Bulan: Juni 2021

Berita Golkar – Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat menunjuk Maman Abdurrahman menjadi Wakil Ketua Komisi VII DPR. Maman akan menggantikan Alex Noerdin yang sebelumnya menempati jabatan tersebut.

Sekretaris Fraksi Golkar DPR Adies Kadir membenarkan informasi ini. “Iya betul. Rolling penyegaran seperti biasa,” kata Adies dikutip melalui pemberitaan pada salah satu media online, Senin (28/6/2021).

Adies mengatakan sejauh ini Fraksi Golkar DPR hanya merotasi satu pimpinan Komisi. Dia mengatakan pergantian pimpinan komisi berikutnya akan diputuskan setelah reses berikutnya atau sekitar Agustus mendatang.

“Kami lihat nanti setelah reses. Selain rolling penyegaran, juga menyesuaikan perubahan mitra kerja pada komisi-komisi,” kata Wakil Ketua Komisi Hukum DPR ini.

Merujuk surat undangan rapat dari Sekretariat Komisi VII yang salinannya diperoleh oleh salah satu media online, Maman akan ditetapkan pada Senin, 28 Juni 2021.

Menurut Maman, ia mendapatkan beberapa tugas sesuai tugas pokok dan fungsi DPR, yakni anggaran, pengawasan, dan legislasi.

Beberapa di antaranya ialah memastikan optimalisasi penggunaan anggaran di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Perindustrian, meningkatkan pengawasan dalam rangka mendorong peningkatan investasi di sektor energi dan pertambangan, serta mendorong Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas dan RUU Energi Baru dan Terbarukan.

“Ini sehubungan dengan upaya global ingin mendorong zero emission namun tanpa harus meninggalkan energi fosil kita hari ini yang sekarang masih cukup signifikan cadangannya yaitu batu bara, gas, dan minyak,” kata Maman.

Maman Abdurrahman menjadi anggota DPR sejak 2018 menggantikan Zulfadhli melalui mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW).

Pada Pileg 2019, ia maju dari daerah pemilihan Kalimantan Barat I dan lolos ke Senayan dengan perolehan 108.520 suara.

Maman termasuk kader muda Partai Golkar. Kendati begitu, pria kelahiran Pontianak, 10 September 1980 ini kini menempati jabatan strategis di Partai sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu serta Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Barat.

Maman meraih gelar S1 Teknik Perminyakan dari Universitas Trisakti. Ia juga pernah bekerja sebagai profesional di bidang minyak dan gas selama sembilan tahun. Adapun Komisi VII DPR memang membidangi energi dan sumber daya mineral.

Belum lama ini, Komisi VII DPR juga mendapatkan satu mitra baru yakni Kementerian Perindustrian yang dipimpin Wakil Ketua Umum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita. Sebelumnya, Kementerian Perindustrian merupakan mitra Komisi VI DPR.

Berita Golkar – Melonjaknya jumlah kasus COVID-19 harus direspons cepat semua pihak. Termasuk Partai Politik.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar melalui Badan Penanggulangan Bencana (BPB) dan Yellow Clinic Partai Golkar menggelar vaksinasi bagi masyarakat. Acara ini digelar pada Minggu (27/6/2021) di Gedung DPP Partai Golkar.

Kepala BPB Partai Golkar, Febri Hendri mengatakan bahwa vaksinasi yang digelar Partai Golkar adalah wujud komitmen Partai Golkar mendukung vaksinasi Pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19.

“Kegiatan ini tentu sebagai upaya menekan penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, BPB bekerjasama dengan Yellow Clinic mengadakan vaksinasi ini,” kata Febri.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan meski sudah mendapatkan vaksin.

“Jaga kesehatan, olahraga yang cukup dan jika tidak benar-benar penting lebih baik di rumah aja,” ujar Febri.

Vaksinasi yang digelar Partai Golkar kali ini diberikan kepada 778 orang. Adapun jenis vaksin yang digunakan adalah Sinovac.

Ketua Pelaksana Vaksinasi, Fuadah mengatakan bahwa pelaksanaan vaksinasi akan dilakukan dua tahap.

“Insya Allah vaksin ke dua akan diadakan 27 juli 2021,” ujar Fuadah.

Ia mengatakan bahwa ke depan Partai Golkar akan mengadakan vaksinasi kembali. Masyarakat dapat mengakses informasi dan mendaftar melalui akun instagram Yellow Clinic Partai Golkar.

“Kegiatan vaksinasi ini progam DPP Partai Golkar dan Yellow Clinic untuk itu bisa mengakses di IG Yellow Clinic“, terangnya.

Acara vaksinasi ini dihadiri dr. Linda L. Waseso (Wakil Kepala BPB Partai Golkar) dan pengurus BPB Partai Golkar. Hadir pula Dwi Hartanto Kepala Badan Pelayanan Kesehatan Masyarakat DPP Partai Golkar.

BPB Partai Golkar merupakan badan partai di bawah koordinasi Wakil Ketua Umum Bidang Penanggulangan Bencana, Roem Kono.

Perlu diketahui, Tim Mitigasi IDI merilis kasus COVID-19 semakin meningkat tajam. Tercatat per 17 Juni 2021 sebanyak 12.624 kasus dan menjadi di atas 20 ribu kasus pada tanggal 26 Juni 2021.

Jika dibandingkan dengan data 15 Mei 2021, terjadi peningkatan kasus pada tanggal 17 Juni 2021 sekitar lebih dari 500 persen, diikuti dengan peningkatan kasus kematian berkaitan dengan COVID-19. Bed occupation rate (BOR) untuk ruang isolasi dan ICU di atas 90 persen.

Setidaknya lebih dari 24 kabupaten/kota melaporkan keterisian ruang isolasinya di atas 90 persen. BOR untuk ICU dari berbagai RS mendekati bahkan ada yang melebihi angka 100 persen.

Terjadi penumpukan pasien dan antrian panjang di banyak Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS terutama di kota-kota besar. Bahkan banyak pasien yang meninggal saat tiba di IGD.

Kondisi semakin memprihatikan dengan bertambahnya kasus pada dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya terkonfirmasi positif COVID-19, sehingga perlu menjalani perawatan atau isolasi mandiri.

Kondisi ini menyebabkan keterbatasan tenaga untuk melakukan pelayanan, keterbasaan fasilitas dan SDM yang menyebabkan RS kolaps.

Apalagi sudah terdapat varian baru COVID-19 di berbagai kota di Indonesia. Varian baru tersebut terutama varian Delta memiliki karakteristik yang lebih mudah menyebar, menyerang segala usia tanpa perlu ada komorbid, lebih memperberat gejala, lebih meningkatkan kematian dan menurunkan efektifitas vaksin.

“Kami tidak ingin Sistem Kesehatan Indonesia menjadi kolaps,” kata dr Adib Khumaidi, SpOT – Ketua Tim Mitigasi Dokter PB IDI.

Berita Golkar – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta DPD Golkar Sumatera Barat (Sumbar) menyiapkan diri untuk menghadapi kontestasi politik pada 2024.

“Golkar Sumbar harus terus menyiapkan diri menghadapi pemilihan Presiden, pemilihan Legislatif, dan pemilihan Kepala Daerah pada 2024,” kata Airlangga Hartarto saat menghadiri kegiatan silaturahim keluarga besar DPD Golkar Sumbar, di Padang, Jumat malam (25/6).

Acara silaturahim keluarga besar DPD Golkar Sumbar digelar secara terbatas di Padang dan sebagian mengikuti secara virtual.

Ia menilai Golkar Sumbar selama ini telah memiliki modal politik kuat dan kader yang solid, namun harus terus digenjot untuk mencapai hasil yang maksimal.

“Berdasarkan hasil evaluasi Pilkada serentak 2020 Golkar Sumbar hanya meraih enam kemenangan dari 14 wilayah yang melaksanakan Pilkada,” katanya.

Ia mengingatkan seluruh kader bekerja keras untuk mengalahkan partai-partai lain yang ada di Sumbar.

Pada kesempatan tersebut ia menginstruksikan seluruh kader di Sumbar agar berperan aktif dalam menanggulangi pandemi COVID-19.

“Melalui kegiatan ini saya ingatkan agar program-program yang bermanfaat bagi rakyat harus terus dilanjutkan, baik dari sisi kesehatan maupun pemulihan ekonomi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPD Golkar Sumbar Khairunnas menyatakan seluruh kader DPD Golkar Sumbar siap untuk memenangkan Partai Golkar pada Pemilu 2024.

Baik itu untuk tingkat pemilihan Presiden, DPR, DPRD, maupun Kepala Daerah mulai dari Gubernur hingga Bupati atau Wali Kota.

Ia menyampaikan DPD Golkar Sumbar siap mendukung Airlangga Hartarto maju sebagai Calon Presiden 2024.

Berita Golkar – Pandemi Covid-19 masih melanda di banyak negara, termasuk Indonesia. Penanganan dilakukan dari sisi kesehatan yang juga sejalan dengan pemulihan dari sisi ekonomi. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah dijalankan sejak 2020 lalu.

Pada tahun ini, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp699,43 triliun untuk membiayai Program PEN dengan fokus pada intervensi kesehatan, program perlindungan sosial, dukungan UMKM dan padat karya/prioritas lainnya. Hingga 18 Juni 2021, realisasi anggaran PEN telah mencapai Rp226,63 triliun atau 32,4% dari total anggaran.

“Pemerintah terus memonitor kendala-kendala yang muncul sehingga diharapkan proses realisasi PEN dapat terus diakselerasi menyesuaikan situasi pandemi yang dinamis. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mempercepat pemanfaatan anggaran, baik regular maupun melalui Program PEN,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dikutip melalui siaran pers pada Jumat (25/06/2021).

Melalui program PEN, dampak negatif pandemi terhadap ketenagakerjaan juga mulai dapat dikurangi. Penduduk usia kerja yang terdampak pandemi menurun dari 29,12 juta orang pada Agustus 2020 menjadi 19,10 juta orang pada Februari 2021.

“Pencapaian ini harus dijaga dan ditingkatkan ke depannya agar ekonomi dapat pulih lebih cepat. Untuk itu, Pemerintah juga telah menyiapkan 20 kegiatan yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja untuk 1,23 juta rakyat terdampak,” ucap Menko Airlangga.

Beberapa proyek padat karya yang diterapkan, antara lain perbaikan tanggul, normalisasi dan pemeliharaan sungai, revitalisasi drainase, perbaikan lereng dan jembatan, bronjong, dan perkerasan bahu, program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Pamsimas) atau SPAM perdesaan dan sanitasi perdesaan, serta pembangunan rumah khusus dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Pemerintah juga menyadari bahwa kalangan pelaku usaha khususnya UMKM memerlukan intervensi kebijakan agar bisa bertahan melewati pandemi Covid-19 ini.

Untuk itu, Pemerintah telah memberikan relaksasi pembayaran pinjaman, subsidi bunga melalui KUR, bantuan modal kerja maupun mendorong pembelian barang dan jasa produksi dalam negeri serta produk UMKM.

Melengkapi upaya-upaya penanganan dampak pandemi dalam kerangka PEN, Pemerintah juga menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berjalan optimal apabila ditopang oleh keberadaan infrastruktur yang memadai.

“Pembangunan infrastruktur tentu akan mendorong penciptaan lapangan kerja, mendorong daya kompetisi sehingga dapat mendatangkan investasi, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutur Menko Airlangga.

Pemerintah telah menetapkan 201 proyek infrastruktur dan 10 program pembangunan sektor sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan total nilai investasi sekitar Rp4.817 triliun.

Hal ini memperlihatkan konsistensi kebijakan untuk tetap berupaya keluar dari middle income trap. Diharapkan proyek dan program tersebut dapat membantu mendorong pertumbuhan dan distribusi ekonomi secara nasional.

“PSN juga diharapkan bisa meningkatkan daya saing Indonesia sebagai negara tujuan investasi serta mengefisienkan biaya produksi dan logistik, sehingga produk Indonesia dapat bersaing lebih baik di pasar internasional,” katanya.

Tak hanya membangun infrastruktur, namun Pemerintah juga tetap menyadari dan peduli terhadap lingkungan, sehingga terus berupaya agar proses pembangunan dapat sejalan dengan target-target dalam Sustainable Development Goals (SDGs).

Kebijakan pembangunan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

“Kami juga melihat perkembangan teknologi digital telah memungkinkan terbangunnya infrastruktur cerdas, jadi dapat mengoptimalkan manfaat infrastruktur yang telah maupun sedang dibangun. Penggunaan teknologi digital juga telah terbukti bisa mengefektifkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, yang pada akhirnya bisa menurunkan biaya operasional penyediaan infrastruktur.

Perekonomian Indonesia diperkirakan akan mulai pulih di 2021 dan tumbuh pada kisaran 4,5%-5,3% per akhir tahun nanti.

Konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor akan menjadi pendorong utama pertumbuhan, serta didukung perbaikan struktur ekonomi dengan terbitnya UU Cipta Kerja, serta kebijakan penanganan pandemi dan program vaksinasi.

“Dalam webinar, kami berharap bisa muncul gagasan-gagasan kebijakan baru dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 serta mendorong pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Berita Golkar – Partai Golkar menyambut baik pihak swasta dalam hal ini produsen alat kesehatan (Alkes) lokal dalam negeri yang membantu Pemerintah dalam pencegahan dan penanggulan Covid-19 di masyarakat.

Disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus ia mengapresiasi bantuan 10.000 alat swab antigen dari perusahaan lokal, PT Taishan Alkes Indonesia.

Bantuan tersebut dinilai dapat membantu pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di masyarakat.

“Golkar sangat berterima kasih dengan adanya bantuan PT Taishan. Swab antigen sangat dibutuhkan masyarakat, sekaligus membantu Pemerintah,” kata Lodewijk saat menerima bantuan PT Taishan Alkes Indonesia kepada Yellow Clinic di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, dikutip pada Jumat (25/6/2021).

Menurut Lodewijk, bantuan dari pihak swasta itu sangat dibutuhkan terkait dengan kondisi bangsa saat ini yang menghadapi pandemi Covid-19.

Selain itu, saat ini Golkar telah membantu Pemerintah terkait percepatan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat. Bantuan dan peran swasta, kata Lodewijk, sejalan dengan moto Golkar, yakni “Rakyat Sehat Ekonomi Bangkit”.

“Partai Golkar sudah melakukan delapan gelombang vaksinasi kepada masyarakat dan akan kita kembangkan testing penggunaan swab antigen bantuan dari PT Taishan Alkes Indonesia ini,” kata Lodewijk.

Bersamaan dengan hal ini, Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena juga menyambut baik bantuan tersebut.

Melki, sapaan akrabnya, berharap sektor swasta melakukan hal serupa seperti yang dilakukan PT Taishan. Saat ini untuk swab antigen masih mahal sekitar Rp 200.000 hingga Rp 250.000 sekali pemeriksaan.

“Dengan keberadaan PT Taishan Alkes Indonesia, kita harapkan harga bisa ditekan lebih murah. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya semoga niat baik ini bisa membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia,” ujar politikus Partai Golkar tersebut.

Sementara itu, Komisaris Utama PT Taishan Alkes Indonesia, Cahyadi Burhan berharap penyerahan bantuan kepada Golkar melalui Yellow Clinic ini dapat membantu Pemerintah dalam penanggulangan Covid-19.

“Semoga ini dapat membuka mata serta perhatian kita akan adanya produsen lokal yang ikut berperan secara proporsional dalam mendukung program Presiden Jokowi, untuk membeli produk lokal terlebih lagi dalam penanganan Covid-19,” jelasnya

Cahyadi mengatakan bantuan tahap awal itu diberikan kepada Partai Golkar sebagai partai yang sudah mengemban amanah rakyat yang saat ini dipimpin Airlangga Hartarto, sekaligus sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

“Di kesempatan selanjutnya kami akan memberikan bantuan dan memohon kesediaan Partai Golkar melalui Yellow Clinic untuk dapat menerimanya,” tutup Cahyadi.

Berita Golkar – Adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya pembatasan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di beberapa negara pada tahun 2020.

Hal tersebut berdampak pada penurunan jumlah penempatan PMI pada tahun 2020 sebesar 59% dan penurunan remitansi sebesar 17,5% dibanding tahun 2019.

Pada Maret 2020, pemberlakuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Keputusan Menaker) 151/2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan PMI menyebabkan jumlah penempatan PMI menurun.

Jumlah penempatan mulai mengalami kenaikan ketika Keputusan Menaker 151/2020 dicabut dan diganti dengan Keputusan Menaker 294/2020 tentang Pelaksanaan Penempatan PMI pada Adaptasi Masa Kebiasaan Baru.

Meski mulai mengalami kenaikan, namun jumlah penempatan PMI masih lebih rendah dibanding sebelum terjadi Pandemi Covid-19.

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk memberikan pelindungan bagi PMI dan keluarganya yang meliputi pelindungan hukum, ekonomi dan sosial, baik sebelum, selama, dan setelah bekerja yang juga mencakup penempatan dan pemberdayaan ekonomi, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) diterima oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (24/6).

Pertemuan tersebut salah satunya membahas terkait perlunya penguatan kebijakan pelindungan PMI dan keluarga, terutama dalam hal penanganan keberangkatan dan kepulangan PMI pada masa pandemi dalam rangka penanggulangan Covid-19 secara global serta selanjutnya untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Concern kita adalah pada keberangkatan dan pulangnya pekerja migran. Hal ini harus termonitor dan kita juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan,” tegas Airlangga.

Harus ada Roadmap untuk membantu meningkatkan keterampilan masyarakat di daerah yang menjadi kantong Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dengan pelatihan yang dapat melengkapi kebutuhan pelatihan bagi CPMI agar dapat meningkatkan peluang sektor bekerja di luar negeri.

Pada kesempatan tersebut, BP2MI menyampaikan berdasarkan data tahun 2020 hampir 120.000 PMI telah memanfaatkan Program Kartu Prakerja.

“Dengan upskilling melalui prakerja, CPMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi,” tutur Airlangga.

Selain memberikan program pelatihan untuk CPMI, BP2MI dan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja juga telah melakukan diskusi terkait fasilitasi pemberian pelatihan kepada Purna PMI.

BP2MI rencananya akan membuka 92 titik layanan pendampingan bagi Purna PMI di seluruh Indonesia.

Layanan pendampingan ini diharapkan dapat mendorong Purna PMI untuk mengakses Program Kartu Prakerja, sehingga purna PMI dapat memperoleh pelatihan dalam rangka skilling, reskilling, maupun upskilling.

Sehingga akan membantu mereka untuk mendapat pekerjaan baru di Indonesia, menjaga produktivitas agar tidak jatuh menjadi pengangguran pasca kepulangan.

Berita Golkar – Dewan Pengurus Pusat Majelis Dakwah Islamiyah (DPP MDI) menginstruksikan kepada seluruh kadernya untuk menyosialisasikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai capres 2024.

Ketua Umum DPP MDI Deding Ishak mengatakan, Airlangga cocok untuk memimpin Indonesia dalam kondisi seperti saat ini.

Ia mengatakan, Indonesia harus dipimpin oleh sosok yang berintegritas dan berkarakter ke depannya. Sebab, hal ini dibutuhkan mengingat kondisi dan situasi Indonesia maupun global yang masih dilanda pandemi Covid-19.

Deding mengaku kadernya siap untuk memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat tentang sosok pemimpin berkarakter dan berintegritas yang dibutuhkan Indonesia ini.

DPP MDI akan mengerahkan Ulama, Kiai, dan Ustadz untuk menyosialisasikan capres dari Partai Golkar Airlangga Hartarto.

“Makanya saya turun langsung supaya ada koordinasi dengan setiap komponen dari pendukung Partai Golkar dan sosialisasi mengenai pencapresan Pak Airlangga,” kata Deding dalam keterangan, Jumat (25/6/2021).

Ia menambahkan, sosok Airlangga cocok untuk memimpin Indonesia karena terbukti menjadi ujung tombak menangani kondisi dan situasi nasional akibat pandemi Covid-19.

“Saya sebagai Ketua Umum tentu saja mengintruksikan seluruh Kiai, Ulama, Ustadz, Dai, dan Daiyah, khususnya di Jabar agar memberi pemahaman ke masyarakat tentang dua kriteria pemimpin masa depan,” tegasnya.

Deding mengatakan, pemahaman pemimpin bangsa harus dilakukan dari jabar karena wilayah ini merupakan barometer nasional. Deding mengaku menyerahkan mekanisme politik kepada DPP Partai Golkar.

“Kami serahkan ke partai, untuk cawapres misalnya. Ada beberapa gubernur yang sukses di Jabar juga digadang-gadang mendampingi Pak Airlangga. Kita melihat trennya perlahan tapi pasti,” ujar Deding.

Ia menambahkan, sebagai kader partai berlambang pohon beringin, seluruh kader DPP MDI fokus untuk menyosialisasikan capres dari Partai Golkar.

Di sisi lain, anggota MDI juga akan menyosialisasikan imbauan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto agar masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan mencegah Covid-19.

Menurutnya, MDI akan menyosialisasikan kondisi dan situasi pandemi Covid-19 yang saat ini masih melanda Indonesia dengan bahasa yang mudah diterima masyarakat Jawa Barat.

“Soal pandemi saat in dan kriteria pemimpin ke depan, kita harus sosialisasikan dengan penyampaian yang mudah diterima masyarakat apalagi Jawa Barat ini melalui pendekatan bahasa agama dan budaya,” pungkas Deding.

Berita Golkar – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Aceh HT Muhammad Nurlif mengajak kepada seluruh kader partai berlambang pohon beringin tersebut, agar peduli dan peka terhadap kesulitan dan permasalahan yang dialami oleh petani termasuk petani kelapa sawit.

“Kita (kader Golkar) juga wajib memberi perhatian yang serius terhadap perdagangan (tata niaga) hasil pertanian/perkebunan yang menjadi ketergantungan hidup rakyat khususnya petani,” kata TM Nurlif dikutip melalui pemberitaan pada salah media online, Jumat (25/6/2021).

Menurutnya, selama ini petani di Aceh diduga kerap menjadi korban permainan harga, sehingga berimbas terhadap harga jual hasil pertanian maupun perkebunan.

Ia mencontohkan, masih adanya dugaan permainan harga beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Aceh seperti yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya, juga menjadi perhatian serius Partai Golongan Karya di Aceh.

Berdasarkan harga resmi yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh pada tanggal 9 Juni 2021, harga jual TBS kelapa sawit untuk wilayah pantai barat Aceh berkisar antara Rp1.569 hingga Rp2.129 per kilogramnya.

Namun berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan, kata Teuku Raja Keumangan, dirinya menemukan harga jual atau beli TBS milik petani di Nagan Raya malah turun menjadi Rp1.420 per kilogram hingga Rp1.550 per kilogramnya.

“Rendahnya harga pembelian TBS kelapa sawit di Nagan Raya ini sangat merugikan petani, apalagi di tengah kondisi sulitnya ekonomi saat ini,” katanya.

Ia juga merasa prihatin atas dugaan permainan harga beli TBS dari petani yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Pemerintah.

Untuk itu, ia mengajak kepada seluruh kader Partai Golongan Karya di Aceh agar semakin peduli dengan petani, dengan melakukan pendekatan dan komunikasi sehingga setiap persoalan atau keluhan yang dialami petani, agar dapat ditampung dan disampaikan ke pimpinan partai guna ditindaklanjuti di parlemen, tuturnya.

Berita Golkar – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dyah Roro Esti mengapresiasi keputusan penambahan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebagai mitra kerja.

Keputusan itu ditetapkan pimpinan DPR RI dalam rapat paripurna yang berlangsung, kemarin (Selasa, 22/6).

Kata Anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur X yang juga anggota BKSAP DPR RI itu menilai keputusan rapat paripurna DPR RI pada Selasa 22 Juni 2021 kemarin menjadi catatan sejarah baru bagi parlemen periode 2019-2024.

“Menjadi catatan sejarah Periode 2019-2024 di DPR RI. Kami sambut baik dan hormati keputusan Pimpinan DPR RI dalam menambahkan Kementerian Perindustrian sebagai mitra kerja Komisi VII DPR,” kata Roro Esti, Kamis, (24/6/2021).

Politisi Partai Golkar itu menyadari, bahwa sektor perindustrian dan energi saling berhubungan. Apalagi, target ke depan diharapkannya transisi energi seiring dengan target-target COP 21 Paris Agreement. Hal itu sesuai dengan petikan yang tercantum pada UU No 16 Tahun 2016.

“Maka dengan mitra tersebut kita dapat memonitor perkembangan industri-industri hijau (mobil listrik dalam negeri misalnya), komitmen industri-industri eksisting terhadap implementasi dari EBT (seperti misalnya PT Coca Cola Amatil, yang saat ini telah memasang solar rooftop) hingga bahkan efek dari ketentuan harga gas yaitu $6 per mmbt,” katanya.

Diketahui, keputusan Kemenperin menjadi mitra Komisi VII ditetapkan dalam rapat paripurna DPR ke-21 masa sidang tahun 2020-2021.

DPR juga menetapkan Kementerian Investasi menjadi mitra Komisi VI. Serta Kemendikbud Ristek yang menjadi mitra Komisi X.

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan keputusan diambil dengan mempertimbangkan pemerataan dan beban tugas pada alat kelengkapan dewan.

Rapat konsultasi pengganti rapat Bamus sebelumnya juga telah memutuskan Kementerian Perindustrian semula mitra kerja Komisi VI menjadi mitra kerja Komisi VII.

DPR menyepakati penetapan mitra kerja baru berlaku setelah pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (R-APBN) Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 selesai dibahas.

Berita Golkar – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin menekankan pentingnya kualitas perencanaan terhadap kegiatan yang akan didanai melalui Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN).

Puteri menegaskan, proyek atau kegiatan yang akan didanai pinjaman ini harus sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan serta harus memberikan manfaat dan daya ungkit lebih bagi masyarakat.

“Apalagi saat ini kondisi fiskal kita sedang mengalami tantangan yang luar biasa akibat pandemi. Hal ini menjadi tugas besar bagi Bappenas untuk merencanakan kegiatan yang berkualitas dan bermanfaat melalui penajaman kualitas usulan kegiatan hingga proses penilaian usulan yang selektif,” kata Puteri dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Kementerian PPN/Bappenas guna membahas PHLN, dikutip melalui siaran pers pada Kamis (24/06/2021)

Pada rapat itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut keunggulan dari skema pinjaman luar negeri yaitu grace period dan tenor pengembalian yang lebih panjang, bunga pinjaman yang lebih rendah, serta terdapat potensi pengembalian Front End Fee apabila pelaksanaan kegiatan berlangsung tepat waktu.

“Namun, pinjaman luar negeri juga memiliki risiko antara lain potensi tambahan biaya apabila terjadi keterlambatan. Misalnya sudah konfirmasi, tetapi justru barangnya tidak jadi. Hal ini sering terjadi di tempat-tempat tertentu. Lalu, misalkan mau beli barang A, tiba-tiba bisa saja berubah. Kemudian, risiko lainnya itu berkaitan dengan nilai tukar dan tingkat bunga,” ujar Suharso.

Sebagai informasi, Kementerian PPN/Bappenas telah merumuskan Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri (RPPLN) Tahun 2020-2024. RPPLN yang telah disusun berdasarkan RPJMN 2020-2024 ini kemudian dijadikan acuan bagi Kementerian/Lembaga, BUMN, dan Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana kegiatan investasi yang akan dibiayai dengan pinjaman luar negeri.

Namun, Puteri menilai dokumen ini juga perlu menggambarkan kebutuhan pinjaman luar negeri untuk beberapa tahun mendatang.

“Dokumen ini hanya memberikan penjelasan terkait potensi pinjaman luar negeri yang dapat diakses dari berbagai mitra pembangunan. Padahal, perkiraan kebutuhan pinjaman juga penting untuk disampaikan agar kita bisa mengetahui apakah kebutuhan tersebut melebihi Batas Maksimum Pinjaman Luar Negeri yang ditetapkan Kementerian keuangan serta apakah potensi pendanaan ini dapat memenuhi total kebutuhan pembiayaan yang dibutuhkan Pemerintah,” tegas Puteri.

Menutup keterangannya, politisi Partai Golkar ini meminta Kementerian PPN/Bappenas untuk selektif dalam menerima hibah luar negeri agar tidak salah sasaran dan bermanfaat.

“Jika sebelumnya Bappenas telah mengeluarkan Rencana Pemanfaatan Hibah tahun 2015-2019, lalu seperti apa rencana pemanfaatan hibah selama periode saat ini. Serta, seperti apa arah kebijakan pemanfaatan hibah yang akan didorong Bappenas. Karenanya, Bappenas perlu memperjelas terkait hal ini agar rencana tersebut dapat menjadi pedoman untuk memastikan bahwa hibah yang diterima memang bermanfaat,” tutup Puteri.