Bulan: September 2020

Himpunan Wanita Karya Siap Menangkan Paslon Machfud Arifin-Mujiaman Pada Pilkada Surabaya 2020

Berita Golkar –  Pemilihan Walikota (Pilwali) Surabaya kian dekat. DPD Himpunan Wanita Karya (HWK) Kota Surabaya siap memenangkan pasangan Calon Walikota Surabaya Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno (MAJU).

Ketua HWK Kota Surabaya, Hj Aries Kristyani mengatakan, figur Cawali Machfud Arifin diakuinya cocok untuk memimpin Kota Surabaya yang sangat beragam.

“Surabaya dibutuhkan figur yang tegas, terbuka dan apa adanya, cepat respon serta berpengalaman,” ungkap Aries Kristyani yang juga sebagai Wakil Bendahara DPD Partai Golkar Jatim, Rabu (23/09/2020).

Menurut Wakil Bendahara DPD Golkar Jawa Timur ini, HWK segera melakukan rapat konsolidasi organisasi.Pengurus HWK mulai tingkat kota sampai kelurahan akan bergerak dari kampung ke kampung.

“Di musim pandemi, kami ketemu dalam kelompok kelompok kecil saja. HWK tidak mungkin mengumpulkan banyak orang di tengah pandemi Covid-19,” imbuhnya.

Dan, tentunya HWK Surabaya akan selalu berkoordinasi dengan Ketua Partai Golkar Surabaya Arif Fatoni agar ihtiar memenangkan pasangan Machfud Arifin-Mujiaman lebih massif.

Sebagai Ibukota Provinsi, Surabaya berpredikat pusat pemerintahan, pusat bisnis sekaligus perdagangan. Sehingga, perlu percepatan pembangunan.

“Karena itu, Surabaya membutuhkan pemimpin yang tangguh dan orientasi internasional seperti halnya Machfud Arifin” kata Aries mengakhiri.

Sebagaimana diketahui bahwa paslon Machfud Arifin – Mujiaman diusung oleh 8 partai yakni Partai Golkar, Nasdem, Gerindra, PAN, Demokrat, PKS, PPP dan Perindo.

Surbayapagi

Golkar Manado Bertekad Menangkan Pasangan Sonya-Syarif


Berita Golkar – Ketiga partai pengusung Sonya Selviana Kembuan dan Syarifuddin Saafa yakni Partai Golkar, PKS dan Hanura siap memenangkan pasangan ini.

Menurut Sekretaris DPD II Partai Golkar Ruby Rumpesak kepada wartawan dalam keterangan persnya di Manado (23/9) mengatakan, mesin Partai Golkar saat ini sudah siap jalan.

“Partai Golkar mempunyai pemilih tradisional yang jelas. Begitu juga dengan struktur partainya hingga ditingkatan lingkungan juga jelas. Maka kami akan memenangkan pasangan Sonya-Syarif,” ucap Rumpesak.

Seakan tak mau kalah, Ketua DPC Partai Hanura Kota Manado Stevy Suawa juga menyampaikan hal yang sama. Partai Hanura Manado akan menjaga sekitar 15 ribu suara kemarin dalam pilcaleg untuk disumbangkan ke Sonya-Syarif.

“Walapun tak banyak, tapi ini adalah suara murni yang didapat oleh Partai Hanura. Dan kami siap mengawal suara tersebut untuk pasangan Sonya-Syarif,” kata Suawa.

Sementara Ketua DPD PKS Manado Abu Hasan menyatakan seluruh kader, pengurus dan simpatisan partainya tidak boleh berpangku tangan menghadapi pilwako kali ini.

“Ini adalah sebuah kehormatan kita untuk bertarung, kesempatan tidak datang dua kali. Kita tidak boleh berpangku tangan, kalo hanya jadi penonton silahkan mundur. Seluruh struktur harus bergerak memenangkan Sonya-Syarif,” pungkasnya.

Sulawesion

Ahmed Zaki Hadiri Paripurna Tanggapan Terhadap Raperda APBD Perubahan Tahun 2020

Berita Golkar –  Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mendengarkan pandangan umum delapan fraksi, atas penjelasan Bupati terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun 2020 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tangerang, Selasa (22/09/20).

Sebelumnya Bupati Zaki sudah menyampaikan pidato Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2020 pada Tanggal 21 September 2020 lalu.

Berikut diantara delapan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tangerang,

1. Fraksi PDI Perjuangan: Fraksi PDI perjuangan berpesan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang, bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik, harus taat asas dan filosofi kebijakan politik anggaran yang berpihak pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Tangerang.

Akuntabilitas harus menjadi tatanan dari setiap upaya untuk melakukan perubahan dan pembenahan yang lebih baik dan optimal, termasuk dalam perbaikan dan pembenahan manajemen pengelolaan keuangan daerah.

Selain akuntabilitas, pengelolaan keuangan daerah juga harus memiliki hasil guna, dalam artian pengelolaan keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan setiap program direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang optimal dengan biaya yang efektif dan efisien.

2. Fraksi Partai Gerindra: Struktur RAPBD Perubahan Tahun 2020 pada Belanja Tidak Langsung mencapai 51,01 persen dan Belanja Langsung sebesar 49,99 persen dari total belanja.

Besarnya komposisi belanja tidak langsung disebabkan meningkatnya alokasi anggaran belanja tidak terduga yang difokuskan untuk penanganan COVID-1, paporan pengalokasian penggunaan anggaran COVID-19.

3.Fraksi Partai Golkar: Dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2020, kita bahas bersama-sama secara mendalam dan mendetil pada saat pembahasan bersama OPD terkait.

Sehingga dapat menggambarkan kondisi riil masyarakat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Tangerang di masa pendemi COVID-19. Lebih jauh dari itu, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang.

4.Fraksi Partai Demokrat: Fraksi Demokrat memandang bahwa penyampaian tentang Rancangan APBD Perubahan TA 2020 adalah sebagai bentuk akuntabilitas kinerja penggelola keuangan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, juga sebagai upaya untuk menerapkan prinsip transparasi penyelengaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tangerang, haruslah didukung dengan daya saing yang kuat. Oleh karena itu, daya saing menjadi persoalan yang harus kita hadapi dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih siap dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 ini.

5.Fraksi PKS: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsinya. APBD juga merupakan instrumnen teknis dari idealisme pembangunan yang hendak diwujudkan oleh Pemerintah Daerah.

6.Fraksi PPP: kami berharap kualitas APBD Perubahan Tahun 2020 agar mampu memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsivitas, keadilan, efisien dan efektif terhadap sasaran target khususnya pemulihan dan pengendalian pertumbuhan ekonomi serta terjadi dampak terhadap perubahan sosial akibat Pandemi Covid-19.

Bantensatu

F-Golkar DPRD Tabanan Usulkan Pemkab Buat “Persuda”

Berita Golkar – Pemkab Tabanan belakangan ini tengah menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya dengan memaksimalkan sumber-sumber potensi PAD.

Fraksi Golkar DPRD Tabanan pun mengusulkan agar Pemkab Tabanan membuat Perusahaan Daerah (Perusda), misalnya seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) serta perusahaan air kemasan untuk bisa meningkatkan PAD Kabupaten Tabanan.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Tabanan, I Made Asta Dharma, mengatakan, sejak beberapa tahun yang lalu, Fraksi Golkar DPRD Tabanan telah mengusulkan agar Pemkab Tabanan mempertimbangkan untuk membentuk Perusda sejenis BPR yang akan mengelola dana APBD Tabanan dengan menyalurkan kredit.

“Yang menjadi nasabah kredit adalah masyarakat Tabanan pada umumnya, ASN di Tabanan hingga anggota DPRD,” ujarnya, Selasa (22/9).

Ia mencontohkan jika BPR yang dibentuk kemudian diberikan modal Rp 20 Miliar, lalu peminjam dikenakan bunga 1 persen, itu sudah dapat Rp 200 Juta di awal bulan. “Dalam satu tahun untungnya bisa Rp 1,2 Miliar,” paparnya.

Selain itu, pihaknya juga sempat mengusulkan agar Pemkab Tabanan membuat Perusda yang mengelola air kemasan, sebab di Tabanan ada banyak sumber mata air.

“Kita punya air yang melimpah, perusahaan air kemasan juga banyak di Tabanan, tapi tidak ada kontribusi yang maksimal ke Tabanan,” imbuhnya.

Hanya saja, perusahaan itu berkontribusi saat baru mendirikan perusahaan dengan membayar IMB.

“Jadi, untuk pengelolaannya bisa kita carikan orang profesional, atau kita hanya perlu meniru Perusda di daerah lain yang sudah maju, sehingga bisa meningkatkan PAD kita,” sambungnya.

Menurutnya hal itu dirasa lebih menguntungkan daripada terus memberikan penyertaan modal ke Perusahaan Daerah Dharma Santika (PDDS).

Apalagi saat ini PAD dan APBD Kabupaten Tabanan menurun, sehingga penggunaannya harus mengutamakan skala prioritas. Sehingga penyertaan modal ke PD Dharma Santhika perlu dikaji ulang.

“Untuk PD Dharma Santika supaya mengelola modal yang sudah ada, sebelumnya sudah dikucurkan Rp 20 Miliar, dan itu merupakan modal yang luar biasa untuk suatu perusahaan,” pungkas Asta Dharma.

Baliexpress.jawapos

Ketua GePe MKGR Jatim Kawal Pemenangan Machfud Arifin Pada Pilkada Surabaya 2020


Berita Golkar –  Ormas Gerakan Perempuan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (GePe MKGR) Jawa Timur ikut turun menyukseskan target partai di Pilkada Surabaya 2020. Organisasi yang berafiliasi dengan Partai Golkar ini siap mengawal pemenangan Machfud Arifin dan Mujiaman Sukirno di Pilkada Surabaya.

“Instruksi Partai jelas. Semua komponen Partai bergerak bersama untuk memenangkan pasangan Machfud dan Mujiaman di Surabaya,” kata Ketua GePe MKGR Jatim, Yuli Andriyani ketika dikonfirmasi di Surabaya Selasa (22/9/2020).

Selain karena instruksi partai, Yuli juga mengenal karakter kepemimpinan Machfud Arifin. Yuli mengenal Machfud yang sebelumnya pernah menjadi Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Timur Jokowi-Ma’ruf Amin di Pemilu 2019.

“Saya di TKD Jatim pernah menjadi Wakil Bendahara TKD Jatim sehingga mengetahui karakter kepemimpinan beliau (Machfud Arifin). Prinsipnya, beliau pantas memimpin Kota Surabaya,” katanya.

GePe MKGR Jatim optimistis pasangan Machfud Arifin meraih kemenangan mutlak. Apalagi, pasangan ini memiliki berbagai program unggulan.

“Khususnya terkait pemberdayaan perempuan di Surabaya. Kami melihat program beliau konkret untuk mengembangkan potensi masyarakat di Surabaya,” tegasnya.

Dalam mengawal pemenangan Machfud dan Mujiaman, GePe MKGR akan menyasar kalangan ibu-ibu dan pemilih milenial. Dalam berbagai kesempatan, GePe MKGR Jatim juga menginstruksikan kadernya di Surabaya untuk terjun menyapa calon pemilih.

“Di antaranya dengan memberikan sembako dan menyapa ibu-ibu pengajian. Kami ikut turun di Surabaya karena Surabaya menjadi salah satu prioritas yang harus dimenangkan,” tegas DPP Bidang Pemenangan Pemilu Jawa 3 ini.

Surabayatribunnews

Wakil Ketua DPRD Lombok Timur F-Golkar Ingatkan Pemda Soal Investasi Tambak Suryawangi

Berita Golkar – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur dari Partai Golkar H.Daeng Parlori, kembali menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk dapat memberikan pilihan kepada investor tambak udang sesuai dengan aturan yang ada di daerah, karena mengingat saat ini tidak hanya kawasan Haji dan sekitarnya yang cocok untuk dijadikan kawasan tambak.

Menurutnya, Pantai Labuhan Haji yang terletak di Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji dan sekitarnya, baik dari Korleko hingga Rambang, sejak lama telah menjadi kawasan wisata yang dekat dengan Pusat Kota.

Untuk di ketahui, dalam kawasan wisata ini juga terdapat ratusan jumlah Nelayan Tradisional, ratusan jumlah nelayan pejaring lokal, ratusan penyelam tradisional dan ratusan jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL). Dimana setiap hari mereka mendapat kan manfaat dari kedatangan masyarakat yang datang berwisata.

Lantas apakah mereka-mereka ini nantinya yang akan mendapatkan dampak buruk dari rencana keberadaan tambak udang di Dasan Bantek, Kelurahan Suryawangi tersebut ?

“Pertimbangan-pertimbangan itu mestinya harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten terlebih dahulu apabila ada investor tambak” pungkasnya, Selasa, (22/9).

Sementara di tempat terpisah Kepala Desa Labuhan Haji Pahminuddin, dengan tegas juga menolak rencana investasi tambak di Dasan Bantek, Suryawangi, pasalnya ia sangat mengkhawatirkan akan dampak limbah dari tambak tersebut terhadap pesisir pantai yang saat ini tengah menjadi tempat wisata masyarakat.

“Bagi kami, limbah tambak ini selain akan memberikan pengaruh buruk kepada Nelayan, juga akan dapat memberikan pengaruh buruk pada kawasan wisata Pesisir Labuhan Haji, hal tersebut kemudian menjadi dasar saya melakukan penolakan atas Investasi Tambak” tegasnya.

Selain itu, Tokoh masyarakat yang juga selaku tim perumus penataan kawasan wisata Labuhan Haji, Desa Labuhan Haji Wildan, berharap kepada Pemerintah Kabupaten agar kawasan wisata Labuhan Haji dapat terus di kembangkan menjadi Kawasan wisata.

“Pemberian izin investasi tambak Suryawangi, sebaiknya pemerintah harus betul-betul memperhatikan dampak lingkungan agar tidak mengorbankan sektor andalan lainnya yang ada pada wilayah ini” katanya.

Ampenannews

Airlangga Hartarto: Pertumbuhan Ekonomi RI Minus 1,1 Persen di Kuartal IV-2020

Berita Golkar –  Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memperkirakan ekonomi Indonesia bakal tetap tumbuh negatif hingga kuartal IV-2020. Menurut kemungkinan terburuknya, pertumbuhan ekonomi nasional bisa mencapai minus 1 persen.

Airlangga mengatakan, kontraksi perekonomian merupakan hal yang lumrah terjadi di setiap negara selama masa pandemi Covid-19 saat ini.

“Di kuartal kedua kita ketahui kita terkontraksi -5,32 persen, dan juga dibandingkan dengan berbagai negara relatif kontraksi kita tidak terlalu dalam,” kata Airlangga dalam acara penyaluran KUR bagi UMKM mitra platform digital, Rabu (23/9).

Menurut dia, pemerintah telah memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional bisa tetap tumbuh minus hingga kuartal IV-2020, yakni pada kisaran -1,1 persen sampai 0,2 persen.

“Pemerintah melihat tren di kuartal kedua ketiga tentunya akan menentukan kuartal keempat, dan range dari pada pertumbuhan yang diperkirakan di kuartal 3 mulai dari -3 sampai -1,” ujar Airlangga.

Harap Membaik di 2021

Namun, Airlangga berharap pertumbuhan ekonomi dapat mulai berbalik arah pada 2021. “Berbagai lembaga sudah melihat, bahwa perekonomian Indonesia akan maju di lajur positif 4,5 – 5,5 persen di 2021,” sambungnya.

Keyakinan itu dilontarkannya lantaran penanganan Covid-19 dalam bidang kesehatan mulai menunjukkan tren positif. Seperti pada rasio tingkat kesembuhan pasien.

“Tentunya kita melihat ada hal yang positif juga, data menunjukkan bahwa tingkat kesembuhan meningkat di Indonesia, 72,7 persen. Ini mendekati rata-rata global di 73 persen,” pungkas Airlangga.

Merdeka



Gandung Pardiman: Awas, Masyarakat Jangan Terkecoh Kelompok Pancasila Picisan!

Berita Golkar –  Anggota DPR RI Gandung Pardiman tak hentinya mengkampanyekan Pancasila di masyarakat. Gandung bertekad mencegah berbagai pengaruh di masyarakat yang hendak merongrong pancasila.

“Kita harus berani berani ke depan, beri pemahaman ke masyarakat jangan sampai kita terkecoh Pancasila Picisan. Yakni pancasila yang tidak sepenuh hati. Punya agenda tersembunyi contohnya pihak-pihak yang hendak cabut tap MPRS, memasukan pasal-pasal di RUU HIP (yang ingin mengubah Pancasila) dan sebagainya,” terang Gandung, Selasa (22/9/2020).

Gandung menyebut hal semacam ini harus ditanggulangi secara dini dan masif, Pancasila harus dibranding sehingga menjadi pola sikap pola tindak di masyarakat. Bukan sekedar lip service, bukan hanya Pancasila Picisan yang mengaku paling pancasilais namun sejatinya mereka memiliki agenda tersembunyi ingin menelikung, ingin memeras dan mengubah Pancasila menjadi trisila dan ekasila.

“Jangan sampai musa berbulu domba ini banyak pengikutnya, sehingga ‘aku bangga jadi anak PKI’ menjalar ke semua wilayah di Indonesia terutama di Bantul dan DIY. Maka saya tidak jemu-jemu untuk mensosisalisasikan ini dan saya tidak akan lelah memberi pencerahan arti pentingnya Pancasila untuk bangsa ini,” tegas Ketua DPD I Partai Golkar DIY ini.

Dalam sosialiasi Empat Pilar itu hadir sebagai narasumber advokad senior Amin Zakaria dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bantul, Suwandi DS. Dalam pemamaparannya Amin Zakaria menyebut upaya sejumlah pihak untuk mengibah Pancasila tidak mungkin bisa dilakukan. Menurut Amin, mengubah sesuatu itu pasti karena ada kekurangannya dan hendak diubah agar menjadi lebih baik.

“Nah Pancasila ini mana kekuranganya kok mau diubah. Coba sebutkan satu saja. Pancasila ini merupakan anugrah yang sudah sempurna. Jadi sangat tidak mungkin kalau mau diubah,” tegas ketua DPW PPP DIY ini.

Sementara itu Suwandi menyebut Pancasila harus diamalkan dalam sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai upaya dilakukan agar masyarakat mampu mengamalkan Pancasila degan baik. “Salah satunya dengan penataran P4 yang dilakukan zaman dahulu. Dulu untuk menjadi anggota DPRD saja harus dada litsus, ditelusuri rekam jejaknya. Sekarang itu tidak dilakukan lagi,” tegasnya.

Sindonews

Flatform Digital Bantu Pemerintah Salurkan KUR UMKM

Berita Golkar – Pemerintah memperluas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui sejumlah mitra platform digital. Mereka yakni Gojek, Grab Indonesia, Tokopedia, dan Shopee Indonesia.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemberian KUR pada UMKM merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat pemulihan perekonomian. Sebab, sektor ini berkontribusi besar terhadap PDB lantaran banyak menyerap tenaga kerja.

“Upaya Pemerintah dengan bantuan dari berbagai pihak, termasuk platform digital diharapkan dapat menumbuhkan kembali aktivitas usaha UMKM dan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional,” tutur Airlangga saat acara Penyaluran KUR bagi UMKM Mitra Platform Digital di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu, 23 September 2020.

Airlangga membeberkan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pembiayaan UMKM dengan memberikan kemudahan akses, penundaan pembayaran dan menyediakan tambahan subsidi bunga sehingga murah dan meringankan UMKM melalui pelonggaran kebijakan KUR.

Lebih lanjut, pelonggaran kebijakan KUR tersebut merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan untuk memperkuat daya beli (demand) dan produksi (supply).

Kemudian mengalokasikan anggaran PEN untuk UMKM sebesar Rp123,46 triliun dari anggaran penanganan covid-19 sebesar Rp695,20 triliun pada 2020. Program PEN tersebut masih akan berlanjut hingga 2021.

“Pelonggaran kebijakan KUR tersebut berupa pemberian tambahan subsidi bunga KUR sebesar enam persen sampai dengan Desember 2020, sehingga suku bunga KUR 2020 menjadi nol persen untuk semua jenis skema KUR (KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, KUR Khusus, dan KUR TKI),” tutur Airlangga.

Ia menambahkan pemerintah juga menunda penetapan target penyaluran KUR sektor produksi tahun 2020 yang sebelumnya ditetapkan sebesar 60 persen, sehingga penyaluran KUR untuk sektor perdagangan tidak dibatasi lagi maksimum 40 persen. Penundaan penetapan target sektor produksi ini rencananya akan dilaksanakan sampai dengan 2021 atau sesuai perkembangan kondisi perekonomian.

Bentuk dukungan pemerintah terhadap UMKM selanjutnya yaitu dengan membuat skema KUR baru yaitu KUR Super Mikro. Sasaran utamanya ialah pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau ibu rumah tangga yang menjalankan usaha produktif.

“Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memberikan penguatan bagi UMKM untuk bertahan dan bangkit pada masa Pandemi covid-19. Pemerintah optimistis bahwa perekonomian Indonesia dapat tumbuh dan penyebaran covid-19 dapat ditekan,”tutupnya.



Ketut Sundari Meninggal Dunia, Sugawa Korry: Golkar Bali Kehilangan Panutan

Berita Golkar – Mantan Ketua DPRD Bali periode 1997-1999, Brigjen TNI (Purn) H. Ketut Sundria meninggal dunia, Senin (21/9/2020).

Mantan Bupati Tabanan periode 1989-1994 ini menghembuskan napas terakhirnya di RSPAD Gatot Subroto Jakarta sekitar pukul 15.16 WIB kemarin.

Ketua DPD I Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry mengaku keluarga besar Golkar Bali sangat kehilangan Sundria.

Menurutnya, sosok Sundria merupakan sosok yang dianggap sukses dalam memimpin Golkar Bali di masa transisi Orde Baru ke Reformasi.

“Beliau ditetapkan sebagai Ketua Golkar Bali setelah dipandang sukses sebagai Bupati Kabupaten Tabanan selama dua periode,” ujarnya, Selasa (22/9/2020).

Menurut Sugawa Korry masa kepemimpinan Sundria di Golkar saat itu sangat benar-benar akomodatif, demokratis, dan penuh rasa kekeluargaan.

“Pada masa kepemimpinan beliau di Golkar sangat akomodatif, demokratis, akrab dan kekeluargaan serta merakyat,” ujarnya.

Mantan Ketua KNPI Bali di masa Orde Baru ini mengungkapkan Golkar pada masa kepemimpinan Sundria benar-benar berada di titik nadir.

Saat itu, Golkar benar-benar dihujani hujatan dan tekanan dari masyarakat yang ingin membubarkan Golkar karena dianggap warisan dari pemerintahan otoritarian Orde Baru.

“Pada masa kepemimpinan beliau, tekanan terhadap Partai Golkar pada saat itu, sangat berat, di tengah-tengah suasana reformasi,” paparnya.

Bahkan, Sundria yang juga saat itu menjabat sebagai Ketua DPRD Bali itu, gedung dewan Renon setiap hari dihujani demo oleh para mahasiswa.

Sugawa Korry juga mengenang saat itu para demonstran yang merupakan mahasiswa di Bali pun menuntut agar jejaring politik lokal yang saat itu berkuasa untuk mengundurkan diri.

Salah satunya memalui aksi puluhan ribu massa di gedung DPRD Bali yang berakhirnya dengan adanya pernyataan mundur Ketut Sundria.

“Setiap hari, di DPRD harus menerima demo besar-besaran, menaikkan dan menurunkan bendera di halaman kantor DPRD sesuai permintaan demonstran,” kenangnya.

Wakil Ketua DPRD Bali ini juga mengenang sosok Sundria yang menurutnya tetap tenang dalam menghadapi puluhan ribu demonstran.

“Satu hal yang saya kagumi, dalam suasana seperti setiap hari itu, saya dampingi beliau dengan beberapa teman fraksi. Beliau tidak pernah tunjukkan wajah dan perasaan takut dan khawatir, selalu hadir di kantor, sehingga saya dan beberapa teman juga tidak pernah merasa takut,” katanya yang saat itu juga sudah duduk di DPRD Bali.

“Sampai pada puncak demo, kita harus menerima tokoh-tokoh demonstran Bali di ruangan Ketua DPRD Bali, astungkara saya masih sempat dampingi beliau, dan masa yang masuk ke ruangan sudah tidak terkendali,” imbuhnya.

Bahkan, ia juga menyebutkan bahwa sosok Sundria merupakan sosok kader Golkar yang sangat militan.

Ia mengaku bahwa saat itu Sundria bersama dirinya empat menginisiasi beberapa kader Golkar lainnya untuk membuat demo tandingan dengan nama Forum Pembela Reformasi Konstitusional (FPRK) dengan Korlap IGN Anom Masta (saat ini Wakil Ketua DPRD Gianyar) dan dua ribu orang massa.

Demo itu sendiri dilakukan sebagai bagian dari show force para kader Golkar yang ‘dihujani’ berbagai kecaman dan tudingan dari masyarakat.

“Dan di DPRD yang terima demo saya sendiri. Demo berjalan damai, walaupun besoknya mendapat kritik sebagai demo tandingan. Bagi kami, kader pada saat itu, hanya ingin tunjukkan bahwa Golkar masih ada. Dan tekanan terhadap orde baru dan Golkar terasa semakin berat,” ucapnya.

Hal ini yang membuat pihaknya bersyukur dan berbangga atas kepemimpinan Sundria sebagai salah satu dedengkot Golkar Bali.

“Terlepas dari kelebihan dan kekurangan beliau, sebagai kader Golkar, kami bersyukur dan berbangga atas kepemimpinan beliau. Saat ini, beliau telah dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa, semoga amal bhakti, serta pengabdian beliau diterima oleh-Nya, dan keluarga tabah hadapi cobaan ini. Dumogi amor ring acintya,” tutupnya.

Bali.tribunnews

Scroll to top