Bulan: September 2020

Berita Golkar – Jakarta – Upaya Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional adalah bentuk nyata dari amanat UUD 45. Pemerintah Indonesia saat ini ingin melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, dari ancaman pandemi Covid-19 yang berdampak luas di semua sektor kehidupan masyarakat di Indonesia.

Menurut anggota Komisi XI Misbakhun, selama ini tim yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tersebut tengah melakukan tugasnya dengan berimbang. Artinya kesehatan dan ekonomi adalah dua hal penting yang saling terkait dan harus berjalan bersama.

“Pandangan yang seolah-olah mendahulukan ekonomi sehingga buru-buru dilakukan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah tidak benar,” ungkap Misbakhun.

Ia pun membantah tudingan beberapa pihak yang menuduh Airlangga melanggar UU Kesehatan dan UUD 45. “Itu tidak benar,” tegasnya.

Misbakhun juga menyatakan, sejak bulan Maret 2020, melalui PSBB pemerintah melakukan langkah untuk memprioritaskan kesehatan dengan terlebih dahulu merelokasikan anggaran. Pemerintah membuat anggaran untuk sarana dan fasilitas kesehatan bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, serta masyarakat langsung.

Langkah-langkah pencegahan secara masif dilakukan dari tingkat pusat sampai level terkecil di desa-desa. Percepatan juga terlihat dari jumlah laboratorium penanganan Covid-19 yang bertambah signifikan mulai dari hanya satu laboratorium di bulan Maret, hingga kini telah berjumlah lebih dari 100 laboratorium untuk rapid test dan Polymerase Chain Reaction (PCR).

Selain itu pemerintah mengikuti standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dalam melakukan pelonggaran PSBB. Standar WHO adalah jika angka Reproduksi Efektif (Rt) di bawah 1 selama 14 hari, maka dapat dilakukan pelonggaran PSBB.

“Oleh karena itu pemerintah membuat protokol normal baru ( new normal) untuk memitigasi gelombang kedua serangan wabah Covid-19. Langkah-langkah dalam membuat protokol kesehatan disiapkan di tempat industri, mal, serta tempat publik lainnya,” tutur Misbakhun.

Aktivitas ekonomi Indonesia akan semakin membaik dengan optimalisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional.
Hal Ini yang dinyatakan berulangkali oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut sejumlah indikator perekonomian yang menunjukkan tren perbaikan

“Program pemulihan yang digodok oleh pemerintah mulai menampakkan hasilnya. Contohnya surplus perdagangan pada bulan Agustus 2020 sebesar US$2,3 miliar,” tambah Misbakhun.

Data mencatat, surplus perdagangan terjadi dalam empat bulan berturut-turut. Hal ini ditopang oleh surplus non-migas sebesar US$2,66 miliar dan defisit migas sebesar US$-0,34 miliar. Selain itu, secara tahun berjalan, neraca perdagangan pada Januari hingga Agustus 2020 tercatat surplus sebesar US$11,05 miliar.

Data tersebut menurut Misbakhun mampu menepis anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun terus di masa pandemi Covid-19. “Ekonomi juga menggeliat di era penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta, yang kerap disebutkan juga sebagai barometer pertumbuhan ekonomi nasional,” ucap Misbakhun.

Saat ini masyarakat menaruh harapan besar atas suksesnya pemerintah dalam mengendalikan dan menangani pandemi covid-19. Oleh karena itu juga pemerintah diminta bersikap lebih tegas dalam menindak pelanggar protokol kesehatan, baik warga maupun pelaku usaha, hingga perkantoran demi menekan lonjakan kasus penyebaran covid-19 di Ibu Kota.

Masyarakat memahami perlunya dilakukan pengendalian apa pun dalam menangani wabah Covid-19. Dalam pandemi, kesehatan dan keselamatan masyarakat adalah yang utama.

Berita Golkar – Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganinduto menyatakan, sampai dengan 31 Agustus 2020, pemerintah telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 89,680 triliun.

Angka tersebut menurutnya, telah menjangkau 2.571.179 debitur yang tersebar di sejumlah provinsi di Indonesia.

“Di mana penyaluran KUR di Provinsi Jateng telah tersalurkan sebesar Rp 16.505,43 miliar,” ujarnya saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah dalam rangka perkembangan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Semarang, Jumat (18/9/2020).

Dito berharap KUR yang telah terserap di wilayah Jawa Tengah ini, bakal mampu menggerakkan roda perekonomian.

“KUR yang terserap debitur ini diharapkan menjadi pertanda bahwa geliat ekonomi UMKM di masa pandemi ini tetap bertahan dan mampu pulih ke depannya,” ujarnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, per tanggal 31 Juli 2020 Himpunan Bank Miliki Negara (Himbara) telah menyalurkan KUR sebesar Rp 154,4 triliun dengan 2,6 juta debitur yang tersebar di propinsi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, baru mencapai 81 persen dari target penyaluran KUR sebanyak Rp 190 triliun.

“BRI telah menyalurkan sebesar Rp 107,19 triliun untuk 2,38 juta nasabah, Bank Mandiri telah menyalurkan KUR sebesar Rp 32,62 triliun, BNI telah menyalurkan 14,4 triliun bagi 117 ribu nasabah, dan BTN telah menyalurkan Rp 140 miliar bagi 201 ribu nasabah,” katanya.

Di sisi lain Dito menambahkan, dukungan kepada dunia usaha melalui subsidi bunga dalam program PEN sebesar Rp 34,15 triliun untuk 60,66 juta rekening penerima bantuan. Di antaranya subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp 6,40 triliun.

“Program bantuan subsidi bunga untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertujuan agar UMKM dapat segera bangkit kembali. Jangka waktu subsidi bunga KUR diperpanjang sampai Desember 2020, dan besarannya menjadi 6% selama 9 bulan. Subsidi bunga KUR telah terealisasi sebesar Rp1,32 triliun per tanggal 31 Agustus 2020,” paparnya.

Dengan terbitnya Permenko Perekonomian No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permenko No 8 Tahun 2020, telah diberikan perlakukan khusus bagi debitur KUR. Antara lain berupa pemberian tambahan subsidi bunga 6% untuk 3 bulan pertama dan 3% untuk 3 bulan kedua, sejak 1 April 2020.

“Hingga 14 September 2020, di Jawa Tengah telah disalurkan tambahan subsidi KUR senilai Rp 242.827.828.136 kepada 1.035.317 debitur. Penyaluran tambahan subsidi bunga KUR di Jawa Tengah ini menduduki urutan pertama secara nasional,” ungkapnya.

Di tengah masa penanganan pandemi Covid-19 ini, Dito berharap, dengan berbagai kebijakan program pemulihan ekonomi yang berkesinambungan dengan pemulihan di bidang kesehatan, Himbara sebagai agent of development dan pencipta nilai tambah dapat berperan dalam mempertemukan daya beli masyarakat dan rantai pasokan. Sehingga tercipta kesempatan kerja dan modal.

“Saya berharap ke depan agar optimalisasi penyaluran KUR dan ditambah program PEN melalui subsidi bunga KUR kepada UMKM di Jateng dapat memperkuat ekonomi daerah, untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” katanya. (NET/GI)

Berita Golkar – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menugaskan jajaran partai, termasuk sayap perempuan Golkar, yaitu Kesatuan Pertempuan Partai Golkar (KPPG) sebagai Satgas Penegakan disiplin protokol COVID-19. Satgas ini akan menjaga dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan bagi paslon Golkar yang akan maju di Pilkada.

“Partai Golkar harus menjadi contoh penegakkan disiplin. Disamping itu, Golkar juga harus mampu mendorong partisipasi pemilih dalam Pilkada agar bisa lebih banyak,” ujar Airlangga, dalam keterangannya, Senin (14/9/2020).

Menyambut hal itu, Airin Rachmi Diany sebagai Ketua PP KPPG siap menjalankan instruksi partai.

“Bagi kami instruksi partai yang disampaikan oleh Ketua Umum, disamping merupakan perintah, juga merupakan pemberi motivasi untuk terlibat dalam menjaga masyarakat agar tidak tertular covid 19, khususnya dalam momentum pelaksanaan pilkada”.

Airin menambahkan, protokol covid 19 merupakan hal yang sangat penting dan bahkan dirinya sudah menerapkannya pada saat pendaftaran paslon di Tangerang Selatan.

“Sebagai percontohan, kami menerapkan protokol covid-19 pada tahapan pilkada Tangsel. Golkar memiliki kader yang dicalonkan sebagai calon wakil walikota.

Pada saat pendaftaran di KPU, mulai dari perjalanan dari Posko Pemenangan sampai dengan gedung KPU, kami menerapkan protokol secara ketat, antara lain dengan menjaga jarak, tidak berkerumun, dan menggunakan masker.”

“Setelah kader perempuan Golkar Tangsel berhasil menerapkan hal itu, Kami kemudian akan menggerakkan seluruh kader perempuan Golkar untuk menerapkan hal yang sama.

Sesuai dengan arahan ketua umum, kampanye ke depan menggunakan metode micro campaign dan pertemuan terbatas, artinya, tidak akan ada pengerahan massa yang banyak. Kini Kita akan sapa rakyat secara langsung, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kami yakin cara ini sangat efektif.” Pungkasnya.

Berita Golkar – Peresmian Omnibus Law Cipta Kerja dinanti-nanti oleh masyarakat Indonesia, terutama para pencari kerja. Mereka menanti janji pemerintah yang akan membuka lapangan kerja baru dan mengurangi jumlah pengangguran. Setelah bekerja, mereka juga akan mendapat gaji sesuai UMP dan meningkatkan kemakmuran.

Tingkat pengangguran di Indonesia makin tinggi sejak negri ini dilanda pandemi covid-19. Makin banyak orang yang kehilangan pekerjaan, karena perusahaan dan pabrik ditutup akibat merugi. Mereka bingung karena kehilangan sumber pendapatan, sementara pesangon yang diberi tak mencukupi. Saat ingin melamar kerja lagi, tak ada lowongan.

Kondisi ini yang membuat pemerintah ingin segera meresmikan omnibus law RUU Cipta Kerja. Sebab pada klaster ketenagakerjaan, disebut akan membuat lapangan kerja pada industri padat karya, yang menyerap banyak tenaga kerja. Contoh dari industri padat karya adalah pabrik tekstil, makanan ringan, kosmetik, dan lain-lain.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto  menyatakan bahwa RUU Cipta Kerja memenuhi hak WNI atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Tujuan dari rancangan undang-undang ini adalah membuat lapangan kerja yang merata di seluruh wilayah Indonesia, seluas-luasnya. Karena pemerintah tentu ingin memakmurkan rakyatnya.

Kesejahteraan masyarakat akan naik karena semua orang memiliki pekerjaan dengan gaji yang sangat layak. Jika jumlah pengangguran berkurang, tingkat kejahatan otomatis menurun. Jadi RUU ini tak hanya berpengaruh terhadap kondisi finansial negara, namun juga keamanan di Indonesia.

Melalui survey yang dibuat oleh Departemen Statistika ITB, 85% pekerja dan pencari kerja menyetujui draft RUU Cipta Kerja. Dari hasil riset ini, terbukti bahwa banyak masyarakat yang pro dengan, sehingga harus segera disahkan. Agar angka pengangguran menurun, yang berefek pada daya beli masyarakat naik, lalu kondisi finansial Indonesia juga akan membaik.

Akibat pandemi, diperkirakan 23 juta orang di Indonesia kehilangan pekerjaan. Namun ketika RUU Cipta Kerja diresmikan jadi UU, bisa jadi ada 46 juta lowongan yang akan dibuka. Jadi kita harus optimis dan mendukung RUU ini. Karena tak hanya menguntungkan pengusaha, tapi juga para pekerja.

Lapangan kerja baru tercipta karena dalam RUU Cipta Kerja ada pelonggaran dalam aturan investasi. Izin bisnis penanaman modal yang dulu butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, akan bisa jadi dalam waktu singkat. Karena RUU Cipta Kerja menerabas alur birokrasi yang rumit. Memang sejak awal Jokowi menjabat Presiden, birokrasi jadi diluruskan.

Diharapkan dengan ada undang-undang baru ini, para investor akan masuk ke Indonesia dan menanamkan modal ke berbagai sektor, mulai dari ekonomi sampai pariwisata. Otomatis mereka butuh tukang untuk membangun gedung dan juga pegawai. Hal ini akan membuka banyak lowongan kerja dan jumlah pengangguran berkurang drastis.

Mengapa harus investasi? Karena sebuah negara dinilai kemajuannya dari jumlah investor asing yang masuk. Semakin banyak penanaman modal asing, tentu disebut semakin maju. Indonesia bisa naik tingkat, dari negara dengan kategori menengah jadi kategori maju.

Setelah mendapat pekerjaan, para mantan pengangguran akan digaji sebesar minimal upah minimum provinsi masing-masing. Mereka bisa bernapas lega karena mendapatkan penghasilan dengan nominal bayaran yang lebih dari cukup. Otomatis kesejahteraannya meningkat. Jika gajinya masih di bawah UMP, maka bisa lapor ke Dinas Tenaga Kerja.

Sebagai warga negara yang baik, kita perlu mendukung Omnibus Law RUU Cipta Kerja karena tak hanya menguntungkan pekerja, namun juga pengangguran. Mereka bisa mendapat pekerjaan karena ada banyak lowongan baru. Ketika semua orang bekerja, maka bisa memenuhi kebutuhannya masing-masing dan daya beli masyarakat jadi naik.

* Penulis: Kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Berita Golkar – Sempat tertunda beberapa hari, akhirnya Musyawarah Daerah (Musda) ke-3 Partai Golkar Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Rabu (16/9/2020) kemarin, kembali digelar.

Ada pun agenda tersebut berlangsung di Sekretariat DPD 1 Partai Golkar Sulut di Manado dan hasilnya menetapkan Rolia Mamonto untuk menahkodai partai Golkar Boltim selama lima tahun kedepan.
Rolia pun terpilih secara aklamasi.

Sebelumnya dikabarkan istri tercinta Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo tersebut, akan bertarung dengan rekan fraksinya di DPRD Boltim yaitu Suradi Simbala.

Hal ini pun diduga menjadi penyebab batalnya agenda Musda yang sudah dipersiapkan di Desa Tobongon Kabupaten Boltim belum lama ini.

Musda tersebut disaksikan langsung Sekretaris DPD 1 Golkar Sulut, Raski Mokodompit dan Wakil Ketua, Feriyando Lamaluta.

“Terima kasih atas kepercayaan seluruh pengurus golkar di boltim yang telah mempercayakan saya memegang amanat ini. Komitmen saya tentu untuk membesarkan partai Golkar di boltim,” ucap Rolia.

Mantan ASN yang kini menjadi anggota DPRD ini, berharap seluruh kader beringin di Boltim untuk bersatu memenangkan pasangan calon yang diusung Golkar pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

“Insya allah kita bangun sekretariat permanen. Untuk itu seluruh kader harus bersatu,” tutupnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPD 1 Golkar Sulut Feryando Lamaluta mengucapkan selamat atas terpilihnya Rolia Mamonto sebagai Kerua DPD II Golkar Boltim.

“Diharapkan kepada ketua terpilih untuk secepatnya melakukan konsolidasi organisasi menatap pilkada yang ada di depan mata, dan pilpres mendatang. Harus mampu menerjemahkan apa yang menjadi amanat musda, menjadikan golkar di boltim lebih solid, lebih baik, dan lebih kerja maksimal lagi,” ujar Lamaluta.

Liranews

Berita Golkar –  DPD Partai Golkar Sumatera Utara direncanakan akan melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) di Jakarta pada 23 September 2020 mendatang.

Salah satu agendanya adalah memilih Ketua DPD Tingkat I untuk periode 2020-2025, yang saat ini sudah memunculkan 2 kandidat, yaitu Musa Rajeckshah dan Yasir Ridho Lubis. Terkait hal itu, sejumlah kader DPD Tingkat II Golkar Deliserdang secara terang-terangan sudah mengarahkan dukungan terhadap Musa Rajeckshah yang saat ini menjabat Wakil Gubernur Sumatera Utara.

Dukungan serupa juga disampaikan dr Thomas Darwin Sembiring yang baru saja terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Deliserdang lewat Musda X versi WIngs Hotel. Ia mengaku mendukung Musa Rajeckshah sebagai calon Ketua DPD I Partai Golkar Sumatera Utara dengan alasan bahwa pria yang akrab disapa Ijeck itu adalah sosok yang mampu untuk memajukan partai ke depannya.

Di usia yang tergolong muda, Ijeck banyak diidolakan kaum milenial. Selain itu, kemampuan material dan immaterial sudah teruji. Hal itu dibuktikan dengan posisinya saat ini sebagai wakil Gubernur Sumatera Utara.

“Memang banyak kader Partai Golkar yang berpotensi. Namun, untuk istilahnya untuk paket komplit masih Ijeck lah. Karena sosoknya dekat dengan kalangan anak muda dan santun kepada orangtua. Terutama kepada kaum ulama serta terhadap sesepuh di Partai Golkar,” sebut Darwin saat diwawancarai, Kamis (17/9/2020).

Meski begitu, Darwin mengatakan, soal dukungan DPD II Golkar Deliserdang terhadap Ijek, ia belum bisa menyampaikan pernyataan resmi karena ia belum mendapat SK sebagai Ketua DPD Tingkat II Golkar Deliserdang. “Saya belum punya kapasitas. Karena belum dilantik dan pelantikan saya sedang berproses di Mahkamah Partai,” katanya.

Namun, ia kembali menegaskan bahwa Ijeck adalah sosok yang pas untuk membesarkan partai Golkar di Sumatera Utara. “Beliau merupakan sosok melenial mampu membesarkan Golkar Sumut. Kami siap memenangkan Ijeck sebagai Ketua Tingkat I Partai Golkar Sumatera Utara,” tandas Ketua Komisi IV DPRD Deliserdang tersebut.

Metro24jam

Berita Golkar –  Peraturan Kapolri (Perkap) soal Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa) menjadi sorotan publik. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Supriansa setuju dengan adanya Perkap itu namun meminta polisi melakukan pengawasan ketat.

“Jadi penerapannya, kepolisian harus benar-benar memperhatikan secara baik kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi. Lalu kepolisian juga harus melakukan pengawasan melekat terhadap kebijakan-kebijakan yang diberikan kepada security atau kelompok apa yang dia inginkan. Tentu jangan dilepas begitu saja,” kata Supriansa kepada wartawan pada Kamis (17/9/2020).

Sebagai anggota legislator pada komisi yang membidangi urusan hukum, Supriansa sendiri tidak keberatan dengan adanya Perkap soal Pam Swakarsa. Namun, ia ingin pelaksanaan aturan tersebut dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

“Silakan selama itu bisa terkontrol dengan baik, memberikan nilai-nilai positif ke masyarakat,” ujar Supriansa.

Dia pun mengatakan instansi kepolisian dapat mempelajari dan mempertimbangkan terkait pentingnya kehadiran Perkap Pam Swakarsa itu. Supriansa menegaskan tidak mempermasalahkan adanya aturan itu.

“Saya kira Kapolri bersama jajarannya bisa mempelajari secara baik, sepenting apakah kalau kalau mau terapkan itu, kalau mau terapkan tentang Pam Swakarsa sepenting apa,” tuturnya.

Diketahui, KontraS mengkritik Pam Swakarsa. KontraS menyebut Pam Swakarsa telah terbukti memunculkan FPI yang disebutnya sebagai organisasi intoleran.

“Pam Swakarsa akan memunculkan kelompok yang bergerak secara semena-mena, mengingat Pam Swakarsa ’98 adalah cikal bakal FPI yang dalam tindakannya tidak sedikit menunjukkan perilaku intoleran,” kata Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti, dalam keterangannya.

Hadirnya Pam Swakarsa dinilai KontraS sebagai niat aparat mengembalikan situasi masa lalu, yakni situasi sarat kekerasan massa saat merekahnya fajar reformasi. Seharusnya situasi demokrasi Indonesia bisa menjadi lebih baik dan demokratis untuk saat ini. Sekarang, Pam Swakarsa sudah tidak diperlukan lagi.

Detiknews

Berita Golkar –  Partai Golkar Kota Batam terus memanaskan mesinnya jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Batam nanti.

Baru-baru ini, partai binaan Airlangga Hartarto pun diketahui telah membentuk tim pemenangan Pilkada Batam.

“Ya, tim pemenangan dibentuk dengan tujuan memenangkan pasangan Rudi-Amsakar,” tegas Ketua Tim Pemenangan Pilkada Partai Golkar Batam, Amrullah Rasal kepada Tribun Batam, Kamis (17/9/2020).

Menurut Rasal, rapat pembentukan tim sendiri dipimpin langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Batam, M. Yunus Muda dan Sekretaris DPD Partai Golkar Batam, Djoko Mulyono.

“Dalam pembahasan awal, kami memprioritaskan pembentukan komposisi tim dan program. Yang jelas, orientasi awal adalah merumuskan cara untuk memenangkan petahana,” ujarnya.

Rasal mengakui, Pilkada Batam tahun ini membutuhkan tenaga ekstra dibanding penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya.

Sebab, pandemi Covid-19 tak dapat dihindarkan dan masih menghantui hingga saat ini.

“Kondisi terbatas. Tapi kami tetap bergerak,” katanya lagi.

Dengan 7 kursi milik Partai Golkar di legislatif, Rasal yakin jika mengantarkan petahana untuk melanjutkan estafet kepemimpinan adalah hal mudah.

Tak hanya itu, pihaknya juga berencana akan menggelar pertemuan tatap muka terbatas dengan seluruh kader dengan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan.

“7 kursi itu angka pasti. Sistem sudah terbangun, jadi tinggal dikoordinasikan,” paparnya.

Selain itu, Rasal pun mengajak untuk seluruh kontestan Pilkada Batam untuk lebih bijak dalam menyikapi pertarungan di bulan Desember 2020 nanti.

Rasal seolah tak ingin jika kampanye gelap, atau akrab disebut black campaign, masih menghiasi ruang publik sehingg mempengaruhi masyarakat dan menyebabkan situasi tak kondusif.

“Jaman sudah maju, semua serba transparan sekarang. Saya pikir masyarakat lebih cerdas,” tutup dia.

Sebagaimana diketahui, Partai Golkar sendiri tercatat sebagai salah satu partai pengusung paslon petahana, Muhammad Rudi dan Amsakar Achmad.

Selain Golkar, keduanya juga didukung oleh Nasdem, PKS, Demokrat, PPP, PSI, Hanura, dan PAN.

Tribunbatam