Bulan: September 2020

Berita Golkar – Komisi II DPR telah menggelar rapat kerja dan dengar pendapat bersama pemerintah pada Senin (21/9/2020) di Gedung DPR, Jakarta. Hadir dalam raker itu antara lain Mendagri, KPU, Bawaslu, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Disimpulkan bahwa seluruh tahapan Pilkada dinilai masih sesuai dengan sebagaimana yang direncanakan dan situasinya masih terkendali.

“Pilkada Serentak 2020 tetap on schedule dilaksanakan hari pencoblosannya pada tanggal 9 Desember. Kami mendukung penuh sikap pemerintah dan pernyataan Presiden untuk tidak menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020,” ujar Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Ketua Komisi II DPR RI.

Doli mengatakan bahwa raker juga menyepakati pelaksanaan Pilkada 2020 dilangsungkan dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19.

“Yang paling penting dari Raker ini adalah telah dibahas pemetaan secara rinci terhadap potensi-potensi masalah yang akan terjadi di tahapan-tahapan berikutnya. Terutama terkait terjadinya kerawanan terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19,” ungkap Doli Kurnia.

Ia juga menambahkan sudah disusun peta solusi yang akan dirumuskan pada revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 yang harus sudah selesai dan diundangkan besok.

Dalam pembahasan revisi PKPU tersebut, Komisi II DPR dan pemerintah menekankan sejumlah hal, antara lain melarang pertemuan yang melibatkan massa banyak atau kerumunan, seperti rapat umum, konser, arak -arakan, dan lain-lain. Selain itu juga mendorong terjadinya kampanye melalui media daring.

Saat pelaksanaan pilkada juga mewajibkan penggunaan masker, hand sanitizer, sabun, dan alat pelindung kesehatan lainnya sebagai media kampanye juga menyetujui penegakan disiplin dan sanksi hukum yang tegas sesuai dengan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan WakiI Gubernur, Bupati dan WakiI Bupati dan Walikota dan WakiI Walikota.

Selanjutnya terang Doli, dalam pemungutan suara nanti disetujui tata cara pemungutan khususnya untuk pemilih yang berusia rentan terhadap Covid-19. Sementara untuk rekapitulasi hasil pemungutan suara menggunakan e-rekap. Ini adalah yang pertama kali dilakukan di Pilkada selama ini.

Selain itu Komisi II DPR juga meminta agar Kelompok Kerja yang telah dibentuk bersama antara Bawaslu, KPU, DKPP, Kemendagri, TNI, Satuan tugas Covid-19, Kejaksaan RI, dan Kepolisian Negara RI, diintensifkan terutama dalam tahapan yang berpotensi terjadinya pelanggaran di Pilkada.

“Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Komisi II DPR, Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP bersepakat untuk meminta penjelasan terinci, terukur dan berkelanjutan kepada Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid 19 tentang Status zona dan Risiko Covid-19 di setiap daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Hal ini untuk mengantisipasi munculnya klaster baru Covid-19 selama tahapan Pilkada 2020 berlangsung”, Terang Doli

Diketahui sebelumnya, Komisi II DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu menyepakati dan menegaskan bahwa Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2020 tentang Pilkada, yaitu 9 Desember 2020.

Hal ini menjadi salah satu kesimpulan Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020).

Berita Golkar –  Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang Jafar Sidik mengumumkan formasi baru untuk periode 2020-2025 mendatang. Hasil rapat formatur, Jafar Sidik menyebutkan ada 80 nama yang tergabung di dalam kepengurusan Partai Golkar Sumedang.

Dari nama-nama tersebut, Golkar Sumedang saat ini dipastikan akan berjalan dengan diwarnai sejumlah wajah baru. Adapun yang masuk kedalam KSB saat ini diantaranya Rudi Arifyanto sebagai Sekretaris dan Ir Aep Tirtamaya sebagai Bendahara.

”Iya, 60% nya adalah wajah baru,” ujarnya usai mengumumkan formasi kepengurusan periode 2020-2025 di Kantor DPD Partai Golkar Sumedang, Minggu (20/9).

Jafar juga menjelaskan, dengan diumumkannya kepengurusan baru tersebut, dirinya telah menjalankan amanat dari DPD Provinsi Jawa Barat dan DPP Partai Golkar.

”Ini perintah DPD Propinsi harus segera umumkan dan segera konsolidasi sesuai amanat MUNAS,” jelasnya.

Jafar juga menjelaskan, hadirnya wajah-wajah baru dalam kepemimpinannya kali ini, merupakan upayanya untuk membesarkan Partai Golkar di Kabupaten Sumedang.

”Saya harus akomodir semua pihak. Seperti dari sayap partai juga. Siapapun yang tugas disini, dengan berat hati mohon harus diterima. Yang penting masing-masing bisa menjaga marwah partai,” paparnya.

Selain itu, Jafar juga diberikan mandat dari DPP agar segera melakukan konsolidasi hingga ke tingkat paling bawah.

”Amanat Munas, 9 bulan setelahnya, harus melaksanakan Muscam. Lalu, laksanakan Musdes awal Januari. Karena Februari dan Maret harus sudah ada Rakerda,” terangnya.

Sementara itu, usai mengumumkan pengurus baru, Jafar juga menerima satu unit kendaraan Bus dari Hj. Euis Mully Mulyati Sukarya,S.Pd yang kini masuk dalam barisan Partai Golkar sekaligus menjadi Wakil Bendahara Partai Golkar.

”Insyaalloh kedepannya bus tersebut akan dijadikan sebagai kendaraan operasional partai,” tuturnya.

Jabarekspres

Berita Golkar – Komisi II DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu menyepakati dan menegaskan bahwa Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2020 tentang Pilkada, yaitu 9 Desember 2020.

Hal ini menjadi salah satu kesimpulan Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020).

“Mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih terkendali, Komisi II DPR RI bersama Mendagri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI menyepakati pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19,” kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung membacakan kesimpulan.

Dalam Raker, sejumlah anggota dan pimpinan Komisi II DPR juga berpandangan, penyelenggara pemilu harus mampu menjawab tantangan publik di tengah desakan untuk memundurkan tahapan Pilkada 2020.

“Saya ingin menekankan, kita harus mampu menjawab terkait desakan tuntutan publik terkait pilkada, ini sama komitmennya dengan kita sama-sama ingin menjaga keselamatan masyarakat.

Tadi sudah disampaikan bahwa tetap tanggal 9 Desember. Kita harus mampu menjawab keraguan di publik terkait pilkada ini yang dikhawatirkan akan memperparah kondisi Covid-19,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa dalam Raker.

Untuk itu, sambung Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR ini, Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP penting untuk mulai membuat sebuah aturan dan tidak lagi hanya berwacana.

Karena ia melihat adanya keraguan KPU saat ingin melakukan perbaikan PKPU yakni, pertimbangan pengaturan di UU Pilkada Nomor 10/2016 atau Perppu Pilkada. Padahal, KPU pernah membuat PKPU yang bertentangan dengan UU sebelumnya.

Berita Golkar – Wakil ketua DPR RI bidang Korpolkam, Azis Syamsuddin mengucapkan turut berduka cita terhadap personel TNI yang tewas di tembak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Intan Jaya Papua saat menjalankan tugasnya.

Dirinya mendesak agar TNI dan Polri dapat memberikan tolak ukur dalam menyelesaikan Konflik Papua yang selalu di lakukan oleh KKB.

“Jangan sampai terlalu lama menyelesaikan hal ini, jangan tunggu korban jiwa lagi berjatuhan. Negara jangan sampai kalah dengan sekelompok KKB, sudah cukup jumlah aparat keamanan dan warga sipil yang tewas akibat KKB,” tegas Azis Syamsuddin di Jakarta (20/9/2020).

Politisi Golkar itu mengharapkan agar aparat keamanan dapat menjaga situasi agar tetap kondusif, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dalam melakukan aktifitasnya. Jangan sampai peristiwa ini dimanfaatkan oleh pihak pihak lain yang memanfaatkan kesempatan untuk menguasai Papua.

“Peran pemuka Agama dan tokoh adat setempat sangatlah penting untuk melakukan komunikasi dan kordinasi serta informasi dalam menyelesaikan permasalahan ini” ujarnya.

Sebelumnya, kelompok kriminal bersenjata (KKB) kembali melancarkan aksi teror di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Insiden itu terjadi pada Kamis (17/9/2020) siang. Seorang tukang ojek, Badawi (49), dibacok menggunakan parang.

Siang harinya di hari yang sama Kamis (17/9/2020), sekitar pukul 14.20 WIT, gerombolan kriminal itu kembali berulah dengan menghadang Babinsa yang sedang dalam perjalanan membawa logistik. KKB menembak salah seorang Babinsa atas nama Serka Sahlan hingga tewas.

Bahkan, KKB kembali berulah di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Kali ini korban mereka adalah seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani. Pendeta Yeremia Zanambani merupakan masyarakat asli Suku Moni yang juga berperan membuat terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Moni.

“Kejadian terjadi di Kampung Hitadipa, Distrik Hitadipa, Intan Jaya, pada Sabtu (19/9/2020) sekitar pukul 18.00 WIT,” ujar Kapen Kogabwihan III, Kol Czi IGN Suriastawa, melalui keterangan tertulis, Minggu (20/9/2020).

Suriaswata menegaskan, apa yang dilakukan KKB di Intan Jaya tidak lain untuk mencari perhatian dunia internasional menjelang sidang umum PBB pada 22-29 September 2020.

“Seperti yang telah saya sampaikan kemarin, mereka sedang mencari momen menarik perhatian di Sidang Umum PBB akhir bulan ini,” imbuhnya.

Berita Golkar –  Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sidoarjo bakal menurunkan 10 ribu kader untuk memenangkan pasangan Cabup – Cawabup Bambang Haryo Soekartono (BHS) – M Taufiqulbar dalam Pilkada Sidoarjo yang akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang.

Hal itu dikatakan Ketua DPD Golkar Sidoarjo Warih Andono usai rapat konsolidasi di Hotel Aston Sidoarjo, yang diikuti pengurus pleno, ketua sekretaris bendahara tingkat kecamatan, organisasi sayap serta lembaga unsur lain, Sabtu (19/9/2020) sore. Para kader Golkar di 18 kecamatan di Kota Delta telah siap menggali dukungan untuk memenangkan pasangan nasionalis – religius ini.

“Pada Pilkada 2020 ini, untuk memenangkan BHS-Taufiqulbar, Partai Golkar akan menerjunkan 10.600 relawan, termasuk para saksi,” kata terang Warih.

Warih menambahkan, seluruh kader Partai Golkar akan bekerja semaksimal mungkin dalam menghimpun massa untuk memilih BHS-Taufiqulbar. Seluruh struktur Partai Golkar Sidoarjo di semua tingkatan akan dilibatkan untuk memenangka pasangan BHS – Taufiqulbar.

“Tujuan dari konsolidasi ini adalah membangkitkan semangat para kader, mulai hari ini hingga coblosan nanti, semuaya siap memenangkan pasangan BHS – Taufiqulbar,” jelas Warih.

Sementara Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi semangat dukungan Partai Golkar semenjak dirinya mendaftarkan atau mencalonkan diri melalui Partai Golkar.

“Dalam rapat konsolidasi kali ini, selain soal pemenangan, Partai Golkar menekankan tiga permasalahan yang saat ini dihadapi Kota Delta, yaitu masalah banjir, sampah dan percepatan pembangunan frontage road,” ujar BHS.

Mantan anggota DPR RI ini sebelumnya telah meninjau kondisi beberapa sungai di Sidoarjo yang menurutnya dangkal dan perlu segera dinormalisasi karena rentan menyebabkan banjir. Tentang masalah sampah, BHS berharap jumlah bank sampah diperbanyak. Karena menurutnya, 80 persen sampah sejatinya bisa dipilah dan diolah kembali sehingga bisa mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yag ada di Kecamatan Jabon.

Begitu juga dengan pembangunan frontage road yang hingga kini belum rampung. Nantinya BHS akan mengebut pembangunan jalan pendamping ini yang menjadi jalur utama yang menghubungkan Sidoarjo dengan Surabaya ini. “Dengan semangat bersama yang solid, pasti kemenangan Pilkada Sidoarjo 2020 dapat kita raih. Tentunya harus dengan bekerja keras,” kata BHS yang diamini Taufiqulbar.

Klikjatim

Berita Golkar – Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung menegaskan Pilkada serentak 2020 harus tetap berjalan. Menurutnya hingga saat ini tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 masih berjalan sebagaimana yang direncanakan dan terkendali, khususnya di masa pandemi COVID-19.

Ahmad Doli mengakui, ada kekhawatiran dari tahapan pilkada akan munculkan klaster Covid-19. Tetapi, hingga saat ini kekhawatiran itu masih tidak menunjukkan hal yang signifikan.

“Hari ini adalah hari ke-14 setelah masa pendaftaran calon 4-6 September lalu, yang memang terjadi kerumunan massa, yang saat itu dikhawatirkan dapat memunculkan klaster baru,” ujar Doli kepada wartawan, Minggu (9/20).

“Namun dari informasi yang kami dapat, Alhamdulillah sampai saat ini, situasi di 270 Wilayah yang melaksanakan Pilkada masih terkendali. Tinggal kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi tahapan berikutnya,” imbuhnya.

Dijelaskan Doli, tahapan berikutnya yang perlu dipersiapkan khususnya yang rawan kembali terjadinya pelanggaran terhadap protokol kesehatan Covid-19, seperti tahapan penetapan pasangan calon, masa kampanye, dan hari pemilihan.

“Untuk itu kami, Komisi II DPR RI, besok akan menggelar rapat kerja kembali bersama Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi pelaksanaan tahapan berikutnya, utamanya merumuskan aturan-aturan yang lebih kuat, tegas, dan ketat dalam penegakan disiplin dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pada Pilkada Serentak 2020,” jelasnya.

Satu hal yang akan ditekankan dalam rapat tersebut, kata politisi Partai Golkar ini, Komisi II akan meminta penjelasan dari KPU tentang perubahan Peraturan KPU yang mengatur seluruh tahapan terkait penerapan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.

“Selain penguatan PKPU, kami juga mendorong agar pemerintah segera menyusun dan menerbitkan Perppu yang lebih tegas dalam penegakan disiplin dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19,” tegasnya.

Berita Golkar – Kader Golkar pernah sangat berjaya di Maros. Kini mulai menanjak lagi dengan keberhasilan meraih kursi ketua DPRD kabupaten. Makanya, kata Ketua DPD II Golkar Maros, Andi Patarai Amir, inilah momentum yang tepat merebut kembali kursi bupati.

“Peluang menang sangat besar karena calon kita orang baik. Tidak bertarung untuk cari uang. Pak Tajerimin hanya ingin mengabdi untuk tanah kelahirannya,” pekiknya di hadapan pimpinan Golkar dari 14 kecamatan serta desa, Minggu, 20 September 2020.

Patarai meminta kepada para koordinator kecamatan dan desa untuk mengabarkan bahwa hanya Tahfidz (Andi Tajerimin-Havid Fasha) yang mesti dipilih. Sebab, tak punya beban apapun dalam pertarungan. Tak ada sponsor, sehingga tak tersandera utang budi jika menjabat.

“Kandidat kita ini tidak cari uang. Semata-mata pulang untuk mengabdi di kampung halaman setelah sukses di rantau,” ucap Ketua DPRD Maros itu.

Pertemuan tersebut sekaligus diisi pembekalan. Akademisi dan konsultas politik Tahfidz menjadi narasumber, plus Nurhasan, Ketua Tim Pemenangan Keluarga Tahfidz.

Sementara itu, dalam orasinya, Tajerimin menuturkan bahwa dia melihat masih sangat banyak warga Maros yang hidup sangat susah. Mau sekolah tak ada biaya. Untuk makan saja berat.

“Makanya saya ingin mewakafkan diri saya untuk tanah kelahiran saya,” ucap mantan ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Timika, Papua itu.

Tajerimin pun yakin Golkar akan menjadi mesin penggerak kemenangan Tahfidz. Dengan bekal tujuh kursi dan jaringan yang mengakar, impian untuk mengembalikan kursi bupati ke kader Golkar disebutnya akan tercapai.

“Asal kita bersatu dalam perjuangan ini,” tutur kader Beringin itu.

Havid juga hadir pada acara itu. Ketua PKB Maros tersebut menuturkan sebagai partai besar dan pemenang pemilu legislatif di Maros, Golkar pasti akan berjuang sungguh-sungguh memenangkan usungannya.

“Golkar dan PKB, serta Demokrat dan Gerindra insyaallah akan bekerja maksimal,” ucap tokoh asal Moncongloe-Tompobulu itu. (BP)

Berita Golkar – Pemerintah optimistis aktivitas ekonomi di Indonesia bakal terus membaik meski pandemi Covid-19 belum usai. Sejumlah indikator pemulihan ekonomi mulai terlihat, di antaranya surplus neraca perdagangan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan surplus neraca perdagangan terjadi dalam empat bulan berturut-turut, imbas surplus nonmigas sebesar USD2,66 miliar dan defisit migas sebesar USD0,34 miliar.

Secara tahun berjalan, neraca perdagangan mulai Januari sampai Agustus 2020 mencatatkan surplus sebesar USD11,05 miliar, papar Ketua Umum Partai Golkar ini, sabtu malam melalui keterangannya.

Sejumlah indikator lain yang memperlihatkan sinyal positif dari perbaikan aktivitas ekonomi antara lain Purchasing Managers` Index (PMI) Manufaktur, Indeks Keyakinan Konsumen, penjualan ritel, penjualan kendaraan bermotor, Saldo Bersih Tertimbang (SBT) Investasi, dan inflasi inti.

“Kita perlu melihat optimisme dan tren. PMI Manufaktur kita pada saat melakukan PSBB turun drastis ke 27,5. Namun, saat beberapa kegiatan di masyarakat sudah mulai dilaksanakan, PMI kita sudah mulai naik ke angka 50,8. Itu di atas rata-rata, standar PMI adalah 50,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis, Sabtu, 19 September 2020.

Berdasarkan data dari https://ourworldindata.org/covid-health-economy, mengenai perbandingan antara kinerja ekonomi dengan jumlah kematian covid-19 per satu juta penduduk berbagai negara, memperlihatkan bahwa Indonesia termasuk negara yang dapat menekan jumlah kematian dengan kinerja ekonomi yang relatif lebih baik.

“Dari data itu, terlihat bahwa penanganan di Indonesia ini jika dibandingkan dengan berbagai negara lain relatif berada dalam posisi yang cukup baik. Misalnya jika dibandingkan dengan Jerman, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Belanda,” jelasnya. (KB)

Berita Golkar, Surabaya – Anggota DPRD Jatim Fraksi Partai Golkar, Blegur Prijanggono, menjawab jeritan para orangtua di Surabaya akan mahalnya biaya internet saat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) via daring untuk anak-anaknya. Pasalnya, anggota DPRD Jatim yang berangkat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Surabaya ini memberikan bantuan internet gratis selama setahun.

Sedikitnya 100 titik di setiap RW di Kota Pahlawan akan diberikan gratis oleh politisi Partai Golkar ini, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Golkar kota Surabaya.#

Seperti diketahui sejak pandemi virus Corona menyebar di Surabaya, pemerintah membatasi KBM untuk tingkat sekolah sampai perguruan tinggi dilakukan dari rumah. Semua kegiatan diubah menjadi belajar via daring agar tetap memenuhi kurikulum yang ditargetkan.

“Sejak awal pandemi Covid-19, saya sudah berkeinginan memberikan bantuan kepada warga. Meski sudah diluncurkan Pemkot Surabaya, tapi masih banyak orangtua yang mengeluhkan biaya pembelian paket internet,” katanya saat jaring aspirasi di Kedung Klinter VII, Surabaya, tepatnya di Taman Baca Masyarakat (TBM) Tunas Bangsa, Sabtu (19/09/20).

Dengan pemasangan wifi yang bisa mencakup satu RT ini, Blegur mengaku akan terus mencari wilayah mana saja yang belum terpasang wifi gratis.

“Mudah-mudahan kebijakan saya ini bisa sedikit meringankan beban orangtua. Sehingga orang tua bisa lebih konsentrasi pada proses belajar anak melalui daring tidak memikirkan lagi biaya quota untuk daring” tambahnya.

Menurut pria yang mantan Ketua DPD II Partai Golkar Surabaya ini, kendala saat pandemi ini benar-benar dirasakan para orangtua. Bukan hanya untuk pengeluaran kebutuhan sehari-hari, tapi untuk biaya operasional sekolah via daring.

Belajar dari rumah, kata Blegur tidaklah mudah. Dan keluhan banyak dari masyarakat adalah wifi ini.

“Kami terus mencari RW mana saja yang belum tersentuh Pemkot Surabaya, disitu akan kami pasang,” jelasnya.

Blegur yang juga anggota Komisi C DPRD Jatim ini menjelaskan bahwa pemberian wifi gratis untuk mendukung dan mempermudah peserta didik melakukan pembelajaran daring.

“saya hanya ingin agar peserta didik kita tdk ketinggalan dlm pelajaran selama pandemi ini dan meringankan beban orangtua,” pungkasnya.

Pada kesempatan sama, Ketua RT 7 RW 3 Moch Basori mewakili masyarakat sebagai penerima mengaku sangat senang dan akan memanfaatkan bantuan wifi gratis selama setahun ini dengan sebaik-baiknya.

“Kami ucapkan banyak terimakasih atas bantuan ini. Kami akan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Semoga Pak Blegur dapat terus berbuat positif seperti ini di tempat lain juga,” ungkapnya. (ari)

Berita Golkar –  Data Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menunjukkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memiliki kasus COVID-19 tertinggi dibanding kementerian lain. Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menilai itu wajar lantaran aparat Kemenkes sejak awal turun ke lapangan dan berada di garis depan.

“Aparat Kemenkes sejak awal tangani COVID secara langsung di garis depan sejak penjemputan di Wuhan bersama TNI, Polri, BNPB, dan lainnya dibawa ke Natuna dan sampai saat ini terus menerus tanpa henti menangani COVID-19,” kata Melkiades saat dihubungi, Jumat (18/9/2020).

Melkiades bahkan mendapat kabar para pegawai Kemenkes banyak terpapar Corona lantaran turun ke lapangan. Dia memastikan pegawai Kemenkes tidak saling menularkan.

“Kami mendapat kabar dari pejabat Kemenkes, banyak yang positif karena turun ke lapangan dan bukan karena penularan antar sesama di Kemenkes,” ucapnya.

Selain itu, dia menilai Kemenkes juga selalu disiplin melakukan testing Corona secara rutin. Karena itulah, sebaran Corona di Kemenkes jadi yang tertinggi.

“Protokol kesehatan dilakukan secara disiplin serta testing dilakukan secara rutin sehingga akumulasi di Kemenkes menjadi yang tertinggi karena sejak awal Maret sampai saat ini di kantor Kemenkes,” imbuhnya

Sebelumnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengungkap data sejumlah klaster Corona di kantor kementerian dan lembaga instansi pemerintah. Hasilnya, Kementerian Kesehatan RI memiliki jumlah kasus Corona tertinggi.

Dihimpun dari situs corona.jakarta.go.id, di Kementerian Kesehatan tercatat ada 139 kasus positif Corona. Angka ini terpaut cukup jauh dengan peringkat kedua, yakni Kementerian Perhubungan, dengan 90 kasus.

Klaster tertinggi berikutnya adalah Bandan Litbangkes Kemenkes, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Hukum dan HAM. Masing-masing terdata memiliki 49 kasus, 42 kasus, dan 35 kasus.