DPD GOLKAR

Berita Golkar– Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Papua merombak total susunan kepengurusan periode 2020 -2025 dimana 60 persen didominasi kaum milenial.

Formasi tersebut dikukuhkan DPP di aula Sekretariat Golkar Papua, Jalan Percetakan Kota Jayapura, Kamis (6/8/2020) malam.

Kepengurusan baru Golkar ini dibawah kepemimpinan Fernando Yansen Tinal sebagai Ketua Harian sesuai hasil Musyawarah Daerah pada Maret 2020 lalu.

Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Papua dan Papua Barat, Klemen Tinal, mengatakan pengukuhan ini lebih pada de facto karena secara de jure SK pengurus sudah ada sejak dua bulan lalu.

“Tapi hari ini kita kukuhkan secara de facto dengan harapan kader-kader yang sudah dikukuhkan mereka akan bekerja di organisasi selama lima tahun periode 2020 – 2025,” harapnya.

Klemen mengaku senang karena Golkar Papua telah melakukan suatu regenerasi dalam kepengurusan internal partai.

“Kami senang karena sebagai senior, kita lihat regenerasi pengurus Golkar di Papua berjalan baik dan alami,” pujinya.

Hal ini dapat dilihat dari komposisi pengurus yang baru dilantik.

“Kalau kita lihat dengan baik 60 persen pengurus Golkar itu nama baru yang usianya milenial,” cetus Klemen.

Diharapkan regenerasi ini juga diikuti dengan kapasitas dan kualitas yang baik.

“sehingga mereka bisa berkontribusi bukan hanya untuk Golkar tapi untuk kemajuan Papua ke depan,” katanya.

Berikut susunan kepengurusan Partai Golkar Provinsi Papua periode tahun 2020-2024 :

Ketua Umum : Klemen Tinal SE, MM

Ketua Harian : Fernando Yansen Tinal

Sekretaris : Yacob Ingratubun

Bendahara : Ariadi

Wakil Ketua Bidang Internal : Isac Rumabar

Wakil Ketua Bidang Hubungan Pemerintah, DPRD, Parpol dan Ormas : Sefnat Masnifit

Wakil ketua Bidang Organisasi : Richard Max F. Krey

Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan : Dr. Ir. Jacki Kajagi

Wakil Ketua Pemenangan Pemilu Dapil 1 : Jansen Monim

Wakil Ketua Ketua Pemenangan Pemilu Dapil 2 : Tan Wie Long

Wakil Ketua Pemenangan Pemilu Dapil 3 : Baharuddin

Wakil Ketua Pemenangan Pemilu 4 : Elly Wonda

Wakil Ketua Pemenangan Pemilu Dapil 5 : Dantin Giban

Wakil Ketua pemenangan Pemilu Dapil 6 : Uria Jikwa

Wakil Ketua Pemenangan Pemilu Dapil 7 : Irianto Said

Wakil Ketua Bidang Kajian Ideologi dan Kebijakan Publik : Petrus Lamongi

Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan : Yadina Komangal

Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga : Zakeus Degei

Wakil Ketua Bidang Seni dan Pariwisata : Ulrike Latumahina

Wakil Ketua Bidang Koperasi, Wiraswasta dan UMKM : Natalis Degei

Wakil Ketua Bidang Perburuhan dan Tenaga Kerja : Richard Waromi

Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Cendekiawan : Hence Mandolang

Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat : Jecleana Joku

Wakil Ketua Bidang Tani dan Nelayan : Ananias Pigai

Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM : Ratna Ida Silalahi

Wakil Ketua Bidang Kerohanian : Engelbert Marvin Tjoe

Wakil Ketua Bidang Otsus, Pemekaran dan Pemberdayaan Masyarakat : Edward D. Morin

Wakil Ketua Bidang Penanganan Bencana Alam, Sosial dan Daerah Tertinggal : Ignasius Mimin

Wakil Ketua Bidang Komunikasi, Media dan Penggalangan Opini : Leo D. Siahaan

Sumber

Berita Golkar– Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) menargetkan pilkada serentak 11 Kabupaten di Papua “Sapu Bersih” dimenangkan partai besutan Airlangga Hartanto tersebut.

Hal ini ditegaskan Ketua DPP Bidang Pemenang Pemilu Provinsi Papua dan Papua Barat, Klemen Tinal, saat mengukuhkan pengurus baru DPD Golkar Papua di Jayapura, Kamis (6/8/2020).

“Jadi, 11 Kabupaten yang melaksanakan pilkada serentak di Papua kita harus menangkan semua, bila perlu kalau ada 13 Kabupaten kita menang semua dan kita yakin dan percaya Golkar tetap menang untuk 10 tahun ke depan,” tegasnya.

Untuk itu, kata Klemen, DPP telah mengeluarkan 6 rekomendasi kepada calon Bupati dari kader Golkar yang siap maju berkompetisi secara positif dalam pelaksanaan pilkada serentak Desember 2020 mendatang.

“Jadi, sampai hari ini rekomendasi yang sudah keluar dari DPP itu Kabupaten Asmat, Pegunungan bintang, Waropen, Keerom, Supiori dan Boven Digul,” rincinya.

Menurut Klemen, secara perlahan tapi pasti DPP melakukan tugas dan tanggung jawab dengan memberikan rekomendasi kepada kader yang dianggap baik dan tepat.

“Jadi, 11 Kabupaten yang melaksanakan pilkada serentak di Papua kita harus menangkan semua, bila perlu kalau ada 13 Kabupaten kita menang semua dan kita yakin dan percaya Golkar tetap menang untuk 10 tahun ke depan,” tegasnya.

Untuk itu, kata Klemen, DPP telah mengeluarkan 6 rekomendasi kepada calon Bupati dari kader Golkar yang siap maju berkompetisi secara positif dalam pelaksanaan pilkada serentak Desember 2020 mendatang.

“Jadi, sampai hari ini rekomendasi yang sudah keluar dari DPP itu Kabupaten Asmat, Pegunungan bintang, Waropen, Keerom, Supiori dan Boven Digul,” rincinya.

Menurut Klemen, secara perlahan tapi pasti DPP melakukan tugas dan tanggung jawab dengan memberikan rekomendasi kepada kader yang dianggap baik dan tepat.

“Hal yang sangat luar biasa dari DPP Golkar bahwa kita tidak menerima biaya atau cara – cara yang tidak benar,” bebernya.

Itu mulai dibuktikan dari hari pertama sampai sekarang sehingga semua kader yang direkomendasikan maju pilkada serentak itu yang di dukung.

“Jadi, semua nama calon Bupati yang DPD Golkar usulkan itu yang diputuskan DPP sampai saat ini sudah 6 kabupaten dan kita masih tunggu 5 Kabupaten lagi,” jelasnya.

Klemen menambahkan, Golkar Papua punya target ingin menang sebanyak mungkin. Kader Golkar bisa memimpin di daerah tapi tidak bicara persentase.

“Karena Golkar ini bukan partai yang di bangun untuk hari ini tanam, besok sudah panen tapi Golkar terus berjalan secara simultan sehingga kita berpikir jangka menengah ke panjang,” sambungnya.

Selaku Ketua Bidang Pemenang Papua dan Papua Barat, DPP Golkar tidak menargetkan Presiden maupun Wapres.

“Kami terus lakukan konsolidasi organisasi untuk menunjukan bahwa Golkar itu eksis dan golkar diperhitungkan bukan sebagai pelengkap penderita,” tukasnya.

Sumber

 

Berita Golkar –Salah satu bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Nofel Saleh Hilabi mengungkapkan sikapnya terkait keputusan penundaan Musda ke V Partai Golkar Kota Bekasi.

Menurut Nofel, DPP partai Golkar telah mengeluarkan suatu keputusan yang tepat yang akan membuat perubahan kepemimpinan di tubuh partai Golkar Kota Bekasi.

“Ini bukti DPP tidak mendukung kepemimpinan yang sekarang karena kecewa penjualan aset Golkar kota Bekasi, kalo ada penjualan aset harus diketahui oleh DPP,”tuturnya.

“Pemimpin harus sadar diri jangan sampai praktek oligarki tumbuh pengurusan Golkar kota Bekasi, dengan penundaan Musda ada signal-signal perhatian DPP kurang baik terhadap pengurus DPD Golkar Kota Bekasi saat ini,” ujar Nofel.

Baca Juga : Airlangga Hartarto: Bertahan Di Tengah Badai COVID-19

Pria yang berprofesi sebagai pengusaha muda ini juga menjabat sebagai Ketua Umum Baladhika Karya, menegaskan, kedepannya DPD Partai Golkar Kota Bekasi harus lepas dari politik dinasti sesuai dengan amanah dan cita-cita partai.

“Kedepan Golkar kota Bekasi harus punya figur baru, keluarga baru, kader – Kader masih banyak yang mempunyai potensi bagus, jangan sampai ada stigma turun temurun, kalo Musda dilaksanakan harus bertanding secara fair tanpa ada penekanan – penekanan,” tutup Nofel.(*)

Sumber

Berita Golkar –Hj Mitroatin terpilih kembali menjadi Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro ke 10 dalam Musyawarah Daerah (Musda) di Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur, Kamis (06/08/2020). Hj Mitroatin terpilih secara aklamasi.

Kader Militan Partai Golkar Bojonegoro, Ahmad Supriyanto membenarkan bahwa Ibu Hj Mitroatin terpilih kembali memimpin DPD Partai Golkar Bojonegoro periode 2020-2025. Jajaran struktural kompak memilih Hj Mitroatin menjadi Nahkoda Partai.

“Ibu Hj Mitroatin terpilih kembali menjadi Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro secara aklamasi,” kata pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Golkar, DPRD Kabupaten Bojonegoro kepada bojonegorotoday.com, Kamis (06/08/2020).

Ibu Hj Mitroatin merupakan kandidat kuat sekaligus calon tunggal dalam Musda DPD Partai Golkar Bojonegoro di Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur. Meski dikabarkan ada calon lain, namun hingga penutupan pendaftaran, tidak ada calon lain.

Sebanyak 34 suara memilih calon ketua secara aklamasi. Mulai dari DPD Provinsi Jatim, DPD Kabupaten Bojonegoro, Dewan Pertimbangan Kabupaten, Pimpinan Organisasi (Soksi, Kosgoro, MKGR), Pimpinan Organisasi (MDI, Alhidayah, Satkar Ulama, AMPI, HWK).

Kemudian, Pimpinan Organisasi (AMPG & KPPG) dan Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Kabupaten Bojonegoro. Setelah pemilihan, pimpinan sidang membentuk tim formatur untuk membentuk kepengurusan DPD Partai Golkar Bojonegoro Periode 2020-2025.

“Musda DPD Partai Golkar Bojonegoro berjalan dengan aman dan lancar,” tutupnya.

Sumber

Berita Golkar– Meski sudah bisa mengusung calon sendiri lantaran sudah mengantongi 10 kursi, namun siapa yang bakal diusung Partai Golkar di Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Tomohon masih belum dipastikan.
Sebab hingga kini, Partai berlambang beringin tersebut masih terus menggodok kandidat pasangan calon (paslon) yang akan dipasangkan nanti.

Tiga nama pun yakni Jilly Gabriella Eman (JGE), Miky Junita Linda Wenur (MJLW) dan Syerly Adelyn Sompotan (SAS) menjadi andalan Partai Golkar untuk mempertahakan kemenangan di Pilwako Tomohon.
Bahkan belakangan dua dari tiga nama tersebut mulai disebut-sebut sudah akan menerima SK dukungan dari DPP Golkar.

“Tunggu saja, yang pasti pengumuman pasangan calon dari Partai Golkar untuk Pilwako Tomohon tidak lewat pekan ini,” ungkap Juru Bicara DPD I Partai Golkar Sulawesi Utara Feryando Lamaluta, Kamis (6/8/2020).
Dia pun mengungkapkan paslon yang diusung ditetapkan ini diambil dari tiga nama yang mengikuti penjaringan.

“Yang kami usung adalah mereka yang ikut dalam penjaringan. Nah tiga nama ini yang tetap partai Golkar,” bebernya.

Sementara terkait peluang koalisi, Golkar tetap terbuka dengan Partai manapun. “Golkar terbuka dengan Partai manapun untuk koalisi. Namun tetap yang diusung itu harus dari Partai Golkar,” tukasnya.

Lamaluta pun memastikan Partai Golkar sendiri, menargetkan kemenangan di Kota Tomohon.
“Pastinya Golkar ingin mempertahankan kemenangan di Tomohon. Sehingga kemenangan di Tomohon merupakan harga mati,” pungkasnya.

Sementara itu, MJLW saat diwawancarai belum lama ini menyatakan siap bertarung di Pilwako Tomohon.

Namun untuk siapa yang diusung nanti, MJLW menegaskan tetap mendukung keputusan Golkar nanti. “Pastinya siap maju, namun kan semua dikembalikan ke Keputusan Partai,” ungkapnya.

Sementara itu, SAS juga yang saat diwawancarai terkesan legowo.

Yang mana terkait keputusan siapa yang bakal diusung nanti, dirinya menyerahkan ke DPP Partai Golkar.
“Semua sekarang masih berproses. Seperti yang dikatakan DPD I bahwa kami akan kembali disurvei.

Kita tinggal tinggu hasilnya seperti apa,” ungkap SAS kepada sejumlah wartawan belum lama ini. Adapun terkait siapa yang bakal mendampinginya jika dipercayakan maju Golkar nanti, SAS masih engan berkomentar.

Namun dia menegaskan calon papan duanya nanti harus kader dari Golkar.
“Kami kan 10 kursi atau setengah dari jumlah kursi di DPRD Tomohon. Sehingga tentu yang diambil dari internal partai dan saya menyerahkan sepenuhnya ke DPD I,” sebutnya.

Sumber

Berita Golkar– Bupati Lombok Barat (Lobar) Fauzan Khalid mulai sedikit terbuka soal kabar yang menyebutkan dirinya mengincar posisi Ketua DPD I Golkar NTB.

Terlebih mantan Ketua KPU NTB ini dikabarkan sudah menyerahkan permohonan diskresi ke Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto untuk bisa maju sebagai calon Ketua Golkar NTB di Musda X. Mengingat syaratnya itu adalah pernah menjadi pengurus Golkar. Sementara Fauzan belum pernah. Untuk itu perlu diskresi Ketua Umum.

Fauzan mengaku, kabar yang menyebut dirinya mengincar posisi Ketua Golkar NTB seharusnya tidak perlu membuat pihak-pihak tertentu khawatir. Apalagi jika kader yang mereka jagokan berkualitas. “Jika di internal (Golkar) banyak yang berkualitas, mestinya jangan khawatir dong,” kata Fauzan saat ditemui, Rabu (5/8) kemarin.

Begitu juga soal dirinya yang disebut-sebut memperkeruh suasana pertarungan yang ada, antara M. Suhaili FT dan Ahyar Abduh. Fauzan menanggapi santai. “Terus kalau dianggap memperkeruh, ya jangan mau dikeruhkan,” terangnya.

Fauzan menegaskan, dirinya tentu memiliki keinginan menjadi Ketua Golkar NTB. Tetapi semua tergantung apakah dirinya memenuhi syarat atau tidak. “Kalau saya memenuhi syarat untuk menjadi ketua, saya pasti punya keinginan dan akan lanjut. Sekarang pertanyaannya apakah saya memenuhi syarat apa tidak,” bebernya.

Soal kabar yang menyebutkan bahwa Fauzan menyampaikan permohonan diskresi ke Ketua Umum Golkar agar memenuhi syarat menjadi calon Ketua Golkar NTB, lagi-lagi dijawab santai. “Intinya kalau memenuhi syarat saya maju. Kalau tidak ya tidak,” pungkasnya.

Sumber

Berita Golkar– Musyawarah Daerah DPD II Partai Golongan Karya Kutai Kartanegara ( Golkar Kukar ) Provinsi Kalimantan Timur, akan digelar 23 sampai 24 Agustus 2020.

Hal itu diungkapkan Sekretaris DPD I Partai Golkar Kaltim Husni Fachruddin, akrab disapa Ayub kepada TribunKaltim.co.

“Seperti biasa, mengacu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) dan juklak (petunjuk pelaksana) 02, nantinya bakal ada penjaringan bakal calon ketua, sebelum musda digelar,” kata Ayub, Kamis, 6/8/2020.

Ayub menjelaskan, kader-kader potensial dipersilakan untuk mendaftar saat proses penjaringan dibuka.

Saat ini, Ketua DPD II Golkar Kukar dijabat Abdul Rasid, yang juga ketua DPRD Kukar.

Informasi yang beredar, nama Abdul Rasid masih diunggulkan untuk kembali menjabat menjadi pucuk pimpinan partai berlambang pohon beringin di Kukar, Kalimantan Timur.

Hal itu dibenarkan Sekretaris DPD II Partai Golkar Kukar Salehuddin.

“Pak Rasid tetap (ketua),” kata Salehuddin, Kamis, 6/8/2020.

Dalam waktu dekat ini, kepengurusan panitia pengarah dan pelaksana, kata Salehuddin, akan diumumkan dalam waktu dekat.

“Untuk SC Fajri, kalau OC itu Masda,” kata Salehuddin.

Seperti kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur, Golkar Kukar, kata Salehuddin, akan mempersiapkan musda dari jauh-jauh hari.

Sebagai informasi, untuk menjadi Golkar Kukar, pertama harus mendaftar saat masa penjaringan dan memenuhi persyaratan yang nantinya akan diumumkan oleh panitia pengarah.

Dari informasi yang dihimpun, pemilik suara Golkar Kukar ialah masing-masing pengurus di tingkat kecamatan satu suara, total ada 18 kecamatan di Kutai Kartanegara.

Kemudian satu suara milik DPD I, satu suara milik DPD II, satu suara milik organisasi yang didirikan dan satu suara organisasi yang mendirikan.

Sumber

Berita Golkar –Panitia pelaksanaan Musda ke 10 DPD I Partai Golkar memperketat proses registrasi kepesertaan jelang pembukaan musda yang digelar pukul 19.30 wib, di The Hotel Sultan and Residence, Jakarta pusat, Kamis (6/8/2020) malam ini.

Satu persatu baik peserta maupun vooters melakukan registrasi secara langsung di lokasi.

“Jadi seluruh peserta musda maupun vooters harus mendaftar secara langsung dan tidak boleh diwakili oleh siapapun sebelum pembukaan dimulai,” kata Ketua Panitia Musda ke X Golkar Sulsel, Muhammad Risman Pasigai.

Risman menjelaskan, selain mendaftar secara langsung, para peserta juga tetap memperlihatkan KTP dan mandat untuk mencocokan nama yang terdaftar.

“Jadi di ID Card masing-masing tidak hanya namanya yang dicantumkan tetapi foto copy KTP nya juga terteran dibelakang ID Card,” terangnya.

Adapun salah satu alasan ketatnya proses registrasi kepesertaan untuk menghindari adanya pihak yang leluasa masuk dalam ruang utama musda.

“Jadi Musda kali ini sangat berbeda dengan musda-musda sebelumnya yang pernah dijalankan. Apalagi sejak awal memang kita membatasi orang masuk arena musda demi mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini,” urainya.

Berdasarkan pantauan di lokasi, tampak sejumlah ketua dan sekretaris DPD II termasuk vooter sibuk registrasi kepesertaan. Seperti Ketua Golkar Bone, Andi Fashar Padjalangi, Ketua Golkar Bulukumba, Hamzah Pangki, Ketua Alhidayat Sulsel, Rusni Kasman dan sejumlah peserta lainnya.

Sekedar diketahui, Musda ke X Golkar Sulsel kali ini dibuka langsung Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Roem Kono sebagai pihak yang dimandatkan oleh Ketum dan Sekretaris, Airlangga Hartarto dan Lodewijk F Paulus.

Selain Roem Kono, politisi senior Partai Golkar ini turut didampingi sejumlah elite DPP untuk menghadiri Musda Golkar Sulsel.

Antara lain, Wakil Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi Muhidin M Said, Ketua Bidang DPP, Erwin Aksa, John Kenedy Azis (Wabandum DPP), Syafaat Perdana (Unsur Pemuda/AMPG), Deny Yusuf (Departemen Bidang Organisasi), dan M Sattu Pali (Departemen Bidang Hukum).

Perebutan kursi pucuk pimpinan DPD I Golkar Sulsel menggantikan H.A.M Nurdin Halid pada Musda kali ini diikuti empat calon. Masing-masing, Taufan Pawe, Hamka B Kady, Supriansa dan Syamsuddin Hamid.

Sumber

 

Berita Golkar– Partai Golkar konsisten mendukung Polres Keerom untuk mengawal proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah itu pada Desember 2020 mendatang agar berlangsung aman, damai dan transparan.

Hal ini disampaikan Sekretaris DPD II Partai Golkar Keerom, Muchti Alisinay, bersama Wakil Ketua Bidang Litbang dan Pendidikan, Dominika Tafor, kepada wartawan, belum lama ini.

Menurut Muchti, komitmen Partai Golkar dari dulu sampai hari ini, yaitu semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu mulai pemilihan legislatif hingga Pemilukada harus dijaga sama-sama agar tetap berjalan aman dan damai sehingga menghasilkan pemimpin yang berkualitas di Kabupaten Keerom.

“Menjaga dan menghimbau para pendukung agar tidak anarkis, partai-partai yang ikut kontes Pilkada harus bisa mengendalikan pendukungnya agar tidak anarkis. Karena kalau pemilu tidak damai, maka tidak akan ada yang kita hasilkan,” tegasnya.

Diakui Mucthi, KPU yang terbaik di Kabupaten Keerom adalah KPU edisi 2015. Dan harapannya ke depan, KPU tidak boleh memihak kepada para kontestan siapapun.

“Tapi mari kita adu program dan visi misi, jangan jadi provokator kepada masyarakat dengan menyampaikan hal yang tidak benar, itu namanya pembodohan! Dan kepada pihak keamanan, penyelenggara dan semua pihak yang berkompeten agar tetap profesional dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom 2020,” cetusnya.

Terkait wabah Covid-19, telah disepakati untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan pencegahannya. Termasuk dalam rencana kegiatan Musda DPD II Partai Golkar Keerom yang akan digelar dalam waktu dekat ini.

“Saat ini masih menunggu pelantikan pengurus DPD I Partai Golkar Provinsi Papua. Protokol Kesehatan itu penting, agar terhindar dari penularan Covid – 19,” sambungnya.

Wakil Ketua Bidang Litbang dan Pendidikan DPD II Partai Golkar Keerom, Dominika Tafor, mengatakan bagi seluruh warga yang berdomisili dan ber-KTP Keerom, agar bersama-sama menghormati Pilkada ini sesuai amanat UU yang berlaku.

“Sebagai calon pemimpin, jangan menjadi provokator yang terprovokasi dengan pikiran politik sehingga menjadi masalah,” pesannya.

Dominika berharap para penyelenggara harus profesional, Bawaslu harus tegas menyampaikan jika terjadi kesalahan disini, yang benar seperti ini, supaya para calon yang diusung oleh partai politik bisa terima dengan baik.

“Yang akan kami jual ke masyarakat Keerom itu adalah janji visi – misi, kami ingin perubahan Keerom, Calon yang kami usung akan kami tawarkan ke publik, silahkan publik memilih,” tegasnya.

Menurutnya, Golkar tetap profesional dan tidak anarkis, selalu mendukung pihak Kepolisian dalam menjaga sitkamtibmas agar tetap aman dan kondusif dalam perhelatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom 2020.

Jika ada hal – hal yang sesuai prosedur, silahkan pihak Kepolisian tindak sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

“Sebagai anak asli Keerom, saya katakan dengan sangat tegas bahwa saya tidak setuju dengan tindakan anarkis,” tegas Dominika.

Dikatakan, Keerom ini berada di perbatasan negara sehingga sangat penting menjaga keamanan di perbatasan. Begitupula perkembangan nasional yang terjadi seperti fenomena Otsus Jilid II perlu dijaga dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ia menegaskan bahwa sudah jelas keputusan Partai Golkar Keerom mengusung Piter Gusbager berpasangan dengan Wafir Kosasih, dalam Koalisi BERSIH sudah final dan sudah sesuai dengan mekanisme serta prosedur partai.

“Jadi, kalau ada isu diluar yang berkembang, hal itu kami anggap tidak ada. Karena yang lebih tahu keadaan dalam rumah kami adalah kami sendiri,” pungkasnya.

Sumber

Berita Golkar –Desas-desus siapa yang bakal terpilih sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Aceh Tenggara jelang Musda (Musyawarah Daerah) kian berhembus kencang.

Sejumlah nama yang termasuk tokoh dari Negeri Bumi Metuah sepakat segenap Kutacane ini pun mulai bermunculan bermaksud ikut andil guna merebut posisi puncak Partai Pohon Beringin ini.

Bahkan digadang-gadang perebutan kursi Ketua Golkar Aceh Tenggara ini pada kontes Musda kali ini memiliki tujuan yang tersirat guna bertarung pada Pilkada 2022 mendatang, tak pelak wacana tersirat itu kian memicu adrenalin para calon Ketua Golkar Agara.

Tidak tanggung-tanggung perhatian serius dari sejumlah Tokoh Politik yang tengah berkiprah di perpolitikan lokal dan Nasional bakal menghiasi arena Musda Golkar Agara pada 18 Agustus 2020 mendatang.

Menariknya, dukungan kuat dari berbagai kalangan masyarakat Aceh Tenggara justru mengarah ke sosok HM Salim Fakhry, SE, MM, kader tulen Golkar Agara ini merupakan politisi Senayan untuk dua periode berturut-turut 2014-2019 dan 2019-2024.

Salah satunya dukungan kuat tersebut datang dari Aktivis LIRA Aceh Tenggara, M Saleh Selian, yang menilai dari sejumlah tokoh yang bakal bertarung di Musda Golkar kali ini.

“HM Salim Fakhry saya prediksi bakal mampu meraihnya terpilih sebagai Ketua DPD II Golkar Aceh Tenggara, bukan tanpa alasan,” sambung M Saleh Selian, ditengarai Salim Fakhry rasanya orang yang paling tepat guna memimpin Partai ini ke depan.

Salim Fakhry bukan politisi karbitan yang populer dengan cara-cara instan, latar belakang politiknya cukup mumpuni, dan sebagai Kader Golkar militansi ke partai ini tidak perlu diragukan lagi

Baik ketika partai ini mengalami pasang surut di blantika perpolitikan tanah air, bahkan kesetiannya pada Partai Golkar tidak bisa diremehkan dan dipandang sebelah mata, nyaris 30 tahun karir politiknya setia bersama Golkar.

“Jadi wajar saja, HM Salim Fakhry yang saat ini tercatat sebagai salah satu pengurus di DPP Partai Golkar sebagai Wakil Bendahara Umum, yang menurut saya jabatan tersebut bukanlah jabatan kaleng-kaleng, mampu terpilih dalam partai besar dari ribuan kadernya di pentas perpolitikan Nasional.

Suka tidak suka dan mau tidak mau itu menjadi nilai plus bagi Salim Fakhry di arena Musda Golkar Agara mendatang,” terang M Saleh Selian kepada Analis News, Kamis (06/08/2020), di salah satu Cafe seputaran Kota Kutacane.

Selain itu, HM Salim Fakhry adalah sosok tokoh politik Aceh Tenggara yang santun. “Politik balas dendam bukanlah karekternya, kendati kecamuk penghianatan kader, hingga black campaign ketika perhelatan pileg dan pilkada kerap menimpa dirinya.

Namun dengan lapang dada dan tangan terbuka Salim Fakhry mampu merangkul semua musuh-musuh politiknya usai semua perhelatan pemilu tersebut. Dan ini yang membuat Salim Fakhry unggul pada Musda Golkar Agara kali ini,” urai M Saleh Selian.

“Jadi saya kira, jika semua pihak yang mamiliki suara pada Musda Golkar Agara mendatang enggan memilih Salim Fakhry, maka sebuah kerugian besar yang berujung pada gagalnya partai ini partai pemenang karena tidak dipimpin oleh orang yang bukan ahlinya,” rinci M Saleh Selian.

Di ujung tanggapannya, M Saleh Selian, mengatakan. “Kata kuncinya sudah jelas, HM Salim Fakhry, satu-satunya kader yang pantas memimpin Partai Golkar Aceh Tenggara, dan itu bisa kita buktikan.

Dikarenakan tidak ada satupun kader golkar Agara yang capaian karir politiknya segemilang putra lawe bulan, Kutacane ini, dan itu faktanya yang mungkin sulit dibantahkan, dan diharapkan kenyataan itu benar-benar bisa terwujud pada Musda Golkar mendatang,” pungkas M Saleh Selian.

Sumber