BERITA

Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Taufan Pawe (TP) melantik Muh Irpan sebagai ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Enrekang periode 2023-2026, Kamis (7/12/2023).

Berita Golkar – Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Taufan Pawe (TP) melantik Muh Irpan sebagai ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Enrekang untuk periode 2023-2026.

Irpan terpilih secara aklamasi setelah menjadi calon tunggal pada Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) DPD II Golkar Enrekang yang digelar Kantor Golkar Enrekang, Jalan Jenderal Sudirman, Enrekang, Kamis (7/12/2023).

Dalam sambutannya, Taufan Pawe meminta Irpan mempertahankan dominasi Partai Golkar di Enrekang. Kemenangan Partai Golkar di Enrekang pada Pemilu 2024 menjadi kewajiban.

“Dibawah kepemimpinan Muh Irpan, Golkar Enrekang harus tampil kembali sebagai pemenang. Ketua DPRD wajib kita pertahankan,” kata Taufan Pawe.

Mantan Walikota Parepare dua periode ini meyakini jika Irpan mampu mempetahankan dan mengembalikan kejayaan Partai Golkar di Enrekang. Apalagi ia merupakan pengusaha muda sukses yang memiliki kelebihan secara finansial.

“Irpan ini generasi muda yang sudah terbukti di rantauan. Sehingga beliau ingin memajukan tanah leluhurnya melalui Partai Golkar. Saya rasa beliau mampu untuk itu,” tambah Taufan Pawe.

Sementara itu, Ketua DPD II Golkar Enrekang, Muh Irpan mengaku siap mempertahankan dominasi Partai Golkar di Enrekang. Dirinya meminta seluruh kader untuk bersatu dan bekerja keras memenangkan Pemilu 2024.

“Mari kita bergandengan tangan dan bekerja keras secara bersungguh-sungguh untuk memenangkan Partai Golkar,” harapnya.

Pengusaha yang bergerak di bidang penerbangan ini mengaku, dirinya sebelumnya telah mendapatkan mandat dari DPP Partai Golkar. Ia mendapatkan tugas, tidak hanya memenangkan Partai Golkar di Enrekang.

“Ada dua tugas dari DPP yang wajib saya capai. Pertama mendongkrak suara Golkar di DPRD Sulsel dan DPR RI, kedua memenangkan pasangan presiden Prabowo dan Gibran. Insyaallah semuanya ini saya akan penuhi,” tutupnya.

Wakil Ketua DPRD Bali, I Nyoman Sugawa Korry.

Berita Golkar – Wakil Ketua DPRD Bali, I Nyoman Sugawa Korry sambangi Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Rabu 6 Desember 2023.

Hal itu dilakukannya guna memeriksa kesiapan Bandara I Gusti Ngurah Rai dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru (Nataru) akhir Desember mendatang.

Kehadiran pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Bali itu disambut oleh Co Manager, Iwan Novi Antono beserta jajarannya.

Melalui Korry, Iwan menerangkan kini terjadi lonjakan sebesar 62 persen dengan jumlah 124.153 penerbangan bila dibandingkan tahun 2022 lalu.

Selain itu, kapasitas bandara yang dikatakan mencapai 25 juta penumpang tersebut, kini telah mencapai 19,492 penumpang.

“Saat ini sudah terjadi lonjakan penerbangan sebanyak 124.153 penerbangan, naik 62 persen.”

“Dari kapasitas bandara 25 juta penumpang, saat ini sudah dicapai 19,492 juta penumpang,” sebagaimana keterangan tertulis yang diterima dari Korry, Kamis 7 Desember 2023.

Dalam rangka Nataru ini, pengelola bandara memperkirakan ada 1.784 penerbangan kedatangan, dan 1.801 penerbangan keberangkatan.

Selain menyiapkan posko sejak 19 Desember 2023 sampai dengan 4 Januari 2024 mendatang, pihak pengelola juga menyiapkan penerbangan ekstra sebanyak 635 penerbangan dengan total 99.134.

Hal ini pasalnya dilakukan pengelola guna mengakomodir penumpang selama masa Nataru ini.

“Untuk itu, telah disiapkan posko dari tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan 4 Januari 2024. Telah diantisipasi pula dengan kesiapan ekstra flight dengan 635 flight atau 99.134 seat,” jelas Korry.

Menanggapi lonjakan penumpang di masa Nataru ini, Korry meminta pengelola untuk memperhatikan safety, security, service, hingga ketaatan aturan penerbangan.

Sebab, Korry memandang Bandara I Gusti Ngurah Rai bertanggung jawab sebagai pemberi kesan pertama kepada wisatawan dan masyarakat.

“Karena biar bagaimana pun Bandara Ngurah Rai menanggung jawab sebagai pemberi kesan pertama kepada para wisatawan dan masyarakat,” pandangnya.

Selain itu, Korry meminta agar pengelola bandara memperhatikan kesejahteraan para karyawan, hingga aspek keseimbangan wajar terhadap tenaga kerja lokal.

Kendati rekrutmen berlangsung terpusat, Korry mewanti-wangi agar tidak terjadi ketidakadilan terhadap tenaga kerja lokal.

Korry juga menyoroti koperasi karyawan dan UKM lokal agar diberikan pembinaan hingga kesempatan usaha.

Dia berharap agar usaha yang telah dikelola koperasi maupun UKM lokal tergusur atas permintaan sejumlah pihak.

“Jangan sampai usaha yang sudah dikelola oleh koperasi maupun UKM lokal digusur karena permintaan atau tekanan dari pihak pihak lain,” pungkasnya.

Ketua Golkar Jawa Timur, Sarmuji bersama Ketua Golkar Kabupaten Mojokerto, Winajat beserta jajaran.

Berita Golkar – DPD Golkar Jatim melakukan konsolidasi di Kabupaten Mojokerto untuk dukungannya terhadap pasangan Capres-Cawapres, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 mendatang.

Rapimda konsolidasi kemenangan Prabowo-Gibran sekaligus pemantapan saksi, pengurus serta puluhan Caleg dari Parpol berlambang pohon beringin ini dipimpin langsung oleh ketua DPD Partai Golkar Jatim, M Sarmuji di kantor Golkar Kabupaten Mojokerto, pada Kamis (7/12/2023).

Di hadapan ratusan kader, Samurji mengatakan pihaknya optimistis Capres jagoannya bakal memenangkan  Pilpres satu putaran.

Apalagi, elektabilitas pasangan PS-GR menunjukkan tren kenaikan positif.

“Hasil lembaga survei nasional menunjukkan PS-GR sudah di atas 40 persen, hanya beberapa poin lagi dan kita bisa menang satu putaran,” ucap Sarmuji, Kamis (7/11/2023).

Ia mengungkapkan Capres dan Cawapres yang diusung Koalisi Indonesia Maju tersebut dapat mendominasi perolehan suara di Jatim yang diperkuat dengan sejumlah lembaga survei.

Upaya pemenangan juga difokuskan terutama di daerah rawan.

“Daerah Mataraman, dulu pak Jokowi menang jauh tapi saat ini Pak Jokowi dan Prabowo dipersepsikan sebagai satu kesatuan. Jadi yang kita lakukan adalah mentransformasikan suara keduanya untuk menambah suaranya (Prabowo Subianto) di Pilpres 2024,” bebernya.

Sarmuji berujar kemenangan di daerah Mataraman bakal diperoleh hasil yang signifikan.

Namun perlu diantispasi di daerah Tapal Kuda.

Terpenting, kemenangan Prabowo-Gibran mutlak di Mojokerto Raya.

Golkar juga membidik pemilih dari generasi Z.

Terlebih, Cawapres Gibran merupakan sosok representasi dari generasi Z.

“Di Mojokerto secara keseluruhan PS-GR masih menang, tapi bagaimana menangnya bisa secara signifikan. Kita berharap masing-masing Caleg bisa mensosialisasikan ke masyarakat,” jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPD Golkar Kabupaten Mojokerto, Winajat mengaku pihaknya siap totalitas memenangkan pasangan Prabowo-Gibran di Mojokerto Raya.

Ia mengajak seluruh pengurus dan kader partai untuk masif melakukan sosialisasi Capres-Cawapres Prabowo-Gibran ke masyarakat.

Di sisi lain, kegiatan Rapimda merupakan bagian dari pemantapan pemenangan Prabowo-Gibran.

“Golkar Kabupaten Mojokerto bersama pengurus dan para Caleg siap memenangkan pasangan Prabowo-Gibran. Mesin partai sudah bergerak mensosialisasikan pasangan ini demi kemenangan Prabowo-Gibran,” pungkasnya.

Suasana saat kegiatan Training of Trainer (ToT) Saksi Partai Golkar untuk Pemilu 2024, di Provinsi Riau, Kamis (07/12/2023).

Berita Golkar – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Riau, Syamsuar membuka Training of Trainer (ToT) Saksi Partai Golkar untuk Pemilu 2024, Kamis (07/12/2023).

Syamsuar mengingatkan seluruh kader agar tidak mengabaikan perjuangan yang telah dilakukan selama ini.

“Semua yang sudah kita kerjakan selama ini, inilah puncaknya. Kalau ini habis, ya habis lah kita. Tak ada guna kerja selama ini, kalau suara di TPS (tempat pemungutan suara) diabaikan,” tegas Syamsuar.

Mantan Gubernur Riau ini menegaskan pentingnya menjaga suara partai di TPS.

Syamsuar menyebut, ini kali pertama partai Golkar membentuk badan khusus yang fokus mengurus saksi.

Hal ini menjadi bukti keseriusan Partai Golkar dalam melibatkan kader untuk menjaga suara yang telah dipercayakan oleh masyarakat.

“Makna dari menjaga TPS, itu bukan sekadar menjaga, karena sudah ada hansip dan polisi. Tapi jaga suara ini, artinya jangan dilengahkan suara di TPS,” katanya.

Syamsuar juga menegaskan, akan turun langsung ke lapangan untuk memantau para saksi. Ia tidak ingin jika nantinya ditemukan, tidak ada saksi Partai Golkar di TPS.

“Semua Caleg dan kader kita sudah bekerja keras, jangan sia-siakan perjuangan mereka, kawal perolehan suara mereka mulai dari tingkat TPS. Jangan abaikan yang sedikit ini, karena ini penentu kemenangan kita,” seru Syamsuar.

Lebih lanjut, Syamsuar mengimbau peserta ToT dari kabupaten kota untuk serius dalam menyerap ilmu dari semua pemateri.

Materi yang disampaikan dalam acara ini akan diteruskan kepada saksi di tingkat kecamatan, desa/kelurahan, hingga tingkat TPS.

“Di pelatihan ini, kalau ada yang ragu, ditanyakan saja. Dan saksi harus militan, C1 harus lengkap, karena ini dasar kita kalau misalnya nanti ada sengketa,” tutupnya.

ToT ini dihadiri oleh perwakilan Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) se-Provinsi Riau, serta dari organisasi partai, yaitu Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG).

Berita Golkar – Partai Golkar jadi yang paling kencang kampanye. Hal ini berdasarkan hasil pengawasan kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk pemilihan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh Bawaslu Kaltim.

Dalam keterangan tertulisnya, Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto memaparkan pelaksanaan kampanye dari 28 November 2023, hingga 4 Desember 2023, Partai Golkar jadi yang paling banyak melakukan kampanye.

Total, sudah ada 44 kegiatan. Lalu, PDIP ada 20 kegiatan. Sementara itu terdapat beberapa Partai Politik yang masih belum melaksanakan kegiatan kampanye.

“Seperti Partai Buruh, Partai Gelora, Partai PKN, Partai Hanura, Partai Garuda, Partai PBB dan Partai UMMAT,” jelasnya dalam rilis.

Di sisi lain pelaksanaan kegiatan tatap muka/pertemuan terbatas yang terselenggara.

Hingga saat ini pengawas pemilu masih menemukan adanya prosedur pelaksanaan kampanye yang belum sesuai dengan syarat pelaksanaan.

Dimana pengajuan permohonan kampanye yang diajukan oleh pelaksana kegiatan masih belum di daftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Bawaslu Kaltim pun disebutkannya, beserta jajaran telah melakukan proses korektif.

Terhadap rencana atau pelaksanaan kegiatan kampanye kepada seluruh peserta pemilu.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian.

Berita Golkar – Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, Hetifah Sjaifudian, secara tegas mendorong penerapan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara maksimal guna memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan.

Pernyataan Hetifah ini dalam rangkaian upayanya untuk meningkatkan perlindungan dan hak-hak perempuan di Indonesia, khususnya untuk Kalimantan Timur.

Sehingga perempuan di Tanah Air, dapat merasakan keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan kehidupannya.

Hetifah Sjaifudian yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI tersebut menyatakan keprihatinannya terhadap meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan di berbagai lapisan masyarakat.

Berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) tahun 2021 kasus kekerasan di Kalimantan Timur sebanyak 551 kasus. Sedangkan pada tahun lalu, kasus kekerasan di Bumi meningkat sebanyak 945 kasus.

Melihat data-data tersebut perlu suatu upaya yaitu percepatan penurunan angka kekerasan, melalui pencegahan dan penangganan korban kekerasan secara terpadu.

Ia berpendapat bahwa penerapan UU TPKS secara maksimal diperlukan agar hukum dapat memberikan respons yang lebih tegas terhadap pelaku kekerasan seksual.

Hetifah, yang juga merupakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar yang menangani bidang Kesejahteraan Rakyat, menyoroti kebutuhan akan definisi yang lebih jelas dan luas mengenai kekerasan seksual dalam undang-undang.

Menurutnya, hal ini akan membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memberikan dukungan yang lebih besar kepada para korban.

“Kita perlu memastikan bahwa UU TPKS mencakup semua bentuk kekerasan seksual dan memberikan penalti yang sepadan bagi pelakunya. Ini penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan di seluruh negeri,” ujar Hetifah.

Dalam upayanya untuk memaksimalkan UU TPKS, Hetifah juga mengajak semua pihak, termasuk kelompok advokasi perempuan, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum, untuk bersama-sama memberikan dukungan agar UU TPKS dapat secara maksimal direalisasikan.

Dengan adanya dorongan dari Hetifah dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan penerapan dalam UU TPKS dapat segera dimaksimalkan dan diimplementasikan untuk melindungi perempuan dari ancaman kekerasan seksual serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua warga negara.

Darwis Gassing selaku Caleg DPRD Maros Dapil 2 dari Partai Golkar.

Berita Golkar – Pemilu 2024 bakal digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Menariknya, Pemilu 2024 nantinya diprediksi bakal di dominasi oleh kaum pemuda.

Menanggapi hal tersebut, Darwis Gassing selaku Caleg DPRD Maros Dapil 2 dari Partai Golkar mengatakan bahwa memilih berarti menentukan, semua kejadian yang terjadi di negeri ini tidak terlepas dari kebijakan politik.

“Pendidikan, Kesehatan, dan semua sektor di masyarakat hampir semua diputuskan dalam pengambilan keputusan Eksekutif dan Legislatif,” tuturnya, saat di wawancarai melalui Facebook, Kamis (07/12/2023).

Caleg untuk Kecamatan Bontoa dan Lau ini juga mengatakan bila pemuda saat ini lalai dan apatis terkait Pemilu 2024 sama halnya Pemuda menyumbang kontribusi yang akan menjadikan Bangsa ini menjadi mundur dan terpuruk.

“Pesan saya kepada semua pemuda, mari kita mencoba kenal lebih dalam, bukan hanya faktor keluarga tetapi kenal figurnya bagaimana, tagih gagasan dan periksa Track Record-nya, karena satu suara rakyat sangat menentukan masa depan. satu keputusan pemerintah juga menentukan arah Rakyat ke depan,” jelasnya lagi.

Anggota Komisi IV DPR RI, Ravindra Airlangga salurkan bantuan alat pertanian dari Kementan untuk petani di Kabupaten Bogor, Kamis (7/12/2023).

Berita Golkar – Anggota Komisi IV DPR RI, Ravindra Airlangga menyalurkan bantuan alat pertanian kepada 173 kelompok tani (Poktan) yang ada di Kabupaten Bogor.

Bantuan alat pertanian ini bersumber dari APBN Kementerian Pertanian (Kementan) RI melalui aspirasi anggota Komisi IV DPR RI.

Sebanyak 290 lebih alat pertanian ini disalurkan melalui Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) Kabupaten Bogor yang berlokasi di Kelurahan Sindangbarang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

Adapun rincian alat yang diberikan yaitu traktor roda empat sebanyak 12 unit, traktor roda dua 8.5pk 35 unit, traktor roda dua 6.5pk 28 unit, pompa air 36 unit, multi traktor 31 unit, hand sprayer 150 unit.

Ravindra Airlangga berharap, dengan adanya bantuan alat pertanian ini dapat meningkatkan produksi pertanian dalam negeri di tengah krisis pangan global yang sedang terjadi.

“Banyak negara tidak mau mengekspor lagi karena mementingkan kepentingan dalam negeri, kita tidak tahu kedepan kondisinya seperti apa. Sehingga saya berharap alat-alat ini bermanfaat untuk membangun ketahanan pangan kita semua,” ujar politisi dari Partai Golkar tersebut, Kamis (7/12/2023).

Selain itu, ia juga meminta kepada para petani yang dapat menggunakan bantuan alat tersebut semaksimal mungkin dan juga merawatnya agar bisa terus digunakan.

“Jadi kami pesan tolong diperlakukan, diperhatikan dan maintrnancenya untuk memperpanjang umur, agar bisa bermanfaat dan produktif dalam waktu yang lebih lama,” katanya.

Sementara itu, Kepala Distanhorbun Kabupaten Bogor, Entis Sutisna mengatakan dengan adanya bantuan alat ini sangat membantu petani dalam beraktifitas.

Ia pun berharap para petani dapat memanfaatkan bantuan alat tersebut untuk meningkatkan hasil produksi.

“Harapnya petani di kita semakin sejahtera mempermudah pekerjaan mereka, berhasil meningkatkan produktifitas nya. Ketika meningkat produktifitasnya berarti meningkat kesejahteraannya,” kata Entis Sutisna.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung. (kanan).

Berita Golkar – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengambil sikap tegas terkait kasus Anggota Bawaslu Kota Medan yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

Dimana diduga anggota tersebut melakukan pemerasan terhadap calon anggota legislatif beberapa waktu lalu.

“Oleh karena itu, saya kira Bawaslu harus segera mengambil sikap tegas soal ini,” kata Doli usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dalam rangka pengawasan persiapan pelaksanaan Pemilu 2024 ke Medan, Provinsi Sumatera Utara, Rabu (6/12/2023).

Politisi Partai Golkar ini menegaskan bahwa orang yang melakukan pelanggaran hukum itu sudah pasti melakukan pelanggaran etik.

Namun ia juga menekankan, orang yang melakukan pelanggaran etik belum tentu melanggar peraturan hukum.

Tapi kalau sudah OTT dibawa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saja agar supaya institusi ini (Bawaslu) terjaga kredibilitasnya.

“Saya bilang jangan biarkan lebih cepat proses di polisi daripada proses di internal, segera ambil sikap ya,” tandasnya.

Sebab, lanjut dia, langkah tegas menyangkut kasus rasuah perlu segera diambil agar tidak mengikis kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu maupun penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

“Supaya kita menyelamatkan institusinya, jangan sampai ini merembet, nanti orang jadi hilang kepercayaan ‘distrust’ kepada penyelenggara pemilu yang pada akhirnya kalau dibiarkan bisa ‘distrust’ terhadap pemilunya, jadi harus diambil tindakan tegas itu soal-soal itu,” tuturnya.

Doli menekankan bahwa persoalan integritas penyelenggara pemilu merupakan hal serius.

“Mungkin bisa jadi ini symptoms, gejala gunung es, satu yang ketangkap ya, dan saya sudah cek itu bukan hanya sendiri, berjemaah itu,” ucapnya.

Untuk itu, Legislator Dapil Sumatera Utara III ini menyebut kasus OTT yang menjerat anggota Bawaslu di daerah tersebut memalukan karena pelaksanaan Pemilu 2024 hanya kurang dari tiga bulan lagi digelar.

“Ini persoalan sangat serius, tinggal 66-an hari lagi (Pemilu 2024) ada penyelenggara kena OTT. Jadi oleh karena itu saya tidak tahu ya, apakah proses rekrutmennya yang kita kurang ketat atau bahkan mungkin ya, sangat dimungkinkan dalam proses itu juga membiarkan hal-hal yang begitu? Jadi menjadi terbiasa, mungkin mereka itu,” katanya.

Selain Bawaslu, Doli mengingatkan KPU untuk mengambil sikap tegas apabila nantinya terdapat indikasi kasus rasuah anggota Bawaslu Kota Medan itu turut menyeret anggota KPU.

“Kalau pun nanti KPU ada yang terlibat juga begitu (ambil sikap tegas),” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Polda Sumut melakukan OTT kepada Oknum Bawaslu Medan bersama 2 warga sipil lainnya di Hotel JW Marriott Medan, Selasa malam 14 November 2023. Dalam OTT tersebut, Polda mengamankan uang sebesar Rp 25 juta.

Polda kemudian menetapkan A dan FWH sebagai tersangka pemerasan caleg. Bawaslu RI akhirnya menonaktifkan oknum A dari Bawaslu Medan.

Sebanyak 12 orang telah dipanggil Polda Sumut untuk diambil keterangannya. Termasuk seluruh anggota Bawaslu Medan.

Menteri Koordiantor Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (tengah).

Berita Golkar – Industri kelapa sawit Indonesia telah menjadi komoditas andalan ekspor nasional dan terus diakselerasi Pemerintah untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2022, Indonesia tercatat mampu memproduksi minyak kelapa sawit sebesar 46,82 juta ton.

Sementara itu, luas perkebunan sawit rakyat mencapai 6,21 juta ha atau 40,51% dari total luas areal perkebunan sawit di Indonesia pada tahun 2022.

“Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia dan lebih dari 16 juta ton diproduksi oleh petani rakyat,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan sambutan mewakili Presiden Joko Widodo dalam Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit dalam Rangka HUT ke-23 Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) di Jakarta, (7/12).

Untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat, Pemerintah telah melaksanakan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Dalam kurun waktu 2017-2023, luas kebun rakyat yang telah diremajakan mencapai 306 ribu ha untuk 134 ribu petani dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp8,5 triliun.

“Namun ini belum cukup. Arahan Bapak Presiden mau 300 ribu petani lagi,” ujar Menko Airlangga.

Upaya lain yang dilakukan Pemerintah antara lain melalui Program Sarana Prasarana yang berupa pemberian bantuan benih, pupuk, pestisida, dan mesin pertanian.

Dari sisi peningkatan sumber daya manusia pekebun sawit, Pemerintah juga telah memberikan bantuan program pendidikan dan pelatihan dengan jumlah penerima selama tahun 2023 mencapai lebih dari 7.000 orang dengan total dana Rp127 miliar.

“Pemerintah terus mendorong industri sawit ini. Dan saat ini nilai ekspor sawit merupakan andalan Indonesia, nilainya USD29,66 miliar di tahun 2022. Ini adalah ekspor terbesar bersama dengan nikel,” ujar Menko Airlangga.

Dalam HUT APKASINDO tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan tantangan industri sawit terkait kebijakan European Union Deforestation Free (EUDR) dan menekankan hal-hal penting yang harus segera diselesaikan APKASINDO terutama terkait verifikasi data keterlanjuran lahan dan Sertifikasi ISPO.

Menko Airlangga menuturkan setidaknya ada tiga hal mendasar yang menjadi tantangan ke depan yakni EUDR berpotensi mengeluarkan pekebun sawit dari rantai pasok global, General Data Protection Regulation yang mensyaratkan agar semua petani dengan produk-produk yang disasar EUDR menyerahkan data geolokasi kebun tanpa ada jaminan hukum bahwa data akan dilidungi, dan EUDR akan mengelompokkan negara dalam tiga kategori yakni risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi.

“Tentu kita ingin Indonesia risiko rendah. Oleh karena itu isu-isu keterlanjuran jadi prioritas utama Pemerintah,” ujar Menko Airlangga.

Kemudian Menko Airlangga juga menuturkan bahwa Pemerintah RI bersama dengan Malaysia telah melakukan joint mission pada bulan Mei 2023 untuk menyatakan keberatan terhadap EUDR.

Sebagai tindak lanjut, telah dibentuk Joint Task Force Indonesia-Malaysia dan EU yang bertujuan agar implementasi EUDR tidak merugikan negara-negara produsen.

“Pemerintah sudah buat joint mission. Saya berangkat dengan Deputi Perdana Menteri Malaysia untuk menggedor pintu Uni Eropa supaya mereka tidak membuat peraturan yang nafasnya imperialisme perkebunan. Jadi, kita ingin kemampuan nasional diutamakan,” tegas Menko Airlangga.

Selanjutnya terkait verifikasi data keterlanjuran lahan dan Sertifikasi ISPO, Menko Airlangga meminta agar kedua hal ini harus segera diselesaikan.

Peningkatan Sertifikasi ISPO penting mengingat realisasi sertifikasi ISPO per 6 Desember 2023 sebanyak 819 sertifikat dimana 107 sertifikat merupakan kebun sawit rakyat dengan luas 426.000 ha.

Rendahnya realisasi sertifikasi ISPO untuk petani sawit rakyat mendorong Pemerintah melakukan perubahan regulasi dimana Pemerintah akan memberikan bantuan biaya sertifikasi ISPO untuk pekebun sawit rakyat.

Bantuan tersebut diantaranya untuk kegiatan Tanda Daftar Usaha Perkebunan, Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan, Pelatihan sistem kendali internal, Pendampingan, serta Sertifikasi dan atau Penilikan.

Menko Airlangga juga menegaskan agar tim APKASINDO dalam jangka waktu satu bulan mampu penyelesaian berbagai permasalahan terkait verifikasi data keterlanjuran lahan maupun sertifikasi ISPO.

“Seluruh materi rapat sudah diselesaikan dan hasilnya konkret kesejahteraan untuk petani. 800 ribu hektar, 300 ribu petani,” pungkas Menko Airlangga.