Bulan: Juni 2021

Berita Golkar – Dewan Perwakilan Rakyat meminta Kemenkeu melakukan reformasi perpajakan dengan memantapkan sistem pemungutan berbasis teknologi.

Hal ini menurut anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Mukhammad Misbakhun lebih tepat dilakukan ketimbang harus menaikan tarif pajak kepada masyarakat.

“Jadi, untuk meningkatkan pendapatan pajak, dengan membangun sistem berbasis teknologi informasi yang lebih mumpuni,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, dikutip Kamis (10/6/2021).

Diketahui, Kementerian Keuangan mengusulkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) hingga perubahan pajak penghasilan (Pph) kepada DPR.

Menurut Misbakhun yang juga mantan pegawai Ditjen Perpajakan RI itu, reformasi untuk perbaikan sistem berbasis IT ini pernah dimulai, namun tak dilanjutkan dengan baik.

Dia tidak mau menuduh terjadi kegagalan, namun hal itu sebaiknya dipastikan berjalan terlebih dahulu sebelum mengusulkan solusi semacam kenaikan PPN.

“Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan harus melakukan reformasi perpajakan dengan membangun sistem berbasis teknologi informasi yang jauh lebih sederhana dan memudahkan masyarakat dalam menjalankan kewajiban-nya,” tutur anggota Komisi XI DPR ini.

Menurut dia, Kemenkeu tidak bisa mengklaim jika tujuan kebijakan kenaikan tarif pajak adalah peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

“Hal ini disebabkan kebijakan tersebut cenderung menunjukkan perluasan basis Wajib Pajak, bukan untuk peningkatan kepatuhannya,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar ini memandang tarif pajak yang naik akan membuat masyarakat berpikir ulang untuk melakukan konsumsi yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Jika tarif dinaikkan, skala ekonomi bisa menurun. Dengan transaksi yang menurun, maka pemasukan pajak juga akan menurun,” ucap Misbakhun.

Apalagi, tambah dia, kondisi perekonomian saat ini belum sepenuhnya pulih, sehingga pada akhirnya berpotensi menyebabkan kontraksi berkepanjangan.

Oleh karena itu, jauh lebih strategis jika pembangunan sistem perpajakan berbasis Teknologi Informasi yang harus dipikirkan dengan sangat serius dan sungguh-sungguh sebagai solusi komprehensif.

Di mana, bukan hanya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, tetapi juga memperluas basis Wajib Pajak.

Selain itu, Misbakhun mendorong pembangunan sistem perpajakan yang lebih sederhana. Sehingga akan memudahkan masyarakat, yang mengurangi potensi timbulnya kesalahan administrasi perpajakan.

Selama ini, menurut dia, masyarakat tidak hanya terbebani oleh PPN maupun Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM), tetapi juga mendapatkan masalah administratif dalam praktiknya di lapangan.

Beberapa permasalahan perpajakan, antara lain kesalahan dalam memungut, kesalahan mengadministrasikan, kesalahan membayar, terlambat mengadministrasikan, terlambat membayar.

“Itu semuanya menjadi beban bagi wajib pajak,” katanya.

Di sisi lain, amanat dalam pemungutan pajak itu menjadi tugas negara. Setiap tahunnya, banyak masyarakat yang terkena sanksi administrasi, akibat kesalahan-kesalahan hanya dengan satu varian yaitu tarif tunggal.

Kesalahan-kesalahan administrasi tersebut akhirnya berujung kepada sengketa perpajakan yang sebenarnya adalah tugas negara dalam pemungutan pajak.

“Rencana Pemerintah dalam kenaikan tarif pajak harus menjadi menjadi studi yang mendalam dan serius. Apalagi Pemerintah akan memberikan kombinasi kebijakan terhadap beberapa tarif perpajakan yang akan butuh penyesuaian dan memiliki potensi permasalahan yang lebih kompleks,” tutup Misbakhun.

Berita Golkar – Memasuki Triwulan-II 2021, tren pertumbuhan ekonomi menunjukkan arah pemulihan yang konsisten.

Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dito Ganinduto mengungkap, titik balik perekonomian mulai terlihat dari meningkatnya sejumlah indikator seperti ekspektasi konsumen, penjualan eceran, PMI manufaktur, hingga realisasi ekspor impor yang mengalami kenaikan.

Meski pandemi masih berlangsung, pihaknya terus mengingatkan semua pihak untuk terus bergotong-royong dan bahu-membahu untuk membawa bangsa Indonesia terbebas dari dampak pandemi Covid-19.

“Perlu diingat, bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak multidimensi pada sisi kesehatan, sosial, perekonomian, dan sektor keuangan. Dengan demikian, berbagai kebijakan extraordinary dilakukan oleh Pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak pandemi Covid-19. Meskipun pembiayaan dan defisit APBN saat ini harus dilakukan namun masih dalam kondisi yang terukur dan tetap dijaga keberlanjutannya”, kata Dito, dikutip melalui salah satu berita pada media online, Kamis (10/6/2021).

Adanya pendapat yang menyatakan tentang pembangunan yang tidak maju dan meningkatnya besaran utang Pemerintah sempat menjadi perbincangan di media massa.

Memperhatikan berbagai isu yang berkembang tersebut, Dito Ganinduto menyatakan bahwa itu tidak betul. Kita perlu melihat secara terukur kompleksitas dari kondisi yang ada dikaitkan dengan hal tersebut.

Di tahun 2020, pelebaran defisit dilakukan tujuannya adalah untuk merespon dampak Covid-19, baik melalui belanja Pemerintah dan Program PEN yang terealisasi sebesar Rp571,88 T dan Presiden Bapak Joko Widodo melanjutkan kembali di tahun 2021, program PEN sebesar Rp699,43 T.

Di mana manfaat dari kebijakan ini dapat langsung memberikan dampak kepada masyarakat dan sektor usaha di masa pandemi.

“Presiden Joko Widodo sangat responsif dalam menghadapi pandemi. Hal ini dibuktikan melalui kebijakan seperti intervensi di bidang kesehatan untuk program vaksinasi, Program Perlindungan sosial yang membantu daya beli masyarakat di tengah kondisi pandemi, kebijakan kluster dukungan UMKM dan korporasi membuat mayoritas penerima kebijakan bertahan selama pandemi, dan dukungan lainnya,” tegas Dito

Terkait isu meningkatnya utang negara, Dito menegaskan bahwa kebijakan pemulihan ekonomi dan program PEN yang telah dan masih dilakukan saat ini terbukti dapat mendorong perbaikan kesejahteraan di masyarakat pada masa pandemi.

Tingkat pengangguran terbuka per Agustus 2020 7,07% dan Februari 2021 mampu turun ke level 6,26%.

Pemulihan ekonomi juga telah berhasil menciptakan 2,61 juta lapangan kerja baru dalam kurun waktu September 2020 hingga Februari 2021.

Menutup pernyataannya, Ketua Komisi XI DPR RI tersebut mengingatkan di masa pandemi ini, untuk senantiasa fokus bekerja bersama-sama menyukseskan pengentasan pandemi Covid-19 melalui berbagai upaya. Selain program vaksinasi, optimisme juga perlu untuk segera dibangun.

“Kita rumuskan dan diskusikan kebijakan-kebijakan apa ke depan untuk menjaga target-target perekonomian dan pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan bangsa dan negara,” pungkas Dito.

Berita Golkar – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin menilai peran penting dukungan anggaran kepada BPK dan BPKP untuk mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan guna menunjang percepatan pemulihan ekonomi.

Hal tersebut disampaikan Puteri saat Komisi XI DPR RI melakukan rapat dengar pendapat bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membahas pagu indikatif tahun anggaran 2022, pada Senin (7/6/2021).

“Saya mengapresiasi keterlibatan BPKP yang melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terkait penggunaan dana desa untuk penanggulangan pandemi Covid-19 di daerah pemilihan saya. Banyak sekali permasalahan yang ditemukan dari monev ini, terutama berkaitan dengan akurasi data penerima bantuan. Saya harap ke depan sinergi ini bisa terus dilanjutkan karena dengan adanya pendampingan dari BPKP, tentu Pemerintah Desa dapat meningkatkan kinerja pengelolaan dana desa dengan lebih baik lagi,” ungkap Puteri melalui keterangan tertulisnya yang dikutip, Rabu (9/6/2021).

Sebagai informasi, pagu indikatif BPKP tahun anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp1,725 triliun.

Namun, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh meminta dukungan Komisi XI DPR RI untuk menyetujui tambahan anggaran senilai Rp226,2 miliar yang akan digunakan untuk teknis kegiatan pengawasan.

Terkait hal ini, Puteri menilai tambahan anggaran tersebut dapat mendukung peran pengawasan yang diemban BPKP.

“Dengan kontribusi BPKP yang sangat krusial dalam menjaga akuntabilitas pembangunan nasional, ketersediaan dukungan anggaran menjadi sangat penting. Jika tahun sebelumnya tambahan anggaran ini diakomodir melalui mekanisme Anggaran Belanja Tambahan (ABT) pada tengah tahun, maka sebaiknya untuk tahun ini dapat dipenuhi sejak awal ketika tahapan pembahasan pagu indikatif. Dengan begitu, BPKP bisa lebih fokus untuk memperkuat kinerja pengawasannya,” urai politisi Fraksi Partai Golkar itu.

BPKP pun menyampaikan telah berhasil melakukan efisiensi pengeluaran negara yang mencapai Rp48,35 triliun, penyelamatan keuangan daerah sebesar Rp12,91 triliun, serta peningkatan penerimaan negara sebesar Rp354,41 miliar pada tahun 2020.

Capaian tersebut diproyeksikan akan meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp92,3 triliun.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) BPK Bahtiar Arif menyampaikan pagu indikatif BPK tahun anggaran 2022 sebesar Rp3,729 triliun.

Namun, jumlah tersebut masih kurang sebesar Rp861,99 miliar dari kebutuhan awal yang ditaksir mencapai Rp4,591 triliun. Puteri pun menyoroti terkait mekanisme perumusan kebutuhan anggaran tersebut.

“Realisasi anggaran tahun 2020 masih di kisaran 95,55 persen atau lebih rendah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya di kisaran 98,21 persen. Begitu pun apabila meninjau kinerja, terdapat salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) BPK tahun 2020, dimana hanya tercapai 69,93 persen dari target sebesar 73 persen. Apakah hal tersebut juga menjadi pertimbangan BPK dalam merumuskan kebutuhan anggaran tahun depan. Karena jika realisasinya tidak optimal, tentu hal ini patut menjadi pertimbangan tersendiri dalam mendiskusikan usulan penambahan anggaran yang diajukan,” ujar Puteri.

Menutup keterangannya, Puteri mengimbau BPK dan BPKP untuk berkomitmen dalam mengoptimalkan pelaksanaan program dan anggaran tahun 2022.

“APBN tahun 2022 sangat penting untuk keberlanjutan pemulihan ekonomi, dimana pemerintah memiliki sejumlah agenda pembangunan untuk percepatan agenda reformasi struktural. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi BPK dan BPKP untuk mengawal agenda tersebut. Dengan begitu, pembangunan yang terlaksana tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga terjamin akuntabilitas dan tata kelolanya untuk menghindari moral hazards,” tutup Puteri.

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto pada Rabu (09/06) melakukan kunjungan ke SVS (Sentra Vaksinasi Serviam) yang bertempat di gedung Sekolah Santa Ursula di Lapangan Banteng Utara, Jakarta.

Dalam kunjungan tersebut, Airlangga meninjau proses pelaksanaan vaksinasi dan berbincang dengan masyarakat peserta vaksinasi.

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terus dilakukan Pemerintah untuk mengurangi penularan Covid-19, menurunkan angka kasus positif dan kematian, mencapai kekebalan kelompok dan melindungi masyarakat agar tetap produktif.

Diperlukan percepatan vaksinasi yang dalam pelaksanaannya memerlukan lebih banyak sentra vaksin agar penyuntikan dapat mencapai jumlah 700.000 sampai dengan 1.000.000 per hari.

Sejalan dengan tujuan Pemerintah dalam percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, para alumni 3 sekolah yang terdiri dari, Sekolah Santa Theresia, Sekolah Santa Ursula, dan Sekolah Santa Maria menggagas untuk membentuk Sentra Vaksinasi Serviam (SVS).

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto juga menyampaikan mengenai kondisi terkini terkait penanganan Covid-19.

“Penangangan Covid-19 sudah semakin baik, sehingga kasus kesembuhan meningkat. Namun memang ada kenaikan di second tier cities karena dampak dari mudik yang sebetulnya sudah diantisipasi oleh Pemerintah dengan melakukan penyekatan dan isolasi.” ujar Menko Airlangga.

“Covid ini perlu diwaspadai, jadi masyarakat jangan kasih kendor. Karena dibeberapa daerah, khususnya di Jawa Barat tingkat kedisiplinan penggunaan masker sudah mulai turun dibawah 60%. Jadi ini yang terus kita dorong, bahwa walaupun sudah divaksin tetap memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.” Lanjut Airlangga.

Mengenai perkembangan perekonomian Indonesia saat ini, Airlangga menyampaikan bahwa perekonomian mulai pulih.

“Indikator yang dapat dilihat diantaranya melalui dana yang bersirkulasi naik dibandingkan tahun lalu. Selain itu, Purchasing Managers’ Index mencapai angka 55,3, Indeks Keyakinan Konsumen juga meningkat” ujar Airlangga.

Terkait ketersediaan vaksin, Airlangga menyatakan bahwa pengadaan vaksin saat ini sudah mencapai jumlah sekitar 90 juta.

“Memang sebagian dari persediaan itu adalah bahan baku sehingga kalau di proses di Bio Farma membutuhkan waktu. Namun Pemerintah memastikan vaksin akan terus berdatangan, karena itu Pemerintah Daerah tidak perlu khawatir akan kekurangan stock dan jangan sampai menyimpan stock.” ungkap Airlangga Hartarto.

SVS resmi dibuka pada Sabtu, 30 Maret 2021 dan berlangsung hingga 30 Juni 2021, didirikan oleh keluarga besar alumni 3 sekolah yang masing-masing diketuai oleh Angela Basiroen Alumni Sekolah Santa Ursula, Timotheus Lesmana alumni Sekolah Santa Theresia, dan Gina Sutono alumni Sekolah Santa Maria.

“Kami sangat senang bahwa Bapak Menko sudah memberi perhatian dan menyempatkan berkunjung ke Sentra Vaksinasi Serviam. Bagi kami ini penyemangat karena kami diperhatikan Pemerintah. Harapan kami, kehadiran Bapak membuat kami semakin di kenal dan semakin banyak yang mendaftar untuk vaksin sehingga percepatan vaksinasi segera terealisasi. Dukungan agar Sentra Vaksinasi Serviam dapat tetap bekerja dengan baik tentu juga kami harapkan.” ujar Timotheus Lesmana yang akrab disapa Timo, Ketua alumni Sekolah Santa Theresia.

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di SVS berlangsung atas kerjasama dengan Pemerintah, di bawah tanggung jawab Dinas Kesehatan DKI, khususnya pihak Puskesmas Sawah Besar.

Secara khusus, kategori target penerima vaksin Covid-19 di SVS di antaranya Lansia diatas 60 tahun, pendidik, Tokoh Agama, dan kaum difabel.

Dikarenakan target audience nya terbuka untuk umum, maka masyarakat yang memenuhi kategori tersebut dapat mendaftarkan diri di SVS dengan syarat di antaranya, penduduk DKI yang memiliki eKTP DKI atau penduduk dengan eKTP non DKI yang disertai Surat Keterangan Domisili DKI dari RT dan RW bercap basah.

Sampai dengan 2 Juni 2021, SVS sudah melakukan vaksinasi kepada kurang lebih 17.000 akseptor dengan melibatkan jumlah relawan yang terdiri tenaga kesehatan (nakes) sebanyak 150 orang, dan non nakes sebanyak 450 orang (termasuk guru dan suster). Adapun target jumlah penerima vaksin di SVS adalah sebanyak 30.000 akseptor.

Berita Golkar – Pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 telah menekan seluruh industri secara global, termasuk sektor industri olahraga.

Sumber utama pemasukan bisnis industri olahraga global yang mendapat tekanan di antaranya broadcasting atau hak siar, commercial (sponsorship, periklanan) dan matchday revenue (penjualan tiket dan pendukungnya).

Pendapatan industri olahraga global diproyeksikan $73,7 M di tahun 2020 atau hanya 54% dari target pra Covid-19 sebesar $135,3 M.

Penurunan pendapatan ini terjadi seperti pada penundaan Olimpiade Tokyo ke Juli 2021 yang berpotensi merugikan Kota Tokyo hingga 597 Miliar Yen, serta penundaan penyelenggaraan Piala Eropa 2020 yang baru akan diselenggarakan pada tanggal 11 Juni 2021.

“Di awal pandemi terdapat peningkatan konsumsi media karena kebijakan untuk tetap berada di rumah. Ketiadaan acara live match membuat daya tarik TV menurun, sehingga industri olahraga yang memiliki layanan digital streaming service mengalami lonjakan pelanggan karena jadwalnya yang fleksibel,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Webinar Studium General dengan tema “Pengembangan Ekonomi Digital Pada Sektor Industri Olahraga”, di Jakarta, dikutip Rabu (9/6/2021) .

Pertengahan 2020 industri olahraga profesional mulai pulih, di antaranya ditandai dengan penyiaran kembali liga sepakbola dunia di TV.

Olimpiade Jepang diputuskan tetap akan digelar mulai tanggal 23 Juli 2021, demikian pula dengan Piala Eropa 2020 pada 11 Juni 2021.

Liga Profesional seperti NBA dan UEFA Champions League tetap menyelenggarakan musim dengan menerapkan konsep “bubble format” untuk membuat lingkungan pertandingan yang 100% aman dari Covid-19 yang diakui dan ditiru dunia.

Secara global, industri sporting goods atau perlengkapan olahraga juga tertekan selama pandemi Covid-19.

Perusahaan pakaian olahraga mengalami penurunan pendapatan 29% pada semester I 2020 dibandingkan 2019, tetapi relatif lebih tangguh dibandingkan industri pakaian jadi lainnya yang turun 55%.

Sementara itu, pangsa penjualan online mengalami peningkatan selama pandemi. Aplikasi fitness online, alat olahraga individu seperti sepeda dan peralatan lari, serta e-sport mengalami peningkatan intensitas penggunaan yang signifikan.

Melihat fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pergeseran pola konsumsi masyarakat ke arah digitalisasi yang menuntut penyesuaian model bisnis industri olahraga. Hal ini sejalan dengan yang terjadi di hampir seluruh jenis industri di dunia.

Industri olahraga nasional harus dengan cepat menyesuaikan kondisi ini. Indonesia mempunyai potensi ekonomi digital yang sangat besar.

Populasi pengguna ponsel 338,2 Juta atau 124% dari populasi. Total pengguna konsumen baru ekonomi digital meningkat 37% selama pandemi dan tetap akan akan memanfaatkan ekonomi digital setelah Covid-19.

Ekonomi digital diprediksikan akan menyumbang $130-150 M dalam pertumbuhan PDB Indonesia pada tahun 2025.

Bagi industri olahraga profesional nasional, gambaran dari Global Sport Innovation Center (GSIC) mengenai 5 aspek utama dalam melakukan transformasi digital yang dapat menjadi perhatian.

Yakni, Fan Engagement, Smart Venue, latihan secara mandiri dengan bimbingan pelatihan secara virtual, Business Insight dan produktifitas industri olahraga, dan e-Sport.

Di sisi lain, bagi industri perlengkapan olahraga nasional, terutama UMKM, pemanfaatan e-commerce berpotensi meningkatkan penjualan secara signifikan.

Pemerintah mempunyai Gernas BBI yang telah membuat 11,7 Juta UMKM on boarding. Saat ini, Pemerintah memiliki target capaian yang baru, yaitu sebanyak 30 juta unit UMKM on boarding di tahun 2023.

Mulai 2021 hingga 2023 ditargetkan 6,1 juta UMKM on boarding setiap tahunnya sehingga mencapai 30 juta pada akhir 2023.

“Pemerintah akan terus memberikan dukungan dalam pengembangan ekonomi digital melalui pembangunan infrastruktur digital. Pemerintah akan terus melakukan perluasan wilayah 4G, pengembangan 5G, peluncuran satelit multifungsi SATRIA, serta pembangunan pusat data nasional,” ungkap Menko Airlangga.

Dari sisi regulasi, Pemerintah melalui UU Cipta Kerja juga memberikan dukungan bagi kemudahan perizinan berusaha dan upaya pengembangan infrastruktur digital.

Antara lain dengan mengatur tentang perluasan pembangunan infrastruktur broadband, penetapan batas atas dan/atau bawah dari tarif jasa telekomunikasi untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, serta mendorong kerjasama penggunaan spektrum frekuensi radio.

“Saya yakin bahwa kita semua memiliki semangat yang sama untuk memulihkan industri olahraga di tengah pandemi Covid-19. Industri olahraga perlu melakukan transformasi digital sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika yang terjadi akibat adanya akselerasi digitalisasi,” tuturnya.

Namun, digitalisasi juga perlu diiringi dengan peningkatan prestasi olahraga profesional. Pandemi ini diharapkan tidak menjadi penghalang untuk menurunkan intensitas latihan dan untuk tetap berprestasi di kancah nasional maupun internasional.

Pengembangan ekonomi digital pada sektor industri olahraga nasional tentunya tak terlepas dari prestasi olahraga dan pencapaian atlet Indonesia sehingga diharapkan kecintaan terhadap atlet dan tim nasional bisa terus terbangun.

“Diperlukan kolaborasi lintas stakeholders dan komitmen bersama untuk mewujudkan ekosistem ekonomi digital yang kondusif serta karir olahraga yang berprestasi sebagai enabler bagi pemulihan ekonomi nasional sekaligus mengharumkan nama bangsa,” pungkas Airlangga.

Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR RI dari fraksi partai Golkar Lodewijk F. Paulus mendorong Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI) untuk merealisasikan menjadi smart campus. Ia berharap, smart campus benar-benar diwujudkan agar bisa menjadi bekal bagi siswanya di masa mendatang.

“Melihat yang dikatakan Direktur Pendidikan Sesko TNI tadi, bahwa semboyan daripada Sesko TNI ini adalah extend. Bagi saya, hal ini cukup bijak dan jangan dijadikan mimpi saja, melainkan tujuan. Tentunya arah itu harus menuju yang namanya work college, sehingga para perwira siswa di sini, nantinya punya pegangan untuk jangka waktu yang panjang,” ujarnya Lodewijk dikutip melalui keterangan pers pada Rabu (9/6/2021).

Lodewijk pun menyayangkan jika sejauh ini Sesko TNI masih menerapkan sistem Local Area Network (LAN). Ia bersikeras agar ke depannya Sesko TNI ini mulai menggunakan Cyber system dan Internet Optic sebagai bentuk domain baru dalam sistem ketahanan sebuah negara, serta menjadi regulasi penanganan sistem kerja yang lebih maju.

“Kalau kita perhatikan, pintu seberang dan belakang (Sesko TNI Bandung) pasti di situ ada cyber optic. Tetapi mengapa Sesko TNI masih pakai LAN. Ini juga menjadi tantangan baru. Menuju ke sana perlu ada kerja sama. Di sinikan ada Anggota DPR RI Komisi I dan mungkin bisa kerja sama dengan Wali Kota, sehingga cyber optic bisa masuk di Sesko TNI,” papar Lodewijk.

Dalam kunjungannya, Politisi Partai Golkar itu menyikapi besaran indeks korporat dalam satu paket pendidikan di Sesko TNI bandung ini. Ia ingin agar Sesko TNI bisa menghadirkan perwira siswa yang lebih ideal.

“Kalo kita bisa lihat tetangga sebelah saja seperti Seskoad dan akademi, saya yakin Sesko TNI bisa lebih tinggi. Jika dibandingkan seskoad TNI dengan akademi militer AU dan AL mungkin lebih tinggi, namun saya tekankan seharusnya target daripada indeks pendidikan Sesko TNI ini tidak hanya cukup, melainkan ideal,” pungkasnya.

Berita Golkar – Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) sekaligus Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal II tahun 2021 akan semakin membaik, tumbuh sekitar 7% sampai 8%.

“Terkait dengan perekonomian, kita melihat bahwa proyeksi pertumbuhan tetap diperkirakan antara 6,7% sampai dengan 7,5%. Pemerintah meyakini kuartal kedua ini kita mampu pada 7% sampai 8%,” ungkap Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan pers seusai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip Selasa (8/6/2021).

Rasa optimistis itu muncul, karena adanya data Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia sudah mencapai 55,30.

Juga terjadi kenaikan penjualan kendaraan bermotor pascapemberlakuan stimulus pajak, khususnya penjualan mobil sebesar 228% kenaikan year on year (yoy) dan motor 227% yoy.

“Kemudian penjualan ritel juga sudah naik 9,8% yoy. Selanjutnya, indeks keyakinan konsumen sudah di atas 100%. Juga kita lihat pertumbuhan belanja nasional per akhir April kemarin juga sudah terjadi kenaikan sebesar 60,43%,” ujar Airlangga Hartarto.

Ketua Umum Partai Golkar ini mengungkapkan, pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) juga berjalan dengan baik.

Sampai ini sudah terealisasi serapannya 29,9% dari pagu anggaran, atau mengalami kenaikan sebesar Rp 86,7 triliun dari kuartal I yang mencapai Rp 123,2 triliun.

“Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan di lima sektor. Kesehatan sudah mencapai 18,8% realisasinya. Perlindungan sosial 39,2%, program prioritas 28%, dukungan korporasi 21% dan insentif untuk usaha sudah 79,9%,” tutur Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI-Parlemen Rumania Nurul Arifin mengapresiasi pelaksanaan pertemuan antara Parlemen Indonesia dengan Parlemen Rumania.

Dalam pertemuan tersebut, GKSB DPR RI mendorong potensi kerja sama kedua negara di bidang ekonomi, pariwisata, olahraga hingga budaya dan pendidikan.

Dari sisi ekonomi, Nurul menjabarkan, Rumania berpotensi menjadi pintu masuk produk-produk Indonesia, terutama minyak sawit melalui pelabuhan negara itu.

“Rumania dapat menjadikan Indonesia sebagai hub ke kawasan ASEAN,” ujarnya saat menggelar pertemuan virtual dengan Ketua Grup Persahabatan Rumania-Indonesia Stefan Musoiu di Gedung Nusantara III, Senin (7/6/2021).

Menurut Nurul, diplomasi parlemen yang dilakukan DPR RI sangat strategis dalam mendukung kemajuan hubungan bilateral kedua negara.

“Terlebih di negara yang peran parlemennya sangat menentukan arah kebijakan pemerintah melalui legislasi, penganggaran dan pengawasan,” terang politisi dapil Jawa Barat I itu.

Tak hanya ekonomi, dalam pertemuan tersebut juga membahas potensi kerja sama pariwisata mengingat Indonesia dan Rumania memiliki keindahan alam yang sangat menarik.

Selain itu, GKSB DPR menilai Indonesia juga bisa menjajaki kerja sama di bidang budaya dan pendidikan.

“Di saat situasi sulit karena pandemi berskala global, maka kerja sama antar negara mutlak diperlukan. Mulai dari bilateral ataupun multilateral dengan melibatkan beragam kanal yang ada,” ungkap Nurul.

Pada prinsipnya, GKSB DPR berkomitmen mendukung persahabatan dan kerja sama antara Parlemen Indonesia dengan Parlemen Romania di forum Inter-Parliamentary Union (IPU) dan forum-forum parlemen lainnya.

Untuk diketahui, relasi Indonesia dengan Rumania sudah terjalin cukup lama. Di mana dari sisi total perdagangan kedua negara hingga periode Agustus tahun 2020 mencatatkan nilai 101,37 juta dolar AS.

Sedangkan, dari jejak investasi asal Rumania di Indonesia sejak 2018 – 2020 mencatatkan 11 proyek di berbagai sektor bisnis.

Ekspor utama Indonesia ke Rumania meliputi karet mentah, coklat, kopi, teh, minyak kelapa sawit, rempah-rempah, produk elektronik dan suku cadangnya, tekstil, kulit, serta bahan dasar plastik.

Sedangkan, impor utama Indonesia dari Rumania antara lain produk mesin, mineral dan kimia, metalurgi, peralatan perminyakan dan gas, serta peralatan industri.

Berita Golkar – Komisi VIII DPR RI melalui Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily memastikan pengelolaan dana haji aman dan tidak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sekaligus menepis isu di media sosial yang menyebutkan dana tersebut digunakan untuk proyek Pemerintah.

Hal ini menyusul langkah Pemerintah yang membatalkan keberangkatan haji tahun 2021 ini.

“Yang perlu kami sampaikan, tidak benar sama sekali kalau uang haji itu dipergunakan untuk hal-hal yang di luar kepentingan ibadah haji,” tegas Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily dalam keterangan pers yang dikutip Selasa (7/8/2021).

Ace menjelaskan dana haji itu sepenuhnya dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan diawasi oleh Komisi VIII DPR RI.

“Dan sejauh yang kami amati, tidak ada anggaran haji yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur,” pasti Ace.

Ia menjelaskan, dana haji itu telah disimpan dengan mekanisme pembiayaan sukuk (obligasi syariah) atau surat berharga syariah negara (SBSN).

“Karena kan sebetulnya dana haji tersebut kalau hanya disimpan begitu saja tentu kan tidak akan memberikan manfaat yang besar buat kepentingan ibadah haji juga,” ujar Ace.

Legislator Fraksi Partai Golkar itu menambahkan, dana haji tersebut ada yang disimpan di bank-bank syariah, ada yang diinvestasikan atau ditingkatkan melalui surat berharga.

Surat berharga itu menurutnya memiliki nilai manfaat yang didapatkan dari penempatan di sukuk tersebut.

Ace mengatakan karena uang haji ditempatkan dengan skema SBSN maka bagi siapa pun yang mempergunakan SBSN tersebut menjadi hak yang menggunakannya.

Namun, lanjutnya, ada kewajiban untuk memberikan nilai manfaat bagi penggunaan SBSN itu.

“Yaitu ya rata-rata flat di angka 7 persen, nah karena itu dana haji akan mengalami kenaikan dari nilai manfaat yang didapatkan dari mekanisme pemanfaatan di perbankan syariah, ada yang diinvestasi dalam negeri, investasi luar negeri, termasuk di antaranya soal surat berharga syariah negara itu,” paparnya.

Dia meyakinkan masyarakat bahwa jemaah mendapatkan nilai manfaat dari penempatan dana haji tersebut.

Contohnya pembiayaan total haji per orang untuk 2019 lalu sesungguhnya mencapai Rp70 juta sementara jemaah haji hanya membayar Rp35 juta.

“Nah dari mana sisa pembayaran yang Rp35 juta sisanya? Ya itu diambil dari nilai manfaat dana kelolaan haji itu. Jadi memang dana haji tersebut ya ada, dan aman,” ucap Ace.

Ia pun mengimbau masyarakat agar jangan terlalu percaya terhadap informasi yang kebenarannya belum terbukti, termasuk mengenai dana haji tersebut.

Kalau ada sesuatu yang meragukan informasi tersebut sebaiknya kata dia tabayyun (mencari kejelasan) termasuk juga soal dana haji ini.

“Kalau, misalnya, masyarakat menarik dana haji, itu diperbolehkan, tapi tentu nanti ada konsekuensi, konsekuensinya, misalnya, dia tidak bisa mendapatkan nomor porsi, atau nomor porsinya akan gugur,” pungkas legislator dapil Jawa Barat II itu.

Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Christina Aryani mengatakan terdapat sejumlah sorotan yang harus diperhatikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyusul sinetron “Suara Hati Istri: Zahra” yang belakangan ini ramai dibincangkan, salah satunya adalah KPI agar lebih meningkatkan pengawasan penyiaran.

“Dalam konteks ini, kami mengingatkan kembali pada lembaga-lembaga penyiaran, agar lebih hati-hati dan bijak dalam menayangkan konten-konten siaran, utamanya terkait isu anak dan perempuan. Kejadian ini menjadi pembelajaran yang baik untuk memperbaiki isi siaran dari lembaga penyiaran kita ke depannya,” kata Christina dalam keterangan pers yang dikutip, Selasa (8/6/2021).

“Kami mendorong KPI agar terus melakukan kerja-kerja pengawasan optimal, sehingga tidak terkesan sebagai pemadam kebakaran atau menunggu adanya aduan dari masyarakat. Kami harapkan KPI menjemput bola, membantu lembaga penyiaran berjalan pada koridor yang baik dan benar,” imbuh politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Lebih lanjut Christina mengatakan, hal seperti pelibatan anak di bawah umur untuk adegan dewasa merupakan isu yang serius dan urgent untuk segera disikapi.

“Saya melihat kejadian ini lebih dari sebuah kekeliruan kecil melainkan situasi serius yang membahayakan masa depan anak-anak kita. Isu besarnya menyangkut kesadaran pelaku usaha penyiaran kita tentang dampak buruk perkawinan anak,” katanya.

“Apakah rumah produksi dan stasiun televisi tidak lagi bisa membedakan mana siaran yang mendidik maupun menghibur padahal Undang-Undang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) telah memberikan batasan jelas tentang hal ini,” tambah Christina.

Anggota Badan Legislasi DPR RI itu melanjutkan, Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah meluncurkan Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak, dinyatakan bersama karena diperlukan kerja kolektif segenap elemen bangsa untuk membangun kesadaran masyarakat akan bahaya perkawinan anak.

“Bukan saja karena sudah dilarang undang-undang, tetapi terutama diperlukan usaha bersama untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya melindungi anak sebagai aset bangsa dan mensosialisasikan bagaimana perkawinan yang ideal bagi mereka,” ujar Christina sembari mengapresiasi KPI yang telah responsif terhadap pengaduan masyarakat sehingga tayangan sinetron di televisi swasta tersebut sejauh ini telah dihentikan sementara.

Legislator dapil DKI Jakarta II itu pun mengimbau masyarakat agar bersama-sama membantu dunia penyiaran menjadi lebih baik dengan masukan-masukan positif, termasuk jika menemukan pelanggaran agar tidak segan-segan mengadukan ke KPI.

“Semoga kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua agar tidak ditemukan lagi ke depannya,” pungkasnya.