid-19 telah berdampak langsung maupun tidak langsung pada kapasitas dan kinerja debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit dan pembiayaan. Untuk itu, diperlukan berbagai upaya untuk melakukan penyelamatan terhadap para pelaku usaha tersebut.

Terlebih lagi, lanjut Dito, berbagai upaya telah dilakukan oleh otoritas fiskal dan moneter, termasuk OJK dengan memberikan stimulus pada pelaku usaha, dalam rangka PEN, karena terdampak pandemi Covid-19.

Pemerintah melalui berbagai kebijakan berupaya telah melalui menstimulasi, baik sisi permintaan maupun penawaran.

Dari sisi permintaan, sambung Dito, Pemerintah telah menstimulasi melalui berbagai penurunan tarif pajak dan transfer payment berupa peningkatan perlindungan sosial.

Sementara dari sisi penawaran dilakukan upaya untuk menjaga cash flow dan menjaga keberlanjutan usaha para pelaku usaha dalam rangka PEN.

Hadir secara langsung dalam rapat tersebut, Direktur Bank Mandiri Darmawan Junaidi menyampaikan kredit Bank Mandiri tumbuh 9,1 persen secara year on year (yoy).

Pertumbuhan itu didukung oleh hasil merger Bank Syariah Indonesia pada Februari 2021 lalu yang membuat kredit secara konsolidasi bertumbuh.

Berita Golkar – Krisis yang terjadi akibat pandemi Covid-19 sebagai momentum penting untuk melakukan reformasi struktural di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan tekad Pemerintah dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip pembangunan inklusif berkelanjutan serta menggunakan krisis sebagai momentum untuk melakukan reformasi struktural secara komprehensif.

Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri APEC Structural Reform Ministerial Meeting (SRMM) / Pertemuan Tingkat Menteri Reformasi Struktural APEC ke-3 yang digelar secara virtual pada Rabu (16/06) di Jakarta.

Pertemuan yang dipimpin oleh Hon. David Clark, Minister of Commerce and Consumer Affairs New Zealand ini dihadiri oleh perwakilan dari 21 negara anggota APEC.

”Forum bertujuan untuk melakukan review Agenda Reformasi Struktural APEC tahun 2015-2020 dan mendukung Agenda 5 tahun ke depan. Dalam pertemuan ini, saya beserta para Menteri APEC lainnya telah menyepakati untuk bekerja sama dalam Agenda Reformasi Struktural baru yang mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi dan mendorong reformasi yang berfokus pada pertumbuhan inklusif, kuat, berkelanjutan, dan ramah inovasi,” terang Menko Airlangga.

Agenda reformasi Struktural APEC meliputi upaya-upaya peningkatan efisiensi birokrasi, kemudahan berusaha, peningkatan kepastian hukum, peningkatan kualitas regulasi, dan hal-hal terkait lainnya yang diidentifikasi sebagai hambatan-hambatan struktural yang selama ini menjadi salah satu faktor utama high-cost economy, serta berimplikasi pada rendahnya daya saing satu ekonomi dalam perdagangan dan investasi.

Pemerintah Indonesia berkomitmen mendukung 4 (empat) pilar Reformasi Struktural 5 tahun ke depan (2021-2025) yaitu: (i) Creating an enabling environment for open, transparent, and competitive markets; (ii) Boosting business recovery and resilience against future shocks; (iii) Ensuring that all groups in society have equal access to opportunities for more inclusive, sustainable growth, and greater well‐being; dan (iv) Harnessing innovation, new technology, and skills development to boost productivity and digitalization.

“Pandemi Covid-19 merupakan momentum untuk melakukan reformasi struktural yang menyeluruh bagi perekonomian Indonesia yang diwujudkan melalui roadmap pembangunan ekonomi yang lebih hijau, lebih cerdas, lebih produktif, dan berkeadilan. Pertumbuhan berkelanjutan merupakan kunci dalam pemulihan ekonomi paska pandemi Covid-19 dan pertumbuhan inklusif berkelanjutan dapat dicapai melalui program-program green economy,” ujar Menko Perekonomian.

Indonesia memprioritaskan pembangunan ekonomi ramah lingkungan seperti hydro power, panel surya, geothermal dan biodiesel 30 persen (B30).

Lebih lanjut disampaikan bahwa program vaksinasi yang sudah dilaksanakan sampai saat ini mencapai 32.8 juta dosis, hal ini merupakan game changer dalam penurunan kasus Covid-19 di Indonesia.

Pemerintah Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas sebesar 30% pada tahun 2030 dengan memprioritaskan pembangunan rendah karbon sebagai intisari rencana pembangunan nasional.

Pemerintah juga mendorong peningkatan keterampilan pekerja melalui program Kartu Prakerja berupa skilling, up-skilling dan re-skilling yang menjadi bagian utama untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para angkatan kerja yang perlu mencari kerja.

“Pemerintah menerapkan prinsip ekonomi sirkular sebagai bagian dari ekonomi berkelanjutan dengan berkomitmen mengurangi sampah rumah tangga sebesar 30% dan sampah plastik di laut sebesar 70% di tahun 2025,” ujar Menko Airlangga.

Sektor industri telah menerapkan konsep ekonomi sirkular dengan mengesahkan Green Industry Standardization yang berstandar internasional.

Dunia usaha merespon baik kebijakan ini dengan membentuk Packaging Recovery Organization (PRO) yang bertujuan mempercepat implementasi ekonomi sirkular, dengan beberapa kegiatan seperti pengumpulan sampah dan daur ulang.

Dalam pertemuan tersebut, Menko Perekonomian bersama para Menteri/Ketua Delegasi APEC lainnya mendukung 3 (tiga) dokumen yaitu: (1) Ministerial Statement, 3rd Structural Reform Ministerial Meeting; (2) Summary of Enhanced APEC Agenda for Structural Reform (EAASR); dan (3) Third APEC Ease of Doing Business (EoDB) Action Plan.

Berita Golkar – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin mendorong sinergi kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi.

“Oleh karena itu, KSSK perlu lebih dulu memperhatikan dan mengantisipasi dampak turunan dari ketimpangan pemulihan ini terhadap proses pemulihan ekonomi dalam negeri,” urai Puteri dikutip melalui keterangan pers pada, Rabu (16/05/2021).

Sebagai informasi, KSSK merupakan komite yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Puteri pun meminta KSSK untuk terus memperkuat sinergi bauran kebijakan guna mengantisipasi dinamika proses pemulihan global.

“KSSK perlu mengantisipasi dampak pemulihan ekonomi AS terhadap kestabilan nilai tukar dan yield Surat Berharga Negara (SBN) kita. Termasuk, kemungkinan terjadinya capital outflow pada negara-negara emerging markets, seperti Indonesia, yang dapat kembali meningkat. Pengalaman dari fenomena krisis sebelumnya seperti taper tantrum tentu menjadi pelajaran yang berharga untuk menyiapkan bauran kebijakan yang dapat mengantisipasi dan meredam gejolak di sektor keuangan,“ ujar Puteri.

Lebih lanjut, Puteri juga mendesak KSSK untuk dapat meningkatkan penyaluran dan permintaan kredit di sektor riil. Hal ini lantaran pertumbuhan kredit hingga bulan April 2021 masih tumbuh negatif 2,28 persen (yoy).

“Sektor-sektor yang sensitif terhadap mobilitas masyarakat seperti pariwisata, perdagangan, dan transportasi, cenderung tumbuh lebih lambat. Perbedaan kecepatan pemulihan antar sektor ini berpotensi mempengaruhi perbankan menjadi lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan. Di sinilah intervensi KSSK diperlukan untuk mempercepat pemulihan sektor-sektor tersebut,” urai Puteri.

Berita Golkar – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bertekad untuk turut mewujudkan kemandirian Indonesia dalam bidang kesehatan.

Langkah strategis yang dijalankan antara lain adalah pelaksanaan kebijakan substitusi impor 35% pada tahun 2022, yang salah satunya didukung melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

“Sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, kita harus bertransformasi menjadi negara yang mandiri di bidang kesehatan, baik untuk alat kesehatan maupun obat-obatan,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Konferensi Pers Virtual tentang P3DN Bidang Alat Kesehatan, Selasa (15/6).

Menperin menegaskan, pihaknya telah mendorong sektor industri farmasi dan alat kesehatan di tanah air untuk meningkatkan produktivitasnya.

Apalagi, kedua sektor ini sudah dimasukkan ke dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, yang akan menjadi prioritas dalam pengembangan ke depannya.

“Guna menguatkan stuktur industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan produk impor, kami mendorong pengoptimalan nilai tingkat kandungan dalam negeri (TKDN),” ujarnya.

Kemenperin akan mendukung percepatan upaya tersebut, dengan cara menilai penghitungan TKDN di masing-masing sektor.

“Misalnya di sektor farmasi, cara menghitung nilai TKDN yang awalnya menggunakan metode cost based, saat ini sudah diubah menjadi processed based. Setelah adanya perubahan tersebut, ternyata ada kenaikan nilai TKDN rata-rata sekitar 15%,” ungkap Agus.

Sedangkan, untuk produk-produk alat kesehatan, Kemenperin juga akan sesuaikan cara menghitung nilai TKDN-nya.

“Saat ini penghitungan nilai TKDN-nya masih cost based (daftarnya meliputi alat kerja, modal kerja dan tenaga kerja). Nantinya akan kami sesuaikan dengan yang disebut full costing, yaitu kombinasi antara cost based dengan desain, logistik, serta R&D,” imbuhnya.

Seiring upaya tersebut, nilai TKDN rata-rata akan ditargetkan lebih dari 43% pada tahun 2021, dan naik menjadi 50% pada 2024. Sasaran ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

“Selanjutnya, jumlah produk yang memiliki sertifikat TKDN sekurang-kurangnya ditargetkan sebanyak 7.000 produk pada tahun 2021, dan akan meningkat menjadi 8.400 produk pada 2024,” sebut Agus.

Sementara itu, dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024, nilai TKDN rata-rata pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 53% dari baseline tahun 2020 yang berada di angka 49%. Artinya, kenaikan ditargetkan sekitar 2% per tahun.

Menperin menambahkan, terdapat 79 produk prioritas alat kesehatan dalam negeri yang diupayakan dapat dimanfaatkan dalam belanja APBN di bidang kesehatan.

“Beberapa produk tersebut telah memiliki nilai TKDN di atas 40%, yang artinya produk-produk dalam negeri ini wajib dibeli dan produk impor dilarang untuk dibeli,” tegasnya.

Adapun produk-produk itu antara lain adalah nasal oxygen cannula, lampu periksa, alat suntik, trolley emergency, meja dan kursi medis, microbiological specimen collection, hypodermic single lumen needle, patient examination glove, surgical apparel, infusion set, sharp container, blood storage ref/freezer, alcohol swab, hospital bed electric, kasa hidrofil, wheeled stretcher, patient transfer powered, meja operasi, implan ortopedi, instrumen bedah, kantung urin, serta disinfektan general purpose.

“Sebanyak 79 produk-produk prioritas ini baru tahap awal, selanjutnya dapat ditambah secara bertahap sampai maksimal sesuai kebutuhan pengguna produk dalam negeri,” tutur Menperin.

Tahun ini, Kemenperin akan memberikan fasilitasi sertifikasi TKDN secara gratis untuk sekurang-kurangnya 9.000 produk.

“Semoga kesempatan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh produsen dalam negeri,” tandasnya.

Berita Golkar – Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dito Ganinduto optimis perekonomian di Triwulan I-2021 terus membaik.

Berbagai intervensi ekonomi telah dilakukan melalui perbaikan berbagai kebijakan dalam mendukung stabilitas ekonomi dan keuangan.

Leading indicator menunjukkan perbaikan di bulan Maret 2021 sesuai ekspektasi sebagai efek dari penerapan PSBB di awal pandemi, antara lain terlihat pada Indeks Penjualan Ritel (RSI), Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Penjualan Mobil, Konsumsi Listrik, Google Mobility, PMI, serta ekspor impor.

“Sinyal pemulihan ekonomi juga terus berlanjut seiring perluasan pemberian vaksin dan kebijakan PPKM yang terkendali. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Maret 2021 menguat, terealisasi sebesar 93,4, dan merupakan yang tertinggi sejak Desember 2020,” kata Dito dalam rapat kerja membahas mengenai Evaluasi Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan Triwulan I Tahun 2021 di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip melalui keterangan pers Selasa (15/06/2021).

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menambahkan, aktivitas konsumsi masyarakat juga menunjukkan perbaikan, dan diperkirakan akan terus menguat pada Triwulan II Tahun 2021, terutama konsumsi makanan dan minuman, informasi dan transportasi, pakaian, serta perlengkapan rumah tangga dan rekreasi.

Data BPS menunjukkan, perekonomian Indonesia dalam proses menuju pemulihan dengan tumbuh – 0,74 persen di Kuartal I-2021.

Perbaikan ini, kata Dito, merupakan hasil dari pelaksanaan APBN 2021. Hal itu terlihat dari konsumsi Pemerintah dan rumah tangga yang terus menguat, serta ekspor impor yang tumbuh positif.

Selanjutnya, Bank Indonesia juga telah melanjutkan bauran kebijakan yang akomodatif untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Dari sisi kebijakan moneter, BI mempertahankan kebijakan suku bunga rendah dengan mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI-7DRR) di level 3,50 persen.

“BI juga perlu untuk terus melakukan triple intervention untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai fundamental dan mekanisme pasar. Selanjutnya, di tengah pandemi yang masih berlanjut, rasio prudensial sektor keuangan yang berperan penting terhadap stabilitas sektor keuangan tetap terjaga dengan baik,” jelas Dito.

Sampai bulan Maret 2021, perbankan masih menunjukkan kondisi permodalan yang kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) berada pada level 24,18 persen. Kemudian, gearing ratio industri pembiayaan juga berada di level 2,03 kali, serta Risk-Based Capital (RBC) industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing jauh di atas threshold.

Untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, LPS juga telah menurunkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP). Per Maret 2021, penjaminan LPS mencakup 99,92% dari total rekening atau 50,15 persen dari total nominal simpanan.

“Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong penurunan biaya dana (cost of fund) perbankan agar suku bunga kredit menjadi turun untuk mendorong pertumbuhan kredit,” pungkasnya.

Rapat kerja tersebut juga dihadiri secara langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua DK OJK Wimboh Santoso, dan Ketua DK LPS Purbaya Yudhi Sadewa.

Pemerintah mewaspadai, lonjakan kasus Covid-19 akan berdampak pada stabilitas ekonomi, terutama pertumbuhan ekonomi Kuartal II-2021.