BERITA

Berita – Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Maros HA Tajerimin – Havis S Pasha belum menerima rekomendasi dalam bentuk format KPU yakni B1 KWK dari DPP Partai Golkar.

Kedunya masih sebatas mendapat surat rekomendasi, belum B1-KWK.
Belum keluarnya surat B1-KWK, secara otomatis dukungan Golkar ke Tajerimin – Havid S Pasha, dipastikan belum final. Dukungan Golkar masih bisa berubah.

Adapun surat rekomendasi Golkar yang saat ini diterima pasangan Tajerimin – Havid S Pasha, tidak bisa digunakan untuk melakukan pendaftaran di KPU Maros, karena masih sebatas rekomendasi biasa, belum B1-KWK.

Ketua DPD II Golkar Maros, Andi Patarai Amir membenarkan hal tersebut saat dikonfirmasi.

Andi Aso panggilan akrab Andi Patarai Amir menjelaskan, surat B1-KWK masih dalam proses dan pihaknya belum tahu persis kapan surat tersebut keluar.

“Masih dalam proses dan kami juga belum tahu persis kapan surat itu kelur,”jelas Aso.

Saat ditanya soal apakah surat B1-KWK akan keluar sebelum atau setelah pelaksanaan musyawarah daerah Golkar Sulsel, Aso menjawab itu tergantung proses. “Tergantung proses bisa saja kelur sebelum musda bisa juga sesudah musda kita tinggu saja,”kata Aso.

Komisioner KPU Maros, Saharuddin menjelaskan, untuk pendaftaran melalui jalur partai politik, pasangan calon bupati dan wakil bupati harus mengantongi rekomendasi model B1-KWK dari partai.

“Untuk pendaftaran di KPU, pasangan calon harus mengantongi rekomendasi format KPU yakni B1-KWK partai. Itu syaratnya,” terang Datu, sapaan akrab Saharuddin.

Sumber

Berita – Mencermati perkembangan persiapan Pilkada serentak 2020 yang dipastikan akan digelar di masa pandemi Covid-19, Wakil Ketua Bidang Komunikasi, Media, dan Penggalangan Opini, DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara, Muh. Amin Baharuddin diminta adanya instrumen secara baik dan maksimal untuk mengatur jalannya pilkada.

Kata Muh. Amin Baharuddin, KPU RI menerbitkan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 pada 7 Juli lalu. Aturan terebut berisi kewajiban penerapan protokol kesehatan pada penyelenggaraan Pilkada 2020 sehingga dinilai perlu adanya instrumen pilkada.

“Dalam PKPU Nomor 6/2020 tersebut cukup kompleks mengatur, terutama pelaksanaan kampanye. Pasal 57 PKPU 6/2020 menyebutkan, setidaknya ada tujuh metode kampanye yang diperbolehkan dalam pilkada tahun ini. Ketujuhnya, yakni pertemuan terbatas; pertemuan tatap muka dan dialog; debat publik antarpasangan calon; penyebaran bahan kampanye; pemasangan alat peraga kampanye (APK),” ucap Amin secara tertulis, Rabu (29/7/2020).

Ada juga menyebutkan penayangan iklan kampanye di media massa, berupa cetak, elektronik, dan lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta, dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 58, lanjutnya, disebutkan pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka atau dialog harus diselenggarakan di ruangan tertutup dengan membatasi jumlah peserta yang hadir. Diwajibkan untuk menerapkan jaga jarak antarpeserta minimal satu meter.

Namun demikian, partai politik atau pasangan calon dan tim kampanye tetap diminta untuk mengupayakan kedua metode kampanye itu bisa dilakukan secara daring. Bahkan, meniadakan kampanye akbar untuk daerah kategori zona rawan Covid-19. Dan Sulawesi Tenggara itu masuk dalam zona rawan.

“DPD Partai Golkar Sultra sangat menyambut baik PKPU ini. Hanya saja masih ada ruang-ruang yang belum diatur dalam PKPU tersebut. Misalnya, bagaimana dengan kampanye di media sosial seperti Facebook dan lainya,” ujarnya.

Pembatasan kampanye terbuka seperti yang diatur dalam PKPU Nomor 6/2020 ini akan berpengaruh terhadap masifnya kampanye melalui media sosial.

“Saya yakin itu pasti akan terjadi karena masing-masing tim sukses pasangan calon akan memanfaatkan media sosial sebagai media kampanye di tengah pembatasan kampanye secara langsung,” tambahnya.

Apalagi menurutnya di era perkembangan sistem informasi yang begitu pesat seperti saat ini, media sosial menjadi alat paling efektif dan efisien untuk kampanye pilkada.

“Sehubungan dengan itu, saya membayangkan akan banyak muncul akun-akun palsu yang akan digunakan oleh tim-tim atau simpatisan pasangan calon pilkada untuk mengkampanyekan jagoan masing-masing,” ucapnya.

Menurutnya, KPU harus menyiapkan satu instrumen baru, misalnya juknis/juklak atau bisa juga melalui PKPU tersendiri khusus mengatur secara detail tentang pelaksanaan kampanye di media sosial. Hal ini harus menjadi perhatian serius bersama dikarenakan media sosial akan menjadi alternatif pilihan dalam berkampanye.

DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara meminta kepada KPU untuk segera memikirkan hal tersebut.
Mengingat pengalaman Pemilihan Legislatif 2019, pengaturan kampanye di media sosial hanya sebatas mengatur pendaftaran akun milik peserta pemilu. KPU membatasi setiap peserta pemilu hanya boleh memiliki akun media sosial yang digunakan untuk kampanye paling banyak sepuluh akun.

“Itupun juga KPU tidak mengatur mengenai penyebaran konten kampanye, yang bisa saja dilakukan oleh orang di luar tim kampanye atau oleh buzzer politik musiman yang muncul lima tahunan sekali. Belum lagi fenomena hoaks dan ujaran kebencian yang dengan mudahnya tersebar hanya dengan satu klik di akun media sosial,” jelasnya.

Partai Golkar Sultra juga mengajak parpol, pemerhati pilkada, dan masyarakat mendorong lahirnya peraturan tentang kampanye di media sosial. Ini menjadi penting sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan pilkada yang sehat dan demokratis.

“Siapa yang bisa jamin pada minggu tenang yang biasanya tiga hari sebelum hari pencoblosan, akun-akun palsu atau akun tim sukses ini tidak mengkampanyekan jagoanya. Kalau tidak diatur, lalu bagaimana sanksinya,” tambahnya.

Pihaknya juga meminta kepada Bawaslu untuk ketat mengawasi kampanye di media sosial sebagai salah satu lembaga yang diberikan tugas mengawasi jalannya pilkada, serta menyiapkan sumber daya andal untuk mengawasi potensi pelanggaran kampanye di media sosial.

“Saya belum tahu persis seperti apa aturanya nanti. Apakah setiap calon menyetor nama akun tim sukses yang terdaftar di KPUD atau gimana,” ujarnya.

Amin menjelaskan, kalau pelanggaran kampanye di media sosial dilakukan oleh tim sukses, Bawaslu tidak sulit untuk menyurati tim Sukses tersebut sebab tercantum alamat atau lainnya. Namun bagaimana jika pelanggaran itu dilakukan oleh akun palsu.

Bawaslu juga diharapkan menyiapkan tim IT guan mendeteksi potensi pelanggaran jelang pilkada.

“Hal ini harus dipikirkan atau diantisipasi sejak dini untuk menjaga agar pilkada serentak pada 9 Desember 2020 berjalan aman dan damai. Tidak terjadi riak-riak yang pemicunya bisa saja dari media sosial yang tidak diawasi dengan baik,” sambungnya.

Sumber

Berita – Politisi asal Cibal itu mengaku tidak pernah bermimpi untuk menjadi Ketua Golkar di Kabupaten Manggarai, sebab menurutnya ia bukanlah siapa-siapa.

Yoakim Y. Jehati resmi sebagai Ketua DPD II Golkar Manggarai periode 2020/2025. Ia menggatikan Simprosa R. Gandut.

Mantan Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Manggarai itu terpilih melalui Musyawarah Daerah X (Musda X) Partai Golkar di Aula Efata Ruteng, Rabu (29/07/2020).

Kegiatan yang bertema “Kita Satu untuk Indonesia” itu dibuka secara resmi oleh Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi NTT Emanuel Milkiades Lakalena.

Dalam sambutannya, ia mengimbau kepada semua kader Golkar untuk menjalankan proses Musda dengan aman, damai dan lancar.

Di tengah situsi pandemi Covid-19, ia juga meminta untuk tetap mengikuti protokol kesehatan pencegahan dan penanganan Covid-19.

Sebab Covid-19 kata dia, sampai saat ini belum selesai. Belum juga ada vaksin yang bisa mengobati Covid-19.

Sebab itu, ia meminta agar lebih baik mencegah dari pada mengobati.

“Karena itu kita harus mencegah penyebaran Covid-9 ini, daripada mengobati. Apalagi sampai sekarang belum ada obat ataupun vaksin untuk Covid-19. Sehingga pesan saya, tetap ikuti rotokol kesehatan,” ungkapnya.

Untuk Musda kali ini, jelas dia, sesuai perintah partai hanya musyawarah mufakat dan tidak boleh ada pemilihan.

“Musyawarah mufakat itu akan dilakukan sebelum musda dibuka. Sidang paripurna akan dibuka setelah ada musyawarah mufakat,” ujarnya.

“Itu perintah Ketua Umum, kalau misalnya di Manggarai ada musyawarah dan mufakat yah kita lanjutkan, tapi kalau masing-masing calon bersih keras untuk maju, mau tidak mau kita pending Musdanya,” tambahnya lagi.

Melki juga meminta untuk menghargai keputusan Musda X Partai Golkar Kabupaten Manggarai.

Ia juga mengimbau kepada kader agar tidak perlu menyebarluaskan dinamika yang terjadi pada Partai Golkar.

Ia berharap semua dinamika cukup menjadi konsumsi internal partai saja.

“Kita berkompetisi ini cuma satu kali, sampai mati kita akan menjaga tali persaudaraan dan kebersamaan yang sudah lama kita bangun,” katanya.

Pantauan VoxNtt.com, usai menggelar acara pembukaan dilanjutkan dengan musyawarah mufakat antara DPD I, DPD II dan seluruh Komcat Partai Golkar Kabupaten Manggarai.

Usai menjalankan proses musyawarah mufakat itu akhirnya Yoakim Jehati terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Manggarai.

Hal itu ditandai melalui pembacaan Surat Keputusan Musda X Partai Golkar yang menetapkannya sebagai Ketua Golkar Kabupaten Manggarai periode 2020/2025.

Dalam sambutannya, Yoakim mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kepercayaan untuk memimpin Partai Golkar.

Ia mengaku hal itu merupakan pristiwa besar dan tercatat dalam sejarah hidupnya.

Politisi asal Cibal itu mengaku tidak pernah bermimpi untuk menjadi Ketua Golkar di Kabupaten Manggarai, sebab menurutnya ia bukanlah siapa-siapa.

“Kalau tidak pernah bermimpi yang pasti saya tidak punya ambisi. Karena saya menyadari banyak kekurangan. Tapi inilah jalan yang Tuhan berikan untuk saya,” ujarnya.

Dikatakan, tidak banyak yang ia janjikan, tapi minimal memiliki konsep untuk membangun Partai Golkar dan melakukan rekonsiliasi.

Mantan Ketua GMNI Cabang Manggarai itu mengaku berkomitmen untuk membangun tali silatirahmi kepada sejumlah kader partai yang berbeda pendapat saat Musda berlangsung untuk kembali seperti biasa.

“Banyak hal yang harus dibenahi, termasuk pembenahan kader dan kesekretariatan,” katanya.

Apalagi tantangan pertama yang akan dia hadapi adalah Pilkada Manggarai pada 9 Desember mendatang.

“Ujian terbesar untuk saya adalah Pilkada. Kalau Golkar kalah dalam Pilkada mendatang berarti itu kegagalan pertama saya,” katanya.

Sebagai pimpinan partai, ia mengajak seluruh kader Golkar agar sama-sama bersabar dan menahan diri siapa kandidat yang diusung.

“Ketika sudah ada keputusan kita gas. Kader harus mampu menahan diri, ke mana arah Partai Golkar, saya berharap tiidak ada yang tercecer karena kemenangan Golkar adalah kemenangan kita bersama,” katanya.

“Mari kita sama-sama mendayung partai ini untuk kejayaan kita bersama,” tambahnya lagi.

Kegiatan Musda itu ditutup secara resmi oleh DPD I Partai Golkar yang diwakili oleh Fransiskus Sarong.

Ia menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya ketua baru DPD II Partai Golkar kabuppaten Manggarai.

Dikatakan, bahwa proses muusyawarah dan mufakat Musda X Partai Golkar Kabupaten Manggarai berjalah alot dan cukup melelahkan.

“Proses yang alot dan lelah itu akan ada tugas besar untuk lakukan pemulihan partai golkar di Kabupaten Manggarai,” katanya.

“Pa Yoakim harus bisa memahami berbagai proses ini, pulihkan hubungan antar-kader,” tambahnya lagi.

Ia mengatakan pesoalan yang sangat menganggu dalam mengurus organisasi khususnya partai adalah urusan keuangan.

“Urusan keuangan itu harus sungguh menjadi perhatian dalam mengelolah Partai Golkar ke depan,” katanya.

Frans juga mengucapkan terima kasih kepada mantan Ketua DPD II Partai Golkar Manggarai Simprosa R. Gandut.

Hal itu kata dia, karena melalui diskusi yang cukup panjang akhirnya merelakan kursi Ketua Golkar Manggarai kepada Yoakim Y. Jehati.

Namun ia menegaskan, Yokim bukan karena diarahkan oleh siapa-siapa. Namun itu karena dianggap menjadi kader terbaik kedua di Partai Golkar karena sebelumnya menjabat sebagai sekretaris.

Ia juga mengingatkan kepada ketua terpilih agar mejaga hubungan baik, ke depan, ke belakang, ke atas dan ke samping.

“Yang dipertimbangkan betul adalah sinkoronisasi kepentingan tingkat atas dan tingkat bawah,” tutup Frans.

Sumber

Berita – Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menunggu hasil survei untuk mendukung bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat.

Kami sementara proses survei bakal calon bupati dan wakil bupati. Kami berharap di awal Agustus 2020 hasil survei sudah ada sehingga kami bisa membahasnya di DPP.

Untuk Kabupaten Manggarai Barat pihaknya melakukan survei terhadap 3-4 bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati.

Hal itu disampaikan oleh Ketua DPD I Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena usai membuka Musyawarah Daerah (Musda) III, DPD II Golkar Kabupaten Manggarai Timur di Borong, Selasa 28 Juli 2020.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu menjelaskan untuk Kabupaten Manggarai pihaknya sedang mensurvei tiga bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati.

Pasangan calon tersebut, kata Melki, antara lain, Kamelus Deno-Viktor Madur (Paket DM), Heribertus G.L Nabit-Heribertus Ngabut (Paket Hery-Heri), Agustinus Ganggut-Mantovanny Tapung (Paket Aman).

“Sedangkan untuk Kabupaten Manggarai Barat pihaknya melakukan survei terhadap 3-4 bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati,” ujar dia.

Dikatakannya, setelah mendapat hasil survei maka pihaknya akan membahas bersama DPP Golkar di Jakarta. Berharap pada Minggu pertama Agustus 2020 Golkar bisa memutuskan pasangan calon mana yang akan diusung di Pilkada Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat.

Sedangkan untuk Pilkada di kabupaten Ngada 2020, Partai Golkar memutuskan mengusung pasangan calon Andreas Paru-Raymundus Bena (APRB).

Sumber

Berita – Enam belas tahun silam. Sosok pemuda berkulit putih, dengan tinggi 165 meter dan sedikit gemuk, keluar dari dalam camp menghadapi protes dari puluhan massa. Kejadian itu terjadi pada siang hari. Saat itu, kondisi sekeliling camp telah dikepung. Beberapa dari mereka bahkan sudah siap membakar tempat tinggal pekerja proyek, jika tuntutan tidak terpenuhi.

Massa menuntut aktivitas proyek pengerjaan jalan di kawasan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat dihentikan. Alasan mereka sederhana. Truk bermuatan berat mengangkut batu, pasir dan lainnya, dianggap merusak jalan mereka.

Beruntung amarah warga meredup. Lelaki yang keluar menghadapi massa, berpembawaan santai dan tenang. Didampingi sejumlah pekerja, massa didekati. Mereka diajak dialog dengan kekeluargaan. Hasilnya, proyek pengerjaan jalan Rasau Jaya tetap dilanjutkan dan lalu lintas truk dengan tonase berat dialihkan ke jalur lain.

Dialah Erry Iriansyah. Sosok lelaki mediator aksi protes massa yang dimaksud. Cerita bagaimana kedewasaannya menenangkan massa, menjadinya negosiator ulung mencarikan solusi terbaik masyarakat. Setidaknya sepenggal pengalaman yang tak terlupakan oleh Erry. Apalagi saat itu, dia masih berstatus mahasiswa dan kebetulan dipercaya bekerja di proyek pengerjaan jalan di Kecamatan Rasau Jaya.

Siapa mengira, dari jam terbang tinggi bergaul dengan masyarakat, jadi modal dasarnya menjadi politisi muda sukses di Kalbar. Erry adalah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalbar 2, yakni Kubu Raya dan Mempawah. Di DPRD, dia menjabat sebagai anggota Komisi IV dan Sekretaris Fraksi Golkar di DPRD. Dia juga menjabat Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Golkar Kabupaten Kubu Raya.

Tapi, siapa sangka dia bisa sukses di dunia politik, yang ternyata tidak linier dengan perjalanan karier Erry. Dilihat dari lingkungan keluarga misalnya. Dia dibesarkan dari lingkungan yang biasa saja. Ayah Erry adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat.

Begitu pun jenjang pendidikan. Diawali dengan mengenyam pendidikan di SDN 28 pada 1994, SMPN 5 Pontianak pada 1997, SMA Muhamadiyah 1 Pontianak pada 2000, dan S1 Fakultas Teknik Untan, Jurusan Teknik Sipil pada 2006.

Khusus untuk pendidikan S1, adalah masa di mana Erry dewasa ditempa, bagaimana menjadi pemuda yang mandiri. Sadar akan kondisi ekonomi keluarga yang terbatas. Apalagi sang ayah hanya mengandalkan gaji pensiunan. Erry pun banting tulang.

Selama aktif kuliah, uang jajan dan semester kuliah dicari sendiri. Di luar jam kuliah, Erry nyambil jadi pengantar berkas ke tempat foto copy dan penjualan Alat Tulis Kantor (ATK) milik temannya. Dari sana, Erry menutupi biaya kuliah. Termasuk uang jajan semasa jadi mahasiswa.

“Usaha teman saya waktu itu di Jalan Sepakat II. Lumayan buat jajan dan kuliah,” kata Erry.

Antar berkas foto copy tidak berjalan lama. Dia beralih kerja, meski statusnya masih mahasiswa. Bermula dari permintaan seorang kerabat, dia pun kerja pada kontraktor proyek. Yakni proyek pembangunan jalan dan pengairan. Dasarnya, karena Erry mahasiswa Teknil Sipil.

Sudah menjadi garis tangan. Di bidang konstruksi inilah, Erry membuktikan diri. Menjadi anak muda yang mapan melalui profesi kontraktor. Selesai kuliah pada 2006, Erry sudah mendirikan perusahaan konstruksi. Jabatannya bahkan direktur utama. Sudah banyak proyek pembangunan yang dikerjakan.

Matang sebagai kontraktor, Erry ternyata juga eksis dalam dunia organisasi. Yang paling melekat oleh ingatan publik, dia pernah menjabat Ketua DPD KNPI Kalbar. Selain itu, dia juga menjabat Ketua PD AMPG Kalbar, Wakil Ketua KONI Pontianak, dan Ketua Wushu Pontianak.

Pun demikian dalam organisasi kontraktor. Dia juga aktif sebagai Ketua Bidang Gapensi Kalbar, Ketua Bidang Perbakin Kalbar, Wakil Ketua Pemuda dan Olahraga DPD Golkar Kalbar, dan Bendahara LPM RI Kalbar.

Dari sederet pengalaman organisasi yang digeluti, menjadi modal dasar, alumni Teknik Untan ini terjun ke dunia politik praktis. Puncaknya pada Pemilu Legislatif 2019. Menjadi awal mula dia memberanikan diri menjadi caleg dari Partai Golkar.

Sebagai anak muda yang baru memulai karier politik, Erry tidak gentar bertarung dengan politisi yang memiliki pengalaman lebih darinya. Sejumlah strategi pun disiapkan, bagaimana suara dari Dapil 2 Kalbar bisa diraih.

Selain memanfaatkan jaringan pertemanan, Erry dengan totalitasnya aktif terjun ke desa-desa hingga ke daerah bagian pelosok. Di sana, dia banyak berinteraksi dengan warga. Ada banyak komunikasi dan silaturahmi dibangun olehnya. Satu di antaranya yang paling mendapat sorotan adalah permasalahan infrastruktur.

Ada keinginan yang kuat dari masyarakat. Jalan desa bisa cepat dibangun. Bagi mereka infrastruktur jalan, menjadi bagian vital, agar membuka akses ekonomi warga desa, terutama untuk keperluan menjual hasil bumi ke pusat kota.

Hanya saja, untuk bisa mendapatkan cerita harapan masyarakat dari akar rumpun tidak cukup dengan modal kepiawaian dalam berkomunikasi. Ada tiga prinsip yang dipegang Erry, bagaimana bisa menarik dukungan dari mereka.

Prinsip pertama adalah fokus. Artinya, selama berkampanye, dia harus memposisikan dirinya totalitas ke dalam dunia politik. Dengan begitu, perencanaan dan pemetaan yang disiapkan benar-benar terealisasi dengan baik.

Misalnya untuk mengunjungi suatu desa, selain menjunjung tinggi nilai-nilai tata kerama dan bahasa, tidak lupa dia bersama tim sebelum berkunjung ke daerah tersebut, lebih dahulu mengetahui karakter warga yang akan dikunjungi. Misalnya, dia membawa sejumlah tenaga medis dan terapi bekam, untuk melayani kesehatan gratis kepada warga.

“Alhamdulillah, dengan pelayanan ini, saya dan tim bisa diterima warga,” kata Erry.

Prinsip kedua, yakni konsisten. Sebagai alumni Teknik, dia sebenarnya bukan tipe orator yang ulung. Sebaiknya, Erry merupakan tipe orang pekerja dan tidak suka banyak berbicara. Ini bisa dilihat setiap kali dia memberikan sambutan pembukaan suatu kegiatan. Pidato yang disampaikan tidak lebih dari sepuluh menit.

Karena pesan yang biasa disampaikan olehnya, bagaimana mengakomodir keinginan dari peserta kegiatan. Karena itulah alasan sekaligus harapan dari peserta, ingin mengetahui manfaat dari acara yang dihadiri.

Prinsip terakhir, yakni sabar. Prinsip ini sebenarnya sudah menjadi pembawaan dan karakter Erry yang tenang dan tidak mudah terpancing emosi. Setiap kali menghadapi masalah pandangan miring terhadap dirinya maupun perdebatan dialog atau diskusi silang pendapat.

“Misalnya, saat kita kunjungan ke daerah, kita mendapat cemooh dari mereka. Ya harus sabar. Jangan terpancing emosi,” kata Erry.

Dari puluhan desa yang disinggahi, dengan berinteraksi lebih dari ribuan warga yang ditemui, kegigihan putra asal Kota Pontianak ini pun membuahkan hasil. Dengan perolehan sekitar 12.800 suara dari Dapil Kalbar 2, mengantarkan Erry duduk di kursi DPRD Kalbar.

Berhasil menduduki kursi wakil rakyat, karier politik Erry berlanjut. Berbekal jabatan sebagai legislator tingkat provinsi, Erry pun meraih dukungan menjabat kursi Ketua DPD Golkar Kabupaten Kubu Raya. Sesuatu pencapaian yang prestisius bagi figure muda menjabat sebagai ketua partai di tingkat kabupaten. Apalagi jabatan itu diraih dengan cara aklamasi. Lebih tepatnya pada Musda ke-V di Gedung Zambrud Pontianak, Minggu (19/7/2020).

Pencapaian Erry sekarang, sebagai legislator muda, jelas, ada tugas berat yang diemban dan itu harus diwujudkan. Selain target bagaimana bisa meningkatkan perolehan kursi DPRD di tingkat kabupaten, dia juga harus berkeliling daerah, menyerap aspirasi sebanyak mungkin, kemudian berupaya menyelesaikan persoalan yang dihadapi untuk masyarakat di Kalimantan Barat.

Sumber

Berita – Penyebaran pandemi virus corona (Covid-19) yang hingga saat ini masih tinggi, ikut menjadi perhatian Partai Golongan Karya (Golkar) Gorontalo. Bahkan Ketua DPD I Partai Golkar, Rusli Habibie, mewajibkan seluruh kader Partai Golkar mengawal dan mendukung penanganan pandemi Covid-19.

Kebijakan tersebut berlaku bagi setiap kader, terutama anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota se-Gorontalo.

“Wajib bagi seluruh anggota FPG untuk terus mengawal dan mendukung secara terukur seluruh kebijakan pemerintah daerah dalam upaya penanganan pandemi Covid-19. Termasuk seluruh dampak sosial ekonomi kepada masyarakat,” ujar Juru Bicara Partai Golkar Provinsi Gorontalo, Ghalieb Lahidjun.

Setiap kader Golkar, terutama anggota FPG, tidak boleh bermain-main dengan kapastianya di DPRD untuk mengganggu konsentrasi dan kesungguhan pemerintah di daerah masing-masing dalam menangani Covid-19. Apalagi sampai mencari-cari kesalahan kepala daerahnya untuk sekadar bargaining politik tertentu yang tidak produktif”.

“Itu perintah Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo,” tegas Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (APMG) Provinsi Gorontalo itu.
Ghalieb mewanti-wanti bagi kader yang tak mengindahkan, dan melanggar perintah DPD I Partai Golkar. Saat ini, sudah oknum kader Partai Golkar yang dilaporkan.

“Terkait laporan tersebut, kita masih akan dalam dan lakukan investigasi. Apabila terbukti benar, maka kita akan beri sanksi tegas,” tutur pria berlatar belakang aktivis itu.

Ghalieb mengemukakan, sebagai partai politik, Partai Golkar memiliki strategi dan taktik dalam menghadapi Pilkada 3 daerah di Gorontalo. Namun jangan sampai kepentingan Pilkada mengganggu konsentrasi pemerintah dalam melawan Covid-19.

“Pilkada dan penanganan Covid-19 itu dua kamar yang berbeda. Kita boleh saja berseberangan secara politik dalam Pilkada, tapi kita harus bersatu melawan covid-19. Sebab penangan Covid-19 adalah kepentingan bersama,” kata Ghalieb.

Sumber

Berita – Vinsensius Reamur, anggota DPRD Manggarai Timur dari daerah pemilihan Kota Komba terpilih menjadi Ketua DPD II Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Manggarai Timur periode 2020-2025.

Politisi yang akrab disapa Ndeng ini dipercayakan oleh semua kader untuk menahkodai partai Golkar Matim selama lima tahun ke depan.

Yohanes Nahas, mantan ketua DPD II Golkar Matim periode 2017-2020, dalam sambutan pembukaan kegiatan musyawarah daerah (Musda) III Partai Golkar Matim di Aula Hotel Kasih Sayang Borong pada Selasa, 28 Juli 2020 mengatakan bahwa inti dari kegiatan Musda adalah pemilihan ketua, penyusunan program, dan penetapan pengurus hingga ke tingkat ranting.

Namun demikian, lanjutnya, dalam Musda Golkar Matim kali ini, berdasarkan musyawarah mufakat – dengan tidak mengesampingkan demokrasi – seluruh pengurus dan kader partai berlambang pohon beringin itu, mempercayakan Vinsensius Reamur dan Yosep Ode, sebagai ketua dan sekretaris DPD II Golkar Matim periode 2020-2025.

Menurutnya, Vinsen dan Yosep telah dipilih secara aklamasi sebelum Musda diselenggarakan.

Ia mengatakan, Vinsensius Reamur adalah kader Golkar Matim yang sudah teruji, di mana salah satunya adalah sudah dua periode menjadi “letang temba, laro jaong” (penyambung lidah) masyarakat Matim sebagai wakil rakyat.

Yohanes berharap agar di bawah kepemimpinan Vinsensius Reamur dan Yosep Ode, Golkar Manggarai Timur lebih baik dari sebelumnya.

“Kepada pengurus yang baru, lihatlah kekurangan pengurus yang lama untuk diperbaiki, dan yang baik dipertahankan,” ujarnya.

Sementara itu, ketua DPD I Golkar NTT Melki Laka Lena mengapresiasi langkah yang ditempuh oleh seluruh pengurus dan kader Golkar Manggarai Timur yang memilih sistem musyawarah mufakat untuk menentukan ketua dan sekretaris DPD II Golkar Matim.

Menurutnya, dari seluruh proses pemilihan pengurus DPD II partai besutan Airlangga Hartato ini di NTT, proses yang paling menarik ada di Manggarai Timur, di mana tidak terjadi dinamika akibat tarik ulur kepentingan dari para kader.

Ia berharap kepada pengurus baru partai Golkar Matim agar tidak hanya mengharapkan orang-orang yang punya uang dalam proses membesarkan partai, tetapi “mengandalkan kader yang paham sistem Parpol”.

Sumber

Berita – DPD Golkar Jawa Timur (Jatim) melakukan kunjungan ke kantor Jawa Pos Radar Mojokerto (JPRM) di Jalan R.A Basuni 96, Desa Jampirogo, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Senin (27/7).

Kunjungan dipimpin langsung Ketua DPD Golkar Jatim Muhammad Sarmuji. Kunjungan diterima langsung oleh Direktur JPRM Muhamad Nur Kholis, didampingi Pemimpin Redaksi Abi Mukhlisin, Manajer Keuangan Fredy Hariawan, Manajer Iklan Niko Suseno dan kru JPRM.

Itu dilakukan setelah rombongan DPD Golkar Jatim menghadiri pembukaan Musda Golkar Kota Mojokerto Ke-X di kantor DPD Golkar, Jalan Jawa, Kelurahan Kranggan, Kota Mojokerto.

Sarmuji menyampaikan perihal arah partai politik yang dipimpinnya. Khususnya dalam menghadapi tahun politik yang ditandai pesta demokrasi pilkada serentak. Dan juga arah partai politik di masa pandemi Covid-19.

’’Kita berharap Jawa Pos Radar Mojokerto tidak sungkan dalam segala hal terhadap anggota dewan dari Fraksi Golkar di Kota/Kabupaten Mojokerto,’’ ungkap Sarmuji. Dia mengatakan, kebijakan itu menandakan Partai Golkar memberikan atensi terhadap kalangan media mainstream.

Alumni Universitas Jember ini meminta agar media, seperti JPRM tidak sungkan-sungkan melakukan wawancara terkait pemberitaan dengan anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar. Lantaran, pihaknya ingin membuka seluas-luasnya informasi yang ada di DPRD melalui anggota dewan dari fraksi parpol berlambang pohon beringin tersebut.

’’Jangan sungkan-sungkan lakukan door stop (wawancara di depan pintu),’’ lanjut dia. Hal itu, terang dia, merupakan kebijakan yang telah direstui partai. Artinya, partai ingin memberikan makna yang lebih terhadap kiprah para wakil rakyat dari partai Golkar.

’’Kita membuka seluas-luasnya informasi di DPRD. Ini agar keberadaan kita kian bermakna bagi masyarakat,’’ beber Sarmuji. Pihaknya menambahkan, pada era milenial sekarang ini partainya terus memberikan respons. Salah satunya dengan mencoba memberikan terobosan baru dalam program partai.

Dalam masa pandemi sekarang ini, Golkar juga memberi respons berbeda. ’’Kita menggunakan pendekatan baru. Seperti membuat lomba puisi bertema tenaga kesehatan. Nah, kegiatan itu sebelumnya tidak pernah ada. Tapi, dengan adanya pandemi, relevansinya menjadi ketemu,’’ tambah Sarmuji.

Direktur JPRM Muhamad Nur Kholis mengaku berterima kasih atas kunjungan dari DPD Golkar Jatim. Termasuk, upaya DPD Golkar Jatim yang meminta anggota dewan Fraksi Golkar Kabupaten/Kota untuk membuka diri kepada media massa. ’’Ini jadi semacam instruksi berarti ya? Bagi seluruh anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar,’’ tandasnya.

Dia menegaskan, kebijakan yang terbuka terkait pemberitaan tersebut sangat diapresiasi. Sebab, hal itu sejalan dengan keberadaan fungsi partai politik sekarang ini di masyarakat. ’’Itu sejalan dengan keberadaan fungsi parpol di masyarakat. Apalagi, sekarang ini tengah menghadapi pandemi Covid-19,’’ kata dia.

Rombongan DPD Golkar Jatim juga diajak mengunjungi neswroom di lantai dua gedung JPRM. Di situ, ditunjukkan tempat awak redaksi mengolah berita dan mempersiapkan dalam sajian koran maupun online.

Sumber