Bulan: Juni 2021

Berita Golkar – Agenda pembangunan yang inklusif menjadi salah satu fokus pembahasan dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemuda G20 atau Youth 20 Summit (Y20) tahun 2021.

Hadir sebagai Ketua Delegasi Indonesia untuk Y20 Summit 2021, Anggota BKSAP DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin turut memperjuangkan isu inklusi keuangan, politik, dan pendidikan bagi pemuda dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif.

“Salah satu fokus delegasi Indonesia dalam forum ini adalah untuk mengarusutamakan isu-isu inklusivitas pada dimensi keuangan, politik dan pendidikan digital bagi pemuda, baik nasional maupun sesama negara anggota G20. Kita perlu memastikan kesetaraan akses bagi pemuda dalam proses pencalonan diri pada pemilu, mendapatkan skema pembiayaan yang aman, maupun pendidikan digital yang berkualitas,” tutur Puteri dalam keterangan, Selasa, (22/6/2021).

Sebagai informasi, forum Y20 Summit 2021 merupakan bagian dari pertemuan Engagement Groups KTT G20 yang mempertemukan perwakilan pemuda dari negara anggota G20.

KTT tersebut akan mendiskusikan dan merumuskan suatu Final Communique atau kesepakatan akhir yang menjadi rekomendasi Pemuda G20 untuk disampaikan kepada para pemimpin negara-negara G20.

Perwakilan pemuda Indonesia pada forum ini ditentukan melalui serangkaian proses seleksi yang kompetitif yang diselenggarakan oleh organisasi kepemudaan Indonesian Youth Diplomacy (IYD).

Proses seleksi tersebut mencakup seleksi administrasi, penulisan esai, dan wawancara, yang diikuti oleh ratusan pemuda dari seluruh Indonesia.

Puteri pun terpilih menjadi satu dari tiga delegasi dan ditunjuk sebagai ketua delegasi Indonesia untuk Y20 Summit tahun ini.

Lebih lanjut, sebagai bagian rangkaian proses negosiasi pre-Summit, Puteri menjelaskan isu-isu prioritas dari delegasi Indonesia untuk dimuat dalam kesepakatan akhir.

“Dalam hal inklusi pemuda di politik, kami mendesak pemerintah negara anggota G20 mulai mengarusutamakan perwakilan pemuda di dunia politik, terutama melalui suatu kuota pemuda tertentu, baik di parlemen maupun keanggotaan partai. Termasuk memberikan dukungan fiskal untuk berkampanye serta menjalin kerjasama dengan organisasi masyarakat yang fokus di kepemudaan. Hal Ini karena kandidat dari kalangan pemuda masih kerap dikesampingkan dalam kontestasi politik dan membutuhkan dukungan lebih dari pemerintah,” ungkap Puteri.

Tak hanya itu, Puteri juga menekankan pentingnya membangun kesetaraan akses keuangan dan pendidikan digital bagi pemuda.

“Kami juga menemukan bahwa masih terdapat kesenjangan digital di masyarakat, meski ditengah ketergantungan pada koneksi daring yang semakin meningkat. Bahkan, masih terjadi kehilangan kesempatan belajar atau learning losses karena sistem pendidikan maupun infrastruktur digital yang belum merata. Begitu pula dengan masih kurangnya kerangka peraturan terkait teknologi finansial (tekfin) serta rendahnya literasi finansial. Karena itu, kami mendesak negara G20 untuk menetapkan kerangka regulasi tekfin yang inklusif dan memastikan tersedianya akses pendidikan digital yang berkualitas bagi pemuda,” tutup Puteri dalam pada pertemuan negosiasi pertama, Sabtu (12/6/2021) lalu.

Pertemuan negosiasi kedua akan dilaksanakan akhir pekan ini (26/6) secara virtual untuk menyetujui rumusan proposal atas isu-isu prioritas terkait tema Inklusi dan Kesetaraan Kesempatan.

Turut dibahas dalam forum Y20 Summit 2021 mendatang adalah isu-isu kepemudaan dengan tema Inovasi, Digitalisasi, dan Masa Depan Pekerjaan. Tema lainnya yaitu terkait Keberlanjutan, Iklim, dan Energi.

Rencananya, Y20 Summit 2021 akan dilaksanakan pada tanggal 19 hingga 23 Juli mendatang di Italia, sesuai presidensi G20 tahun ini. Sedangkan KTT G20 sendiri merupakan forum kepala negara atau pemerintahan negara-negara ekonomi utama dunia yang terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa.

Berita Golkar – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia (PBWI), Airlangga Hartarto atas upayanya yang terus menerus melakukan pembinaan terhadap atlet junior wushu di tanah air.

Hal tersebut disampaikan Menpora Amali dalam sambutannya saat membuka secara resmi “Sirkuit Nasional Wushu Taolu ke-2 tahun 2021” secara virtual, di SitRoom, gedung Kemenpora, Sabtu (19/6) malam. Acara Sirkuit Nasional Wushu Taolu ke-2 Tahun 2021 ini digelar di Yogyakarta mulai 19-26 Juni 2021.

“Saya berterima kasih dan apresiasi dari upaya-upaya Ketua Umum PB Wushu (Airlangga Hartarto) dan seluruh pengurus untuk tidak henti-hentinya, terus fokus terhadap pembinaan atlet-atlet junior,” kata Menpora Amali, dikutip melalui siaran pers pada Senin (21/06/2021).

Dengan banyaknnya event internasional dan kejuaraan dunia yang akan diikuti cabang olahraga wushu ke depan, Menpora Amali berharap sirkuit nasional ini menjadi ajang untuk untuk mencari talenta-talenta muda yang dipersiapkan untuk mengikuti event tersebut.

“Ke depan kita akan ada event yang kita ikuti, khususnya kejuaraan dunia junior. Maka, sirkuit nasional wushu ke-2 tahun 2021 ini, saya setuju ini dijadikan tempat untuk memilih calon-calon atau talenta-talenta atlet junior kita. Dengan demikian, secara berkesinambungan kalau atlet-atlet senior sudah segera berakhir. Maka, tentu atlet-atlet junior menjadi pelapis yang bisa kita harapkan beberapa tahun ke depan,” harapnya.

Selain itu, Menpora Amali juga mendorong Ketua Umum Wushu dan Pengurus agar mendorong Internasional Federation Wushu sehingga wushu dapat dipertandingkan di olimpiade. Sebab berdasarkan data saat ini, wushu sudah ada di 152 negara dan 5 benua.

“Sementara persyaratan dari IOC (Komite Olimpiade Internasional) minimal ada di 75 negara. Jadi ini sudah melampaui bahkan sudah 200 persen dari persyaratan IOC itu,” katanya.

Namun demikian, Menpora Amali mengingatkan bahwa butuh dukungan dan kerja keras dari agar hal tersebut dapat terwujud dan dipertandingkan di olimpiade.

“Saya mohon kepada ketua umum untuk mendorong terus supaya IF (Internasional Federation) Wushu mendorong bagaimana wushu sudah bisa dipertandingkan pada olimpiade-olimpiade yang akan datang. Minimal dalam uji coba dan saya setuju kita persiapkan untuk 2032 wushu sudah menjadi cabang olahraga yang dipertandingkan,” harapnya.

Berita Golkar – Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 Dave Laksono mengatakan percepatan program vaksinasi nasional merupakan jawaban untuk mewujudkan Indonesia sehat dan ekonomi bangkit.

Untuk itu, semua pihak harus turun tangan membantu Pemerintah, agar harapan yang diinginkan dapat segera terwujud.

“Percepatan vaksinasi nasional harus dilakukan demi mewujudkan Indonesia sehat, ekonomi bangkit sesegera mungkin. Dalam kondisi seperti ini, kolaborasi dan sinergi semua elemen bangsa sangat dibutuhkan,” ujar Dave dalam keterangannya, Senin (21/6).

Menurut pimpinan salah satu Ormas pendiri Partai Golkar ini, peran serta seluruh elemen sangat dibutuhkan, mengingat Indonesia negara besar dengan jumlah penduduk yang sangat banyak.

Sebagai wujud kepedulian, Dave bersama Kosgoro 1957 dan Yellow Clinic Partai Golkar kembali melaksanakan Vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu (20/6) kemarin.

“Kegiatan vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan Partai Golkar dan Kosgoro 1957 ini dalam rangka mewujudkan Indonesia Sehat, Ekonomi Bangkit,” ucapnya.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) itu juga mengungkapkan partai berlambang pohon beringin telah beberapa kali menggelar kegiatan vaksinasi Covid-19.

Untuk kegiatan kali ini, Kosgoro 1957 bersama Yellow Clinic memfasilitasi pemberian vaksin kepada 1.200 orang peserta. Penerima adalah masyarakat umum yang sebelumnya sudah didata oleh panitia kegiatan.

“Kami menyiapkan fasilitas tenaga kesehatannya, tempat dan prasarananya. Penerima vaksin adalah warga masyarakat yang sudah terdaftar di database, jadi tidak bisa walk in atau datang tiba-tiba. Untuk saat ini yang menerima vaksinasi sebanyak 1.200 orang peserta,” ucapnya.

Dave memastikan pada kegiatan vaksinasi kali ini diberlakukan protokol kesehatan ketat.

“Kami melakukan ini gratis, terbuka secara umum untuk masyarakat. Sebelumnya dilakukan pengecekan, seperti pemeriksaan tekanan darah, saturasi oksigen, suhu tubuh oleh tim medis. Jika hasil observasi medis dinyatakan baik, maka vaksin bisa dilakukan,” katanya.

Dave mengimbau masyarakat waspada terhadap berita bohong yang banyak beredar terkait vaksin Covid-19. Masyarakat diminta untuk tidak langsung cepat percaya. Penting untuk mencari informasi terlebih dahulu dengan membaca sumber-sumber berita resmi.

Berita Golkar – Presiden Joko Widodo menerima laporan beberapa wilayah kini memiliki bed occupancy rate (BOR) untuk rumah sakit khusus pasien Covid -19 sudah berada di atas 70 persen. Data ini tercatat di ada 87 kabupaten/kota dengan BOR di atas 70 persen.

Pemerintah pun bergerak cepat dalam merespon lonjakan kasus Covid-19 beberapa hari terakhir. Langkah itu diwujudkan dengan memangkas jam operasional pusat keramaian dan pengetatan disiplin masyarakat dalam menerapkan 3M.

“Bapak Presiden meminta untuk terus menjaga kedisiplinan masyarakat tentang 3M, dan ini merupakan penugasan di BNPB,” kata Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual, Senin (21/6/2021).

Di beberapa daerah yang memiliki kasus sangat tinggi seperti yaitu Riau, Kepri, Bangkalan, maupun Kudus, Presiden meminta untuk segera ditindaklanjuti dengan  melibatkan  TNI dan Polri.

Airlangga yang juga Menko Perekonomian RI menyampaikan peningkatan kasus juga memaksa Pemerintah untuk mengurangi jam operasional mal dan pusat perbelanjaan.

Untuk mal dan pusat perdagangan di zona merah jam operasional diubah dari pukul 21.00 WIB menjadi 20.00 WIB. Pengunjung juga dibatasi hanya 25 persen dari kapasitas

Pemerintah pun mengurangi kapasitas makan di tempat (dine-in) dari 50 persen menjadi 25 persen. Pembatasan tersebut berlaku untuk  rumah makan, kafe, bahkan pedagang kaki lima yang berada di zona merah Covid-19.

“Makanan sebaiknya dibawa pulang. Layanan pesan antar restoran dibatasi sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan protokol kesehatan yang ketat,” tambah Airlangga.

Kegiatan perkantoran kementerian/lembaga dan BUMN di zona merah, kini dikurangi drastis. Karyawan dan pegawai yang bekerja di rumah (WFH) ditetapkan sebesar 75 persen.

Untuk zona non merah, kuning dan hijau, masih diperbolehkan perkantoran dibuka sebesar 50 persen dari kapasitas namun harus menerapkan protokol kesehatan ketat.

Untuk kegiatan sektor esensial lain, industri, pelayanan dasar, utilitas publik, objek vital nasional, masih bisa berjalan dengan protokol kesehatan ketat.

“Kebutuhan pokok masyarakat mulai dari supermarket, apotek ini juga berjalan dengan regulasi dan dapat beroperasi 100 persen dengan peraturan operasional, kapasitas serta protokol kesehatan yang lebih ketat,” tutur Ketua Umum Partai Golkar itu.

Mobilitas masyarakat di zona merah juga dibatasi secara ketat. Lewat kebijakan WFH secara bergilir, diharapkan masyarakat tidak melakukan perjalanan atau mobilitas ke daerah lain. “Tentang ini akan diatur lebih lanjut baik oleh K/L maupun pemda,” ujar Airlangga.

Pemerintah tidak akan melakukan lockdown, namun terus memperketat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro (PPKM).

“Terkait dengan penebalan dan penguatan PPKM mikro arahan Presiden tadi untuk melakukan penyesuaian, jadi ini akan berlaku mulai besok 22 Juni – 5 Juli, dua minggu ke depan, bahwa penguatan PPKM mikro akan dituangkan dalam instruksi Menteri Dalam Negeri,” ujarnya.

Presiden Jokowi juga menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk fokus menangani virus Corona bagi ibu hamil dan anak-anak. Harapannya kasus Covid-19 yang melanda ibu hamil dan anak-anak bisa ditekan.

“Bapak Presiden mendorong terkait ibu hamil, ibu melahirkan, bayi, dan balita untuk ditangani oleh BKKBN. BKKBN akan tangani secara khusus terkait penanganan COVID untuk ibu hamil, ibu melahirkan, balita, dan anak,” kata Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang akan menghadiri sejumlah acara di Kota Surakarta, menyempatkan diri berziarah ke Komplek Pemakaman Astana Oetara, Surakarta, Jumat (18/6). Dari situ diketahui bahwa Airlangga masih ada keturunan dari Trah Mangkunegara.

Astana Oetara adalah Komplek Pemakaman Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Mangkunegara VI beserta keluarga, kerabat dan para abdi dalemnya.

Eyang dari Airlangga Hartarto, yang bernama R Sastro Sunarto bin RM Ng Mangoen Bisono dan istrinya, RM Ngt Soeparti Soenarto binti R Ng Parto Waidjojo Hardjowoewito dimakamkan di komplek pemakaman bagian depan.

“Itu tadi, ayahnya Bapak saya, jadi Eyang Kakung dan Eyang Putri,” ujar Airlangga singkat, sebelum meninggalkan komplek pemakaman.

Menurut keterangan dari Juru Kunci Astana Oetara, RM Haryanto, semua yang dimakamkan di Astana harus ada kaitannya dengan Mangkunegara VI, dan R Sastro Sunarto adalah salah satu pejabat di Era Mangkunegara VI dan yang juga masih ada hubungan kerabat.

“Dulu Eyangnya Pak Airlangga adalah Jaksanya Mangkunegara VI, dan juga ada keturunan trah dari Mangkunegara II,” ujar Haryanto.

Selain Eyangnya ada sejumlah anggota keluarga lain lain seperti Bulek dan Bude dari Airlangga Hartarto yang juga dimakamkan di sana.

Selepas Ziarah dan Sholat Jumat, Airlangga dijadwalkan menghadiri pertemuan dengan perwakilan alumni Program Kartu Prakerja di Hotel Alila, dan menjadi pembicara pada acara Webinar bersama Civitas Akademika Universitas Sebelas Maret (UNS).

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena mendorong program vaksinasi Covid-19 khususnya di provinsi Riau agar berjalan lebih cepat sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

Pelaksanaan vaksinasi ini, untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity), dan merupakan salah satu upaya pengendalian telah dilakukan Pemerintah.

“Provinsi Riau saat ini masih menjalankan program vaksinasi prioritas bagi kalangan lansia, tetapi realisasinya masih rendah (6,7 persen dari total target). Untuk itu, Presiden Joko Widodo secara khusus meminta kepada Menteri Kesehatan untuk mengirimkan vaksin Covid-19 lebih banyak ke Provinsi Riau, dengan harapan herd immunity atau kekebalan komunal dapat segera terbentuk dan penularan Covid-19 dapat ditekan,” jelas Melki, yang dikutip melalu keterangan pers, pada Jumat (18/06/2021).

Mengingat realisasi program vaksinasi prioritas di provinsi Riau bagi kalangan lansia masih tergolong rendah, Politisi Partai Golkar ini menekankan perlunya kerja sama lintas sektoral dalam mendukung program vaksinasi khususnya bagi kalangan lansia.

“Dari sekitar 964.000 target program vaksinasi lansia dan pelayanan publik di provinsi Riau, vaksinasi bagi kalangan lansia inilah yang perlu menjadi perhatian, pasalnya hanya mencapai 6,7 persen dari target 600.000 penerima vaksin dari kelompok lansia di Riau,” ungkap Melki.

Meskipun Riau yang memperoleh peringkat tiga besar penyebaran Covid-19, Melki turut mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Pemprov Riau dalam meningkatkan upaya tracing atau melacak orang yang terpapar virus, dengan melakukan tracing terhadap 15 orang dalam setiap kasus satu orang terkonfirmasi positif sebagai upaya untuk memaksimalkan pelacakan.

“Karena seperti yang kita ketahui bahwa situasi pandemi saat ini di berbagai daerah di Indonesia ini semakin meningkat terutama pasca kita libur lebaran kemarin. Ditambah dengan ditemukannya varian delta (B.1.617) dari Covid-19 yang sudah masuk Indonesia,” imbuh politisi dapil NTT II ini.

Berita Golkar – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebut Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto merupakan king maker paling lengkap di pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Alasannya, selain jadi King Maker, Airlangga juga paling berpeluang untuk maju sebagai Capres pada Pilpres 2024.

“Karena selain mempunyai kapasitas untuk menjadi King Maker di 2024, Airlangga Hartarto masih punya potensi menjadi Capres maupun Cawapres,” kata Peneliti LSI Denny JA Adjie Alfarabi, dalam paparannya di survei bertajuk ‘ ‘3 King/Queen Maker Pilpres 2024 dan Komplikasinya!’, dikutip melalui pemberitaan pada media online, Jumat (18/06/2021).

Berbeda dengan Megawati, kata dia, sosok Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan itu saat ini hanya bisa menjadi Queen Maker di Pilpres 2024.

Sebab, saat ini ketokohan Megawati sudah dikenal sebagai ibu bangsa, sehingga potensi untuk menjadi Capres bahkan Cawapres pun semakin kecil.

Begitu juga dengan sosok Prabowo Subianto, Adjie menyebut meskipun Ketua Umum Partai Gerindra itu masuk daftar King Maker Pilpres 2024, tapi Prabowo hanya bisa maju kembali sebagai Capres saja.

“Karena istilahnya Prabowo ini sudah naik pangkat ini ya, dua kali dia menjadi Capres di tahun 2014 dan tahun 2019. Sehingga sulit kita bayangkan kalau kemudian bersedia untuk menjadi Cawapres, walaupun memang dalam politik semua bisa terjadi, namun kita melihat kelasnya Prabowo adalah seorang calon Presiden,” ujar dia.

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dapat menciptakan lapangan kerja sebesar 2,7 juta hingga 3 juta per tahun, sehingga dapat menampung 9,29 juta angkatan kerja yang tidak atau belum bekerja.

Target ini juga lebih tinggi dari sebelum terjadinya pandemi Covid-19 hanya mampu menciptakan tenaga kerja 2 juta per tahun.

“Upaya Pemerintah untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas lapangan kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidaklah mudah,” kata dia saat membacakan keterangan Presiden atas Uji Materi UU Cipta Kerja, Kamis (17/6/2021).

Di sisi lain, dia menyebut UU Cipta kerja juga akan meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja Indonesia, sehingga dapat mendorong kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.

“Saat ini produktivitas Indonesia berada pada tingkat 74,4% masih berada di bawah rata-rata negara ASEAN pada tingkat 78,2%,” tutur dia.

Tak hanya itu, manfaat lainnya, UU Cipta Kerja diyakini akan menggenjot investasi kinerja di kisaran 6,6-7%, bahkan munculnya investasi baru juga akan berimplikasi pada penciptaan lapangan kerja baru, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerjaan.

Apabila kesejahteraan pekerja meningkat, sisi konsumsi juga akan ikut terdongkrak. Apalagi konsumsi merupakan salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi.

“Dengan kesejahteraan pekerja yang membaik, Pemerintah memperkirakan konsumsi masyarakat akan naik 5,4-5,6%,” jelas Airlangga.

Di samping itu, Airlangga menilai sektor UMKM juga masih memiliki produktivitas yang sangat rendah. Padahal, sektor UMKM merupakan tulang punggung bagi perekonomian dengan kontribusi 61,07% terhadap PDB dan mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 97%.

Dengan begitu melalui UU Cipta Kerja, Pemerintah melakukan pemberdayaan UMKM dan koperasi yang mendukung peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65%, disertai peningkatan kontribusi koperasi terhadap PDB menjadi 5,5%.

“UMKM dan koperasi merupakan unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak yang berkualitas di sisi penciptaan lapangan kerja,” kata dia.

Dengan demikian, Airlangga menegaskan bahwa Indonesia perlu keluar dari jebakan middle income trap dengan terobosan kontribusi daya saing tenaga kerja dan produktivitas harus menjadi andalan.

“Upaya untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut memerlukan basis regulasi yang kuat dalam bentuk undang-undang, yang sekaligus memerlukan adanya perubahan dan penyempurnaan berbagai undang-undang yang ada terkait dengan penciptaan lapangan kerja,” tegasnya.

Lebih lanjut, Airlangga menilai dengan berbagai efek positif dari implementasi UU Cipta kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

Ia berharap Indonesia mencapai target untuk masuk dalam 5 besar ekonomi dunia tahun 2045.

“Sehingga diharapkan produk domestik bruto sebesar US$ 7 triliun dengan pendapatan per kapita sebesar Rp 27 juta per bulan,” jelas dia.