BERITA – Laman 513 – Partai Golongan Karya

Tak Mau Ada Gejolak, Airlangga “Isyaratkan” Musda Golkar Aklamasi

Berita Golkar –Ketua DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, tidak menginginkan adanya gejolak dalam pelaksanaan Musda ke X DPD Partai Golkar Sulsel.

Makanya, Airlangga berharap, Musda Golkar Sulsel yang digelar di Jakarta ini, berakhir mufakat.

“Pesan ketua umum (Airlangga Hartarto), menonjolkan musyawarah mufakat. Munas saja kemarin terpilih secara musyawarah mufakat, masa kita DPD I dan DPD II mau voting,” kata Wakil Ketua DPP Golkar, Roem Kono dalam sambutannya pada Musda Golkar Sulsel, Kamis malam (6/8/2020).

Roem Kono juga menyampaikan, Airlangga Hartarto menginginkan roda organisasi berjalan maksimal di Sulawesi Selatan. Salah satu caranya, agar tidak terjadi dinamika berkepanjangan dalam Musda Golkar Sulsel.

“Pesan ketum, laksanakan ini, jangan ada keributan di Jakarta. Tunjukkan kewibawaan masyarakat Sulsel, musyawarah dan mufakat. Ewako,” tambah Roem Kono.

Ia berharap, setelah Musda Golkar Sulsel ini digelar, seluruh pengurus dapat kembali menjalankan roda organisasi dengan baik, menyambut agenda politik yang akan datang.

“Saya kira pesan ketum ini sudah saya sampaikan. Bermusyawarah-mufakatlah sebaik-baiknya. Kemudian besok malam saya lapor ke ketum, semuanya baik-baik,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan, Ketua DPD Partai Golkar Sulsel, Nurdin Halid. Katanya, ada baiknya keempat bakal calon itu, bersepakat untuk mendorong satu nama saja.

“Dari empat calon inilah, indahnya sebuah demokrasi di Partai Golkar, seandainya empat orang ini bisa bermusyawarah untuk mufakat,” ujar Nurdin Halid.

“Tentu punya harapan suasana kekeluargaan. Boleh ada persaingan, tapi jangan akibat persaingan, melahirkan pemimpin yang menciptakan polarisasi dikemudian hari,” katanya.

“Terpecahnya Golkar, setiap habis konvensi dari tiga Munas, sebelumnya pasti melahirkan partai baru,” pungkasnya.

Sumber

Musda Golkar Sulsel, Suara DPP Ada Di Tangan 7 Pengurus Inti Ini

Berita Golkar –Musda X Golkar Sulsel akan resmi dibuka malam ini, Kamis (6/8/2020) di Pullman Hotel Central Park Jakarta Barat. Ajang penentuan Ketua Golkar Sulsel periode 2020-2025 ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, hingga 8 Agustus 2020.

Ketua Umum DPP Golkar, Airlangga Hartarto, menjatuhkan mandat kepada 7 pengurus inti DPP untuk menjadi peserta Musda. Artinya suara DPP ada di tangan mereka.

Hal tersebut diketahui setelah beredarnya Surat DPP Partai Golkar per tanggal 3 Agustus 2020 dengan nomor SM-43/DPP/GOLKAR/VIII/2020 yang ditandatangani langsung oleh Airlangga Hartarto Sekjen Lodewijk F Paulus.

Di poin yang tertera dalam surat mandat itu, ketujuh peserta yang dimandatkan harus melaksanakan tugas senantiasa berpedoman pada aturan dan ketentuan organisasi yang telah ditetapkan.

Di samping itu, pengurus ini dalam melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada DPP Partai Golkar.

Ketujuh pengurus DPP Partai Golkar yang diberi mandat adalah:

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Roem Kono
Ketua Bidang PP Wilayah Sulawesi, Muhidin Said
Ketua Bidang DPP Partai Golkar, Erwin Aksa
Wabendum DPP Golkar, Jhon Kenedy Azis
Unsur Pemuda/AMPG, Syafaat Perdana
Departemen Bidang Organisasi, Deni Yusuf
Departemen Bidang Hukum, M Sattu Pali

Diketahui, ada empat kader Partai Golkar ikut kontestasi perebutan orang nomor satu di partai berlambang pohon beringin rimbun tersebut.

Mereka adalah Supriansa, Hamka B Kady, Taufan Pawe, dan Syamsuddin Hamid. Keempatnya lolos syarat pencalonan 30 persen.

Seiring waktu, mengerucut menjadi dua kandidat kuat yakni Supriansa dan Hamka B Kady.

Para pemilik suara yang mayoritas dari DPD II kabupaten/kota telah tiba di Jakarta. Termasuk para tim pendukung dan beberapa kader Golkar dari daerah.

Titik krusial karena masih ada verifikasi SC Musda yang rawan jadi sorotan. Apalagi, ada suara DPD II Golkar yang masih dalam “sengketa” pasca putusan Mahkamah Partai (MP) dan hingga kini belum punya status final sah memiliki hak suara atau tidak. (endra/fajar)

Sumber

Musda Batal Digelar, Nofel : Cegah Praktek Oligarki Di Tubuh Partai Golkar Kota Bekasi

Berita Golkar –Penundaan Musyawarah Daerah (Musda) V DPD Partai Golkar Kota Bekasi yang akan dilaksanakan pada 5 Agustus 2020 ditunda, panitia sudah menerima 4 calon ketua DPD partai Golkar pengembalian formulir pendaftaran bakal calon, TB. Hendra Suherman, Ade Puspitasari, dan H. Zainul Miftah, Nofel Saleh Hilabi.

Nofel saleh Hilabi saat dikonfirmasi terkait penundaan musda mengatakan bahwa itu merupakan keputusan DPP yang harus dihormati oleh semua kader partai Golkar.

“Keputusan DPP sudah tepat, suatu langkah yang bagus dan harus selesai dulu permasalahan yang ada baru melaksanakan Musda, DPP lebih tau apa yg dilakukan khususnya Golkar kota Bekasi” ucap Nofel kepada awak media Rabu 5/8/2020

Menurut Nofel, DPP partai Golkar telah mengeluarkan suatu keputusan yang akan membuat perubahan kepemimpinan ditubuh partai Golkar.

“Ini bukti DPP tidak mendukung kepemimpinan yang sekarang karena kecewa penjualan aset Golkar kota Bekasi, kalo ada penjualan aset harus diketahui oleh DPP, pemimpin saat harus sadar diri jangan sampe praktek oligarki tumbuh pengurusan Golkar kota Bekasi, dengan penundaan musda ada signal – signal perhatian DPP kurang baik terhadap pengurus DPD saat ini” ujar Nofel

Harapan dari bakal calon ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi, Nofel Saleh hilabi yang juga ketua Umum Baladhika karya kedepannya DPD Partai Golkar Kota Bekasi harus lepas dari Politik dinasti sesuai dengan amanah dan cita-cita partai.

“Kedepan Golkar kota Bekasi harus punya figur baru, keluarga baru, kader – Kader masih banyak yang mempunyai potensi bagus, jangan Ampe ada stigma turun temurun, kalo Musda dilaksanakan harus bertanding secara fair tanpa ada penekanan – penekanan” tutup Nofel (Mad)

Sumber

Hetifah dan Kemenparekraf Bantu 1.430 Paket Balasa kepada Pelaku Ekonomi Kreatif & Pariwisata Paser

Berita Golkar– Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan anggota DPR RI dapil Kalimantan Timur Hetifah Sjaifudian menyerahkan Bantuan Bahan Pokok dan Lauk Pauk Siap Saji (Balasa) kepada 1.430 pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di kabupaten Paser, Rabu (5/8).

Penyerahan ini merupakan bagian dari total bantuan 7.050 paket Balasa yang telah disiapkan untuk Kalimantan Timur, menyusul bantuan untuk pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Balikpapan dan Samarinda yang telah diberikan sebelumnya. Hadir dalam acara penyerahan tersebut Wakil Bupati Paser Kaharuddin, Kapolresta Paser AKBP Murwoto, anggota DPRD Kabupaten Paser, dan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Paser Yusup Sumako.

Perwakilan pelaku usaha Parekraf Kabupaten Paser penerima bantuan bahan pokok dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hj Hetifah Sjaifudian bersama Wabup Paser H Kaharuddin, Kapolres Paser AKBP Murwoto dan lainnya, Rabu (5/8/2020). (TRIBUNKALTIM.CO, SARASSANI)

Sementara, hadir dari Kemenparekraf, Direktur Pemasaran Pariwisata Regional II Sigit Witjaksono. Beberapa perwakilan kelompok pelaku parekraf yang hadir untuk menerima bantuan secara simbolis antara lain perwakilan rumah makan, Perhimpunan Hotel dan Restoran Selurih Indonesia (PHRI), perwakilan Usaha Kecil dan Menengah Paser, serta pegiat ekonomi kreatif.

Hetifah yang mengikuti acara tersebut secara virtual menyatakan pihaknya terus mendorong upaya pemberian bantuan kepada pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor yang paling besar terdampak Covid-19. “Musibah yang terjadi dalam dunia pariwisata ini tak dapat dibiarkan tanpa strategi dan terobosan kebijakan, mengingat ratusan ribu orang yang bekerja di sektor pariwisata.

Imbasnya terhadap perekonomian negara tentu harus secara serius dipikirkan dan menjadi perhatian di samping sektor-sektor lain. Pariwisata merupakan tulang punggung ekonomi, ketika pariwisata terhenti maka ekonomi juga akan terganggu,” ujarnya. Lebih lanjut, Hetifah juga menyampaikan potensi Kabupaten Paser jika nantinya Kalimantan Timur dibangun menjadi Ibukota baru.

“Pelaku parekraf di Kaltim khususnya Paser harus optimis. Jika Penajam Paser Utara akan menjadi wilayah IKN, maka Paser nantinya dapat menjadi daerah yang seperti Bandung atau Bogor saat ini. Lonjakan pariwisatanya pasti akan sangat besar,” paparnya. Terakhir, Hetifah yang juga merupakan Wakil ketua Umum Partai Golkar Bidang Kesra ini mengapresiasi Kemenparekraf atas penyaluran bantuan tersebut.

“Apresiasi setinggi-tingginya bagi Kemenparekraf. Bantuan ini merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial bagi tenaga kerja maupun pelaku usaha di sektor Parekraf. Ini juga dalam rangka pemenuhan standar kelayakan hidup bagi para pelaku parekraf sehingga tetap dapat berkarya menghasilkan produk wisata yang menarik bagi wisatawan,” pungkasnya

Sumber

Airlangga Bicara Santunan Pekerja Rp 600.000 Dari Jokowi

Berita Golkar –Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membuka suara terkait subsidi gaji bagi pegawai swasta yang berpendapatan di bawah Rp 5 juta per bulan.

“Support mereka yang bekerja sedang dimatangkan datanya sedang disiapkan baik dari BPJS Ketenagakerjaan, sehingga sesudah by name by address by rekening, program ini difinalkan,” kata Airlangga saat melakukan konferensi pers, Rabu (5/8/2020).

Kendati demikian, dalam jangka pendek, ada 2,1 juta korban PHK yang akan diprioritaskan oleh pemerintah. Data tersebut, kata Airlangga diambil berdasarkan catatan Kementerian Ketenagakerjaan.

Untuk diketahui, Pemerintah tengah menyusun berbagai program untuk menggairahkan lagi perekonomian Indonesia. Mengingat, pada kuartal II-2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi 5,32%.

Salah satu wacana yang mengemuka adalah pemberian santunan bagi para pegawai swasta yang bergaji di bawah Rp 5 juta per bulan dan mereka yang terkena dampak PHK.

Sektetaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Raden Pardede menjelaskan, pemberian subsidi gaji kepada pegawai dengan gaji dibawah Rp 5 juta untuk membantu mereka untuk menjaga mereka dalam daya beli.

“Yang jelas kita ingin membantu saudara-saudara kita berpenghasilan rendah untuk tetap punya daya beli. Juga para pegawai yang dipotong gajinya pada saat covid-19 ini,” jelas Raden kepada CNBC Indonesia, Selasa (4/8/2020).

Saat ini kata Raden, skema dan aturannya masih dalam proses pembahasan. Begitu juga dengan jumlah masyarakat yang akan mendapatkan stimulus subsidi gaji ini.

“Kita sekarangs edang bekerja untuk membuat skema dan aturannya. Data-datanya sedang disisir untuk kemudian dibuat satu program secepatnya,” jelas Raden.

Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam Kemenko Perekonomian, Raden Edi Prio Pambudi menjelaskan, untuk mempercepat pemulihan ekonomi, banyak usulan termasuk dari para ekonom untuk membuat program sederhana yang langsung bisa dinikmati masyarakat, terutama masyarakat tergolong miskin.

Diharapkan masyarakat tergolong miskin itu bisa terjaga daya beli atau konsumsinya. Yang pada akhirnya, akan mengerek pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

“Konsumsi terjaga, pertumbuhan ekonomi juga terjaga. Detil implementasinya apa dan bagaimana sedang dibahas oleh Komite/satgas termasuk skema, dan lain-lain,” jelas Edi kepada CNBC Indonesia, Selasa (4/8/2020).

Sumber

Pecah Rekor, Subandi Ketua Golkar Kab. Mojokerto Tiga Periode

Berita Golkar –Wakil Ketua DPRD kabupaten Mojokerto Subandi kembali terpilih menjadi Ketua DPD Golkar kabupaten Mojokerto masa bhakti 2020-2025 dalam Musda X yang berlangsung, Rabu (5/8/2020). Subandi terpilih secara aklamasi setelah Nurkholis, pimpinan sidang paripurna dengan agenda pemilihan tidak muncul calon lain.

Hebatnya, Subandi menjadi ketua untuk yang ketiga kalinya secara berturut turut. Bahkan Subandi memecahkan rekor sebagai ketua terlama. DPP Partai Golkar telah mengeluarkan surat rekomendasi perihal pencalonan Subandi sebagai Ketua sehingga bisa dipilih untuk mencalonkan sebagai ketua.

Musda dibuka Ketua Golkar Jawa Timur M. Sarmuji dan ditutup Sekretaris DPD Sahat Tua Simanjuntak (Wakil Ketua DPRD Jawa Timur).

Ketua DPD Golkar Jawa Timur M. Sarmuji ketika memberikan sambutan pembukaan menyatakan kita harus sungguh sungguhi dalam mengurus partai. Kita harus memegangi sumpah Gajah Mada dengan mengatakan saya baru berbuka puasa ketika rakyat sudah bersatu, sudah menang dalam peperangan.

Artinya tekat untuk menang itu harus disertai dengan kesungguhan, disertai keprihatinan, dan kerja keras dan tirakat. Sumpah Gajah Mada itu dimaknai kita jangan bersenang senang sebelum menang dan kejayaan tiba. Kepada calon bupati Pak Yoko dan Ibu Nissa, hendaknya semangatnya itu sama seperti sumpah Gajah Mada.

“Sungguh sungguh saja Itu saja tidak cukup karena harus ada perjuangan. Kemenangan ini harus dibayar dengan harga mahal. Atau malah sebakiknya kalah dengan membayar harga yang jauh lebih mahal.

Kepada Pak Subandi, Sarmuji yang juga anggota Komisi Xl DPR RI mengingatkan dalam periode ketiga untuk bersungguh sungguh. Kalau sampai tidak sukses maka habislah segala perjuangan selama ini.

Tidak akan dikenang selamanya. Sebab itu Musda ini harus menjadi landasan titik awal untuk bangkit dan harus menang di Pilbub Mojokerto Desember nanti.

Hadir dalam Musda Golkar Kabupaten Mojokerto diantaranya Wakil Ketua Bidang Kaderisasi Kodrat Sunyoto (Ketua FPG DPRD Jatim), Wakil Ketua bidang organisasi Herry Soegihono, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (PP) Wahid Nurahman.

Lalu Calon pasangan bupati Mojokerto yang diusung Golkar Yoko Priyono – Choirun Nisa dalam Pilkada Mojokerto 2020.

Beberapa Ketua Partai kabupaten Mojokerto juga turut hadir. Lalu ketua Golkar kecamatan, Ormas pendiri dan ormas dibawah Golkar lainya. (min)

Sumber

Airlangga Hartarto: Bertahan Di Tengah Badai COVID-19

Berita Golkar –Pandemi COVID-19 telah menciptakan krisis kesehatan dan memberikan efek domino terhadap aspek sosial, ekonomi, serta keuangan seiring dengan pembatasan aktivitas masyarakat dalam rangka membatasi penyebaran wabah.

Pada tahun 2020, ekonomi global diproyeksikan kontraksi dan sebagian besar negara di dunia menghadapi ancaman resesi.COVID-19 berdampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,97% pada triwulan 4-2019 menjadi 2,97% pada triwulan 1-2020.

Tekanan perlambatan ekonomi dan efek COVID- 19 terus berlanjut sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan 2-2020 terkontraksi -5,32%. Sehingga secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia Semester I-2020 dibandingkan dengan Semester I-2019 terkontraksi -1,26%.

Keterbatasan aktivitas ekonomi akibat pembatasan sosial dan fisik, sangat berdampak terhadap faktor pembentuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Konsumsi rumah tangga sebagai kontributor terbesar pertumbuhan terkontraksi -5,51%.

Kontraksi konsumsi rumah tangga ini menjadi penekan di tengah kinerja investasi dan perdagangan internasional yang juga terbatas. Dari sisi sektoral, dua sektor utama yang memiliki kontribusi terbesar serta berhubungan dengan aktivitas ekonomi masyarakat adalah sektor perdagangan dan manufaktur.

Kedua sektor ini masing-masing terkontraksi -7,57% dan -6,19%. Mengingat kedua sektor ini merupakan sektor dengan serapan tenaga kerja tertinggi, maka dampaknya terhadap penghasilan dan konsumsi masyarakat semakin besar.

“Perlu kita soroti juga bahwa sektor pertanian masih mampu tumbuh positif sebesar 2,19% begitu pula sektor Informasi dan Komunikasi yang tumbuh tinggi sebesar 10,88%,” ungkap Bapak Menko Airlangga Hartarto.

Terlepas dari perlambatan ekonomi, kinerja sektoral di bulan Juni menuju ke arah membaik pada sektor-sektor utama. Pelonggaran PSBB di sejumlah wilayah mulai meningkatkan mobilitas masyarakat sehingga aktivitas ekonomi mulai bergerak.

Sejumlah indikator di Juni 2020 memperlihatkan sinyal positif seperti:

Peningkatan PMI manufaktur, Indeks Keyakinan Konsumen, Penjualan mobil, Penjualan Ritel, dan Survey Kegiatan Dunia Usaha.
Kinerja keuangan beberapa emiten selama Semester I 2020 juga menunjukkan peningkatan dibandingkan Semester I 2019.
Dari sektor perdagangan internasional, beberapa komoditas ekpor menunjukkan perbaikan seiring dengan peningkatan ekonomi China. Hal ini membuat ekspor Indonesia di bulan Juni 2020 meningkat mencapai USD 12,01 Miliar.
Inflasi inti yang mencerminkan aggregate demand mulai mengalami peningkatan pada Juli 2020.
Pemerintah telah membentuk “Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional” berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 yang terdiri dari Komite Kebijakan yang menetapkan program dan kebijakan, Ketua Pelaksana yang mengintegrasikan pelaksanaan kebijakan, dan Satuan Tugas yang melaksanakan dan mengendalikan implementasi di lapangan.
Komite ini membuat semua perumusan dan pelaksanaan program serta kebijakan, dilakukan secara lebih terkoordinasi dan terintegrasi, sehingga bisa mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dan menyelamatkan perekonomian dari potensi terjadinya krisis ekonomi.

Pemerintah terus berkerja keras dan melakukan langkah extraordinary untuk mendorong pemulihan ekonomi.

Dua fokus utama pemerintah adalah menjaga kehidupan dan menjaga mata pencaharian untuk hidup bagi masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi. Strategi utama dalam mempercepat pemulihan ekonomi adalah melalui peningkatan belanja pemerintah.

Optimalisasi belanja pemerintah melalui implementasi Program PEN, peningkatan daya beli masyarakat dan dukungan di sektor diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi di triwulan III dan IV.

Program Penanganan covid 19 yang lebih serius dan terstruktur diharapkan akan memulihkan kepercayaan masyarakat dan rumah tangga untuk melakukan aktivitasnya termasuk belanja/konsumsi/investasi. Penanganan dari aspek Kesehatan, meliputi:

Memperbanyak 3T (Testing,Tracing,Treat) dan kampanye 3M (Mencuci tangan, Masker, Menjaga jarak) secara luas kepada masayrakat dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Pengadaan obat dan persiapan produksi dan distribusi vaksin hingga satu tahun ke depan harus dilakukan

Melalui Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2020, telah diatur alokasi dukungan fiskal untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp 695,20 T yang dialokasikan untuk: (a) Kesehatan sebesar Rp 87,55T; dan (b) Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 607,65 T.

Alokasi Dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencakup:

Perlindungan Sosial (Rp. 203,90 T): dialokasikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Sosial, Kartu Pra-Kerja, Subsidi Listrik, Logistik / Makanan / Bahan Makanan, dan Transfer Tunai Dana Desa;
Insentif Usaha (Rp. 120,61 T): dialokasikan melalui insentif pajak dan stimulus lainnya;
Dukungan untuk UMKM (Rp. 123,46 T): dialokasikan untuk subsidi bunga, mendukung restrukturisasi kredit UMKM,
Dukungan penjaminan, dan Pembiayaan Investasi untuk Koperasi melalui lembaga pengelolaan dana bergulir untuk koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM);
Pembiayaan Korporasi (Rp. 53,57 T): dialokasikan untuk mendukung restrukturisasi kredit bisnis padat karya, dukungan penjaminan, penyertaan modal negara (PMN), dan dana talangan untuk modal kerja;
Dukungan untuk Sektoral K/L dan Pemda (Rp. 106,11 T): dialokasikan untuk program padat karya K/L, insentif perumahan, dukungan untuk sektor pariwisata, dana insentif regional untuk pemulihan ekonomi, cadangan dana alokasi fisik khusus, fasilitas pinjaman daerah, dan cadangan perluasan.

Implementasi penanganan COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) memerlukan upaya akselerasi demi mempercepat pemulihan ekonomi. Upaya akselerasi akan mendorong daya beli masyarakat dan kinerja dunia usaha selama masa pandemi. Upaya akselerasi telah dilakukan, antara lain dalam bentuk:

Restrukturisasi dan penjaminan kredit modal kerja UMKM dan korporasi padat karya;
Penempatan dana pemerintah di bank umum mitra dan BPD untuk selanjutnya kredit dikucurkan kepada sektor riil, UMKM dan dunia usaha;
Dukungan bagi pemerintah daerah, salah satunya melalui pinjaman daerah; serta
Dukungan Insentif Listrik Bagi Industri, Bisnis, dan Sosial.
Penempatan dana telah dilakukan di Bank HIMBARA sebesar Rp 30 T dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp 11,5 T. Penempatan dana ini akan membantu implementasi program PEN.

Sementara itu, perluasan penjaminan kredit modal kerja kepada korporasi padat karya akan membantu memenuhi kebutuhan korporasi padat karya atas tambahan kredit modal kerja agar dapat kembali melakukan aktivitas secara maksimal selama masa pandemi.

Pemerintah juga terus memberikan dukungan tambahan kepada UMKM melalui kebijakan KUR khusus selama masa pandemi.

Tambahan subsidi bunga/margin KUR, penundaan angsuran pokok, dan relaksasi ketentuan restrukturisasi KUR telah diberikan kepada penerima KUR.

Calon penerima KUR juga telah menerima fasilitas kemudahan berupa relaksasi pemenuhan persyaratan administrasi dalam proses pengajuan KUR dan relaksasi pemenuhan berupa penundaan sementara penyampaian dokumen administrasi.

Indonesia bertekad bertahan dalam badai dan mengambil langkah dan program yg dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu :

Indonesia aman dan sehat, dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat.
Indonesia berdaya dan bekerja, untuk menumbuhkan daya beli dan lapangan pekerjaan
Indonesia bertumbuh dan bertransformasi, ketika seharusnya memanfaatkan peluang dari pandemi ini.

Sumber

Beri Arahan Anggota Paskibraka, Menpora: Manfaatkan Kesempatan Sebaik Mungkin

Berita Golkar– Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Zainudin Amali, dalam zoom meeting di Sitroom Lantai 9 Graha Pemuda, Senayan, Jakarta Pusat, berikan arahan serta pembekalan kepada delapan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional tahun 2020.

Politisi Partai Golkar ini berkeinginan agar seluruh anggota Paskibraka tahun 2020 manfaatkan kesempatan yang didapatkan dengan maksimal untuk tunjukkan performa terbaiknya, pasalnya peringatan proklamasi Kemerdekaan RI ke-75 sangat monumental dan bersejarah.

“Gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, tunjukkan performa terbaik, kalian pantas terpilih dari sekian banyak orang. Ini monumental dan bersejarah bagi hidup saudara, kebanggaan keluarga, sekolah, kabupaten, provinsi, dan 267 juta rakyat Indonesia,” kata Menpora dalam keterangan resmi yang diterima Kamis (6/8/2020).

Delapan putra-putri terbaik bangsa yang terpilih tahun ini adalah, Muhammad Adzan (MAN 2 Kota Bima, NTB), Dhea Lukita Andriana (SMAN 1 Ngunut Tulungagung, Jatim), Sylvia Kartika Putri (SMA Sawasta Kartika 1-4 Pematang Siantar, Sumut), Muhammad Arief Wijaya (SMAN 2 Kendari, Sultra), Muhammad Asri Maulana (SMAN 1 Kandangan Kab HSS, Kalsel), Indrian Puspita Rahmadhani (SMAN 1 Bireuen, NAD), I Gusti Agung Bagus Kade Sangga EiravAdhita (SMAN 1 Mendoyo, Bali), Sudrajat Prawijaya (SMAN 4 Rejang Lebong, Bengkulu).

Selanjutnya para anggota Paskibraka terpilih akan mengikuti serangkaian latihan dan penetapan penugasan serta pengukuhan yang direncanakan akan berlangsung pada 13 Agustus 2020 mendatang.

Pesan Zainudin Amali, para anggota Paskibraka diminta untuk patuhi semua aturan yang sudah diatur oleh para pelatih dan pembina. Bertugas tidak hanya membutuhkan kesiapan mental saja, tetapi juga membutuhkan kesiapan fisik. “Salam sukses untuk seluruh anggota Paskibraka. Jaga kesehatan, patuhi dan jalankan protokol kesehatan dengan disiplin,” Tutup Zainudin Amali.

Sumber

Fauzan Khalid Incar Diskresi Ketum Golkar

Berita Golkar – Posisi Ketua DPD I Golkar NTB masih menjadi rebutan dua politisi Golkar, Ahyar Abduh yang juga Wali Kota Mataram dan M. Suhaili FT yang juga Bupati Lombok Tengah (Loteng). Tetapi siapa sangka, Bupati Lombok Barat (Lobar) Fauzan Khalid juga berkeinginan menduduki kursi nomor satu di Golkar NTB.

Mantan Ketua KPU NTB itu dikabarkan bermanuver menemui sejumlah petinggi DPP Golkar di Jakarta meminta dukungan sebagai calon Ketua DPD I Golkar NTB pada Musda X.

Sontak, manuver Fauzan Khalid ini membuat berang politisi Golkar NTB Hasan Massat. Ia mengingatkan Fauzan agar tidak bermanuver; memperkeruh situasi yang ada. “Lebih baik Pak Fauzan Khalid tidak usah ikut nyalip di tikungan,” jelasnya.

Hasan meminta Fauzan tidak ikut mencalonkan diri. Biarlah posisi Ketua Golkar NTB diperebutkan para kader internal. Golkar NTB punya banyak stok kader berkualitas, mumpuni, dan punya rekam jejak militan dalam membangun partai. Golkar tidak terlalu membutuhkan figur non-kader untuk dicalonkan di Musda. “Biarlah kader Golkar bersaing, figur non-kader tidak usah terlibat,” terangnya.

Sementara itu, Fauzan Khalid yang dikonfirmasi memilih tidak berpolemik. Ia hanya menjawab singkat melalui pesan WhatsApp. “Coba dilihat apakah saya memenuhi syarat atau tidak,” imbuhnya.

Diketahui, untuk menjadi calon Ketua Golkar NTB, minimal didukung 30 persen pemilik suara, dan minimal satu periode pernah menjadi pengurus Golkar. Jikapun tidak pernah menjadi pengurus, tetap bisa bisa maju. Tetapi dengan catatan memperoleh diskresi dari Ketua Umum (Ketum) DPP Golkar Airlangga Hartarto. Dan kabarnya, dari sumber terpercaya, Fauzan sudah melayangkan permohonan diskresi ini ke Ketum.

Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Muhammad Ali menilai, peluang Fauzan jadi Ketua Golkar NTB sangat kecil, melihat persyaratan yang relatif sulit dipenuhi. Jikapun Fauzan meminta diskresi Ketua Umum Golkar, itu tidak mudah. “Karena Pak Ahyar lebih dikehendaki DPP. Saya kira Pak Ahyar lebih berpeluang,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Musda X tak kunjung digelar. Selain karena covid-19, juga karena tak kunjung sepakatnya DPP dan pengurus DPD soal siapa yang akan diaklamasikan menjadi ketua. Adapun kepengurusan Golkar di bawah pimpinan M. Suhaili FT berdasarkan Surat DPP Golkar Nomor: S1/ 01/Golkar/ IV/2020, hanya diperpanjang hingga 31 Juli.

Sejumlah pihak mengklaim bahwa kepengurusan Suhaili sudah demisioner. Untuk itu diharapkan ada pelaksana tugas (Plt) ketua, yang bertanggung jawab mempersiapkan Musda.

Terkait hal tersebut, Koordinator Wilayah DPP Golkar Sari Yuliati mengatakan, sejauh ini belum ada pengangkatan Plt Ketua Golkar NTB. Dan Selama belum ada SK pengangkatan Plt, maka kepengurusan tetap di bawah komando M. Suhaili FT dan Baiq Isvie Rupaedah. “Pak Suhaili masih jadi Ketua Golkar NTB,” terangnya.

Anggota DPR RI Dapil Lombok ini menepis bahwa tertundanya Musda akibat belum sepakatnya DPP dan pengurus daerah terkait siapa yang akan diaklamasikan sebagai ketua. Tetapi kemungkinan kata Sari, Musda X digelar di Jakarta, sama seperti Musda DPD I Sulawesi Selatan.

Sementara itu, sejumlah kader muda mengatasnamakan diri poros muda Golkar mendesak DPP segera bersikap. “Penundaan dan ketidakjelasan ini memberikan dampak moril, materil, dan psikologis terhadap segenap komponen partai secara struktural,” ujar koordinator poros muda Golkar NTB, Bahtiar Thamrin.

Musda X kata Bahtiar adalah momen penting dalam rangka penuangan ide dan gagasan untuk mendorong pengelolaan kelembagaan yang semakin baik, selain pemilihan Ketua Golkar NTB.

Sumber

Musda X Partai Golkar, H.Subandi Terpilih Ketua DPD Kabupaten Mojokerto

Berita Golkar –Partai Golkar Kabupaten Mojokerto menggelar Musyawarah Daerah (Musda) X di Kantor Partai Golkar Kabupaten Mojokerto, Jalan Jayanegara Kabupaten Mojokerto, Rabu (5/8/2020).

Dari Hasil Musda X ini H. Subandi, SH politikus senior terpilih kembali, menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Mojokerto periode 2020-2025.

H. Subandi,SH dalam sambutannya , mengucapkan terima kasih banyak atas amanah yang telah diberikan dan siap menerima kritikan dari masyarakat, maupun dari anggota Parpol Golkar.

“Saya mohon doa restu mudah-mudahan amanah yang diberikan bapak ibu ini bisa saya jalankan dengan baik, dan saya siap dikritik jika ucapan saya tidak sesuai dengan perbuatan saya. Karna kritikan yang membangun akan membuat kita lebih baik,” Ucapnya.

Dihadapan peserta Musda X Partai Golkar, H.Subandi menjelaskan sikap politik dukungannya dalam Pilkada Mojokerto 2020. Ia mengajak pada peserta untuk memenangkan Paslon yang diusung.

“Partai Golkar dalam Pilkada 2020 yang diusung adalah Paslon Yoko-Nisa (YONI). Marilah kita sama-sama berjalan dan semangat memenangkan YONI,” ajak Subandi.

Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak dalam sambutannya berharap di periode ketiga kepemimpinan pak Subandi bisa memaksimalkan yang ada di partai Golkar agar jauh lebih baik.

Mari kita sambangi para sesepuh Golkar baik di desa, Kecamatan maupun Kabupaten. Memimpin partai Golkar tidak seperti kepala daerah. Ini ada konsekuensi perjuangan untuk mempertahankan yang sekarang bahkan harus meningkatkannya lebih baik lagi agar perolehan kursi pada pemilu ada peningkatan.

“Kami berharap Pak Bandi rajin konsolidasi untuk turun ke bawah bukan memanggil ke Kabupaten. Pemilu 2024 hasil di Mojokerto harus lebih baik lagi. Kita punya budaya, punya harga diri yang tinggi. Di Pemilu tahun 2024 harus meningkat kursinya,” harapnya.

Kita punya kesempatan untuk memenangkan Paslon YONI Pada Pilkada Mojokerto. ”Ayo kita kompak memenangkan YONI dalam Pilkada 2020 ini,” ujar Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Timur. (din)

Sumber