DPD GOLKAR

Berita Golkar –Musyawarah Daerah atau Musda DPD Partai Golongan Karya atau Golkar Wonogiri batal digelar pada Jumat (7/8/2020) malam WIB.

Pasalnya jajaran pengurus Golkar tengah sibuk menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada Desember 2020 mendatang.

Ketua Partai Golkar Kabupaten Wonogiri, Bondan Sejiwan Boma Aji, mengatakan musda tersebut sejatinya bakal memilih calon ketua DPD dan jajaran baru di Wonogiri.

Ia mengetahui adanya pemunduran musda dari DPW Golkar Jawa Tengah. Saat ini jajaran DPW Golkar juga tengah sibuk mempersiapkan pilkada serentak.

“Kami masih menunggu kesiapan dan kelonggaran jajaran DPW. Terkait realisasi pelaksanaan nantinya tergantung kesiapan DPW,” kata dia kepada wartawan, Kamis (6/8/2020).

Menurut dia, jika musda tetap digelar pada Jumat, justru tidak bisa fokus. Karena sebentar lagi ada tahapan pendaftarab bakal calon kepala daerah.

“Kami fokus mensukseskan pilbup dulu. Terutama mengamankan rekomendasi dari DPP Golkar untuk mengusung petahana dari PDI-Perjuangan yakni Joko Sutopo dan calon wakilnya,” kata Bondan.

Sumber

 

Berita Golkar– Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Manggarai masih menunggu perintah Dewan Pengurus Pusat (DPP).

Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Manggarai, Yoakim Jehati, kepada Pos Kupang, Kamis (6/8), mengatakan, pihaknya belum menentukan arah dukungan ke Paket Balon Bupati-Balon Wakil Bupati untuk maju bertarung pada Pilkada Manggarai bulan Desember mendatang.

Yoakim mengatakan, pihaknya masih menunggu perintah dari DPP Partai Golkar.

“Untuk Pilkada Manggarai, Partai Golkar masih menunggu perintah DPP Partai Golkar,” katanya.

Ketua DPD I Partai Golkar NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, beberapa waktu lalu, mengatakan, untuk Pilkada Kabupaten Manggarai, Partai Golkar belum menentukan arah dukungan kepada paket tertentu. Hal tersebut, katanya, karena masih menunggu pembahasan hasil survei untuk diputuskan DPP Partai Golkar.

“Masih tunggu pembahasan hasil survei untuk diputuskan DPP Partai Golkar,” tulis Melki Laka Lena di pesan WatsAppnya.

Sumber

Berita Golkar –Musyawarah Daerah (Musda) ke X DPD Golkar Kota Bogor akan segera dihelat, untuk mencari pimpinan baru.

Organizing Committe (OC) Musda DPD Partai Golkar Kota Bogor, Eka Wardana mengatakan, pihaknya masih mengurus berkas kelengkapan dalam perhelatan Musda X yang akan dilaksanakan pada 29 Agustus 2020 mendatang.

Eka Wardana mengungkapkan, pihaknya belum bisa membuka pendaftaran bakal calok ketua. Karena masih dalam pembahasan mengenai administrasi.

“Kita belum membuka pendaftaran, masih dalam pembahasan, soalnya kewenangan pembukaan pendaftaran itu di ketua SC,” katanya kepada Bogordaily.net, Kamis (6/8/2020).

Eka menjelaskan, pihaknya membuka seluas-luasnya mengenai kader Golkar Kota Bogor yang mungkin akan mencalonkan menjadi pimpinan.

“Siapapun yang merasa kader Golkar tentunya punya hak di pilih, karena Golkar partai yang terbuka dan partai senior juga, sehingga pola demokrasi kita bangun seluas-luasnya,” tukasnya. (Andi).

Sumber

Berita Golkar –Ketua DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, tidak menginginkan adanya gejolak dalam pelaksanaan Musda ke X DPD Partai Golkar Sulsel.

Makanya, Airlangga berharap, Musda Golkar Sulsel yang digelar di Jakarta ini, berakhir mufakat.

“Pesan ketua umum (Airlangga Hartarto), menonjolkan musyawarah mufakat. Munas saja kemarin terpilih secara musyawarah mufakat, masa kita DPD I dan DPD II mau voting,” kata Wakil Ketua DPP Golkar, Roem Kono dalam sambutannya pada Musda Golkar Sulsel, Kamis malam (6/8/2020).

Roem Kono juga menyampaikan, Airlangga Hartarto menginginkan roda organisasi berjalan maksimal di Sulawesi Selatan. Salah satu caranya, agar tidak terjadi dinamika berkepanjangan dalam Musda Golkar Sulsel.

“Pesan ketum, laksanakan ini, jangan ada keributan di Jakarta. Tunjukkan kewibawaan masyarakat Sulsel, musyawarah dan mufakat. Ewako,” tambah Roem Kono.

Ia berharap, setelah Musda Golkar Sulsel ini digelar, seluruh pengurus dapat kembali menjalankan roda organisasi dengan baik, menyambut agenda politik yang akan datang.

“Saya kira pesan ketum ini sudah saya sampaikan. Bermusyawarah-mufakatlah sebaik-baiknya. Kemudian besok malam saya lapor ke ketum, semuanya baik-baik,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan, Ketua DPD Partai Golkar Sulsel, Nurdin Halid. Katanya, ada baiknya keempat bakal calon itu, bersepakat untuk mendorong satu nama saja.

“Dari empat calon inilah, indahnya sebuah demokrasi di Partai Golkar, seandainya empat orang ini bisa bermusyawarah untuk mufakat,” ujar Nurdin Halid.

“Tentu punya harapan suasana kekeluargaan. Boleh ada persaingan, tapi jangan akibat persaingan, melahirkan pemimpin yang menciptakan polarisasi dikemudian hari,” katanya.

“Terpecahnya Golkar, setiap habis konvensi dari tiga Munas, sebelumnya pasti melahirkan partai baru,” pungkasnya.

Sumber

Berita Golkar –Wakil Ketua DPRD kabupaten Mojokerto Subandi kembali terpilih menjadi Ketua DPD Golkar kabupaten Mojokerto masa bhakti 2020-2025 dalam Musda X yang berlangsung, Rabu (5/8/2020). Subandi terpilih secara aklamasi setelah Nurkholis, pimpinan sidang paripurna dengan agenda pemilihan tidak muncul calon lain.

Hebatnya, Subandi menjadi ketua untuk yang ketiga kalinya secara berturut turut. Bahkan Subandi memecahkan rekor sebagai ketua terlama. DPP Partai Golkar telah mengeluarkan surat rekomendasi perihal pencalonan Subandi sebagai Ketua sehingga bisa dipilih untuk mencalonkan sebagai ketua.

Musda dibuka Ketua Golkar Jawa Timur M. Sarmuji dan ditutup Sekretaris DPD Sahat Tua Simanjuntak (Wakil Ketua DPRD Jawa Timur).

Ketua DPD Golkar Jawa Timur M. Sarmuji ketika memberikan sambutan pembukaan menyatakan kita harus sungguh sungguhi dalam mengurus partai. Kita harus memegangi sumpah Gajah Mada dengan mengatakan saya baru berbuka puasa ketika rakyat sudah bersatu, sudah menang dalam peperangan.

Artinya tekat untuk menang itu harus disertai dengan kesungguhan, disertai keprihatinan, dan kerja keras dan tirakat. Sumpah Gajah Mada itu dimaknai kita jangan bersenang senang sebelum menang dan kejayaan tiba. Kepada calon bupati Pak Yoko dan Ibu Nissa, hendaknya semangatnya itu sama seperti sumpah Gajah Mada.

“Sungguh sungguh saja Itu saja tidak cukup karena harus ada perjuangan. Kemenangan ini harus dibayar dengan harga mahal. Atau malah sebakiknya kalah dengan membayar harga yang jauh lebih mahal.

Baca Juga : Sari Yuliati Desak Penegak Hukum Seret Semua Pihak Yang Lindungi Pelarian Djoko Tjandra

Kepada Pak Subandi, Sarmuji yang juga anggota Komisi Xl DPR RI mengingatkan dalam periode ketiga untuk bersungguh sungguh. Kalau sampai tidak sukses maka habislah segala perjuangan selama ini.

Tidak akan dikenang selamanya. Sebab itu Musda ini harus menjadi landasan titik awal untuk bangkit dan harus menang di Pilbub Mojokerto Desember nanti.

Hadir dalam Musda Golkar Kabupaten Mojokerto diantaranya Wakil Ketua Bidang Kaderisasi Kodrat Sunyoto (Ketua FPG DPRD Jatim), Wakil Ketua bidang organisasi Herry Soegihono, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (PP) Wahid Nurahman.

Lalu Calon pasangan bupati Mojokerto yang diusung Golkar Yoko Priyono – Choirun Nisa dalam Pilkada Mojokerto 2020.

Beberapa Ketua Partai kabupaten Mojokerto juga turut hadir. Lalu ketua Golkar kecamatan, Ormas pendiri dan ormas dibawah Golkar lainya. (min)

Sumber

Berita Golkar – Posisi Ketua DPD I Golkar NTB masih menjadi rebutan dua politisi Golkar, Ahyar Abduh yang juga Wali Kota Mataram dan M. Suhaili FT yang juga Bupati Lombok Tengah (Loteng). Tetapi siapa sangka, Bupati Lombok Barat (Lobar) Fauzan Khalid juga berkeinginan menduduki kursi nomor satu di Golkar NTB.

Mantan Ketua KPU NTB itu dikabarkan bermanuver menemui sejumlah petinggi DPP Golkar di Jakarta meminta dukungan sebagai calon Ketua DPD I Golkar NTB pada Musda X.

Sontak, manuver Fauzan Khalid ini membuat berang politisi Golkar NTB Hasan Massat. Ia mengingatkan Fauzan agar tidak bermanuver; memperkeruh situasi yang ada. “Lebih baik Pak Fauzan Khalid tidak usah ikut nyalip di tikungan,” jelasnya.

Hasan meminta Fauzan tidak ikut mencalonkan diri. Biarlah posisi Ketua Golkar NTB diperebutkan para kader internal. Golkar NTB punya banyak stok kader berkualitas, mumpuni, dan punya rekam jejak militan dalam membangun partai. Golkar tidak terlalu membutuhkan figur non-kader untuk dicalonkan di Musda. “Biarlah kader Golkar bersaing, figur non-kader tidak usah terlibat,” terangnya.

Baca Juga: Airlangga Hartarto Bahas Pilkada Di Masa Pandemik Bersama Ridwan Kamil

Sementara itu, Fauzan Khalid yang dikonfirmasi memilih tidak berpolemik. Ia hanya menjawab singkat melalui pesan WhatsApp. “Coba dilihat apakah saya memenuhi syarat atau tidak,” imbuhnya.

Diketahui, untuk menjadi calon Ketua Golkar NTB, minimal didukung 30 persen pemilik suara, dan minimal satu periode pernah menjadi pengurus Golkar. Jikapun tidak pernah menjadi pengurus, tetap bisa bisa maju. Tetapi dengan catatan memperoleh diskresi dari Ketua Umum (Ketum) DPP Golkar Airlangga Hartarto. Dan kabarnya, dari sumber terpercaya, Fauzan sudah melayangkan permohonan diskresi ini ke Ketum.

Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Muhammad Ali menilai, peluang Fauzan jadi Ketua Golkar NTB sangat kecil, melihat persyaratan yang relatif sulit dipenuhi. Jikapun Fauzan meminta diskresi Ketua Umum Golkar, itu tidak mudah. “Karena Pak Ahyar lebih dikehendaki DPP. Saya kira Pak Ahyar lebih berpeluang,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Musda X tak kunjung digelar. Selain karena covid-19, juga karena tak kunjung sepakatnya DPP dan pengurus DPD soal siapa yang akan diaklamasikan menjadi ketua. Adapun kepengurusan Golkar di bawah pimpinan M. Suhaili FT berdasarkan Surat DPP Golkar Nomor: S1/ 01/Golkar/ IV/2020, hanya diperpanjang hingga 31 Juli.

Sejumlah pihak mengklaim bahwa kepengurusan Suhaili sudah demisioner. Untuk itu diharapkan ada pelaksana tugas (Plt) ketua, yang bertanggung jawab mempersiapkan Musda.

Terkait hal tersebut, Koordinator Wilayah DPP Golkar Sari Yuliati mengatakan, sejauh ini belum ada pengangkatan Plt Ketua Golkar NTB. Dan Selama belum ada SK pengangkatan Plt, maka kepengurusan tetap di bawah komando M. Suhaili FT dan Baiq Isvie Rupaedah. “Pak Suhaili masih jadi Ketua Golkar NTB,” terangnya.

Anggota DPR RI Dapil Lombok ini menepis bahwa tertundanya Musda akibat belum sepakatnya DPP dan pengurus daerah terkait siapa yang akan diaklamasikan sebagai ketua. Tetapi kemungkinan kata Sari, Musda X digelar di Jakarta, sama seperti Musda DPD I Sulawesi Selatan.

Sementara itu, sejumlah kader muda mengatasnamakan diri poros muda Golkar mendesak DPP segera bersikap. “Penundaan dan ketidakjelasan ini memberikan dampak moril, materil, dan psikologis terhadap segenap komponen partai secara struktural,” ujar koordinator poros muda Golkar NTB, Bahtiar Thamrin.

Musda X kata Bahtiar adalah momen penting dalam rangka penuangan ide dan gagasan untuk mendorong pengelolaan kelembagaan yang semakin baik, selain pemilihan Ketua Golkar NTB.

Sumber

Berita Golkar –Partai Golkar Kabupaten Mojokerto menggelar Musyawarah Daerah (Musda) X di Kantor Partai Golkar Kabupaten Mojokerto, Jalan Jayanegara Kabupaten Mojokerto, Rabu (5/8/2020).

Dari Hasil Musda X ini H. Subandi, SH politikus senior terpilih kembali, menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Mojokerto periode 2020-2025.

H. Subandi,SH dalam sambutannya , mengucapkan terima kasih banyak atas amanah yang telah diberikan dan siap menerima kritikan dari masyarakat, maupun dari anggota Parpol Golkar.

“Saya mohon doa restu mudah-mudahan amanah yang diberikan bapak ibu ini bisa saya jalankan dengan baik, dan saya siap dikritik jika ucapan saya tidak sesuai dengan perbuatan saya. Karna kritikan yang membangun akan membuat kita lebih baik,” Ucapnya.

Dihadapan peserta Musda X Partai Golkar, H.Subandi menjelaskan sikap politik dukungannya dalam Pilkada Mojokerto 2020. Ia mengajak pada peserta untuk memenangkan Paslon yang diusung.

“Partai Golkar dalam Pilkada 2020 yang diusung adalah Paslon Yoko-Nisa (YONI). Marilah kita sama-sama berjalan dan semangat memenangkan YONI,” ajak Subandi.

Baca Juga : Menko Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III-2020 Jadi Pertaruhan

Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak dalam sambutannya berharap di periode ketiga kepemimpinan pak Subandi bisa memaksimalkan yang ada di partai Golkar agar jauh lebih baik.

Mari kita sambangi para sesepuh Golkar baik di desa, Kecamatan maupun Kabupaten. Memimpin partai Golkar tidak seperti kepala daerah. Ini ada konsekuensi perjuangan untuk mempertahankan yang sekarang bahkan harus meningkatkannya lebih baik lagi agar perolehan kursi pada pemilu ada peningkatan.

“Kami berharap Pak Bandi rajin konsolidasi untuk turun ke bawah bukan memanggil ke Kabupaten. Pemilu 2024 hasil di Mojokerto harus lebih baik lagi. Kita punya budaya, punya harga diri yang tinggi. Di Pemilu tahun 2024 harus meningkat kursinya,” harapnya.

Kita punya kesempatan untuk memenangkan Paslon YONI Pada Pilkada Mojokerto. ”Ayo kita kompak memenangkan YONI dalam Pilkada 2020 ini,” ujar Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Timur. (din)

Sumber

Berita Golkar– Beberapa partai telah berkoalisi dengan pasangan Bakal Calon Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah dalam kontestasi Pilkada 2020. Pria yang berpasangan dengan Ketua Fraksi Golkar DPRD Kukar Rendi Solihin ini telah mengantongi beberapa kursi partai.

Partai tersebut antara lain PDI-Perjuangan, Nasdem, Gerindra, Perindo, PPP dan PKS. Semua partai yang disebutkan itu berkoalisi dan berusaha memenangkan Pilkada Kukar 2020 mendatang. Namun hanya satu partai besar lagi yang masih belum menentukan arah siapa calon yang diusung. Partai Golkar saat ini sepertinya sedang memantau pergerakan politik yang ada di Pilkada Kukar ini.

Namun Edi Damansyah berharap partai berlambang pohon beringin ini dapat berkoalisi dengan partai lain pengusung dirinya. “Sebab saudara Rendi Solihin juga merupakan kader partai. Di sisi lain bagaimana koalisi ini di dalam bekerja sama ini, pandangan sama, persepsi sama,” ucapnya. Terpisah, Ketua DPD Golkar Kaltim pun saat ini masih menunggu keputusan DPP. Sebab ia pun masih menunggu hasil survei dari DPP Golkar. “Masih menunggu,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, DPD Gerindra Kaltim menyerahkan surat keputusan (SK) rekomendasi usungan Bakal Calon Kepala Daerah. Penyerahan dilakukan oleh DPD kepada Bacalon bersangkutan di Hotel Selyca Mulia Samarinda, Rabu (5/8/2020) petang. Ada tujuh Bacalon Kepala daerah kabupaten/kota yang diberikan, yakni Samarinda, Paser, Bontang, Kutim, Kukar, Kubar dan Mahulu pada kegiatan Rabu (5/8/2020) sore.

Sementara Kota Balikpapan dan Kabupaten Berau tidak tercantum dalam rekomendasi Bacalon siapa yang akan maju ke Pilkada 2020 nanti. Ketua DPD Gerindra Kaltim Andi Harun mengatakan, dari sembilan daerah yang menggelar pilkada, sebetulnya, partainya telah mengeluarkan rekomendasi usungan.

Baca Juga: Golkar Sebut Manuver Tjok Pemecutan Langkah Pribadi, Tak Pengaruhi Soliditas

Saat penyerahan rekomendasi tersebut hanga dua daerah yang ditunda penyerahannya. “Pada hari ini (kemarin), kami melakukan penundaan terhadap dua daerah,” ujarnya kepada awak media usai kegiatan. Padahal, DPP Gerindra telah mengeluarkan surat rekomendasi Rahmad Masud dan Sabaruddin Panrecalle untuk maju dalam Pilkada 2020.

Alasan penundaan diberikannya SK agar pihak Rahmad Masud menentukan siapa wakil yang ia pilih. Sebab PDI-P mengusung Thohari Aziz sebagai wakil yang menemani Rahmad Masud dalam pilkada Balikpapan. “Sehingga untuk sementara, kita memberikan kesempatan kepada Bacalon Walikota (Rahmad Masud) menentukan sikap final terhadap posisi wakil,” katanya.

Selanjutnya ia memberikan tanggung jawab kepada DPC Gerindra Balikpapan. Sebab, surat rekomendasi yang dikeluarkan Gerindra atas nama Rahmad Masud dan Sabaruddin itu sudah ditandatangani Ketua Umum DPP Gerindra, Prabowo Subianto dan sekretaris jenderalnya, Ahmad Muzani. “Bagi kami, dua tanda tangan itu adalah sakral. Dan kita tidak ingin bermain-main dengan instruksi ketua umum sekaligus pembina itu,” ujar Andi Harun.

DPD Gerindra memberikan tenggat waktu kepada DPC Gerindra Balikpapan selama sepekan. Tujuannya untuk menyelesaikan persoalan dobelnya Bacalon Wakil Walikota yang akan mendampingi Rahmad Masud. “Saya sudah perintahkan. Paling lambat satu minggu, memberi sikap akhir. Selanjutnya kita komunikasikan dengan DPP, bagaimana untuk Pilkada Balikpapan,” ucapnya.

Hal yang berbeda terjadi di Kabupaten Berau. Gerindra mengeluarkan rekomendasi Bacalon Bupati Muharram. Sementara Wakilnya Syarifatul Syadiah ditunjuk oleh partai berlambang kepala garuda tersebut. Setelah SK terbit, Syarifatul mengundurkan diri dari posisinya sebagai Bacalon Wakil Bupati sehingga SK yang telah keluar mengalami perubahan. “Mengakibatkan SK DPP yang telah dikeluarkan, dilakukan penundaan oleh ketua umum untuk daerah yang dimaksud,” kata Andi Harun.

Sumber

Berita Golkar –Menyambut Hari Raya Idul Adha 1441H, DPD I Partai Golkar Kepulauan Riau menyumbangkan 11 ekor sapi dan 10 ekor kambing untuk yayasan panti asuhan, kaum duafa dan masyarakat Kota Batam, Sabtu (1/8).

Acara penyerahan tersebut dilaksanakan di depan kantor DPD Tingkat II Partai Golkar Kota Batam yang beralamat di Komplek Trikarsa Equalita, Batam Center.

Total 3000 paket daging qurban akan dibagi menjadi 41 panti asuhan yang terkenal di Kota Batam dan tambah kaum duafah serta masyarakat umum.

Baca Juga :Musda Golkar Bangli, Empat Kader Perebutkan Posisi Ketua

Sekretaris Panitia Qurban DPD Golkar Kota Batam, Muhammad Noer menjelaskan paket daging qurban ini dibagikan secara lengkap. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kerumunan.

“Jadi, panti yang sudah terdata akan mengirimkan perwakilan dan dengan menunjukkan kupon yang telah kita bagikan sebelumnya,” jelas M Noer.

Sementara itu Kader Golkar sekakigus salah satu panitia qurban Budi Sudarmawan ketika dimintai keterangannya oleh awak media suaralira.com, Kamis (06/08) mengatakan, panitia menerapkan protokol kesehatan dalam pembagian daging qurban.

Kondisi sekarang menjadi perhatian pengurus DPD Golkar Kota Batam dan Panitia agar sama-sama menjaga kebersihan dan kesehatan. “Tentu, itu yang menjadi perhatian kami ditengah pandemi ini,” papar Budi.

Selain itu, menyatakan bahwa Sekretaris panitia agar jajaran panitia mesti menjaga jarak dan wajib menggunakan masker. Turut hadir dalam acara ini, Ketua DPD Golkar Kepri Ma’ruf Maulana, Ketua Panitia Qurban DPD Golkar M Al Ichsan, Anggota DPR RI Ansar Ahmad, serta jajaran pengurus Partai Golkar Kepulauan Riau dan Batam.

Dengan berqurban ini menjadi ibadah kita semua dan bermanfaat bagi warga sekitar dan sesuai sasaran pembagian kupon oleh pihak yang terkait, singkatnya Budi menjelaskan.

Sumber

Berita Golkar – DPD II Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Bangli bakal menggelar Musyawarah Daerah (Musda) tanggal 25 Agustus mendatang. Adapun salah satu agenda Musda yakni pemilihan Ketua untuk periode (2020-2025). Semakin mendekatnya pelaksanaan musda, disebut sebut ada empat kader Golkar Bangli bakal bersaing memperebutkan posisi ketua.

Informasi dinternal partai Golkar ada empat nama yang akan bersaing memperebutkan pososi ketua DPD II Golkar Bangli yakni I Nengah Budiada yang nota bene dalam struktur kepengurusan duduk sebagai Wakil Ketua Bidang OKK. Selain itu muncul nama I Nyoman Basma, dimana politisi asal Desa Suter, Kecamatan Kintamani di pengurusan duduk sebagai Wakil Ketua Bidang Kepemudaan.

Disebut-sebut Sekretaris Golkar Bangli, I Nengah Darsana juga bakal ikut berkompetisi dan tidak ketinggalan ikut bersaing pula Plt Ketua DPD II Golkar Bangli Gusti Made Winuntara. ”Nama-nama ini yang nantinya akan berkompetisi memperebutkan posisi Ketua DPD II Golkar Bangli,” sebutnya, Rabu (5/8).

 

Baca Juga: Airlangga Hartarto: Pilkada 2020 Bisa Genjot Pertumbuhan Ekonomi

Lanjutnya untuk dapat merebut posisi ketua tentu para kader memilki strategi tersendiri untuk meyakinkan pemegang hak suara yang jumlahnya 10 suara. “Keempatnya memilki peluang yang sama, tinggal meyakinkan pemegang hak suara,” sebutnya.

Terpisah Sekretaris DPD II Golkar Bangli, I Nengah Drasana mengatakan Musda merupakan amanah dari hasi Munas Partai Golkar beberpa waktu yang lalu dan menjalankan intruksi DPD I Golkar Bali. Untuk Musda diagendakan pada tanggal 25 Agustus nanti.

Sebutnya adapun agenda Musda diantaranya membahas masalah tatib dan laporan pertanggung jawaban (LPJ) dari Ketua sebelumnya.”Agenda diisi pula dengan pemilihan dan pembentukan pengurus masa bakti ( 2020-2025),” ujar pria yang juga Ketua Fraksi Golkar di DPRD Bangli ini,

Sementara disinggung terkait pemilihan ketua, kata Nengah Darsana untuk pemegang hak suara sebanyak 10 orang yakni DPD I memilki 1 hak suara, DPD II 1 suara, dewan penasehat 1 suara, Organisasi sayap 1 suara, Organisasi pendiri 1 suara, Organisasi yang didirikan 1 suara dan Pengurus Kecamatan (PK) 4 suara.

Selain itu ada persayaratan yang harus terpenuhi dari para calon yakni syarat khusus dan umum . Untuk syarata umum diantaranya takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan untuk syarat khusus minimal 5 tahun duduk di kepengurusan, pendidikan terakhir strata S1, memilki prestasi, dedikasi loyalitas, dan tidak pernah menjadi pengurus di partai lain. ”Syarat untuk maju harus mengantongi 30 persen dari pemilik suara atau minimal 3 suara,” sebutnya.

Lantas disinggung apakah pihaknya ikut berkompetsi dalam perebutan kursi ketua secara diplomatis Nengah Darsana mengatakan seluruh kader bisa ikut maju asalkan memenuhi persyaratan. “Semua kader boleh maju dan juga memilki peluang yang sama,” kata Nengah Darsana.

Sumber