Bulan: Juni 2021

Berita Golkar – Dalam rangka meraih visi “Indonesia Maju 2045”, Pemerintah Indonesia melakukannya dengan 4 (empat) pilar, yaitu: (1) Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (2) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, (3) Pemerataan Pembangunan, serta (4) Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan.

Kelas menengah akan menjadi salah satu kunci dalam mencapai visi tersebut, terutama dalam mendukung pembangunan negara ini di masa depan.

Maka itu, penciptaan lapangan kerja khususnya untuk kelas menengah menjadi isu penting. Pasalnya, penduduk kelas menengah dan berusia produktif yang akan menjadi tulang punggung bagi perekonomian Indonesia ke depannya.

Produktivitas angkatan kerja, baik dari kelas menengah maupun bukan, disadari Pemerintah Indonesia menjadi kunci supaya negara ini memiliki daya saing tinggi di kancah perekonomian global.

Hal ini diawali dengan peluncuran program Making Indonesia 4.0 di 2018 lalu. Salah satu yang menjadi titik berat dalam program itu adalah proses digitalisasi pada segala lini bisnis dan ekonomi.

Nilai ekonomi digital di Indonesia meningkat sebesar 11% dari US$40 miliar di 2019 menjadi US$44 miliar di 2020. Ini berpotensi naik lagi menjadi US$124 miliar di 2025.

Jumlah tersebut diproyeksikan akan menjadi yang tertinggi se-Asia Tenggara. Skor Literasi Digital Indonesia pada Global Innovation Index (2020) adalah 3,47 dari skala 5,00.

Dalam 15 tahun ke depan, Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital (atau 600 ribu talenta setiap tahunnya) untuk mendukung agenda transformasi digital.

Formasi talenta digital ini akan lebih didominasi oleh generasi milenial yang sedang dalam usia produktif. Apalagi saat ini kita sedang menghadapi pandemi Covid-19, di mana kesempatan ekonomi yang ada benar-benar bergantung kepada ekonomi digital.

Pemulihan (reset dan rebooting ekonomi) membutuhkan akselerasi, dan ekonomi digital yang akan dapat mewujudkannya dalam waktu dekat ini.

Kesuksesan ekonomi digital tentunya disokong oleh perkembangan infrastruktur teknologi digital.

“Dalam hal ini, Pemerintah sedang membangun infrastruktur 5G yang nanti akan meningkatkan konektivitas seluruh daerah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote,” tutur Menko Airlangga dalam event Peluncuran Laporan Bank Dunia (World Bank) “Pathways to Middle-Class Jobs in Indonesia” secara virtual, di Jakarta, Rabu (30/6).

Pemerintah juga sudah merilis Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Regulasi ini menjadi terobosan dalam menciptakan struktur ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan, serta mereformasi beberapa regulasi terdahulu yang berpotensi menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja.

“Berbagai macam kompleksitas dan tumpang-tindih regulasi, khususnya yang terkait perizinan dan investasi disederhanakan supaya lebih dapat diimplementasikan, serta menjamin kepastian, kemudahan, dan transparansi. Melalui UU No. 11/2020 ini, Pemerintah juga mendorong penciptaan lapangan kerja, mengatur kembali mekanisme perizinan bisnis melalui Online Single Submission (OSS), menguatkan UMKM, dan membuat penyesuaian dalam peraturan tenaga kerja agar lebih relevan dan fleksibel,” jelas Menko Airlangga.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pandemi Covid-19 mengubah gaya hidup masyarakat menjadi lebih ke arah digital, termasuk dalam lapangan kerja.

Perubahan ini membawa transformasi untuk pasar tenaga kerja menjadi lebih fleksibel dan adaptif. Namun, perubahan tersebut juga mempersyaratkan pekerja yang memiliki kompetensi lebih tinggi dan adaptif terhadap perubahan.

Untuk merespon transformasi pasar tenaga kerja itu, Pemerintah sudah melakukan beberapa upaya meningkatkan kualitas SDM, antara lain dengan (a) Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang sudah diatur dalam UU Cipta Kerja, untuk memberikan jaminan bagi para pekerja yang terkena PHK melalui 3 (tiga) manfaat yakni uang tunai, pelatihan kerja, dan akses kepada informasi pasar tenaga kerja, sehingga mereka dapat segera mendapat kerja kembali setelah kemampuannya bertambah dengan mengikuti pelatihan.

Kemudian, (b) Program Kartu Prakerja yang ditujukan untuk para pencari kerja, pekerja yang diPHK, dan pekerja yang membutuhkan kompetensi lebih tinggi dari sebelumnya, jadi program ini berfokus kepada skilling, upskilling, dan reskilling.

Dalam 6 (enam) gelombang yang sudah dibuka pada 2021, Program Kartu Prakerja sudah meloloskan sekira 2,8 juta penerima.

Dilanjutkan, (c) dalam jangka panjang Pemerintah menyempurnakan sistem nasional Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kejuruan atau Technical and Vocational Education and Training (TVET) agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dengan menguatkan link and match antara sektor industri dan sekolah vokasi.

“Untuk mendorong lebih lanjut keterlibatan industri dalam kegiatan vokasi, Pemerintah sudah menyediakan Super Tax Deduction, yaitu insentif pajak sampai 200% dari total biaya riil yang dikeluarkan oleh industri ketika menjalankan kegiatan vokasi melalui skema pelatihan dan pemagangan,” ucap Menko Airlangga.

Sebagai target jangka menengah dari kebijakan penciptaan lapangan kerja di Indonesia akan fokus kepada 3 (tiga) strategi, yaitu ekonomi hijau (green economy), ekonomi biru (blue economy), dan ekonomi digital.

Konsep ‘ekonomi hijau’ diimplementasikan melalui transisi kepada energi terbarukan, mendorong keberlanjutan dan produktivitas dari rantai pasok minyak sawit, lalu ekonomi sirkular dengan pemanfaatan limbah minyak sawit sebagai bioenergi, dan sebagainya.

Lalu, untuk mengembangkan ‘ekonomi biru’, Pemerintah fokus meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pembudidayaan ikan dan industri perikanan, serta Program Rehabilitasi Mangrove, karena jumlah masyarakat pesisir Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia.

“Sementara, dalam Presidensi G-20 di 2022 mendatang, Indonesia mendorong negara-negara G20 untuk memperbaiki kondisi tenaga kerjanya melalui perlindungan tenaga kerja, pengembangan kompetensi, dan penciptaan lapangan kerja yang inklusif dalam masa pemulihan ekonomi ini,” tutup Menko Airlangga.

Turut hadir dalam event virtual ini adalah Country Director World Bank Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen, Representative Forum Kebijakan Ketenagakerjaan Yose Rizal Damuri, CEO Asakreativita Vivi Alatas, East Asia Pasific Regional Director for Human Development World Bank Daniel Dulitzky, dan Lektor Senior Universitas Indonesia M. Chatib Basri.

Berita Golkar – Presiden Joko Widodo yakin upaya-upaya yang terus dilakukan Pemerintah bisa meredam lonjakan kasus Covid-19 yang sedang terjadi di Tanah Air.

Hal itu ia sampaikan saat berpidato dalam Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional VIII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Tahun 2021, Rabu (30/06/2021) di Kendari.

Pemerintah lewat KPCPEN yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, saat ini sudah melakukan finalisasi kajian untuk mengetahui penyebab lonjakan kasus yang sangat tinggi. Termasuk untuk pemberlakuan PPKM Darurat.

“Kita harapkan selesai karena diketuai oleh Pak Airlangga untuk memutuskan diberlakukannya PPKM Darurat,” kata Jokowi.

Jokowi juga menyerahkan sepenuhnya kepada KPCPEN tentang keputusan pemberlakukan PPKM Darurat, apakah seminggu ataukah 2 minggu.

Khususnya di Pulau Jawa dan di Pulau Bali, karena di wilayah itu ada 44 Kabupaten dan Kota serta enam provinsi yang nilai asesmennya empat.

Jokowi meminta diadakan penilaian secara detail, dan treatment khusus sesuai dengan yang ada di indikator laju penularan oleh WHO. Ia juga meminta agar kondisi-kondisi tersebut harus disampaikan apa adanya.

Jokowi juga mengingatkan jika kenaikan kasus Covid-19 ini selalu berpengaruh kepada Indeks Kepercayaan Konsumen.

Begitu pembatasan ketat dilakukan, kemudian mobilitas turun, kasusnya ikut turun misalnya. Sementara, Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) pasti naik.

“Tetapi begitu kasusnya naik, Indeks Kepercayaan Konsumen pasti selalu turun. Selalu kita lihat seperti itu,” tambahnya.

Kenaikan kasus juga mempengaruhi Indeks Penjualan Ritel. Di Indonesia maupun di negara lain, juga sama. Begitu ada penambahan kasus harian, Indeks Penjualan Ritel pasti turun.

“Di Thailand pun sama, ada penambahan kasus harian naik, Indeks Penjualan Ritel-nya pasti turun, sehingga kunci dari urusan ekonomi yang kita hadapi ini adalah bagaimana Covid ini dikurangi, ditekan agar hilang dari bumi pertiwi ini,” ungjap Jokowi.

Jokowi melihat terdapat optimisme dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Purchasing Manager Index untuk manufaktur, dibanding sebelum pandemi, sekarang ini berada pada posisi yang tinggi sekali. Sebelum pandemi, itu 51.

“Sekarang pada posisi 55,3 di bulan Mei kemarin, tinggi sekali. Artinya ada optimisme di situ,” ucap Jokowi.

Sisi suplai juga sama. Produksi mulai menggeliat. Ekspor tumbuh 58 persen. Impor bahan baku tumbuh 79 persen. Impor barang modal tumbuh 35 persen.

“Ini, angka-angka yang setiap hari, setiap pagi masuk ke saya. Saya enggak pernah sarapan, tapi sarapannya angka-angka,” ujar Jokowi.

Presiden juga melihat konsumsi listrik untuk industri juga tumbuh 28 persen, yang menambah optimismenya.

Dari sisi permintaan juga sama, karena konsumsi terus menguat. Indeks Kepercayaan Konsumen yang dulu di Februari 85 persen, sekarang sudah 104,4 persen.

Mobilitas bulanan, di Februari masih minus dua persen, sekarang sudah 5,2 persen. Indeks Penjualan Ritel juga tumbuh 12,9 persen. Konsumsi semen juga tumbuh 19,2 persen.

Penjualan kendaraan niaga tumbuh 783 persen. Kenaikan angka-angka itu menurutnya sangat fantastis kenaikannya.

Oleh sebab itu, kebijakan PPKM Darurat ini mau tidak mau harus dilakukan karena kondisi-kondisi di atas.

“Seperti tadi disampaikan juga oleh Ketua Kadin, kita semua masih optimistis bahwa di kuartal kedua, dari yang sebelumnya kuartal satu minus 0,74 persen, di kuartal kedua kita masih optimistis akan tumbuh Insha’Allah kurang lebih 7 persen,” pungkas Jokowi.

Berita Golkar – Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam menyediakan pekerja berkualitas menengah (middle-class jobs) untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

Kementerian Koordinator Perekonomian melakukan beberapa langkah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas lapangan kerja di Indonesia, terutama di tengah pandemi Covid-19.

“Pemerintah memahami di tengah kondisi pandemi Covid-19, dibutuhkan pasar tenaga kerja yang fleksibel dan tenaga kerja yang adaptif, tenaga kerja ini dapat diciptakan melalui pelatihan,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu (30/6).

Untuk melindungi pekerjanya yang terdampak pandemi, Pemerintah memaksimalkan asuransi melalui BPJamsostek.

Dengan BPJamsostek, pekerja yang tidak dapat melanjutkan pekerjaannya akan mendapatkan bantuan finansial, bantuan pelatihan dan akses ke pasar tenaga kerja.

Kemudian, Pemerintah juga menginisiasi Omnibus Law untuk menarik investasi sehingga lapangan kerja dapat tercipta di Indonesia.

Tak ketinggalan, program Kartu Prakerja menjadi andalan pemerintah untuk membantu masyarakat meningkatkan skill mereka.

“Pada awalnya, Kartu Prakerja ini diinisiasi untuk me-retraining dan reskilling pekerja agar dapat pekerjaan yang lebih baik, namun di tengah pandemi, Kartu Prakerja dijadikan salah satu jaring pengaman sosial, dan tetap memberi retraining dan reskilling,” jelas Airlangga.

Hingga saat ini, pendaftar Kartu Prakerja mencapai 65 juta orang, meski yang diterima hanya 8,3 juta orang. Kebanyakan, mereka memanfaatkan benefit finansial dan pelatihan untuk membuka usaha baru.

“Mereka pun memanfaatkan fasilitas KUR dengan plafon Rp 10 hingga Rp 500 juta,” jelasnya.

Lebih lanjut, Pemerintah juga melakukan reformasi sekolah vokasi dengan menerapkan link and match serta meluncurkan program Merdeka Belajar.

Untuk jangka panjang, Pemerintah akan berfokus pada penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dan inklusif serta melindungi tenaga kerja secara menyeluruh.

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dedi Mulyadi menyampaikan, keanekaragaman hayati Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi kepentingan bangsa Indonesia maupun masa depan dunia.

Sebagai sistem penyangga kehidupan utama bagi manusia, baik generasi saat ini maupun generasi akan datang.

Untuk itu, negara berkewajiban melindunginya melalui penyelenggaraan konservasi keanekaragaman hayati dengan mengelola dan memanfaatkannya secara lestari, selaras, serasi, seimbang, dan bekelanjutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hal ini dikemukakan Dedi, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyusunan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bersama dengan para pakar dan praktisi konservasi di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/6/2021).

“Titik tekan dari Undang-Undang Konservasi ini adalah lahirnya sebuah tanggungjawab negara untuk memberikan perlindungan terhadap kelangsungan negara dan kelangsungan tata dunia. Karena kelangsungan kehidupan sebuah negara sangat ditentukan oleh keberadaan kelangsungan perlindungan terhadap konservasi. Kerusakan konservasi adalah ancaman bagi masa depan Indonesia dan ancaman bagi masa depan dunia,” ucap Dedi.

Dedi mengatakan, UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya saat ini dirasa sudah tidak cukup efektif untuk melindungi sumber daya alam Indonesia.

Hal ini diakibatkan oleh sudah banyaknya perubahan yang terjadi, baik perubahan lingkungan strategis nasional seperti berubahnya sistem politik dan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi dan demokrasi, serta perubahan perundang-undangan sektoral maupun perubahan tataran global yang berupa bergesernya beberapa kebijakan internasional dalam kegiatan konservasi.

Sebagaimana tertuang dalam hasil-hasil konvensi yang terkait dengan keanekaragaman hayati atau hasil-hasil kesepakatan, baik bilateral, regional, maupun multilateral.

Berdasarkan kondisi tersebut serta memperhatikan tantangan ke depan seperti menguatnya tekanan masyarakat dan tekanan ekonomi untuk pembangunan sumber daya alam.

Sambung Dedi, maka diperlukan legislasi nasional mengenai konservasi sumber daya alam dan ekosistem yang mempunyai kemampuan tinggi dalam melindungi sumber daya alam secara efektif dan menjamin kemanfaatan bagi masyarakat melalui dilakukannya perubahan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya.

“Kita memahami betul bahwa pertumbuhan ekonomi begitu kuat. Hawa nafsu manusia untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam sangat tinggi atas nama ekonomi dan kesejahteraan, tetapi seringkali kita abai terhadap aspek-aspek yang bersifat konservasi,” ujarnya.

Ia menegaskan, mempertahankan ekosistem yang sesungguhnya adalah piranti kehidupan manusia Indonesia yang paling sejahtera.

Karena sudut pandang kesejahteraan tidak bisa melulu hanya persoalan produktifitas pendapatan yang bersifat eksploitatif, tetapi kesejahteraan yang sesungguhnya adalah ketenangan dan keseimbangan hidup.

“Keseimbangan hidup sangat ditentukan oleh ekosistem yang terlindungi. Kita bisa memahami negara-negara yang tumbuh menjadi negara yang paling bahagia di dunia justru bukan negara-negara yang eksploitatif, dan bukan pula negara yang setiap hari melakukan penggalian sumber daya alam, tetapi negara-negara yang melakukan penataan dan perlindungan konservasi secara baik, kemudian tersistem dalam sistem pendidikan dan sistem kehidupan sosialnya,” tutur politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Menurutnya, ada tiga hal yang menjadi titik tekan dalam RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya, yakni upaya perlindungan, upaya melakukan pengawasan, dan upaya melakukan tindakan yang bersifat hukum, baik berupa denda maupun pidana.

“Bahkan saya sudah mewacanakan, bagi mereka yang melakukan pelanggaran ancaman hukuman pidananya saya usulkan pidana seumur hidup. Karena uang bisa diganti tetapi sumber daya hayati dan ekosistem kalau sudah mengalami kehancuran tidak akan bisa diganti oleh apapun,” pungkasnya.

Berita Golkar – Partai politik dari negara ASEAN menggelar forum meja bundar bersama United Russia Party atau Partai Rusia Bersatu, Selasa (29/6).

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyambut baik kerja sama yang bisa dihasilkan dari pertemuan yang digelar secara virtual ini.

Menurut Airlangga forum ini bermanfaat bagi jaringan multilateral untuk membangun kerja sama yang lebih intensif antarnegara melalui peran partai politik masing-masing.

“Suatu kehormatan bagi kami dapat bertemu di acara ini yang berdampak pada hubungan negara dalam memperkuat kerja sama bilateral dan multilateral,” ujar Airlangga dalam sambutannya secara virtual dari kantor DPP Partai Golkar, Selasa (29/5/2021).

Pertemuan virtual dengan tema “Peran Kekuatan Politik Yang Bertanggung Jawab Rusia dan Negara-negara ASEAN dalam Memperkuat Arsitektur Keamanan dan Kerjasama di Kawasan Asia-Pasifik” sekaligus memperingati 25 tahun hubungan Rusia dan ASEAN.

Pertemuan virtual ini juga dihadiri Ketua Umum United Russia Party Dmitry Medvedev, Presiden Laos Bounnhang Vorachith, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc, Ketua Partai UMNO Ahmad Zahid Hamidi.

Forum ini membuka dialog, dalam menyelesaikan masalah global dan regional serta membuka kesempatan kerja sama ekonomi dalam segala bidang.

Selain itu juga, kerja sama penanganan pandemi dan memastikan double track diplomacy berjalan dari sisi partai politik. Kerja sama Partai Rusia Bersatu dengan negara-negara ASEAN ini juga memperkuat strategi keamanan di kawasan regional Asia Pasifik.

Kerjasama tersebut, utamanya dilakukan antara Golkar dengan United Russia Party (Partai Rusia Bersatu). Selain itu, merupakan bagian dari dialog ASEAN – Rusia yang telah berlangsung sejak 1996.

Meja bundar antara partai politik ASEAN dan Partai Rusia Bersatu ini akan menjadi bagian dari hubungan bilateral antara negara-negara ASEAN di mana partai politik akan lebih efektif dalam melaksanakan kerja sama regulasi.

Airlangga menyatakan Indonesia memiliki hubungan erat dengan beberapa negara ASEAN yang tergabung dalam forum ini sebagai satu komunitas regional.

Termasuk kerja sama di bidang perdagangan dan diplomasi politik yang sangat erat. Airlangga juga menyatakan hubungan bilateral Indonesia – Rusia memiliki nilai strategis.

Rusia adalah salah satu kekuatan dunia yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kerja sama Indonesia – Rusia yang terjalin lama mampu mendukung stabilitas ekonomi kedua negara.

“Untuk itu, perluasan kerja sama melalui forum multilateral sangat diperlukan agar dapat mendukung stabilitas ekonomi negara-negara kawasan yang berdampak pada Indonesia dan kawasan sekitarnya,” kata Airlangga.

Untuk mewujudkan kemudahan berinvestasi di Indonesia, Pemerintah telah membuat peraturan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Peraturan tersebut merupakan inisiatif Golkar untuk memberikan kemudahan berusaha.

“Kami mengundang Anda untuk berinvestasi di berbagai bidang yang tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia tetapi juga untuk meningkatkan pertumbuhan daerah serta mitra kami,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI ini.

Menyikapi momentum pemulihan ekonomi pasca-Covid-19 yang berpotensi membuka kembali pasar terbuka dengan Rusia, Airlangga berharap negara-negara ASEAN melalui partai politik dapat menjadi bagian dari jembatan hubungan bilateral.

“Untuk Indonesia, berbagai kebijakan terkait pemulihan ekonomi telah disiapkan melalui regulasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi seperti PEN dan Omnibus Law untuk mempercepat dan mempermudah investasi,” ujar Airlangga.

Peran Rusia sangat diharapkan dalam membuka potensi investasi di Indonesia. Namun. Airlangga juga mengajak sesama negara ASEAN untuk dapat bersinergi dalam mewujudkan ketahanan ekonomi kawasan dalam menghadapi Covid-19.

Terkait vaksin Covid-19, Indonesia mengapresiasi vaksin Sputnik V yang merupakan bagian dari solusi penanganan Covid-19.

Airlangga berharap kerja sama lebih erat. Tidak hanya terkait pendistribusian vaksin tetapi juga kerja sama produksi vaksin antara industri farmasi-farmasi di berbagai negara dengan Sputnik V Russia dalam program Joint Production.

“Saya berharap meja bundar ini tidak hanya menjadi forum kerja sama antarnegara kawasan, tetapi juga forum yang dapat berkontribusi pada kemakmuran, keamanan, dan stabilitas antara ASEAN dan Rusia. Serta dapat berkontribusi pada pertukaran pandangan antarpartai politik di ASEAN,” ucap Airlangga.

Airlangga juga memperkenalkan Golkar Institute sebagai lembaga yang akan menjadi wadah untuk mempelajari berbagai bidang kebijakan publik guna mempersiapkan kader untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan dan memiliki wawasan intelektual dalam menjalankan kebijakan.

“Kami mengajak parpol dunia untuk bisa bertukar kader dan program di lembaga Golkar dengan berbagi pengalaman dan pemikirannya. Salam hangat kami untuk rakyat Rusia dan ASEAN,” pungkasnya.

Berita Golkar – Kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia tak hanya berpengaruh pada kenaikan angka keterisian tempat tidur di rumah sakit (Bed Occupancy Rate/BOR).

Akan tetapi juga turut berdampak pada meningkatnya permintaan tabung gas oksigen di rumah sakit.

Diketahui, ketersediaan tabung oksigen menjadi salah satu kebutuhan penting bagi para pasien maupun penyintas COVID-19 dalam hal penanganan dan proses pemulihan.

Oleh karena itu, Pemerintah melakukan sejumlah upaya antisipasi akan meningkatnya pasokan oksigen di rumah sakit seluruh Indonesia.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menggandeng Asosiasi Gas Industri Indonesia (AGII) dan para pelaku industri lain guna menjaga ketersediaan pasokan oksigen untuk kebutuhan medis.

“Kami akan terus memastikan kebutuhan oksigen di rumah sakit terpenuhi dan sudah disanggupi oleh asosiasi. Kemenperin berharap industri yang menyuplai gas oksigen untuk medis juga mendapatkan pasokan listrik terus menerus. Kami meminta Perusahaan Listrik Negara memastikan hal ini,” ujar Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita dikutip melalui salah satu pemberitaan pada media online, Selasa (29/6/2021).

Lebih lanjut, Agus menjelaskan sejumlah upaya yang dilakukan Kemenperin dalam menjaga pasokan oksigen untuk kebutuhan medis, antara lain:

1. Memprioritaskan produksi dan distribusi gas oksigen untuk kebutuhan rumah sakit (RS) dan fasilitas kesehatan (faskes) yang menangani lonjakan kasus COVID-19.

2. Melakukan silang supply oksigen dengan daerah lain yang kebutuhannya tidak mendesak.

3. Berkoordinasi dengan PLN untuk memastikan aliran listrik lancar di kawasan industri gas oksigen.

4. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait update data kebutuhan oksigen, terutama di RS yang menampung pasien COVID-19.

Ia mengatakan jumlah tabung oksigen di Jawa Tengah hingga saat ini masih mencukupi.

“Apabila kekurangan dapat lebih dulu menggunakan tabung milik produsen, atau mengambil stok yang ada di Jawa Barat dan Jawa Timur,” ungkapnya.

Terakhir Agus menjelaskan gas oksigen untuk kebutuhan industri akan disalurkan setelah kebutuhan untuk rumah sakit atau faskes terpenuhi. Meski demikian, ia mengungkap bahwa saat ini pengaturan kedua kebutuhan ini masih terkendali.

Berita Golkar – Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dito Ganinduto menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan kelima Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP), harus mempertimbangkan perkembangan kondisi masyarakat dan dunia usaha.

Mengingat masih berlangsungnya situasi pandemi, Pemerintah diminta untuk tetap fokus pada penanganan masalah kesehatan dan berbagai program pemulihan ekonomi nasional.

“Jelas sekali penerapan RUU KUP ini, tidak bisa dilakukan saat ini juga atau dalam waktu pendek, tetapi harus mempertimbangkan perkembangan kondisi masyarakat dan dunia usaha. Kita harus pikirkan bersama secara matang waktu yang paling tepat untuk penerapan RUU KUP ini apabila telah disetujui dan ditetapkan,” kata Dito dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, yang dikutip melalui keterangan pers, Selasa (29/06/2021).

Untuk itu, politisi Fraksi Partai Golkar tersebut mengajak semua pihak agar dalam pembahasan RUU KUP dilakukan secara cermat, objektif dan terukur.

Dengan begitu, tujuan untuk menuju sistem perpajakan yang sehat, adil dan berkesinambungan dapat tercapai dalam jangka menengah, namun tidak memberikan dampak negatif kepada masyarakat dan dunia usaha yang masih dalam situasi pandemi Covid-19.

Hingga saat ini, sistem perpajakan dinilai belum mampu untuk mendukung sustainabilitas pembangunan dalam jangka menengah dan panjang.

Hal tersebut dapat kita lihat dari kondisi APBN beberapa tahun terakhir, di mana belanja selalu meningkat sesuai perkembangan kebutuhan bernegara dan kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, namun penerimaan perpajakan belum cukup optimal untuk mendukung pendanaan negara.

Hal ini terlihat dari tax ratio yang masih rendah, beberapa tahun terakhir di kisaran 10 persen ke bawah. Hal tersebut menyebabkan defisit anggaran meningkat, terlebih dalam masa pandemi Covid-19, membutuhkan dana lebih untuk menangani masalah kesehatan dan program pemulihan ekonomi dan memenuhi ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2020 agar defisit APBN harus dikembalikan pada level di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Kita memahami usulan Pemerintah melalui RUU KUP untuk meletakkan pondasi sistem perpajakan yang lebih sehat, lebih adil, dan berkesinambungan dengan beberapa pilar, yakni penguatan administrasi perpajakan, program peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (WP), upaya perluasan basis pajak, dan menjadikan perpajakan sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan di masyarakat,” tegas Dito.

Hadir secara virtual, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa reformasi perpajakan mendesak untuk segera dilakukan agar terciptanya sistem pajak yang adit, sehat dan efisien.

Melalui reformasi perpajakan yang tertuang dalam RUU KUP, Pemerintah berharap penerimaan perpajakan dapat meningkat guna mendukung program pembangunan nasional.

Berita Golkar – Pemerintah Indonesia dan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) giat melakukan kerja sama untuk memperkuat praktik tata kelola pemerintahan serta bertukar pengalaman di berbagai bidang lainnya.

Di awal tahun 2019, Delegasi Republik Indonesia diundang ke Kantor Pusat OECD di Paris dalam rangka pengembangan sektor energi bersih di negara-negara berkembang.

Kemudian di akhir tahun 2019, Pemerintah Indonesia dan OECD secara resmi meluncurkan Program Clean Energy Finance and Investment Mobilisation (CEFIM) Indonesia.

Salah satu kegiatan utama Program CEFIM Indonesia yaitu penyusunan Clean Energy Finance and Investment (CEFI) Policy Review of Indonesia yang telah selesai dan siap untuk diluncurkan.

Laporan tersebut memuat sejumlah rekomendasi implementatif bagi Indonesia guna mendukung upaya pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serta mempercepat transisi energi bersih dan berkelanjutan Indonesia.

“Saya mengapresiasi OECD yang telah menyusun laporan ini, yang secara komprehensif menggambarkan tantangan dan peluang untuk meningkatkan pembiayaan dan investasi energi bersih di Indonesia,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya di acara webinar peluncuran laporan Tinjauan OECD terhadap Pembiayaan dan Investasi Energi Bersih Indonesia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (28/06), yang berlangsung secara daring dan luring.

Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi GRK sebesar 29% di tahun 2030 yang sejalan dengan konsep pemulihan dan pembangunan kembali yang lebih baik menemui momentumnya, karena saat ini merupakan kesempatan terbaik berkolaborasi dengan komunitas global untuk mengatasi dampak perubahan iklim di Indonesia.

Mengubah komitmen menjadi rangkaian aksi membutuhkan dukungan pembiayaan yang besar, tidak hanya sekadar mengandalkan dana APBN.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Indonesia harus memiliki fokus strategi yang bukan saja dapat mengurangi tingkat emisi, tetapi juga untuk membuka dan mengoptimalkan potensi energi bersih yang ketersediaannya melimpah untuk menarik investasi.

“Dibutuhkan sinergi para pemangku kepentingan untuk menyelesaikan semua tantangan sehingga pada akhirnya dapat mempercepat pembiayaan dan investasi energi bersih di Indonesia,” ucap Menko Airlangga.

Dalam mendukung pembiayaan infrastruktur strategis termasuk energi bersih, Pemerintah mendirikan Lembaga Pengelola Investasi atau Sovereign Wealth Fund (SWF) dan juga menetapkan UU Cipta Kerja yang dirancang untuk menarik lebih banyak investasi.

Sistem baru Online Single Submission (OSS) yang akan diluncurkan juga diharapkan dapat memperbaiki tingkat kemudahan berusaha.

Dalam kesempatan yang sama, Menko Airlangga juga menyampaikan berbagai upaya Pemerintah dalam mengatasi tantangan pandemi Covid-19, di antaranya melalui pemberian program bantuan sosial, insentif untuk aktivitas bisnis UMKM dan korporasi, peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui Kartu Prakerja.

Sementara itu, program vaksinasi yang dijadikan sebagai game changer terus dioptimalkan dan telah berhasil mencapai angka tertinggi 1,3 juta dosis pada 26 Juni 2021.

Menko Airlangga juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kontribusi pihak-pihak yang turut berperan dalam penyelesaian laporan tersebut.

“Terutama rekan-rekan di Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian LHK, Kementerian Perindustrian, OJK, DEN, PT PLN, PT SMI, serta asosiasi di sektor energi bersih dan lembaga jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya,” lanjut Menko Airlangga.

OECD diharapkan tidak hanya berhenti di pemberian rekomendasi, tapi juga dapat terus memberikan dukungannya terutama dalam hal berbagi praktik dan pengalaman terbaik serta memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

“Yang terpenting, saya mendorong negara-negara OECD untuk yakin dalam membiayai dan berinvestasi di proyek energi bersih di Indonesia, saya harap semua pemangku kepentingan dapat berpartisipasi aktif untuk mempercepat pembangunan rendah karbon di Indonesia” tutur Menko Airlangga menutup sambutannya.

Berita Golkar – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Ichsan Firdaus menilai, salah satu poin dalam Sustainability Development Goals (SDG’s) yang mencakup ekosistem serta sumber daya laut di Indonesia tetap terjaga yaitu SDG’s 14 yang berisi tentang Menjaga Ekosistem Laut.

Untuk itu, menurutnya dalam upaya menjaga konsistensi, Indonesia harus memiliki platform perikanan nasional.

“Artinya bagaimana para stakeholder konsisten menjaga platform tersebut, sehingga kebijakan atau policy yang diberikan kepada masyarakat terutama perikanan dijalankan dengan baik. Dengan begitu tidak akan ada lagi pertentangan atau benturan antara sustainability atau keberlangsungan dengan kesejahteraan,” ujar Ichsan dikutip melalui keterangan pers, Senin (28/6/2021).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini mencontohkan, kasus yang cukup fenomenal dan kontroversi belakangan ini di mana terjadi pro dan kontra atas kebijakan pelarangan cantrang oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Saat itu cantrang dianggap merusak lingkungan laut, namun di sisi lain mayoritas nelayan selama ini masih menggunakan alat tangkap tersebut. Hal inilah yang kemudian membuat ribuan nelayan berdemo di Istana Negara.

Buku Platform Perikanan Nasional untuk Mencapai SDG’s 14 ini dibuat sebagai bagian dari kontribusi dari pihak akademisi kepada parlemen, yang target umumnya adalah bagaimana menjaga konsistensi agar platform pembangunan perikanan ini berjalan on the track.

Meski demikian, dari acara bedah buku tersebut Ichsan menggaris bawahi dua hal.

Pertama, platform yang sangat baik tersebut memang terkendala satu hal yang mudah diungkapkan, namun sulit dijalankan, yakni koordinasi. Ini menjadi satu agenda yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

Kedua, sebagaimana yang telah disebutkan di atas yakni konsistensi. Konsistensi terkait kebijakan sangat diperlukan untuk memberikan kepastian bagi para stakeholder kelautan dan perikanan.

Agar bagaimana memberikan kontribusi pembangunan ke depan, serta membuka lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat dan nelayan.

Sehingga, bisa membuktikan bagaimana sektor perikanan dan kelautan tidak lagi menjadi sebuah giant sleeping bagi negeri ini, melainkan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan bangsa.