BERITA

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily.

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.

“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.

Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional.

Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.

“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.

Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.

“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.

Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

“Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.

Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.

“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Yogyakarta Drs Agus Mulyono (tengah) saat memberikan arahan kepada peserta jalan sehat.

Berita Golkar – Tersisa tiga nama, dari lima nama pendaftar dalam penjaringan bakal calon wali kota oleh DPD Partai Golkar Kota Yogyakarta.

Ketua DPD Golkar Kota Yogyakarta, Agus Mulyono menuturkan, dari lima nama pendaftar bakal calon wali kota dari partai beringin, dua nama menyatakan mundur dalam penjaringan.

Dua nama yang mundur tersebut salah satunya Ketua DPD Golkar Kota Yogyakarta sendiri.

“Saya mau fokus mengembangkan Golkar di Kota Yogyakarta saja. Selain memang fokus di kampus,” tutur Agus Mulyono, Kamis (30/5/2024).

Agus menambahkan, selain dirinya, satu nama lagi yang mengundurkan diri yakni Aryanto.

Ia mengatakan, dengan mundurnya dua nama pendaftar bakal calon wali Kota Yogyakarta dari Golkar, tiga nama akan melanjutkan tahap penjaringan.

Mereka yakni Wakil Wali Kota Yogyakarta periode 2017-2022 Heroe Poerwadi, anggota DPD RI M Afnan Hadikusumo, dan mantan penjabat wali Kota Yogyakarta Singgih Raharjo.

Ketiga nama akan menjalani tahapan survei internal. Agus mengaku, survei terhadap ketiga nama akan dilakukan secara bertahap. Survei akan dilakukan langsung oleh DPP Partai Golkar.

“Nanti akan ada dua atau tiga kali survei. Sekarang baru yang pertama. Jadi, kami menunggu itu,” ujar Agus.

Sosok yang berprofesi sebagai dosen di salah satu kampus di Yogyakarta ini mengatakan, DPD Golkar Kota Yogyakarta masih menunggu hasil survei pada ketiga nama.

Di saat yang bersamaan, Golkar terus melakukan komunikasi dengan partai lain di Kota Yogyakarta untuk berkoalisi di Pilkada 2024.

Agus menegaskan, Golkar yang mendapatkan lima kursi legislatif masih membutuhkan tiga kursi tambahan untuk untuk bisa mengusung calon kepala daerah di Pilkada Yogyakarta.

“Pilkada Kota Yogya kan harus delapan kursi untuk bisa mengusung (paslon). Kita masih perlu penjajakan koalisi dengan partai lain,” tegas Agus Mulyono.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Wakil Menteri Kesehatan.

Berita Golkar – Pemerintah, melalui Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), memutuskan menerima usulan pembentukan KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam, KEK di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Morowali melalui Sidang Dewan Nasional, yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (29/5).

Selanjutnya, Dewan Nasional KEK akan merekomendasikan KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam, usulan KEK di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Morowali kepada Presiden RI Joko Widodo untuk ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP).

“Usulan KEK baru sudah disetujui. Pertama, KEK di kawasan BSD (Kabupaten Tangerang) yang merupakan KEK Kesehatan, Pendidikan, dan Teknologi, bukan properti ya. Kedua, KEK Kesehatan di Pulau Batam yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Apollo dari India. Itu diharapkan bisa memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi untuk masyarakat di Kepulauan Riau dan sekitarnya. Kemudian, KEK pengembangan nikel yang berlokasi di Kabupaten Morowali yang melibatkan PT Vale,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Penetapan ketiga KEK baru tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan pembentukan KEK sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus dan diproyeksikan dapat mendorong perekonomian wilayah dan menciptakan lapangan kerja baru.

“Dengan disetujuinya ketiga usulan KEK tersebut, diharapkan dapat mendorong daya saing Indonesia, sebanding dengan berbagai fasilitas dan kemudahan yang telah diberikan. Lebih lanjut, kami mengharapkan bahwa ketiga KEK yang disetujui juga akan mampu mendukung ekosistem usaha di sekitar kawasan,” tutur Menko Airlangga.

Untuk memastikan keberlangsungan dan perkembangan KEK, Menko Airlangga juga menekankan pentingnya monitoring pada masing-masing KEK.

“Saya minta ke depannya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memonitor realisasi investasi tersebut,” ujar Menko Airlangga.

Pemerintah mengupayakan transformasi kebijakan pengembangan KEK dengan menekankan orientasi pada terwujudnya KEK yang mampu membangun nilai tambah atas penguasaan teknologi dan sumber daya manusia.

Pengembangan KEK di sektor jasa diharapkan dapat menjadi penahan devisa yang keluar sekaligus meningkatkan pendapatan devisa negara.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Edwin Manansang berharap adanya KEK baru dapat meningkatkan investasi di Indonesia.

“Saya berharap dengan disetujuinya 3 KEK baru yang telah disetujui oleh Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus ini bisa mendorong lagi investasi masuk ke Indonesia,” ungkap Plt. Sekjen Edwin.

Membahas masing-masing KEK yang baru disetujui tersebut, KEK di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten memiliki luas lahan 59, 68 hektare dengan target realisasi investasi saat beroperasi penuh sebesar Rp18, 8 triliun dan akan menyerap tenaga kerja 13.446 orang.

KEK yang terletak di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD) tersebut bergerak di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan internasional dengan pengembangan teknologi digital.

Kegiatan usaha di KEK tersebut yaitu bidang pendidikan dengan beroperasinya Monash University (PLTN) sebagai universitas terbaik ke-42 di dunia, kemudian untuk bidang riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi dengan target 100 startups, bidang kesehatan dengan pelayanan yang terintegrasi, serta bidang industri kreatif.

Sementara itu, KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam memiliki komitmen realisasi investasi Rp6,91 triliun dan serapan tenaga kerja sebanyak 105.406 orang.

Apollo Hospital India selaku investor utama berkomitmen dengan target konstruksi pada bidang layanan kesehatan standar internasional dan peningkatan medical tourism yang akan rampung dan beroperasi di 2026 mendatang.

Dengan dibentuknya KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam, Indonesia diperkirakan akan menghemat devisa sebesar Rp500 miliar.

Untuk KEK di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan hilirisasi nikel berbasis industri hijau.

KEK ini memiliki target investasi hingga beroperasi penuh sebesar Rp135,38 triliun dengan serapan tenaga kerja sekitar 136.000 orang.

KEK tersebut bergerak di bidang produksi dan pengolahan nikel dengan keunggulan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PTLGU), teknologi Fully Enclosed Submerged Electric Furnace, daur ulang limbah tailing process High Pressure Acid Leaching (HPAL), hilirisasi Nickel Mattedan Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) untuk menjadi prekursor baterai mobil listrik, serta pasokan air baku dengan pembangunan waduk dan bendungan.

Anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro Esti.

Berita Golkar– Komisi VII DPR RI mempertanyakan produksi lifting Minyak dan Gas (Migas) yang hingga saat ini masih jauh dari target yang ditetapkan, sebesar 1 juta barel per hari (bph).

Bahkan tren dari tahun ke tahun, lifting migas tersebut cenderung menurun.

“Jadi kalau kita melihat dari tahun ke tahun memang trennya menurun-menurun terus. Sedangkan kita punya target besar gitu, 1 juta barel (per hari) itu kan tidak angka yang kecil gitu ya. Nah maka saya tadi tawarkan kepada kementerian, kalau memang target ini tidak realistis, kita harus evaluasi target tersebut,” ujar anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti kepada Parlementaria di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Plt. Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2024).

Meski demikian, Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini kembali mempertanyakan kembali sikap optimistis dari Kementerian ESDM terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya tersebut.

Sebagai Anggota DPR yang berada di Komisi VII bermitra dengan Kementerian ESDM, pihaknya bersedia untuk duduk bersama mendiskusikan hal tersebut dan memberikan masukan terkait realitas dari target yang ditetapkan pemerintah.

“Nah, apakah Kementerian ESDM masih optimistis bisa mencapai target tersebut. Meskipun kami menilai, target tersebut sangat tidak realistis. Intinya tidak realistis,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Di balik itu semua, Dyah Roro melihat ada hikmah dari ketertinggalan lifting minyak dari target yang telah ditetapkan tersebut.

Pasalnya, sebagai advokat bagi lingkungan, ia menilai saat ini sudah saatnya masyarakat memiliki hak untuk menikmati atau mendapatkan udara bersih, terhadap lingkungan yang bersih.

Sementara lifting minyak saat ini masih menggunakan energi fosil yang notabene belum ramah lingkungan.

Pihaknya berharap ke depan bisa selalu menekankan untuk selalu mengupayakan energi-energi yang lebih ramah lingkungan.

Kita melihat tren lifting minyak turun, mungkin waktunya kita mengamplifikasi strategi untuk kemudian melakukan transisi energi.

Politisi dari daerah pemilihan Jawa Timur X ini mengakui bahwa saat ini pemerintah sudah mulai menggunakan energi ramah lingkungan, baik melalui kendaraan listrik dan sebagainya.

Namun, menurutnya, yang lebih penting dari itu dan menjadi pondasi utama untuk transisi energi ke yang lebih baik adalah lewat kebijakan.

“Pondasi utama untuk transisi ke energi bersih menurut saya lewat kebijakan, lewat regulasi, yakni dengan menciptakan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan. Karena dengan terciptanya undang-undang ini, sebetulnya bisa membuka peluang agar Indonesia itu bisa mendiversifikasi energi portfolio mereka, yang tadinya mayoritas batu bara ke energi bersih. Ini sekaligus bisa membuka peluang investasi baru,”paparnya.

Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Solo, Daryono, menyerahkan data 14 nama bakal Cawali-Cawawali Solo hasil penjaringan mereka kepada Ketua DPD Partai Golkar Solo, Sekar Tandjung, Rabu (29/5/2024) sore.

Berita Golkar – Jajaran pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Solo melanjutkan safari politiknya ke DPD Partai Golkar Solo, Rabu (29/5/2024) sore.

Ketua DPD PKS Solo, Daryono, memimpin rombongan pengurusnya ke Kantor DPD Partai Golkar Solo.

Sedangkan dari pihak Partai Golkar Solo ada Sekar Tandjung selaku Ketua, dan Taufiqurrahman sebagai Sekretaris. Ada juga sejumlah elite atau petinggi lain DPD Partai Golkar Solo.

Pantauan wartawan, dalam kesempatan itu Daryono menyerahkan daftar 14 nama figur potensial Cawali-Cawawali Solo hasil penjaringan internal.

Di antara 14 nama yang terjaring itu ada nama Sekar Tandjung di kelompok figur eksternal PKS.

Bahkan Sekar Tandjung adalah satu-satunya nama figur potensial Cawali-Cawawali Solo yang terjaring dari internal PKS.

“Sore hari ini kami sampaikan kepada Mbak Sekar dan jajarannya bahwa ternyata ada salah satu kader partai ini yang masuk dalam radar penjaringan di internal PKS. Dalam hal ini ya Mbak Sekar itu sendiri,” ujar Daryono.

Dia menyatakan hasil penjaringan bakal Cawali-Cawawali Solo 2024 di PKS tidak ada rekayasa.

Nama-nama yang terjaring menurut Daryono muncul secara alami berdasarkan usulan grup-grup di PKS, bukan secara personal.

“Mereka kami minta menulis tiga nama kader PKS dan tiga figur eksternal PKS yang layak dicalonkan. Salah satu nama yang muncul dan cukup mendominasi adalah Mbak Sekar, seorang tokoh muda rising star ini,” kata dia.

Dalam kesempatan itu Daryono juga menyampaikan pihaknya siap berdiskusi dan berkolaborasi dengan Partai Golkar Solo.

Arahnya bagaimana dalam melangkah ke depan, utamanya dalam mengelola Solo dan Pilkada 2024.

“Ada hasil penjaringan sebagai bahan pertimbangan, setelah ini bisa berdiskusi, berkolaborasi, untuk bagaimana langkah ke depan dalam mengelola Solo, dan Pilkada 2024. Kami membuka komunikasi itu,” tandas dia.

Sedangkan Sekar Tandjung menyampaikan terima kasih mendalam kepada jajaran pengurus dan kader PKS Solo. Sebab munculnya nama dia dalam penjaringan internal partai itu menjadi sebuah kehormatan bagi dirinya.

“Tentunya sebuah kehormatan bagi kami, termasuk kehadiran teman-teman PKS Solo ke kantor kami. Setelah ini kami akan lakukan mekanisme internal untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh PKS,” tutur dia.

Sekar mengatakan hasil penjaringan internal PKS Solo di mana ada nama kader Partai Golkar di dalamnya, akan dilaporkan kepada DPD Partai Golkar Jateng dan DPP Partai Golkar. Hal serupa akan dilakukan ke jajaran.

“Tentunya ini sesuatu yang perlu kami koordinasikan dengan provinsi dan DPP. Dan itu lah mungkin akan menjadi dasar pertimbangan kami. Langkah setelahnya adalah langkah yang akan kami koordinasikan ke semua,” urai dia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia bersama Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto saat bertemu Sekretaris Jenderal Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Mathias Cormann.

Berita Golkar – Tekad Indonesia yang ingin menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita yang tinggi pada tahun 2045 terus diupayakan Pemerintah untuk dapat diwujudkan, termasuk dengan menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Keanggotaan Indonesia dalam OECD menjadi sangat penting karena dapat menjadi rambu bagi Indonesia agar senantiasa adaptif terhadap perkembangan global yang terjadi.

Usai mendampingi Presiden Joko Widodo bertemu dengan Sekretaris Jenderal Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Mathias Cormann di Istana Bogor, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD bertolak menuju Kantor Kementerian Pertahanan untuk mendampingi Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto bertemu dengan Sekjen OECD Mathias Cormann, Selasa (28/05).

Pada pertemuan tersebut, Sekjen OECD bermaksud untuk menyampaikan penjelasan kepada Menhan Prabowo mengenai langkah-langkah selanjutnya dalam proses keanggotaan Indonesia di OECD.

Hal ini sehubungan dengan pasca diterimanya Peta Jalan Aksesi OECD Indonesia pada PTM OECD di Paris 2-3 Mei lalu.

Peta Jalan Aksesi Indonesia akan menjadi panduan utama bagi Indonesia dalam menjalani proses aksesi OECD. Sebagai wujud komitmen OECD mendukung proses aksesi Indonesia, Sekjen OECD berkunjung ke Indonesia untuk melakukan pertemuan bilateral dan membuka workshop Proses Aksesi OECD yang dihadiri oleh Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam proses aksesi pada hari Rabu (29/05) mendatang.

Turut mendampingi Menko Airlangga dalam pertemuan tersebut diantaranya yakni Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Internasional Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, dan Asisten Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral Ferry Ardianto.

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus dan Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid bersama Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Mathias Cormann.

Berita Golkar – Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus bersama Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid dan Anggota DPR RI menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Mathias Cormann beserta delegasi, di Gedung DPR RI pada Selasa (28/05).

Pertemuan ini merupakan bagian dari agenda kunjungan resmi Sekjen OECD setelah penyerahan Peta Jalan Aksesi ke Indonesia untuk menginformasikan langkah-langkah yang akan diambil Indonesia dalam rangka mempercepat keanggotaan.

Menurut OECD, parlemen adalah mitra strategis dalam proses aksesi karena pentingnya dukungan politik dan akan menjadi muara dari penyelesaian proses pada Pemerintah, seperti perubahan peraturan dan ratifikasi.

Parlemen juga dianggap penting untuk memperoleh dukungan dari banyak pihak.

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk mewakili parlemen mengapresiasi Sekjen Cormann yang mendorong pembukaan diskusi aksesi berjalan sangat cepat hanya 7 bulan–dibandingkan negara aksesi lain yang membutuhkan waktu tahunan. Hal ini dicatat sebagai capaian bersejarah.

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk memahami keinginan Pemerintah untuk dapat menjadi anggota OECD dalam waktu 3 tahun.

Untuk itu, DPR meminta OECD terus mendukung pemahaman publik dan membantu percepatan proses aksesi.

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk menegaskan pentingnya OECD membangun koordinasi yang kuat karena proses aksesi sangat kompleks.

“Implementasi Peta Jalan Aksesi bukan business as usual, sehingga kami harapkan proses politik yang melibatkan parlemen akan berjalan lancar dengan dukungan mayoritas koalisasi Pemerintah pada parlemen mendatang,” ungkap Wakil Ketua DPR RI Lodewijk.

Aksesi ini akan berdampak pada perubahan peraturan dan parlemen akan menjadi mitra yang konstruktif bagi Pemerintah.

Lebih lanjut, Sekjen Cormann menyampaikan bahwa merasa sangat senang mendorong proses aksesi bisa berjalan cepat karena Indonesia memang sudah layak menjadi anggota.

Sejak 2007, Indonesia sudah menjadi mitra kunci OECD dan banyak kemajuan reformasi yang dicapai oleh Indonesia termasuk kepemimpinan Indonesia dalam G20 dan ASEAN.

Indonesia juga turut mendirikan South East Asia Programme (SEARP) pada 2014 bersama Jepang yang menjadi program penting OECD untuk membuka akses ekonomi ke kawasan ASEAN.

Proses legislasi sangat diperlukan dan akan menentukan kecepatan proses aksesi Indonesia.

Sekjen Cormann menyambut baik dukungan parlemen pada Pemerintah dalam proses mengkaji peraturan sesuai standar OECD dan berkomitmen untuk terus melanjutkan pembicaraan dengan parlemen.

Selanjutnya, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid pada kesempatan tersebut menanyakan terkait dukungan negara anggota kepada Indonesia dengan cepat memulai diskusi aksesi dan mendapat Peta Jalan Aksesi.

Sekjen Cormann menanggapi proses awal aksesi Indonesia yang cepat menjadi indikasi begitu kuat dukungan negara-negara anggota kepada Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat bersama Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann.

Berita Golkar – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai focal point dalam Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi Dan Pembangunan/OECD (Tim Nasional OECD) menggelar workshop Proses Aksesi OECD di Jakarta, Rabu (29/05).

Sejumlah Kementerian/Lembaga yang akan terlibat dalam proses aksesi turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Keterlibatan Kementerian/Lembaga memiliki arti penting dalam mengelola berbagai kesempatan dan tantangan yang akan dihadapi selama proses aksesi berlangsung.

Keanggotaan Indonesia dalam OECD akan turut berperan penting dalam mendorong transformasi ekonomi untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Hal ini terkait dengan prinsip-prinsip OECD mengenai tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, dan pertumbuhan yang inklusif sangat selaras dengan visi Indonesia untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran.

Pada tahun 2045, Indonesia bertujuan untuk mencapai Indonesia Emas, yang mencakup pencapaian GNI per kapita sebesar USD30.300, masyarakat kelas menengah yang terdiri dari 70% populasi, dan PDB sebesar USD9,8 triliun.

“Saat itu, Indonesia dapat muncul sebagai negara dengan perekonomian terbesar kelima di dunia. Dan tentunya stabilitas politik menjadi kunci untuk untuk mencapai tujuan tersebut,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan sambutan pembukaan workshop.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang lebih tinggi, sekitar 6-7% per tahun.

Ini perlu didorong oleh investasi besar-besaran untuk melepaskan diri dari middle-income trap.

Indonesia’s OECD Accession Roadmap menjadi sebuah langkah menuju visi tersebut.

Dengan membuka peluang baru untuk perdagangan, investasi, dan kolaborasi, proses aksesi OECD Indonesia akan memberikan manfaat yang saling menguntungkan bagi OECD dan kawasan Indo-Pasifik.

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa sebagai negara dengan kekuatan global yang sedang berkembang di Asia, Indonesia telah diakui sebagai pemain penting.

Dengan menjadi anggota OECD pertama di Asia Tenggara dan ketiga di Asia, Indonesia akan membantu organisasi ini membentuk kebijakan global dan memastikan OECD yang lebih representatif dan inklusif.

Senada dengan Menko Airlangga, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann menyambut baik upaya Indonesia dalam proses aksesi menjadi anggota OECD.

Dalam sambutannya Sekjen Cormann juga menjelaskan berbagai tahapan yang akan dilewati Indonesia dalam proses tersebut.

Sesi workshop pada hari ini diawali dengan penjelasan singkat mengenai Tim Nasional OECD.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Edi Pambudi menjelaskan struktur serta tugas dan fungsi Tim Nasional OECD.

Tim tersebut diketuai oleh Menko Airlangga dengan didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebagai Wakil Ketua.

Sekretariat Tim Nasional akan berada di Kantor Kemenko Perekonomian di bawah kepemimpinan Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

Workshop terdiri dari dua sesi dengan narasumber yang dihadirkan langsung dari Kantor Pusat OECD Paris.

Pada sesi pertama, Director of Global Relations OECD Andreas Schaal memaparkan urgensi penguatan kerja sama antara Indonesia dan OECD.

Dilanjutkan dengan pembahasan secara detil mengenai proses aksesi dan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh Indonesia yang disampaikan oleh Deputy Director of Legal Affairs OECD Gita Kothari yang juga menjabat sebagai Koordinator bagi negara aksesi.

Chief Economist OECD Alvaro Santos Pereira juga memaparkan mengenai keuntungan bagi Indonesia apabila bergabung menjadi anggota OECD.

Sesi kedua lebih mengerucut pada hal–hal teknis yakni proses penyiapan Initial Memorandum (IM).

Dokumen IM akan bermuat asesmen mandiri Pemerintah Indonesia terhadap berbagai regulasi yang ada dengan standar, regulasi, dan praktik terbaik OECD.

Legal Adviser di OECD Natalie Limbasan menyampaikan bahwa asesmen mandiri merupakan salah satu tahapan kritis yang akan menjadi dasar bagi para reviewer di 26 Komite yang ada.

Pada workshop kali ini, Kemenko Perekonomian juga turut mengundang para pejabat tinggi dari Pemerintah Indonesia dan OECD, akademisi dari beberapa perguruan tinggi, lembaga think tank, mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, dan knowledge partner.

Para peserta sangat antusias mengikuti workshop ini yang ditunjukkan melalui berbagai pertanyaan yang kritis, to the point, dan menyentuh berbagai hal yang komprehensif.

Pada sesi konferensi pers terkait workshop tersebut, Menko Airlangga menjelaskan bahwa workshop ini menjadi momentum yang baik untuk setiap Kementerian/Lembaga dan stakeholders yang terlibat untuk memahami seluruh proses aksesi, standar, dan praktik-praktik OECD.

Kemudian, Sekjen Cormann juga menegaskan bahwa OECD akan mendukung penuh agar Indonesia dapat segera merealisasikan cita-citanya, tidak terbatas menjadi anggota OECD saja, tapi juga menjadi salah satu perekonomian penting di dunia yang akan memberikan banyak manfaat bagi rakyat Indonesia.

Juru bicara F-Golkar, Dewi Asmara.

Berita Golkar – Target pemerintah untuk menaikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 di angka 5,1 hingga 5,5 persen diapresiasi Fraksi Golkar DPR.

Juru bicara F-Golkar Dewi Asmara menuturkan sentimen negatif dari memanasnya geopolitik yang mempengaruhi ekonomi global dapat dimaklumi jika pertumbuhan ekonomi nasional belum bisa meroket.

“Pertumbuhan ekonomi tahun 2025, diusulkan pada kisaran 5,1 hingga 5,5 persen, kami dapat memahami, penetapan asumsi tersebut dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global tahun 2025, yang diperkirakan stagnan,” ucap Dewi Asmara membacakan pandangan fraksi terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Pikiran Kebijakan Fiskal (KEM-PKF) 2025 dalam rapat paripurna, Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (28/5).

Fraksi Golkar mengurai kebijakan suku bunga yang masih relatif tinggi, moderasi dan harga komoditas, serta tensi geopolitik berkepanjangan, jadi pertimbangan pemerintah dalam mengusulkan postur pertumbuhan ekonomi tahun depan.

Partai berlambang beringin ini berharap pemerintahan baru nanti bisa meningkatkan ekonomi nasional, lewat kebijakan fiskal yang bermanfaat bagi rakyat dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

“Namun demikian, Fraksi Partai Golkar berharap perekonomian di awal pemerintah yang akan datang dapat tumbuh lebih tinggi guna mencapai momentum pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia emas 2045,” jelasnya.

Oleh karena itu, kata Dewi Asmara, Golkar meminta pemerintah memberikan penjelasan secara komprehensif, terkait daya dan upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional 2025.

“Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan yang lebih rinci dari pemerintah tentang langkah dan strategi untuk merealisasikan target dan harapan tersebut,” tutupnya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Maman Abdurahman.

Berita Golkar – Masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang tinggal di daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Terpencil (3T) di wilayah kepulauan, hingga kini masih mengalami kendala dalam mendapatkan kebutuhan Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).

Menyikapi hal tersebut, Komisi VII DPR RI dalam salah satu poin kesimpulan Rapat Dengar Pendapat meminta Kepala BPH Migas untuk melakukan pemutakhiran data kebutuhan Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) khususnya untuk petani dan nelayan.

“Komisi VII DPR RI meminta Kepala BPH Migas untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap penerbitan rekomendasi pengambilan JBT dan JBKP terkait jarak antara nelayan dengan lokasi SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan),” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurahman di Ruang Rapat Komisi VII, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Sebagai tindak lanjut, Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut mendesak BPH Migas untuk segera merevisi aturan terkait sub penyalur BBM.

Alasannya, oleh karena implikasi dampak dari pembatasan sub penyalur menyebabkan harga bahan bakar yang akan digunakan oleh para nelayan di beberapa daerah-daerah marginal menjadi mahal.

“Contoh kasus ada dua SPBU (SPBU A dan SPBU B), si nelayan ini selama ini dekat SPBU B, tetapi yang mendapatkan izin untuk sub penyalur itu dari SPBU A yang letaknya jauh sekali dari jarak mereka. Semoga ini jadi perhatian BPH Migas, mudah-mudahan segera langsung diundangkan agar usulan masyarakat di beberapa daerah untuk penambahan sub penyalur itu bisa segera ditambahkan,” tandasnya.