Bulan: September 2020

Berita Golkar –  Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Arip Rahman Hakim, meminta pengurus dan kader PK Partai Golkar Kecamatan Sukawangi meningkatkan konsolidasi.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan Musyawarah Kecamatan (Muscam) ke-X PK Partai Golkar Kecamatan Sukawangi, Kamis (17/9).

Kegiatan Muscam dihadiri oleh perwakilan pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, pengurus kecamatan dan desa, serta sejumlah pengurus AMPG dan AMPI Kecamatan Sukawangi.

Diakui Arip, pelaksanaan muscam ke-X Partai Golkar kali ini diselenggarakan secara sederhana, karena masih dalam situasi pandemi covid 19.

Arip mengaku beberapa hari yang lalu dirinya diberikan SK sebagai Plt Ketua PK Golkar Kecamatan Sukawangi, setelah Ketua PK Golkar sebelumnya mengundurkan diri.

Arip meminta agar tim formatur segera bekerja untuk membentuk kepengurusan.

“Saya minta setelah terbentuk pengurus langsung bekerja, perkuat kepengurusan sampai tingkat dusun dan RW, sehingga melalui Partai Golkar masyarakat di Kecamatan Sukawangi akan lebih maju dan sejahtera,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua PK Partai Golkar Kecamatan Sukawangi terpilih Periode 2020-2025, Mita, berkomitmen untuk membesarkan Partai Golkar dan meningkatkan konsolidasi pengurus dan kader.

“Kedepan saya akan berupaya agar Partai Golkar bisa menjadi partai pemenang di Kecamatan Sukawangi, dan meraup suara yang maksimal saat ajang Pilkada dan Pileg mendatang,” tandasnya.

Garudanews

Berita Golkar – Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng menekankan bahwa penempatan dana Pemerintah sebesar Rp 10 triliun pada sejumlah Himpunan Bank Negara (Himbara), dapat dijadikan momentum untuk memperkuat sektor UMKM. Menurutnya, pelaku usaha pada sektor tersebut saat ini masih dianggap sebelah mata oleh banyak pihak. Padahal, kekuatan perekonomian dalam negeri masih bersandar pada sektor UMKM.

“Sekarang pertumbuhan ekonomi kita turun ini banyak dikontribusi dari UMKM karena banyak masyarakat tidak melakukan kegiatan akibat pandemi. Ke depan kalau kita ingin memperkuat ekonomi kita, basis UMKM ini sangat penting. Kami ingin UMKM menjadi perhatian khusus dari BNI dan BTN. Kalau keempat bank Pemerintah (Himbara) memperkuat UMKM, pasti dampak ekonominya akan besar,” kata Mekeng dalam rapat dengar pendapat Komisi XI DPR RI dengan Direksi BNI dan BTN secara virtual, Kamis (17/9/2020).

Oleh karena itu, politisi Fraksi Golkar ini mendorong perbankan lebih memanfaatkan teknologi digital dalam penguatan sektor UMKM di masa mendatang. “Ini sudah mulai harus dipikirkan oleh bankir-bankir ini, oke BNI fokus pada korporasi dan BTN pada perumahan, tetapi jangan mengecilkan peranan UMKM ini. Makanya saya berpesan agar UMKM lebih difokuskan, mungkin porsi UMKM lebih diperbesar baik dari sisi SDM dan sistemnya,” imbau Melchi, sapaan akrab Melchias Mekeng.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar dan Direktur Utama BTN Pahala Mansury. Berbeda dengan Bank BRI dan Bank Mandiri yang mendapat penempatan dana Pemerintah masing-masing Rp 10 triliun, dana Pemerintah yang didapatkan oleh Bank BNI dan BTN hanya senilai masing-masing Rp 5 triliun.

Di tengah ancaman resesi yang akan dihadapi perekonomian Indonesia, legislator dapil Nusa Tenggara Timur I itu berharap kepada pimpinan direksi kedua bank yang hadir untuk mempertahankan nasabah agar tidak lebih terpukul akibat pandemi. Sementara, semua pihak diuji dengan terkontraksinya pertumbuhan ekonomi sehingga sebaiknya semua pihak kita harus beorientasi pada untung besar yang ingin didapatkan.

“Kita nggak usah pikir harus untuk yang besar tapi risikonya semakin besar karena sekarang semua negara mengumumkan telah jatuh pada jurang resesi. Saya hanya titip pesan agar BNI dan BTN tetap menjadi bank yang sehat, nasabah-nasabah yang ada pun tetap di-maintain agar mereka tetap bisa menjalankan bisnisnya meski dengan pace yang lebih lambat. Kalau ekonomi sudah membaik BNI dan BTN nantinya bisa ikut menyehatkan perekonomian kita ini,” tutup Melchi.

Dpr.go.id

Berita Golkar – Tim Koalisi Pemenangan Rusdi-Ma’mun di Kabupaten Morowali menggelar rapat koalisi guna mengkonsolidasikan kerja tim pemenangan, di sekretariat Golkar, Selasa (15/9/2020).

Rapat koalisi dipimpin oleh Kuswandi selaku ketua tim pemenangan dan juga Taslim selaku penanggung jawab koalisi.

Taslim selaku penanggung jawab pada kesempatan itu menekankan pentingnya pendidikan politik yang mencerdaskan rakyat dalam mensosialisasikan figur calon gubernur/wakil gubernur, Rusdi-Ma’mun.

Utamanya kata dia, hal ini dilakukan agar masyarakat lebih memahami visi-misi dari pasangan calon pada pilkada ditengan pandemi covid-19

Sementara itu, pimpinan partai Golkar, Moh. Asra menyampaikan kesiapan Golkar jadi bagian koalisi dan menawarkan kantor Golkar sebagai sekretariat pemenangan Rusdi-Ma’mun.

Sedangkan Syarifudin Hafid selaku pimpinan Demokrat, juga menyampaikan kesiapannya menjadi bagian dari Koalisi Pemenangan Rusdi-Ma’mun.

Pihaknya menekankan pentingnya strategi kampanye yang lebih massif melalui media sosial dalam mensosialisasikan calon gubernur.

Selain mendengarkan masukan-masukan dari pimpinan partai pengusung, ada 3 poin yang disepakati pada rapat koalisi tersebut.

Kesepakatan itu ialah, strukturisasi tim pemenangan Rusdi-Ma’mun menyesuaikan dengan partai koalisi yang bergabung, menentukan total agenda kerja koalisi pemenangan Rusdi-Ma’mun, serta pengumpulan dana operasional secara swadaya dari para pimpinan parpol dan anleg pengusung.

“Total dana yang terkumpul sebesar Rp.107, 000,000 untuk dana operasional awal tim pemenangan Rusdi-Ma’mun,” jelas Ketua Tim Pemenangan, Kuswandi.

Turut hadir dalam rapat 10 pimpinan partai politik pengusung, yakni NasDem, Demokrat, Golkar, Hanura, PKB, PKS, Perindo, PPP, PAN, PRD, serta unsur relawan.

Kabarselebes

Berita Golkar – Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah menyoroti penanganan korban banjir yang mereka nilai cukup lamban padahal masyarakat sudah sangat membutuhkan bantuan.

“Sampai saat ini, telah satu minggu bencana banjir melanda, kami belum melihat langkah nyata tanggap bencana dari pemerintah daerah untuk melakukan penanganan dampak bencana banjir. Paling tidak, memberikan bantuan bagi yang terdampak secara langsung,” kata Juru Bicara Fraksi Golkar, Riskon Fabiansyah saat rapat paripurna, Rabu.

Sejak pekan lalu, banjir melanda kawasan utara dan cenderung terus meluas. Lima kecamatan dilanda banjir yaitu Antang Kalang, Telaga Antang, Mentaya Hulu, Tualan Hulu dan Bukit Santuai. Informasi terbaru, banjir kini meluas ke Kecamatan Parenggean.

Riskon mengatakan, Fraksi Golkar mengucapkan rasa prihatin yang mendalam atas musibah banjir yang terjadi di bebarapa kecamatan di daerah hulu Sungai Mentaya dan
Tualan, khususnya di Kecamatan Antang Kalang, Telaga Antang, Mentaya Hulu, Bukit Santuai, Tualan Hulu dan Parenggean.

Kondisi ini sekaligus menjadi catatan bagi pemerintah
daerah, khususnya melalui instansi terkait dengan melakukan mitigasi bencana. Apalagi, Kotawaringin Timur telah memiliki Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana.

Pemerintah kabupaten diingatkan supaya bergerak cepat menanggulangi banjir dan dampaknya. Warga yang menjadi korban maupun terdampak, wajib dibantu karena banjir membuat mereka tidak bisa beraktivitas mencari nafkah.

Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana bisa menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengambil langkah. Dengan aturan itu, seharusnya upaya yang dilakukan bisa lebih maksimal.

“Seharusnya pemerintah daerah dapat melaksanakannya mengingat ancaman banjir ini berpotensi terjadi di setiap tahun. Kami berharap agar ini menjadi perhatian serius bagi
pemerintah daerah,” harap Riskon.

Pemerintah daerah diharapkan cepat tanggap menanggulangi bencana banjir ini, khususnya mencegah korban jiwa dan membantu warga terdampak banjir. Jangan sampai masyarakat menderita dan berteriak karena lambannya bantuan dari pemerintah, sementara warga tidak bisa bekerja mencari nafkah karena tempat usaha mereka terendam banjir.

Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana dibuat juga berdasarkan aspirasi pemerintah daerah untuk kepastian hukum serta memangkas birokrasi agar bantuan untuk korban bencana bisa disalurkan dengan cepat.

Kini peraturan daerah tersebut sudah bisa dilaksanakan sehingga seharusnya pemerintah daerah bisa bekerja lebih cepat dalam membantu warga yang menjadi korban dan terdampak banjir saat ini.

kalteng.antaranews

Berita Golkar –  Penyebab kebakaran hebat yang beberapa waktu lalu terjadi di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) telah berhasil diungkap oleh pihak kepolisian. Hasilnya sampai sejuah ini diduga kuat adanya unsur pidana atau kesengajaan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR Supriansa mengapresiasi langkah pihak kepolisian yang telah mengumumkan motif dari pembakaran tersebut.

“Saya memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kepolisian yang sudah berkerja cepat dalam mengungkap motif pembakaran tersebut,” ujar Supriansa, kamis (17/9).

Politikus Partai Golkar ini menambahkan, saat ini tugas kepolisian adalah mencari orang yang diduga terlibat dalam pembakaran gedung Kejagung tersebut. Sehingga bisa menjadi titik terang dari kebakaran itu.

“Tugas polisi selanjutnya cari dan tangkap pelakunya kalau memang sengaja dibakar oleh orang. Siapa dalang atau otak utamanya juga harus bisa diungkap,” ungkapnya.

Sebelumnya, Polri telah menyimpulkan penyebab kebakaran di gedung Kejagung RI berasal dari nyala api terbuka atau open flame. Atas dasar itu, Polri menduga adanya unsur pidana dalam kasus tersebut, sehingga proses penyelidikan dinaikan menjadi penyidikan.

“Peristiwa yang terjadi sementara penyidik berkesimpulan dapat dugaan peristiwa pidana,” kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (17/9).

Dugaan adanya unsur pidana ini dikuatkan berdasarkan pemeriksaan 131 orang saksi. Kemudian dilengkapi dengan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan enam kali dan pemeriksaan laboratorium forensik. “Kami berkomitmen sepakat untuk tidak ragu-ragu memproses siapapun yang terlibat. Jadi saya harapakan tidak ada polemik lagi,” tegas Listyo.

Saat ini penyidik masih melakukan penyidikan untuk mencari tersangka. Pemeriksaan kepada pihak-pihak yang dianggap sebagai potensial suspek akan dilakukan.

Nantinya, tersangka bisa dijerat dengan 187 KUHP tentang dengan sengaja menimbulkan kebakaran atau Pasal 188 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan terjadinya kebakaran. Dari dua pasal tersebut, tersangka bisa dipidana di atas 5 tahun penjara, atau maksimal penjara seumur hidup apabila ada unsur membahayakan nyawa orang lain dari kebakaran yang terjadi.

jawapos