Bulan: Juni 2021

Berita Golkar – Pemerintah melakukan segala upaya untuk mempercepat kemajuan pembangunan dan mendukung peningkatan energi terbarukan.

Dalam mencapai target tersebut diperlukan transfer teknologi dan investasi untuk mendorong transisi dari penggunaan bahan bakar fosil ke penggunaan energi terbarukan.

Sejalan dengan komitmen Nationally Determined Contributions Indonesia, Pemerintah juga mengutamakan pembangunan rendah karbon di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Indonesia mengapresiasi inisiatif Natural Capital Carbon Communities Superpower dalam Tri Hita Karana Climate Forum, Rabu (23/6).

Mendukung hal tersebut, Indonesia telah mereformasi iklim investasi secara signifikan dengan mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja.

Selain memberikan lebih banyak kemudahan bagi investor dan mitra pembangunan, Undang-Undang ini juga mengatur pembangunan yang tetap memperhatikan lingkungan.

Selanjutnya, Airlangga mengatakan perubahan teknologi dalam kewirausahaan dan inovasi dalam sektor keuangan dilihat sebagai kunci untuk mengubah jalur pembangunan menjadi green economy.

Bertepatan dengan Presidensi G20 Indonesia tahun 2022, Pemerintah berencana untuk meluncurkan pusat keunggulan dalam teknologi atau Centre of Future Knowledge.

Pusat teknologi ini merupakan platform untuk berinovasi dan transfer teknologi dengan kolaborasi global.

Pemerintah mengajak sektor swasta untuk mendukung inovasi teknologi karena melalui kewirausahaan sektor swasta dapat melakukan perubahan besar yang diperlukan.

“The Centre of Future Knowledge yang hijau dan berpihak pada energi terbarukan ini akan mendukung penciptaan nilai untuk dunia bisnis yang lebih baik. Pusat teknologi ini akan fokus pada peran alih teknologi, riset dan pengembangan oleh investasi swasta dengan akademisi dan penelitian global terkemuka dalam mewujudkan masa depan yang berkelanjutan di Indonesia,” tutur Airlangga.

Selaras dengan peluncuran Tri Hita Karana Roadmap tentang Blended Finance yang telah dikembangkan oleh komunitas global dengan panduan dari Organization for Economic Co-operation and Development, Pemerintah akan mendirikan Global Blended Finance Institute secara multilateral di Bali.

Global Blended Finance Institute akan berperan dalam menarik pendanaan untuk mengembangkan proyek dekarbonisasi berkualitas tinggi serta untuk mengurangi risiko penyandang dana dan investor swasta dengan pengembangan kapasitas pada persiapan proyek dan prinsip-prinsip keuangan campuran pada praktik yang baik.

“Forum ini memiliki diskusi yang sangat bernilai dan saya menyambut baik paparan yang disampaikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Amerika Serikat, Tri Hita Karana dan seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya forum ini,” pungkas Airlangga.

Berita Golkar – Pemerintah Indonesia senantiasa optimis dalam melakukan transformasi ekonomi, khususnya untuk mencapai visi “Indonesia Maju 2045”.

Walaupun di tengah pandemi, upaya untuk mewujudkan hal tersebut tetap berjalan. Salah satunya dengan merilis Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam hal ini pun Indonesia mendapatkan dukungan dari beberapa lembaga ekonomi internasional, salah satunya World Bank.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengadakan pertemuan secara virtual dengan World Bank Regional Vice President for East Asia and the Pacific (EAP) Victoria Kwakwa, kemarin, Rabu (23/6),

Kerja sama antara Indonesia dan World Bank telah berjalan selama enam dekade (sejak 15 April 1954) dan menjadi salah satu yang paling signifikan dalam hal pembiayaan, layanan pengetahuan, dan dukungan implementasi.

Sejak 2004, dukungan World Bank terhadap Indonesia sudah menuju kepada dukungan untuk pelaksanaan agenda negara ini, konsisten dengan status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah.

Pada April 2021, World Bank Group telah memperbaharui kerja sama dengan Indonesia melalui Country Partnership Framework (CPF) 2021-2025.

Hal ini merespon Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sejalan dengan adaptasi kepada kebijakan ekonomi yang dibuat sebagai respon terhadap pandemi Covid-19.

CPF merefleksikan dialog mendalam antara Pemerintah Indonesia dan World Bank Group tentang pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di masa pandemi dan kebutuhan jangka panjang dari Indonesia sendiri.

CPF 2021-2025 terdiri atas beberapa tema, yaitu: gender, digitalisasi, perubahan iklim, inklusi dari wilayah tertinggal.

Area kerja samanya terdiri dari empat area, yaitu: (1) Menguatkan daya saing dan ketahanan ekonomi, (2) Meningkatkan dan memperluas suplai dan akses kepada layanan infrastruktur berkelanjutan, (3) Menjaga sumber daya manusia (SDM), dan (4) Menguatkan manajemen aset alami, penghidupan berbasis sumber daya alam (SDA), dan ketahanan terhadap bencana.

Sementara, untuk tujuan pendukungnya dalam CPF adalah menyempurnakan kebijakan dan administrasi untuk mendukung pendapatan lebih tinggi terhadap sektor fiskal, serta menyempurnakan kebijakan yang meningkatkan efisiensi, persamaan, dan efektivitas terhadap belanja pemerintah pusat dan daerah.

Salah satu yang menjadi highlight pembahasan tersebut adalah tentang digitalisasi. Nilai ekonomi digital Indonesia telah meningkat 11% ke US$44 miliar di 2020 dari US$40 miliar di 2019. Ini diproyeksikan akan mencapai US$124 miliar di 2025.

“Potensi digitalisasi ekonomi di Indonesia cukup besar. Banyak orang Indonesia yang memiliki minimal dua smartphone, khususnya generasi muda. Mereka menggunakan itu untuk belajar, belanja, dan sebagainya,” ujar Menko Airlangga.

Potensi kolaborasi dengan World Bank antara lain dengan program dan pelatihan literasi digital untuk menambah keahlian digital, khususnya untuk meningkatkan adopsi teknologi digital untuk UMKM, lalu saling berbagi informasi tentang best practices dalam menciptakan talenta digital dengan negara-negara anggota World Bank lainnya.

Juga dalam bentuk asistensi teknis untuk membangun kerangka kebijakan yang bagus dalam rangka menguatkan ekosistem ekonomi digital di Indonesia, serta program capacity building untuk mendukung program talenta digital yang sudah ada di Indonesia.

Kemudian, dibahas juga tentang Indonesia Financial Sector Strengthening Program (IFSSP) Phase III, yang terdiri atas tiga pilar, yakni: stabilitas keuangan, inklusi keuangan, dan respon pertama yang fleksibel.

Program ini untuk mendukung tujuan pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan menurunkan tingkat kemiskinan melalui pengembangan sektor keuangan yang sehat, efisien, dan inklusif.

Di sisi lain, Victoria Kwakwa mengatakan bahwa pihaknya menghargai kerja sama yang sudah terjalin selama ini.

Secara khusus, ia mengapresiasi posisi Indonesia yang sedang berada pada tranformasi ekonomi untuk meraih cita-cita bangsa dalam mencapai pendapatan tinggi dan menjadi masyarakat maju.

“Kami mendukung semua program transformasi (yang sedang digulirkan) Indonesia, dan dengan pengalaman kami akan dapat membantu mempercepat implementasi program-program tersebut. Kami akan dapat berbagi pengalaman (yang sudah dilakukan) dengan negara-negara lain seperti Singapura dan Tiongkok,” tutup Victoria.

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena memberi saran bagi Pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi lonjakan kasus Covid-19 yang kian mengkhawatirkan.

Dia menyebut, perpaduan berbagai langkah perlu dilakukan secara pararel dalam darurat penanganan lonjakan Covid-19.

Pertama, Melki menyarankan, testing dan tracing dilakukan secara masif untuk dapatkan gambaran kondisi di lapangan.

Kedua, pembatasan ruang publik antara lain kantor, pasar, transportasi publik dilakukan lebih ketat dan terkontrol.

“Lalu perlu PSBB dibarengi PPKM skala mikro RT RW dusun kampung desa kelurahan. Ini perlu dilakukan secara ketat dan disiplin,” ujar Melki dikutip melalui salah satu media pemberitaan online, Rabu (23/06/2021).

Keempat, Melki menegaskan, perlunya penguatan kapasitas isolasi terpusat mulai dari level komunitas sampai level kabupaten kota atau provinsin.

Kelima, perkuat dan lengkapi kapasitas Faskes tingkat pertama dan lanjut dalam menangani kenaikan kasus saat ini.

“Berikutnya, nakes dan tenaga pendukung penanganan Covid harus disiapkan dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Berikan insentif sehingga mereka bekerja dengan optimal. Terakhir, masyarakat dipastikan diam di rumah dan kalau keluar jalankan protkes dengan disiplin ketat,” ujar Melki.

Sebelumnya, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, Hery Trianto, menjelaskan alasan Pemerintah hingga saat ini tidak mengambil, kebijakan penerapan lockdown atau karantina wilayah.

Hery Trianto menjelaskan, substansi pemberlakuan PPKM berbasis mikro sebagai kebijakan untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang berjalan selama ini sama dengan lockdown.

Pemerintah memperpanjang PPKM mikro, 15-28 Juni 2021. PPKM mikro menggunakan acuan beleid Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021.

Aturan itu menjelaskan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

Berita Golkar – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Hj Endang Maria Astuti, S.Ag., S.H., M.H., menilai keputusan Pemerintah membatalkan penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M adalah sudah tepat.

Alasannya, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memang tidak membuka ibadah haji untuk jemaah dari luar negeri, termasuk jemaah Indonesia.

“Jadi menurut saya sudah tepat ketika Menteri Agama RI dengan didampingi Ketua Komisi VIII DPR RI dan unsur dari MUI serta NU dan Muhammadiyah memutuskan untuk membatalkan penyelenggaraan haji tahun ini pada awal Juni lalu,” ujar Endang yang dikutip melalui pemberitaan pada salah satu media online, Rabu (23/6/2021).

Legislator Komisi Agama yang juga Anggota Fraksi Partai Golkar DPR/MPR RI ini menyebut, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk membatalkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M setelah melakukan serangkaian mitigasi dengan mempertimbangkan banyak aspek.

Seperti aspek kesehatan dan keselamatan jemaah saat pandemi Covid-19 masih juga mengepung tanah suci Mekkah.

Srikandi Golkar ini menekankan, aspek terpenting yang menjadi pertimbangan utama adalah aspek keselamatan jemaah haji Indonesia mengingat masih tingginya angka penyebaran Covid-19 di Arab Saudi.

“Jadi intinya itu adalah bagaimana agar jemaah haji kita ini aman dan selamat makanya pembatalan haji tahun ini, sebagai keputusan negara yang tepat untuk menyelamatkan rakyatnya saat ingin menunaikan ibadah Rukun Islam kelima ini,” tandasnya.

Terbukti, kata pengurus KPPG ini, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi akhirnya memang tidak membuka ibadah haji untuk jemaah luar negeri melainkan hanya diperuntukkan bagi 60.000 jemaah haji dalam negeri dan ekspatriat saja yang memang keberadaannya sudah cukup lama di wilayah Arab Saudi.

“Itu menunjukkan bahwa keputusan Pemerintah Indonesia sudah tepat dan tidak perlu dijadikan polemik berkepanjangan di masyarakat, yang justru menghabiskan energi bangsa saat Indonesia masih belum bisa ke luar dari krisis pandemi. Terlebih lonjakan terpapar virus pasca lebaran makin tinggi, termasuk munculnya varian Delta yang begitu cepat penularannya,” jelasnya sembari menunjukkan lagi bahwa keputusan pembatalan haji oleh Menag RI yang diamini dengan keputusan penutupan ibadah haji untuk jemaah dari luar Arab Saudi adalah senada untuk keselamatan jemaah haji.

Oleh karena itu, Wakil Rakyat Dapil Jateng IV ini mengajak jemaah haji yang batal berangkat ke tanah suci pada tahun lalu maupun tahun ini untuk tetap bersabar, ikhlas, terus berdoa dan terus bertawakal kepada Allah SWT agar pandemi Covid-19 segera berakhir dan kehidupan menjadi normal agar ibadah haji tahun depan bisa kembali dilaksanakan.

“Insya Allah doa jemaah haji yang batal berangkat ke Arab Saudi ini didengar oleh Allah SWT,” ucap aktivis perempuan yang sebelumnya adalah pengajar ini.

Seperti diberitakan media, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi pada 12 Juni 2021 mengumumkan bahwa pelaksanaan Ibadah Haji tahun 1442 H/2021 M hanya dapat dilakukan oleh penduduk Arab Saudi dan ekspatriat yang bermukim di Arab Saudi dengan kuota sebanyak 60.000 jemaah.

Hal ini sejalan dengan keputusan Pemerintah Indonesia yang pada tanggal 3 Juni 2021 sudah memutuskan untuk membatalkan penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1442 H/2021 M atau merupakan kali kedua pembatalan haji sejak pandemik Covid-19.

Berita Golkar – Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia hampir dua tahun terakhir ini telah memberi dampak langsung kepada kesehatan dan perekonomian masyarakat.

Sampai dengan 22 Juni, tingkat Kasus Aktif di Indonesia tercatat sebesar 7,6% melebihi angka global sebesar 6,5%.

Untuk menekan laju peningkatan kasus Covid-19, Pemerintah telah melakukan tindakan yang cepat dengan melakukan penguatan PPKM Mikro serta mendorong percepatan pelaksanaan vaksinasi.

Program vaksinasi yang dilakukan untuk mencapai herd immunity, sampai dengan 17 Juni menunjukkan vaksinasi telah mencapai 715 ribu dosis per hari dan akan terus diakselerasi menuju satu juta dosis per hari di awal Juli 2021.

Indonesia termasuk salah satu negara terbanyak dalam hal penyuntikan vaksin yang dilakukan oleh negara bukan produsen vaksin.

Indonesia berada di peringkat 13, di atas Rusia, Kanada dan Jepang dalam hal merealisasikan penyuntikan vaksin Covid-19, yakni sebanyak 35,93 juta dosis.

”Saya ingin mengingatkan bahwa kepatuhan dan kedisiplinan kita dalam menerapkan protokol kesehatan selalu menjadi kunci dalam menangani pandemi ini. Perjuangan melawan pandemi ini belum usai, butuh kesadaran dan upaya kolektif dari kita semua agar pandemi ini cepat usai.” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menjadi Keynote Speaker dalam seminar nasional yang diadakan oleh Perbanas Institute yang mengambil tema “Towards Economic Recovery by Accelerating Human Capital Development and Digital Transformation” di Jakarta (23/06).

Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa momentum pemulihan ekonomi terus berlanjut hingga pertengahan Q2-2021. Indeks Keyakinan Konsumen terus meningkat ke level optimis di 104,4 pada bulan Mei 2021.

Penjualan ritel juga mengalami pertumbuhan sebesar 15,6% (YoY) di bulan April 2021 dan diproyeksikan akan tetap tumbuh positif sebesar 12,9% (YoY) di bulan Mei 2021.

Sejalan dengan itu, Indeks PMI Manufaktur juga meningkat ke level tertinggi, yakni 55,3 di bulan Mei 2021.

Realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga terus didorong di tahun 2021 sebagai stimulus perekonomian jangka pendek.

Melalui program PEN, dampak negatif pandemi terhadap ketenagakerjaan mulai dapat dikurangi.

Sedangkan dalam jangka panjang, Indonesia perlu melakukan reformasi struktural untuk ke luar dari Middle-Income Trap.

Sasaran tersebut dapat diwujudkan melalui penerapan UU Cipta Kerja dan fokus dalam pembangunan SDM. Berdasarkan laporan World Bank, Human Capital Index 2020 Indonesia berada di peringkat ke-enam di Asia Tenggara.

“Pemerintah memprioritaskan pembangunan SDM sebagai kunci pemulihan ekonomi dari pandemi dan untuk memajukan Indonesia di era transformasi digital,” ujar Menko Airlangga.

Menko Airlangga menyampaikan, digitalisasi merupakan salah satu “kendaraan” yang mempercepat transformasi menuju ekonomi baru yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Pemerintah bekerjasama dengan swasta membantu seluruh pihak (usaha mikro kecil) untuk on boarding dan melakukan servisifikasi.

Upaya tersebut akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan ekspor.

“Diharapkan dengan melakukan on boarding dan servisifikasi, Indonesia dapat keluar dari middle income trap lebih cepat, yaitu pada tahun 2037,” ungkap Menko Airlangga.

Dalam mendukung upaya adopsi teknologi digital tentunya diperlukan kesiapan infrastruktur digital. Pemerintah berencana membangun infrastruktur digital dengan perluasan 4G di seluruh desa yang belum terjangkau 4G, membangun pusat data nasional di beberapa wilayah, dan merencanakan spectrum refarming secara bertahap dan piloting implementasi terbatas 5G.

Dalam kesempatan itu, Menko Airlangga menyampaikan dukungan terhadap peningkatan daya saing dan ekonomi digital.

“Kolaborasi serta sinergi dari seluruh stakeholders sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang mendukung ekosistem tersebut. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh civitas akademika Perbanas Institute yang merayakan Dies Natalis ke-52. Semoga Perbanas Institute dapat terus menjadi Perguruan Tinggi yang terdepan dalam bidang ekonomi keuangan dan perbankan berbasis teknologi informasi,” tutupnya.

Berita Golkar – Menko Airlangga Hartarto telah menerima kunjungan Menteri Lingkungan Hidup Ceko Y.M. Mr. Richard Brabec yang disertai Duta Besar Republik Ceko untuk Indonesia, Y.M. Mr. Jaroslav Doleček, Wakil Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Ceko H.E. Ms. Martina Tauberová, dan Presiden Konfederasi Industri Republik Ceko Mr. Jaroslav Hanák.

Pertemuan ini membahas tentang meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, lingkungan hidup, energi, serta kesehatan, terlebih di tengah masa pandemi Covid-19 dan kondisi perekonomian global yang masih penuh dengan tantangan, Senin (21/6) di Jakarta.

Di bidang perdagangan, keduanya sepakat untuk mendorong percepatan penyelesaian perundingan Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) yang saat ini tengah dirundingkan kedua pihak.

Dalam kaitan ini keduanya berharap penyelesaian perundingan dapat tercapai pada saat Ceko menjabat sebagai Presidensi Uni Eropa dan Indonesia menjabat sebagai Presidensi G20 di 2022.

Hal ini diharapkan akan memberikan dorongan/boost dan memberikan sinyal positif bagi dunia usaha nasional masing-masing dan dalam upaya menuju global economic recovery.

“Hubungan ekonomi bilateral kedua negara telah menunjukkan tren yang stabil meskipun pandemi dan dampak ekonomi global telah memaksa setiap negara untuk memperkuat upayanya untuk meningkatkan hubungan ekonomi dengan mitra ekonomi mereka,” ujar Menko Airlangga.

Dijelaskan oleh Menteri Brabec bahwa Presidensi UE dibawah Ceko nantinya juga akan mendukung langkah Pemerintah Indonesia dalam pengembangan Minyak Sawit berkelanjutan dan menegaskan bahwa UE sama sekali tidak menerapkan importation ban produk minyak sawit dari Indonesia.

Untuk itu, Ceko akan terus melakukan koordinasi dan konsultasi bersama Komisi dan Parlemen Eropa guna mendukung langkah Indonesia tersebut.

“Saya mengajak para pelaku bisnis Ceko untuk menjadi mitra pembangunan infrastruktur dan digitalisasi serta giat berinvestasi di Indonesia, sejalan dan seiring dengan langkah transformasi ekonomi dan reformasi struktural yang tengah dilakukan Pemerintah Indonesia saat ini melalui UU Cipta Kerja. Upaya-upaya perbaikan regulasi akan terus dilakukan Pemerintah Indonesia guna menciptakan iklim investasi yang lebih baik, dibarengi dengan reformasi di bidang lingkungan hidup dan ketenagakerjaan yang berlandaskan pada ketentuan dan standar internasional,” ujar Menko Airlangga.

Kedua negara juga akan lebih mengintensifkan kerjasama di bidang lingkungan hidup antara lain di bidang penanganan sampah perkotaan dan pengelolaan sampah plastik dimana Ceko banyak memiliki keunggulan, pengalaman dan expertise.

Selain itu, telah diidentifikasi sejumlah kerja sama potensial kedua negara di bidang renewable energy guna penurunan emisi gas buang seperti hydropower, geothermal, tenaga surya, dan kerjasama pengembangan teknologi baterai untuk mobil listrik.

Sebagai sesama negara produsen batu bara, Ceko siap mendukung pemanfaatan batu bara yang bersih dan ramah lingkungan (clean coal technology).

Kedua negara juga telah menyepakati pertukaran experts di bidang Sumber Daya Mineral melalui pembentukan Working Group dalam mekanisme kerjasama bilateral.

Terkait perubahan iklim, Indonesia terus berupaya untuk memenuhi National Determined Contributions (NDC) sesuai target Perjanjian Paris dan target yang terangkum dalam Sustainable Development Goals (SDGs).

Dijelaskan komitmen kuat Indonesia dalam mencapai target pengurangan emisi gas buang sebesar 29% (secara mandiri) dan 41% dengan dukungan dan kolaborasi internasional.

Dalam kesempatan ini, pihak Ceko memberikan apresiasi atas upaya Indonesia dalam menurunkan laju deforestasi di Indonesia dan untuk itu ditegaskan kembali kesiapan Ceko untuk mendukung dan bekerjasama lebih erat di bidang kehutanan.

Sehubungan dengan penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah Ceko juga siap membantu dan bekerjasama dalam pengadaan vaksin, obat-obatan dan alat kesehatan yang akhir-akhir ini sangat dibutuhkan oleh banyak negara di dunia.

Kunjungan yang dilakukan di tengah Pandemi Covid-19 menunjukkan komitmen kuat Ceko untuk senantiasa meningkatkan kerjasama bilateral dengan Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan lingkungan hidup. Selama kunjungan delegasi ke Indonesia, dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Turut hadir mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam pertemuan ini, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Ceko, Y.M. Kenssy Dwi Ekaningsih, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah Kemenko Perekonomian Fajar Wirawan Harijo.

Berita Golkar – Bagi kader Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel), mendorong dan memenangkan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, sebagai Presiden pada Pilpres 2024, sudah merupakan harga mati. Karena itu, seluruh lapisan kader Golkar Sulsel solid mendorong Airlangga maju pada Pilpres 2024 mendatang.

Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe. Untuk itu, pada setiap sosialiasi yang digelar kader DPD I dan DPD II se-Sulawesi Selatan, pria yang akrab disapa TP ini terus menerus menginstruksikan kepada kader Golkar agar memperkenalkan Airlangga Hartarto sebagai Capres 2024, kepada masyarakat.

“Simbol kemuliaan partai Golkar ya Pak Airlangga Hartarto. Sudah jadi harga mati bagi Sulawesi Selatan, harus mendorong Pak Airlangga menjadi Presiden Indonesia pada tahun 2024,” kata Taufan Pawe.

Untuk mencapai target sebagai pemenang Pemilu 2024, dan khususnya memenangkan Airlangga Hartarto menjadi Presiden Indonesia, maka tak ada alasan bagi kader untuk tidak solid dan membangkitkan jiwa militansinya.

Wali Kota Parepare dua periode ini menambahkan, seluruh kader Golkar Sulsel saat ini berkomitmen mengangkat nilai elektoral Airlangga Hartarto. Apalagi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu memiliki dua variabel dalam nilai jual.

“Kita saat ini all out sosialisasikan Pak Airlangga. Apalagi keterkenalan beliau ada dua variabel. Pertama sebagai tokoh terdepan memotong mata rantai Covid-19 dan kedua sebagai tokoh terdepan yang membantu Presiden berjuang dalam pemulihan ekonomi,” jelas Ketua MKGR Sulsel ini.

Karena itu, Taufan yakin, kader Golkar seluruh Indonesia solid bekerja secara militan untuk memenangkan Partai Golkar dan Airlangga Hartarto pada Pemilu dan Pilpres 2024.

Apalagi, kata dia, mengusung Airlangga sebagai Capres 2024 itu sudah menjadi keputusan Rapimnas Partai Golkar, yang digelar Maret 2021 lalu.

Dalam Rapimnas, seluruh ketua DPD serta organisasi sayap partai, sepakat mendukung Airlangga Hartarto maju sebagai calon Presiden dan memenangi Pemilu 2024.

“Saat ini kami medukung Ketua Umum untuk menyelesaikan tugas negara, baik sebagai Menko Perekonomian maupun sebagai ketua komite (Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional/KPC-PEN). Meski demikian, kami tetap melakukan penguatan di daerah untuk menjaga kader tetap solid dan memenangkan beliau di Pemilu 2024,” katanya.

Berita Golkar – Realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan Pemerintah Pusat dianggap efektif sebagai upaya mempertahankan perekonomian dalam negeri di tengah pandemi Covid-19.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono mengatakan program PEN sebagai salah satu instrumen membangkitkan perekonomian di dalam negeri terhadap masyarakat sudah sangat efektif.

Hal ini dibuktikan dengan daya beli masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang tidak terlalu anjlok.

“Program dari Kementerian Koordinator Perekonomian yang dipimpin Pak Airlangga Hartarto ini sudah bagus,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (22/06/2021).

Kendati demikian, kata dia, masih perlu ada upaya penyempurnaan realisasi PEN di beberapa daerah. Terutama bersama Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, kerja sama serta kejujuran dari masyarakat penerima. Di satu sisi, Pemerintah Daerah perlu terus koordinasi secara transparan dengan pusat terutama verifikasi data masyarakat.

“Di sisi lain, masyarakat pun dituntut kejujuran apakah sudah layak menerima bantuan atau belum,” katanya.

Menurutnya, dengan adanya kerja sama dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta masyarakat maka pemulihan ekonomi bisa cepat bertumbuh.

Di samping itu, Pemerintah Pusat perlu mengawasi ketat penyaluran dana PEN agar tepat sasaran melalui monitoring terintegrasi.

DPR Siapkan Instrumen Ekonomi ke Depan

Dave menambahkan, saat ini DPR sedang menggodok beberapa program yang dapat menunjang program ke depan selain PEN.

“Saat ini langkah pertama dalam proses penyelesaian anggaran ke depan serta memastikan sesuai dengan kebutuhan. Sehingga tidak ada anggaran yang sia-sia, semuanya untuk perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Sekadar diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran program PEN hingga 18 Juni 2021 mencapai Rp226,63 triliun. Angka tersebut setara dengan 32,4% dari pagu PEN 2021 sejumlah Rp699,43 triliun.

Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2020, program PEN merupakan rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan Pemerintah untuk mempercepat penanggulangan Covid-19 dan stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan bisnisnya.

Program ini dijalankan dengan beberapa asas yakni sebagai berikut.

• Asas keadilan sosial,
• Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,
• Mendukung pelaku usaha,
• Menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta-tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan,
• Tidak menimbulkan moral hazard, serta
• Adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Kebijakan program PEN difokuskan pada para pelaku usaha termasuk UMKM serta masyarakat.