BERITA

Berita Golkar – Beredar wacana di internal Partai Golkar Jakarta, menduetkan Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar, dengan mantan KSAD Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, untuk maju dalam Pilkada Jakarta, November 2024 mendatang.

Menanggapi wacana tersebut, Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) DPD Golkar Jakarta, Jojo Wahab, mengaku setuju dengan pasangan Zaki Iskandar- Dudung Abdurrachman.

“Sebagai mantan Pangdam Jaya, Pak Dudung ini sudah sangat memahami problematika yang dihadapi Jakarta. Jika dipasangkan dengan Bang Zaki, itu cocok sekali. Pasangan yang saling melengkapi,” kata Jojo, Kamis (30/5/2024).

Jojo mengatakan, Zaki Iskandar merupakan sosok yang ahli di bidang pemerintahan. Bukan hanya teori, tapi pengalaman sebagai kepala daerah selama dua periode.

“Bang Zaki itu Pendidikan S2 dan S3 atau doktornya di ilmu pemerintahan. Di IPDN. Jadi secara teori, sudah ahlinya. Kemudian pengalamannya sebagai Bupati Tangerang selama dua periode, menjadi bukti kesuksesannya sebagai kepala daerah,” ungkapnya.

Jojo menilai, duet Zaki-Dudung merupakan pasangan paling ideal untuk memimpin Jakarta lima tahun ke depan. Ia juga optimistis, Zaki-Dudung akan memenangkan kontestasi politik di Pilkada Jakarta.

“Ini pasangan ideal. Sipil, militer. Saling melengkapi dan sama-sama ahli di bidangnya. Saya optimis pasangan ini bakal disukai dan dipilih warga Jakarta,” katanya.

Jakarta ke depan, kata Jojo, membutuhkan pemimpin yang tegas dan berkarakter. Selain itu, juga sosok pemimpin yang cerdas dan berwawasan luas.

“Semua kriteria itu ada di Bang Zaki dan Pak Dudung ini. Meskipun Jakarta sudah tidak jadi ibu kota lagi, tapi sebagai wilayah aglomerasi, Jakarta membutuhkan pemimpin yang memenuhi kriteria itu,” pungkasnya.

Calon Gubernur Banten Airin Rachmi Diany dan Cabup Serang Andika Hazrumy.

Berita Golkar – DPD Partai Golkar Banten membebaskan Cagub Airin Rachmi Diany atau seluruh calon kepala daerah yang akan berlaga pada Pilkada serentak 2024 ini memilih pendamping yang pas.

Dalam hal pendamping, Golkar tidak memaksakan para kadernya yang ikut berpartisipasi untuk berpasangan dengan siapa di Pilkada akhir tahun ini.

“Kami hanya ikut sumbangsih saran saja untuk pemenangannya, kalau untuk pasangan gimana mereka saja,” ungkap Ketua DPD Golkar Banten, Ratu Tatu Chasanah, Rabu (29/5/24).

Ratu Tatu yang juga Bupati Serang itu menegaskan, dalam mencari pasangan tentunya perlu ada kenyamanan dan kecocokan. Agar nantinya dapat selaras selama bekerja bersama-sama dalam lima tahun kedepan.

Tatu mengatakan, sejumlah kader Partai Golkar sudah ada beberapa yang mempunyai pasangan bakal calon kepala daerah maupun wakilnya. Tapi, ada juga yang masih tunggal atau single belum menentukan bakal calon wakilnya.

Seperti calon Gubernur Banten Airin Rachmi Diany di Pilkada Banten, Calon Bupati Serang Andhika Hazrumy di Pilkada Kabupaten Serang.

Kader Golkar yang ikut berpartisipasi dan belum menetapkan pasangan ini, masih menimbang serta mencari kecocokan agar selaras dalam memimpin di daerahnya.

Meski begitu, masih mempunyai waktu untuk menetapkan pasangan, karena deklarasi pun masih menunggu final koalisi partai.

“Kita masih punya waktu, untuk deklarasi pun masih menunggu final koalisi partai. Jadi, para kader ini masih menimbang dan memikirkan pasangan untuk bersanding di Pilkada, cari yang cocok,” ujarnya.

Dikatakan Tatu, menjelang pilkada ini pihaknya masih terus menjalin komunikasi dengan seluruh partai politik (parpol), dan dinilai cair atau tanpa kecanggungan melihat konstalasi saat pilpres.

Komunikasi yang dilakukan ini, dengan seluruh parpol baik yang dalam parlemen maupun luar parlemen, sudah sesuai dengan instruksi DPP Partai Golkar untuk berkomunikasi dengan seluruh pimpinan Parpol di Banten.

“Menjadi tugas saya, untuk menjalin komunikasi dengan seluruh parpol di Banten, atas arahan DPP Partai Golkar, dengan tujuan untuk membantu seluruh kader yang mencalonkan diri. Jadi, tidak ada lagi KIM, harus dengan KIM, maupun non KIM dengan non KIM, tidak ada instruksi seperti itu, jadi silakan teman-teman di daerah nyaman dengan siapa,” ucapnya.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Golkar NTT, Frans Sarong.

Berita Golkar – Partai Golkar NTT menilai putusan Mahkamah Agung (MA) RI mengenai batas usia calon kepala daerah (Cakada) memberi peluang ke anak muda.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Golkar NTT, Frans Sarong mengatakan, itu hal baik. Menurut dia itu sebuah kemudahan dan kelonggaran bagi para kandidat yang berminat.

“Apalagi bagi generasi muda. Saya kira bagus, ini peluang untuk generasi muda sehingga mereka terdorong bisa mengambil bagian dalam kontestasi Pilkada, terutama dari dunia politik,” kata Frans Sarong, Kamis 30 Mei 2024.

Frans Sarong mengatakan putusan MA itu merupakan sebuah kebijakan yang membuka ruang lebar bagi anak-anak muda atau kelompok milenial, yang ingin mengikuti proses Pilkada.

“Saya kira ini keputusan bijak lah untuk melibatkan anak muda. Tidak ada persoalan serius sebenarnya,” tegasnya.

Dia merespons adanya anggapan putusan MA itu upaya mengakali hukum agar meloloskan kandidat tertentu.

Jika di Pilpres, kata dia, cenderung orang menuding putusan MK waktu itu menguntungkan wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka.

Frans Sarong mempertanyakan anggapan itu hendak ditujukan kemana.

“Menurut saya jangan lah, jangan berpikir seperti itu,” ujarnya.

Ia menyebut, saat ini harusnya membuka ruang lebih luas kepada anak muda dan memberi dukungan.

Sebab, kini anak-anak muda mulai berminat dengan dunia politik. Baginya itu jauh lebih penting. Apalagi segala hal ikut diatur kepentingan politik.

“Baik kalau anak muda, ruang itu dibuka lebih longgar kepada anak-anak muda. Saya kira baik. Tidak perlu ada anggapan seperti itu. Anggapan ke orang tertentu siapa, ini Pilkada kok. Beda dengan kemarin pemilihan Presiden satu dua figur, Pilkada ribuan manusia,” jelasnya.

Berita Golkar – Trend positif elektabilitas bakal calon Wali Kota Jambi, Budi Setiawan semakin menguat menjelang pelaksanaan Pilwako tahun 2024 ini.

Budi yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Kota Jambi sepertinya tak terlalu mempersoalkan hasil survei internal yang sudah dirilis partai Golkar terkait bakal calon Wali Kota (Bacawako).

Budi Setiawan mengatakan, masyarakat Kota Jambi banyak yang percaya dengan Golkar.

Buktinya, pada Pemilihan legislatif (Pileg) tahun ini, Golkar menjadi pemenang di Kota Jambi dengan raihan 8 kursi dari sebelumnya hanya 4 kursi.

“Ini saja yang kita jadikan dasar, bahwa Golkar masih kuat di Kota Jambi,” kata Budi kepada wartawan, Kamis (30/5).

Selain itu, menurut Bang Budi sapaan akrab Budi Setiawan, hasil survei internal Golkar yang beredar itu tak perlu dibahas lagi.

“Namanya juga sedang dalam momen politik, semua bisa dijadikan bahan politik. Intinya, hasil survei kami terus naik dan positif,” ujarnya.

Budi berharap masyarakat, tim dan simpatisan, tak terlalu menganggap serius hasil survei yang beredar tersebut.

“Fokus saja visi-misi dan kerja untuk rakyat, agar Kota Jambi menjadi kota yang ‘Berbudi,” ucapnya.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko.

Berita Golkar – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Malang memastikan bahwa tidak ada calon legislatif (caleg) nya yang terlibat ‘kongkalikong’ dengan oknum Penyelenggara Pemilu dalam gelaran Pemilihan Legilatif (Pileg) 2024 lalu.

Apalagi jika hal itu dimaksudkan untuk pemenangan seorang caleg.

Sebelumnya, seorang nama caleg terpilih Partai Golkar berinisial JP masuk dalam laporan ke Bawaslu Kota Malang karena diduga terlibat upaya pemenangan dengan seorang oknum Panwascam.

JP merupakan caleg Partai Golkar untuk daerah pemilihan (dapil) V Lowokwaru.

“Terkait informasi yang tersebar di media, saya sudah klarifikasi pada yang bersangkutan dalam hal ini caleg, bahwa hal itu tidak betul,” ujar Ketua DPD Partai Golkar Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, Kamis (30/5/2024).

Namun demikian, pria yang akrab disapa Bung Edy ini tidak menampik jika calegnya tentu menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait penyelenggaraan pemilu. Baik pihak penyelenggara, pengawas bahkan hingga caleg dari partai politik (parpol) lain.

“Tapi bukan komunikasi dalam kerangka (kongkalikong pemenangan) hanya agar komunikasi lebih baik. Tapi karena padatnya kegiatan saat penyelenggaraan pemilu, tentu harus membangun komunikasi agar penerimaan informasi bisa lebih baik,” terang Edy.

Sehingga, dirinya pun benar-benar meyakini bahwa tidak ada caleg Golkar yang melakukan upaya kongkalikong atau main mata dengan oknum panwascam dalam Pileg 2024 lalu.

Termasuk caleg yang berhasil merebut kursi DPRD Kota Malang untuk bertugas di periode 2024-2029.

“Hal itu sudah dipastikan ke semua caleg. Arahnya kesana (pengarahan kepada caleg) supaya tidak mempengaruhi keputusan yang sudah ada. InsyaAllah Golkar taat sesuai ketentuan dan regulasi yang ada. Baik PKPU dan regulasi soal penyelenggaraan pemilu yang lain,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 lalu, Partai Golkar berhasil menambah perolehan kursinya.

Dari sebelumnya yang hanya mendapat 4 kursi di periode 2019-2024, kali ini Partai Golkar memiliki 6 kursi untuk duduk di kursi legislatif Kota Malang periode 2024-2029.

Keenam caleg terpilih dari Golkar tersebut yakni Djoko Prihatin, Tinik Wijayanti, Suryadi, Sri Mulyana, Eddy Widjanarko, Kartika.

Dari enam nama tersebut, hanya dua caleg incumbent yang dapat mempertahankan kursinya. Yakni Eddy Widjanarko dan Suryadi.

Presiden RI Jokowi bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ia menegaskan, masih ada waktu bagi pemerintah untuk menuntaskan aturan teknis Tapera hingga akhir masa jabatan Presiden Jokowi.

“(Aturan teknis Tapera tuntas periode ini?) Beres. Ini kan masih lama (masa jabatan Jokowi),” tutur Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (31/5/2024).

Menko Airlangga mendorong sosialisasi yang masif agar masyarakat mengetahui manfaat dari iuran Tapera ini. Ia meminta agar jangan sampai masyarakat justru salah paham terkait program yang memudahkan mereka mendapatkan rumah ini.

“Tentu kan ada dua program, perumahan rumah baru, pemilikan rumah baru dan renovasi. kemudian channeling perbankannya melalui mana,” tutur Airlangga.

Ketua Umum DPP Partai Golkar ini meminta jajarannya untuk lebih gencar menjelaskan detail manfaat Program Tapera dan besaran bunganya.

Ia juga berharap, aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan tabungan perumahan Rakyat ini segera bisa diterbitkan.

PP 21/2024 sendiri telah diteken Presiden Jokowi pada 20 Mei 2024.Menurut Airlangga, aturan teknis yang akan diterbitkan nantinya akan menjelaskan mekanisme rinci dari Program Tapera.

Dalam PP 21/2024, iurang yang harus dibayar untuk Program Tapera sebesar 3 persen dari gaji bulanan. Rinciannya, 2,5 persen dibayarkan pekerja, dan 0,5 persen dibayarkan pemberi kerja.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut manfaat Tapera akan dirasakan setelah kebijakan ini berjalan. Ia mengaku, kebijakan iuran Tapera mirip kebijakan iuran BPJS Kesehatan saat baru diterbitkan dulu.

“Seperti dulu BPJS, di luar yang PBI yang gratis 96 juta kan juga ramai. Tapi setelah berjalan, saya kira merasakan manfaatnya bahwa (berobat ke) rumah sakit tidak dipungut biaya,” tutur Jokowi di istora Senayan, Senin (27/4/2024).

Ketua DPD Golkar Provinsi Banten, Ratu Tatu Chasanah.

Berita Golkar – DPD Partai Golkar Provinsi Banten terus menjalin komunikasi dengan seluruh partai politik (parpol) dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, komunikasi tersebut dinilai cair tanpa melihat konstalasi saat pemilihan presiden (Pilpres).

“Sebagai Ketua Partai Golkar di Provinsi Banten memang tugas saya dari pimpinan pusat untuk membantu seluruh kader yang akan mengikuti Pilkada. Untuk membantu komunikasi lintas partai. Terkait koalisi mereka,” kata Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten, Ratu Tatu Chasanah, di Serang, Banten, Rabu (29/5/2024).

Menurut Tatu, koalisi partai politik cukup cair di pilkada serentak di Banten. Komunikasi pun dilakukan dengan seluruh parpol, baik yang di dalam maupun luar parlemen.

“Tidak ada lagi KIM harus dengan KIM, non KIM dengan non KIM. Di Partai Golkar tidak ada instruksi seperti itu, jadi silakan teman-teman di daerah nyaman dengan siapa,” ujarnya.

Tatu mengatakan sudah menjalankan instruksi DPP Partai Golkar untuk berkomunikasi dengan pimpinan parpol di Banten.

“Komunikasi kita cair semua. Saya, kami di Partai Golkar berharap bisa berkoalisi dengan semua partai. Kita butuh kebersamaan untuk mengawal pembangunan tingkat pusat sampai daerah,” ujarnya.

Partai Golkar sudah memberikan penugasan kepada sejumlah kader untuk maju di Pilkada Banten dan delapan kabupaten/kota.

Sejumlah kader sudah berpasangan, bakal calon kepala daerah dan wakilnya.

Namun beberapa masih tunggal sebagai calon kepala daerah, termasuk Airin Rachmi Diany di Pilkada Banten.

Tatu menegaskan tidak akan memaksakan para kader Golkar untuk berpasangan dengan siapa di pilkada.

“Karena mereka dengan para wakil nanti akan bekerja lima tahun bekerja bersama. Butuh kenyamanan, dan kita beri ruang mencari pasangan. Kita ikut sumbangsih saran, untuk pemenangan,” ujarnya.

Sejumlah kader Partai Golkar yang belum menetapkan pasangan di Pilkada masih menimbang dan mencari kecocokan.

“Masih pada menimbang dan memikirkan. Mungkin seperti mau menikah, cari yang cocok. Untuk deklarasi pun, menunggu final koalisi partai. Kita masih punya waktu,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (tengah).

Berita Golkar – Keterwakilan perempuan dalam berbagai sektor menjadi langkah yang dapat ditempuh untuk mendorong pemenuhan kesetaraan gender.

Urgensi dari pemenuhan aspek kesetaraan gender tersebut juga telah dicanangkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.

Dalam pencapaiannya, Pemerintah berupaya untuk terus mengeliminasi tantangan di bidang kesetaraan gender mulai dari tingkat perempuan dan anak perempuan yang hidup dalam kemiskinan ekstrem dan menghadapi kerawanan pangan, tingkat kesetaraan gender pada angkatan kerja yang belum optimal, hingga kurangnya partisipasi perempuan dalam eksekutif perusahaan.

Adapun di Indonesia sendiri kesadaran dan fokus kesetaraan gender di lingkungan kerja terus mengalami peningkatan.

Dalam Cencus IDX200 yang diadakan Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021 mencatat 15% peran Executive Leadership Teams (ELT) diduduki oleh perempuan.

Sementara jumlah ELT perempuan meningkat dari 162 orang di tahun 2019 menjadi 175 orang di tahun 2021.

”Ini menjadi tantangan bagi IGNITE untuk menyalakan perempuan-perempuan supaya kesetaraan gender lebih tinggi,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech dalam acara IGNITE 2024: Mendorong Kepemimpinan Perempuan Untuk Indonesia Emas, Kamis (30/05).

Dalam upaya pencapaian target SDGs, terutama terkait kesetaraan gender, Pemerintah telah mencantumkan aspek pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional pada RPJMN tahun 2020-2024.

Sejumlah dukungan bagi perempuan juga diberikan Pemerintah melalui pelatihan dalam Program Kartu Prakerja.

Hingga saat ini, Program Prakerja telah dimanfaatkan oleh 18 juta penerima manfaat dengan persentase jumlah perempuan atau ibu rumah tangga hingga sebesar 51%.

Program tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas, serta memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan diri melalui berbagai pelatihan.

Sebagai kebijakan yang dibentuk dengan skema government to people, Program Kartu Prakerja tersebut telah terbukti berdampak dengan memperoleh dukungan sejumlah lembaga internasional seperti United Nations Development Programme (UNDP).

Selain itu, program tersebut juga menjadi referensi bagi beberapa negara seperti Thailand dan Laos, hingga Maroko yang berminat untuk mempelajari Program Kartu Prakerja.

Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah saat ini tengah mengupayakan reformasi struktural melalui keanggotan The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Indonesia menjadi salah satu negara yang dapat sampai pada tahapan aksesi dengan waktu yang singkat yakni 7 bulan sejak penyampaian intensi.

Selain itu, dalam Ministerial Meeting OECD yang digelar pada bulan Mei 2024 lalu, sejumlah negara seperti Argentina dan Jepang juga menyampaikan dukungan pada proses aksesi Indonesia.

Selanjutnya, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa reformasi struktural yang akan dilakukan tersebut menyasar 26 sektor.

Meski demikian, Pemerintah Indonesia optimis bahwa proses keanggotaan dalam OECD tersebut akan dapat diselesaikan dalam waktu 3 tahun mendatang.

Hal tersebut mempertimbangkan bahwa Indonesia telah terbukti mampu memegang kepemimpinan G20 tahun 2022 lalu secara inklusif meski dihadapkan pada tantangan global yang kompleks, bahkan kepemimpinan Indonesia tersebut juga mampu menghasilkan rujukan konkret bagi kepemimpinan selanjutnya.

Guna mempercepat pencapaian keanggotaan Indonesia dalam OECD tersebut, Pemerintah membentuk Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD (Timnas OECD) yang akan mendorong berbagai upaya penyelesaian aksesi.

Melalui keanggotaan OECD tersebut diharapkan mampu mendorong pencapaian Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045.

”Saya berharap bahwa target IGNITE untuk memperluas aksesibilitas dan kesempatan bagi ekskutif perempuan dapat berjalan dan terus tumbuh, dan satu yang saya titip mari kita sama-sama bekerja agar sejak sekarang kita bisa mencapai Indonesia sejahtera dengan platform melalui OECD. Tidak mudah, saya katakan painfull, tapi beberapa negara melihat hasilnya jelas,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Menteri Luar Negeri, Mantan Menteri Perdagangan Periode 2004-2011 dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Periode 2011-2014, Komisaris PT Bursa Efek Indonesia, Presiden Direktur AT Kearney, Managing Director PT Egon Zehnder Internasional, serta Ketua APINDO.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Doli menegaskan, putusan MA itu tidak ada kaitannya dengan tokoh atau sosok tertentu. Ia mengaku syarat batas usia calon kepala daerah merupakan dorongan dari banyak pihak yang menginginkan perubahan agar generasi muda bisa berkiprah di politik.

“Saya tahu persis ini juga banyak teman-teman lain yang juga mendorong terjadinya perubahan ini. Enggak ada kaitannya sama sekali dengan Mas Kaesang gitu loh, dan ini bisa dipergunakan oleh siapa saja anak-anak muda di Indonesia sekarang,” tutur Doli, Kamis (30/5/2024).

Ia menambahkan, ada 514 kabupaten dan kota, serta 37 provinsi yang berpotensi memunculkan anak muda sebagai calon pemimpin bangsa.

“Jadi, kalau saya ya bahwa kemudian ini memberikan kesempatan kepada Mas Kaesang ya itu kelanjutannya saja. Tapi, buat saya penurunan batas umur ini bagus saja,” tegas Doli.

Ketua Komisi II DPR RI ini berharap agar putusan soal batas usia cakada tidak dikaitkan dengan sosok tertentu. Ia juga enggan mengomentari apakan putusan MA ini bakal memunculkan kericuhan seperti putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 lalu.

“Menurut saya, kita juga harus jangan semuanya kita tempatkan secara prejudice. Jadi, kita jangan semua hal di-prejudice gitu. Karena kan dikit-dikit dikaitkan dengan ini, dikaitkan dengan itu segala macam,” ujar Doli.

Ia memastikan, Doli justru menilai positif putusan penurunan batas usia cakada ini. Menurutnya, Indonesia bakal menerima bonus demografi yang membuat jumlah usia produktif menjadi mayoritas.

Bonus demografi ini bisa memberi peluang anak muda lebih berpeluang untuk menjadi pemimpin bangsa di masa depan. “Jadi, sebetulnya ya kita banyak punya potensi anak-anak muda ya untuk bisa menjadi pemimpin,” tegas Waketum Golkar ini.

Sebelumnya, Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 mengubah penghitungan usia cakada minimal 30 tahun ketika ditetapkan KPU menjadi dihitung saat calon tersebut dilantik sebagai kepala daerah definitif. Syarat usia cakada yang diubah tersebut ada di dalam Peraturan KPY (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto ikut merespon terkait Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang memotong gaji pekerja hingga 3 persen.

Menurut Airlangga, program Tapera harus dikaji lebih dalam terkait manfaatnya.

Oleh karena itu, dia menyarankan pemerintah melalui Kementrian PUPR dan Kementrian Keuangan agar gencar melakukan sosialisasi kebijakan tersebut.

“Tapera perlu dilihat mungkin benefitnya dan tentu dikaji manfaat apa yang bisa diperoleh oleh para pekerja terkait perolehan perumahan maupun untuk renovasi perumahan,” kata Airlangga, Rabu (29/5/2024).

“Itu musti didalami lagi dengan sosialisasi oleh Kementerian PUPR maupun Kementerian Keuangan,” tambah dia.