BERITA

Bobby Adhityo: Golkar Tak Keberatan Tim Sinkronisasi Berisi Elite Gerindra


Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Bobby Adhityo Rizaldi.

Berita Golkar – Tim Gugus Tugas Sinkronisasi dibentuk untuk proses transisi yang berisi elite-elite Partai Gerindra. Partai Golkar tak mempermasalahkan hal tersebut.

Ketua DPP Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi menyambut baik adanya tim sinkronisasi. Menurutnya, tim sinkronisasi perlu dibentuk sebagai hal strategis pembangunan.

“Bagus, memang perlu ada tim sinkronisasi, apalagi ada siklus pembahasan APBN 2025, di mana banyak hal strategis keberlanjutan pembangunan,” ujar Bobby, Senin (3/6/2024).

Soal anggota tim sinkronisasi, Bobby anggap hal itu adalah wajar. Golkar pun tak keberatan dengan anggota tim sinkronisasi yang berisi elite Partai Gerindra itu.

“Dan tidak masalah, wajar saja, adalah hak Presiden terpilih untuk membentuk formasi tim tersebut. Sama sekali tidak ada keberatan, Golkar mendukung,” katanya.

Untuk diketahui, tim sinkronisasi tersebut diperkenalkan usai pertemuan bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (31/5) lalu.

Mereka di antaranya Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, dan Bendahara Umum (Bendum) Gerindra Thomas Djiwandono atau Tommy.

Muzani memperkenalkan jajaran Tim Gugus Tugas Sinkronisasi yang bertemu dengan Sri Mulyani.

Tak hanya bertemu jajaran Kemenkeu, gugus tugas ini juga akan bertemu dengan kementerian lainnya dalam proses transisi ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Gibran: Sufmi Dasco Ahmad

Wakil Ketua: Ahmad Muzani

Bidang Keuangan: Thomas Djiwandono (Tommy)

Anggota: Budi Djiwandono, Sugiono, Prasetyo Hadi

Dave Laksono: Partai Golkar Masih Kaji Peluang Duet Bobby-Ijeck di Pilgub Sumut


Ketua DPP Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno Laksono.

Berita Golkar – Partai Golkar membuka peluang untuk menduetkan Bobby Nasution dengan Musa Rajekshah atau Ijeck sebagai cagub-cawagub Sumatera Utara (Sumut) pada Pilkada 2024.

“Saat ini semua kemungkinan masih bisa saja, kan surat tugasnya itu untuk kedua pihak tersebut (terkait Pilkada Sumut) dan kita lihatlah bagaimana yang terbaik,” tegas Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2024).

Menurutnya, Golkar ingin mengusung sosok potensial dan terbaik agar bisa menang pada Pilkada Sumut 2024.

“Karena kita harus pastikan bahwa ini calon yang terbaik yang kita pasangkan dan pasti menang,” sambungnya.

Dia menyatakan Golkar masih melakukan kajian untuk menghadapi sejumlah pilkada di beberapa wilayah, termasuk Sumut.

“(Pertimbangannya) macam-macam dilihat dari hasil surveinya juga, dilihat dari penerimaan masing-masing partai sehingga kita tuh maju ke pilkada, benar-benar yakin bahwa kita akan menang,” ucap dia.

Tak hanya itu, Golkar juga tak ingin tergesa-gesa memutuskan duet Bobby-Ijeck di Pilkada Sumut. Pasalnya Golkar masih akan melihat dinamika ke depan.

“(Apakah dipasangkan Bobby-Ijeck nantinya) tergantung, ini kan masih ada waktu. Jadi kita masih lihat dinamika yang berkembang sebelum pendaftaran. Pendaftaran itu kan sekitar akhir Agustus kalau tidak salah ya, jadi sampai nanti kita masih ada waktu untuk kita menyesuaikan,” tandasnya.

Izin Tambang dari Jokowi, Partai Golkar: Mendorong Kemandirian Ormas Keagamaan


Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily.

Berita Golkar – Pemerintah memberikan izin organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan mengelola tambang.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, menyebut ormas yang mendapat izin perlu memenuhi beberapa persyaratan seperti pengelola tambang lain.

Awalnya, politikus Golkar itu mengatakan izin ormas keagamaan mengelola tambang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah.

“Pemberian izin ormas keagamaan untuk mengelola tambang menunjukkan bahwa sumber daya alam kita yang kaya ini dapat dikelola siapa saja, termasuk ormas keagamaan. Kekayaan alam kita ini memang harus dapat dikelola seluas-luasnya oleh dan untuk rakyat, termasuk oleh organisasi kemasyarakatan yang memang memiliki basis masyarakat,” katanya, Senin (3/6/2024).

Meski demikian, Ormas yang mengelola tambang perlu memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan. Seperti kemampuan teknologi dan tak mencemari lingkungan.

“Namun tentu pengelolaan tambang ini harus disertai dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, bukan hanya menjadi pemegang konsesi tambang semata. Kompetensi teknologi, kemampuan untuk mengeksplorasi lahan, dan tentu yang paling utama adalah menjaga ekosistem lingkungan agar tidak rusak akibat eksploitasi SDA,” katanya.

Ace sepakat soal izin tambang ini untuk mendorong kemandirian ormas keagamaan.

“Tentu dengan adanya hak untuk mengelola tambang ini akan dapat mendorong kemandirian ekonomi ormas keagamaan dan mengoptimalkan peran ormas keagamaan dalam mengelola kekayaan kita,” katanya.

Alasan Pemberian Izin

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menjelaskan pertimbangan ormas keagamaan diberikan izin untuk mengelola tambang.

Siti mengatakan setiap ormas mempunyai sayap organisasi yang bisa mengelola bisnis secara profesional.

“Itu kan begini ya, organisasi itu kan punya sayap-sayap organisasi. Organisasi kemasyarakatan termasuk parpol kan juga punya sayap bisnis. Nah jadi yang dimaksud dengan perizinan itu, itu di sayap bisnisnya. Jadi tetap aja profesional sebetulnya,” kata Siti kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Minggu (2/6/2024).

Siti mengatakan lebih baik ormas itu menjalankan bisnis secara profesional daripada setiap hari mengajukan proposal.

“Nah ormas itu pertimbangannya itu tadi karena ada sayap-sayap organisasinya yang memungkinkan. Daripada ormasnya setiap hari nyariin proposal minta apa, apa namanya mengajukan proposal, kan lebih baik dengan sayap bisnis yang rapi dan tetap profesional. Itu sih sebetulnya,” ujar Siti.

Selain itu, Siti menjelaskan mengenai manusia menjadi produktif sebagai salah satu hak asasi manusia yang harus dipenuhi.

Dia juga mencontohkan bagaimana hutan sosial diberikan kepada rakyat agar produktivitas itu bisa tetap terjaga.

“Bunyinya pokoknya bahwa, gini lho ya, undang-undang dasar itu kan mengatakan bahwa adalah hak asasi manusia untuk manusia menjadi produktif. Jadi ruang-ruang produktivitas rakyat apapun salurannya harusnya diberikan. Maka ada hutan sosial diberikan kepada rakyat. Ada misalnya nanti apa ya petugas petugas yang di bawah bangat yang miskin itu juga harusnya dipikirkan karena produktif itu kan hak rakyat gitu ya yang harus diperhatikan oleh negara,” ujar Siti.

Pondok Pesantren, Menko Airlangga: Pemerintah Terus Tingkatkan Pemerataan Akses Keuangan


Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Ekosistem ekonomi dan keuangan syariah Indonesia saat ini menjadi telah berkembang terutama dalam bidang investasi keuangan syariah, makanan dan minuman halal, modest fashion, farmasi, kosmetik, hingga wisata ramah muslim.

Selain itu, potensi tersebut juga didukung dengan adanya 39,6 ribu pesantren dan lebih dari 4,8 juta santri yang tersebar di penjuru Nusantara, di mana pondok pesantren memiliki peran yang sangat strategis.

Sebanyak 12.469 pesantren atau hampir 40% dari total pesantren memiliki potensi secara ekonomi baik di bidang pertanian, peternakan, perikanan, serta usaha mikro kecil.

“Tentu adik-adik santri sebagai generasi muda mempunyai kesempatan di era digitalisasi ini. Jadi kita lihat potensi yang besar generasi muda ada 65 juta orang dan ini adalah potensi bonus demografi. Pesantren bukan hanya pendidikan dan pengajaran keagamaan tetapi juga tanggung jawab besar untuk pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dalam acara Sosialisasi Keuangan Inklusif bagi Santri dan Masyarakat Sekitar Pesantren dalam Rangkaian Milad Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) yang ke-46 di Pondok Pesantren Mama Bakry, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/06).

Keuangan inklusif merupakan komponen penting dalam proses inklusi sosial dan ekonomi, untuk itu Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020.

Melalui payung hukum ini, dapat dilakukan akselerasi perluasan akses keuangan kepada masyarakat dengan memperkuat koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Industri Jasa Keuangan, Organisasi Masyarakat, serta lembaga pendidikan seperti ponpes pada berbagai segmen sasaran, salah satunya adalah santri dan pemuda.

Sinergi dan kolaborasi antara DNKI bersama Kementerian dan Lembaga serta Majelis Dakwah Indonesia juga diperlukan untuk melaksanakan kegiatan literasi dan edukasi keuangan syariah di pondok pesantren dengan beberapa program seperti, layanan keuangan digital pesantren menggunakan biometrik wajah bagi santri/santriwati, implementasi QRIS bagi pesantren, program pesantren go digital dan keagenan laku pandai perbankan dan non bank untuk pondok pesantren.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Ferry Irawan yang turut hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa Pemerintah juga sedang mendorong peningkatan kepemilikan rekening maupun penggunaan produk keuangan formal, seperti melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) untuk dukung peningkatan inklusi keuangan.

Untuk membantu permodalan kemandirian pesantren, telah terdapat penyaluran pembiayaan antara lain berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembentukan Bank Wakaf Mikro (BWM), penyaluran pembiayaan Ultramikro (UMi), penerbitan sertifikasi halal self declare serta penyaluran pembiayaan dari LPDB KUMKM kepada mitra syariah atau Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren).

“Dan ini tentunya berdasarkan data posisinya target inklusi keuangan adalah cukup besar yaitu hampir 90%. Nah tentu saya berharap bahwa target inklusi keuangan 90% bisa dicapai apalagi dengan kerja sama dengan pesantren,” pungkas Menko Airlangga.

Siapkan Ribuan Saksi, Ahmad Doli Kurnia: Golkar Sulsel Target Menang 60 Persen di Pilkada 2024


Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Berita Golkar – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menargetkan Golkar Sulsel menang 60 persen di Pilkada November mendatang.

Hal itu ditegaskan Doli dalam roadshow pelatihan saksi di Hotel Gammara Makassar, Jl Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Minggu (2/5/2024).

“60 persen nasional menang Pilkada. Sulselbar juga bisa menang 60 persen supaya menutupi daerah lain yang minus,” katanya kepada wartawan.

Doli optimis target 60 persen ini bisa dicapai di Sulsel. Apalagi sejak reformasi Golkar selalu menjadi lumbung suara bagi partai beringin rindang.

“Sulsel lumbung suara kita dari dulu, harus mempertahankan basis kita di Sulsel,” ungkapnya.

Lebih lanjut kata dia, pelatihan saksi ini bagian dari upaya Partai Golkar menguatkan basis menjelang pilkada.

“Badan saksi nasional melakukan road show Diklat di masing masing daerah. Ini daerah ke 11 dan nanti sampai seluruh Indonesia,” katanya.

Doli menambahkan, dalam kesempatan ini, Golkar melakukan evaluasi pileg dan pilpres kemarin. Apa yang mesti diperbaiki agar pencapaian Golkar bisa maksimal di Pilkada.

“Buat kami pilkada tahun ini menjadi loncatan persiapan 2029. Kami bertekad dan kami sudah tahu punya kelemahan dan catatan seluruh Indonesia akan ditutupi dengan konsolidasi ini,”pungkasnya.

Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) Sulsel, Imran Eka mengungkapkan bahwa pihaknya akan mempersiapkan ribuan saksi yang akan ditempatkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 24 kabupaten/kota di Sulsel.

“BSNPG Sulsel telah memulai langkah awal dengan mengadakan pelatihan saksi di berbagai daerah,” kata Imran Eka Saputra.

Menurutnya, pelatihan ini sangat penting untuk memastikan setiap suara yang diberikan oleh masyarakat dapat terjaga dan terhitung dengan benar.

Pelatihan yang ditengarai oleh BSNPG mencakup berbagai aspek penting. Mulai dari prosedur pemungutan suara, cara mengidentifikasi potensi kecurangan, hingga pelaporan hasil pemungutan suara.

Para saksi juga dibekali dengan pengetahuan mengenai etika dan integritas, memastikan mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab.

Dalam pelatihan saksi TPS ini,Golkar melibatkan berbagai pemateri, termasuk Ketua KPU Sulsel, Hasbullah.

Dengan adanya pelatihan ini, BSNPG Sulsel berharap para saksi dapat memahami dan mengatasi berbagai tantangan yang mungkin terjadi di lapangan.

Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan pemilihan di Sulsel.

DPD Golkar DKI Jakarta Tanggapi Kemungkinan Kaesang Pangarep Maju pada Pilgub Jakarta 2024


Wakil Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Adhinusa.

Berita Golkar – Golkar DKI Jakarta menanggapi kemungkinan majunya Ketua PSI Kaesang Pangarep, dalam Pilgub Jakarta 2024.

Kabar majunya Kaesang menyusul adanya putusan Mahkamah Agung terkait penghapusan aturan baru batas usia Cagub-Wagub.

Wakil Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Adhinusa, mengatakan, dengan adanya keputusan MA siapa pun yang sudah cukup umur termasuk Kaesang berhak ikut kontestasi.

“Silakan saja, karena toh sudah cukup umur jika mengikuti keputusan MA,” kata Adhinusa saat dihubungi, Senin (3/6).

Menurut dia, keputusan MA tersebut membuka peluang calon pemimpin muda untuk mengambil peran.

“Semakin terbuka kesempatan kepada generasi muda yang ingin berkiprah semakin bagus,” kata Adhinusa.

Pada kesempatan lain, Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar juga menanggapi potensi Kaesang Pangarep, untuk maju di Pilgub DKI Jakarta 2024.

“Tidak ada masalah, Golkar Jakarta siap,” kata Bang Zaki, sapaaannya.

Bang Zaki menjelaskan bahwa Golkar DKI Jakarta tetap terbuka untuk menjalin kerja sama dan berkoalisi dengan PSI dalam mendukung calon pemimpin Jakarta.

Dalam konteks Pilpres 2024, Golkar dan PSI telah bersatu dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang juga turut mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Oleh karena itu, kolaborasi di tingkat lokal pun menjadi pilihan yang masuk akal,” ujarnya.

Jelang Pilgub NTT 2024, Melkiades Laka Lena Bersafari Politik Bertemu Masyarakat


Berita Golkar – Politisi Golkar, Melkiades Laka Lena, sedang bersafari politik untuk bertemu rakyat menyampaikan niat tulusnya maju di Pilgub NTT 2024.

Hal ini mulai serius dilakukan Ketua Golkar NTT ini setelah mendapat penugasan khusus dari Ketum Airlangga Hartarto dan para sesepuh Partai Golkar.

Akhir pekan lalu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini mengunjungi rakyat di wilayah Dapil NTT 2, yang telah berjasa memilihnya masuk senayan untuk periode kedua dengan perolehan suara 95.000 lebih.

Dia hadir dengan seluruh keseriusan untuk meminta doa dan restu dari masyarakat NTT, khususnya di Dapil NTT 2, mencakup; Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya.

Hingga Senin (3/6), Melkiades Laka Lena telah mengunjungi 12 kabupaten/kota tersebut untuk menyampaikan bahwa ia sedang diberikan penugasan oleh Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto dan para senior Partai Golkar untuk maju menjadi calon Gubernur NTT.

“Sejak mendapatkan penugasan dari Ketum DPP Golkar, kami sudah keliling untuk menyampaikan kepada masyarakat di 12 Kabupaten dan Kota di Dapil NTT 2 dan terakhir hari ini di Sumba Barat Daya. Kami sampaikan dan menjelaskan apa adanya terkait dengan penugasan yang diberikan ini. Kami beritahukan kepada masyarakat terkait apa yang sementara kami alami diantara penugasan yang sudah kami dapatkan maju DPR RI dan sudah dipilih oleh masyarakat se-NTT di dapil dua,” tegas Melki Laka Lena kepada wartawan, Minggu (2/6/2024).

Melki Laka Lena juga menjelaskan kepada masyarakat soal wacana untuk masuk dalam jajaran menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

“Tapi terakhir ini ada penugasan sendiri dari Ketum Golkar kepada saya untuk maju sebagai calon gubernur NTT. Sudah saya sampaikan kepada masyarakat dan tentu dengan penyampaian ini kami sangat serius. Apabila kami sudah mendapatkan SK, kami akan bergerak lebih kencang lagi bersama calon wakil gubernur yang nanti disepakati dan melalui musyawarah mufakat dengan semua partai koalisi yang akan bersama kami untuk Pilgub kali ini,” katanya.

Menurut dia, koalisi yang dimaksud tentunya diprioritaskan pada partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan bersama partai-partai lain.

“Mudah-mudahan bisa terlibat teman-teman dari PKB dan partai lain yang bisa masuk bersama kami dalam pilgub kali ini,” ujarnya.

Politisi berbesik Apoteker ini merasa sangat suprise karena masyarakat meresponnya dengan luar biasa.

“Masyarakat prinsipnya memahami situasi dan penugasan yang diberikan kepada kami. Dan di semua kabupaten dan kota yang kami keliling, semua memberikan dukungan, respon positif, mendoakan dan meminta kami untuk mempersiapkan diri dengan serius agar bisa melalui proses yang baik, mendapatkan pasangan calon wagub yang tepat sehingga bisa memenangkan Pilgub kali ini,” katanya.

Dia malah memastikan bakal menyempurnakan berbagai kerja-kerja pembangunan NTT yang lalu, memperbaiki yang perlu diperbaiki dan tetap meneruskan program-program dari gubernur pertama sampai yang terakhir yang perlu diteruskan kedepannya.

“Respon masyarakat yang baik ini tentu kami akan mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi di berbagai hal yang dibutuhkan untuk proses pemenangan ini. Dan sejak saat ini kami sudah mulai mengajak juga tokoh-tokoh masyarakat baik yang asli NTT maupun juga mereka yang sering memberikan atensi bagi NTT untuk memberikan pendapat dan masukan untuk bagaimana kita memimpin NTT dengan baik oleh berbagai program dan kegiatan yang penting untuk merespon berbagai situasi yang ada di NTT,” katanya.

“Sekali lagi, dukungan ini memberikan kami kekuatan setelah melewati 12 tingkat kabupaten dan kota ini kami juga melanjutkan lagi ke 10 kabupaten lainnya yaitu daratan Flores, Alor dan Lembata untuk menyampaikan penugasan ini kepada masyarakat di 10 kabupaten di luar dapil NTT dua.

NTT Butuh Melki Laka Lena

Diberitakan sebelumnya, kondisi fiskal Provinsi NTT saat ini sedang dalam tindihan beban berat. Beban dimaksud adalah utang pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 1,3 triliun.

Utang itu harus diangsur pengembaliannya selama empat tahun, sejak 2024 hingga lunas di tahun 2028. Angsuran ditambah pokok pinjaman langsung dipotong dari DAU.

Dengan utang itu membuat APBD NTT tentu saja menjadi sangat tertekan, apalagi jika menjadi satu-satunnya andalan mendongkrak pembangunan di provinsi ini.

“Untuk menghadapi kondisi itu, dan agar pembangunan di NTT tetap berlanjut, maka dibutuhkan sosok Gubernur NTT yang memiliki kemampuan luar biasa untuk menyiasatinya. Dan sosok yang pantas adalah Wakil Ketua Komisi IX DPR RI yang juga Ketua DPD I Golkar NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena,” sebut Pengacara Nasional asal pulau Sumba, Dr. Umbu Kabunang Rudiyanto, SH.,MH.,CLI, Jumat (31/5/2024).

Menurut Umbu Rudi Kabunang, Melki Laka Lena adalah sosok yang punya visi besar, cerdas, progresif, rendah hati dan punya pergaulan sangat luas, entah ke atas, ke samping atau ke bawah.

“Pak Melki Laka Lena juga dikenal luas, tidak hanya oleh kalangan ketum parpol, tokoh bangsa dan berbagai pihak lainnya, tapi juga oleh Presiden,” sebut Umbu Kabunang Rudiyanto.

Umbu Kabunang Rudiyanto juga menyebut sosok Melki Laka Lena adalah pendatang baru di Senayan atau DPR RI, namun sudah mendapat kepercayaan sebagai Wakil Ketua Komisi IX.

“Pak Melki Laka Lena itu, satu-satunya wakil rakyat asal NTT di Senayan yang kini menduduki jabatan pimpinan komisi. Jadi mulai Presiden, Ketum Golkar serta para pimpinan Parpol lain dan para elite bangsa ini sangat mengenal Pak Melki Laka Lena. Modal relasi seperti ini memudahkan Pak Melki Laka Lena memperjuangkan berbagai paket pembangunan untuk NTT,” sebutnya.

“Apa lagi Pak Melki Laka Lena menjadi ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) pasangan Prabowo Subiyanto dan Gibran Rakabuming Raka dan membawa pasangan ini menang telak di NTT. Ini membuktikan kedekatan yang sitimewa Pak Melki Laka Lena dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih sehingga menjadi salah satu keungggulan Pak Melki Laka Lena dalam membangun NTT,” ujarnya menambahkan.

Berbagai keunggulan komparatif yang melekat pada diri Melki Laka Lena itulah menjadi alasan mendasar bagi Umbu Kabunang Rudiyanto untuk bekerja menggalang dukungan masyarakat NTT khususnya di pulau Sumba untuk memenangkan Melki Laka Lena.

“Kita kerahkan semua kekuatan untuk menggalang dukungan Masyarakat untuk memenangkan Pak Melki Laka Lena pada pilgub NTT 27 November 2024 mendatang,” tegas Umbu Kabunang.

Untuk diketahui, Melki Laka Lena telah menyatakan keseriusannya maju bertarung dalam pencalonan Gubernur NTT periode 2024-2029.

Ia telah mendaftarkan diri pada sejumlah partai politik yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat (PD), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Pilkada 2024, 1.200 Kader Golkar Siap Menangkan Erna Rasyid Taufan di Parepare


1.200 kader lebih menghadiri Halal Bihalal Keluarga Besar Partai Golkar Kota Parepare, yang digelar di Gedung Islamic Center, Kota Parepare, Jumat, 31 Mei 2024 malam.

Berita Golkar – Sebanyak 1.200 lebih kader menyatakan dukungannya untuk memenangkan Erna Rasyid Taufan (Erat) sebagai Wali Kota Parepare pada Pilkada November 2024.

Hal tersebut terbukti dari 1.200 kader lebih menghadiri Halal Bihalal Keluarga Besar Partai Golkar Kota Parepare, yang digelar di Gedung Islamic Center, Kota Parepare, Jumat, 31 Mei 2024 malam.

Kegiatan yang bertemakan Kepemimpinan Perempuan Untuk Parepare Maju ini dihadiri petinggi Partai Golkar.

Diantaranya Ketua Golkar Sulsel Taufan Pawe, Pangerang Rahim, Ketua Golkar Parepare Erna Rasyid Taufan, dan Sekretaris AMPG Sulsel Zulham Arief.

Dilanjutkan Ketua Harian Kaharuddin Kadir, Sekretaris Hamran Hamdani, Ketua AMPG Parepare Muh Ilhamsyah Taufan, Kadarusman Mangurusi, Indriasari Husni, Nasarong, dan beberapa petinggi lainnya.

Ketua Tim Pemenangan Erat, Kaharuddin mengatakan, 1.200 pengurus Partai Golkar Parepare, dari tingkat daerah hingga kelurahan yang hadir merupakan bukti dukungan kuat kader Beringin untuk memenangkan Erat.

“Ini bukti bahwa kader Golkar solid, mulai dari pengurus daerah, kecamatan, hingga kelurahan, siap bekerja keras memenangkan Erat sebagai Wali Kota Parepare,” kata Kaharuddin Kadir.

Sementara, Erna Rasyid Taufan (Erat) mengaku bangga dan terharu dengan kesiapan kader Golkar bertarung di Pilkada. Dirinya meminta, kader tidak meragukan kesiapannya untuk memenangkan Pilwalkot Parepare.

“Saya sudah berniat Jihad Fisabilillah untuk teruskan pembangunan yang sudah baik. Jika kamu sudah berniat, bertekad, hendaklah bertawakal kepada Allah. Saya tidak pikir lainnya. Yang penting prosesnya harus baik,” ujar Erna membakar semangat kader.

Sementara Ketua Golkar Sulsel Taufan Pawe (TP) mengatakan, kehadiran ribuan kader Golkar Parepare merupakan tanda-tanda kemenangan untuk Pilkada.

“Kader Golkar tidak usah diragukan. Sudah teruji. Terkenal dengan doktrin suara Golkar suara rakyat. Sehingga saya meyakini, Pilkada Parepare InsyaAllah Golkar kembali menang,” pungkasnya.

Tim Transisi Prabowo-Gibran, Partai Golkar Konfirmasi Airlangga Hartarto Ikut Bergabung


Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Sekjen Partai Golkar, Lodewijk F Paulus, menyatakan bahwa Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, juga ikut bergabung dalam Tim Gugus Tugas Sinkronisasi antara Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Ya, nanti itu ya pasti Pak Airlangga ada di situ, karena waktu pembentukan itu kan ada dewan pakar dulu awal-awal,” katanya saat ditemui di sekitar daerah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 1 Juni 2024.

Namun, ia tidak memberikan penjelasan rinci mengenai peran yang akan diemban oleh Airlangga dalam Tim Transisi Prabowo-Gibran.

Selain itu, ia menyatakan bahwa Airlangga akan menjadi pihak yang akan diajak berdiskusi mengenai kebijakan-kebijakan makro, terutama mengingat jabatannya saat ini sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

“Hal-hal yang lebih mungkin sifatnya makro, nah baru nanti berbicara dengan Airlangga sebagai menko,” ucapnya.

Pada hari Jum’at, 31 Mei 2024 yang lalu, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi antara Prabowo-Gibran telah melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ia menyatakan bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai anggaran, termasuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Sri Mulyani menegaskan pentingnya pembahasan ini karena berkaitan dengan program-program yang akan dijalankan oleh Prabowo-Gibran di masa mendatang.

“Jadi, di dalam proses penyusunan RAPBN 2025 tentu diperlukan suatu komunikasi koordinasi dan sinkronisasi agar di dalam APBN 2025 bisa menampung berbagai aspirasi program-program baru,” ujarnya kepada wartawan.

Ketum PP MDI Kiai Choirul Anam Bertekad Kembalikan MDI pada Khitahnya


Ketua Umum Pengurus Pusat Majelis Dakwah Islamiyah (MDI), Kiai Choirul Anam.

Berita Golkar – Ketua Umum Pengurus Pusat Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Kiai Choirul Anam bertekad ingin mengembalikan MDI pada khitahnya.

Hal itu disampaikannya di hadapan Ketua Majelis A’la MDI Airlangga Hartarto pada puncak acara Milad ke-46 MDI.

“Kami laporkan semangat Milad kali ini bertekad ingin mengembalikan MDI pada khitahnya. Sehingga setiap acara MDI, tidak lagi diadakan di hotel-hotel atau gedung-gedung mewah. Tetapi kembali ke masjid kembali ke pesantren,” katanya di aula Pondok Pesantren Mama Bakry Sadeng, Sabtu (1/6/2024).

Dia mengungkapkan bahwa MDI punya basis yang kuat di pondok pesantren, di majelis-majelis taklim dan di lembaga-lembaga Islam.

“Jadi di MDI ini rata-rata kiai yang punya pondok-pondok pesantren semua, dan santri itu punya kaidah, tidak neko-neko,” ujarnya.

Oleh sebab itu, akan segera melakukan konsolidasi pengurus wilayah. Selain kembali memperkuat basis, demi membantu membantu pemenangan Pilkada kader-kader Partai Golkar.

“Ke depan MDI mengembangkan dakwah yang wasathiyah, dakwah yang sejuk semangat kebangsaan,” ucapnya.

Kiai Choirul Anam kembali mempertegas komitmen MDI mendukung Airlangga Hartarto kembali Ketua Umum Partai Golkar.

Dia melihat raihan suara nasional Golkar yang sangat luar biasa di bawah kepemimpinan Airlangga.

“Sesuatu yang baik itu harus dikembangan lagi, patk Airlangga sudah baik memimpin Partai Golkar. Maka wajib bagi MDI untuk tetap memperjuangkan Pak Airlangga,” tegasnya.

Dia menuturkan, MDI salah satu dari 10 hasta karya, organisasi sayap Partai Golkar yang sepakat mendukung memperjuangan Airlangga untuk kembali sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode kedua.

“Perlu diketahui, kehadirannya saat ini sebagai ketua Majelis A’la MDI,” pungkasnya.

Turut hadir staf khusus Menko Perekonomian Franky Sibarani, juga Dewan Pembina PP MDI.

Scroll to top