LEGISLATIF

Berita Golkar – Pandemi COVID-19 telah mengubah segala tatanan kehidupan di Indonesia, mulai dari krisis kesehatan hingga masalah sosial hingga perekonomian. Khusus untuk perekonomian, dampak yang ditimbulkan memang cukup signifikan dan memerlukan langkah yang tak biasa untuk menjawab berbagai isu yang muncul.

Ketua Komisi X DPR RI yang juga politisi Partai Golkar Dito Ganinduto mengatakan dalam kondisi seperti ini, tidak cukup hanya pada fokus kebijakan moneter untuk menstabilisasikan nilai tukar dan harga (inflasi).

Menurutnya ada beberapa hal juga yang mesti diperhatikan, salah satunya adalah kebijakan ekonomi makro yang efektif dengan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal yang kuat untuk mendorong perekonomian.

“Menciptakan lapangan kerja, dan dapat sejalan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat dengan tetap menjaga prinsip independensi Bank Sentral dan Prudential fiskal terkelola dengan baik melalui penguatan micro dan macro prudential dalam satu atap Bank Sentral,” ujar Dito dalam keterangan tertulis, Selasa (25/8/2020).

Selain itu, dirinya menambahkan diperlukan juga pendalaman pasar keuangan melalui pasar modal yang perlu dikembangkan dan diperdalam melalui Securities Exchange Commission dalam hal ini OJK, agar menjadi sumber pembiayaan yang memberikan dinamika bagi perekonomian ke depan.

“Sehingga sumber investasi dan pembiayaan tidak hanya berasal dari perbankan serta mengutamakan kualitas yang memungkinkan sektor keuangan menjalankan fungsinya, baik sebagai motor maupun penopang pertumbuhan ekonomi,” pungkas Dito.

Sumber

Berita Golkar –  Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar A. Doli Kurnia mengungkapkan dengan kondisi politik saat ini, Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang didukung oleh Koalisi Indonesia Kerja, terbukti sudah mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Indonesia. Hasil itu sudah terlihat dalam Pemilu 2019 dan Pilpres 2019.

“Pada survei yang dilakukan oleh SMSI pada pertengahan Agustus 2020 ini, masyarakat memiliki kepuasan yang tinggi atas kinerja presiden. Mayoritas warga sekitar 67 persen merasa puas dengan kerja Presiden Joko Widodo dalam kurun waktu setahun terakhir. Sementara yang tidak puas hanya 3,1 persen dan kurang puas di angka 27,4 persen,” ungkapnya.

Menurut Doli ini menunjukkan jika kinerja presiden diapresiasi positif oleh warga masyarakat. Kerja keras Presiden Jokowi dianggap telah memberikan dampak pada kesejahteraan rakyatnya.

“Tak hanya itu saja, dalam isu keamanan dan pelaksanaan hukum, survei SMRI yang dilakukan pada pertengahan bulan Agustus juga menunjukkan hasil yang positif. Terbukti masih terdapat 60 persen dari warga masyarakat yang menyatakan jika keamanan dan pelaksanaan hukum di masa pemerintah Jokowi saat ini masih baik atau sangat baik,” ujarnya.

Hal ini, tambah Doli, menunjukkan jika tingkat kepercayaan warga masyarakat pada pemerintah masih sangat tinggi. Bahkan tidak ada indikasi adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah atau presiden.

Maka dari itu, menurut Doli pernyataan dari anggota gerakan KAMI seperti permintaan MPR untuk menggelar sidang istimewa MPR adalah tuntutan politik yang dianggap sudah kebablasan.

Dan usulan menggelar sidang istimewa MPR yang dituntut oleh oknum-oknum yang tergabung dalam organisasi tersebut, menurutnya sama sekali tidak penting.

“Dengan kata lain, Presiden atau pemerintah sudah menjalankan tugas sesuai amanat undang-undang dan tidak ada pelanggaran,” ujar Doli.

Doli juga mengungkapkan jika survei atas tingkat kepercayaan masyarakat kepada Presiden Jokowi untuk bisa membawa Indonesia keluar dari krisis juga masih tinggi.

“Itu terbukti dalam surveiSurv SMRI jika mayoritas warga masyarakat, 73 persen yang sangat atau cukup percaya Presiden mampu membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi akibat wabah Covid-19.

Covid-19 ini memang telah membawa dampak pada krisis ekonomi. Namun krisis ekonomi itu tidak akan membawa dampak pada krisis politik karena kepercayaan masyarakat cukup tinggi pada pemerintah,” tutup Doli.

Sumber

Berita Golkar –  Pandemi COVID-19 yang merebak sejak awal tahun telah membuat beberapa negara di dunia mengalami penurunan demokrasi. Hal itu disebabkan penanganan COVID-19 yang lamban, lemahnya keamanan hingga memburuknya kondisi ekonomi suatu negara.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar Trifena M. Tinal menyatakan Indonesia juga mengalami dampak itu. Namun, tak seburuk negara lain seperti India dan Filipina.

Salah satu indikasinya yakni hasil survei yang dilakukan oleh SMRC (Sjaiful Mujani Research Center) pada 12 -15 Agustus 2020 terhadap kondisi politik dan demokrasi di Indonesia.

“Hasil survei itu jelas membuktikan kondisi demokrasi Indonesia masih tetap baik. Selain itu saya lihat kondisi politik di Indonesia saat ini juga baik-baik saja,” ungkap Trifena dalam keterangannya, Senin (24/8/2020).

Menurutnya, kondisi politik di Indonesia saat ini baik-baik saja, karena yang menyatakan buruk itu masih lebih kecil dibandingkan yang menyatakan baik. Namun yang menyatakan dalam surveyi tentang kondisi keamanan dan bisa melindungi rakyatnya terdapat sekitar 52%.

Sementara untuk kepuasan terhadap jalannya demokrasi di Indonesia sebanyak 72% menyatakan puas. “Sekali lagi ini fakta jika mayoritas publik masih menyatakan puas terhadap pelaksanaan demokrasi saat ini,” tambah Trifena.

“Secara teori bisa saja seperti itu, namun bisa kita lihat dari hasil survei ini, rakyat masih percaya pada pemerintah. Ini membuat kita semakin yakin jika apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini mendapat apresiasi positif dari masyarakat,” ungkapnya.

Menurut Trifena tanggung jawab pemerintah itu kepada rakyatnya. Maka selama mayoritas rakyatnya masih mempercayai dan menyatakan puas terhadap pemerintah maka presiden dan para pembantunya sudah memimpin sesuai harapan mereka

“Survei ini membuktikan rakyat cukup puas terhadap kinerja pemerintah. Jika ada sekelompok orang atau organisasi baru yang menuntut presiden untuk bertanggung jawab karena belum memenuhi tuntutan rakyat sesuai sumpah dan janjinya, saya pikir itu keliru,” pungkasnya.

Sumber

Berita Golkar –  Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi Partai Golkar John Kennedy Azis mengatakan, pihaknya bersama dengan fraksi lain mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja bisa diselesaikan dalam waktu singkat.

“Kami dari Fraksi Partai Golkar dan juga fraksi-fraksi lain memang sangat mendorong supaya RUU Cipta Kerja dapat rampung secepatnya. Karena RUU Cipta Kerja ini sangat diharapkan sebagai salah satu recovery untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar John kepada Kontan, Selasa (18/8).

Menurut John, saat ini pembahasan RUU Cipta Kerja sudah masuk pada Bab III. Dia juga menyebut ada sekitar 2.000 DIM yang akan dibahas dari sekitar 7.000 DIM yang yang ada.

Lebih lanjut, John pun mengatakan klaster ketenagakerjaan belum masuk dalam pembahasan RUU Cipta Kerja ini. Namun, melihat sudah ada pembahasan antara pemerintah dengan serikat pekerja, dia berharap sudah ada jalan keluar mengenai klaster ini.

“Kami belum masuk dalam pembahasan klaster ketenagakerjaan, namun kami mendapat kabar bahwa pemerintah telah beberapa kali bertemu dengan serikat-serikat pekerja, kita berdoa dan berharap semoga sudah ada jalan keluarnya,” jelasnya.

Sementara itu, dalam pemberitaan Kontan sebelumnya, Wakil Ketua Baleg Willy Aditya mengatakan, Baleg tidak pernah membuat target waktu penyelesaian RUU Cipta Kerja karena saat ini proses pembahasan terus berlanjut.

Menurutnya, saat ini pembahasan RUU Cipta Kerja pun sudah masuk pada DIM yang sifatnya substansial.

Sumber

Berita Golkar – Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena mengajak masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia dengan selalu mengenakan masker dalam setiap kegiatan sehari-hari.

Idris terlihat menggunakan masker saat mengikuti Sidang Tahunan MPR RI sebagai upaya menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

“Ada yang terasa kurang kalau tidak pakai masker. Saat ini masker sudah menjadi kebutuhan, jadi ke manapun saya pasti pakai masker,” kata Idris Laena dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Hal itu dikatakan Idris sebelum mengikuti Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Menurut dia, untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan, dirinya selalu membawa masker cadangan dan tanpa sungkan memperlihatkan masker cadangan yang dikantonginya.

Tujuannya, kata dia, agar masker yang dipakai dalam kegiatan sehari-hari tetap terasa nyaman untuk digunakan.

“Pandemi belum berkurang, tetap waspada dan jangan sampai terlena. Kenakan masker ke manapun pergi apalagi yang jelas-jelas ada kerumunan,” ujarnya.

DPR RI pada tahun 2020 menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan pembacaan nota keuangan APBN 2021, Jumat (14/8).

Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dilaksanakan pukul 09.00-11.00 WIB, dilanjutkan dengan pidato nota keuangan pemerintah dalam rangka RAPBN 2021 pukul 14.00-16.00 WIB.

Sumber

Berita Golkar – Fraksi Golkar DPRD Jawa Timur mendukung rencana Provinsi Jawa Timur melakukan uji coba pembelajaran tatap muka atau membuka kembali sekolah di zona kuning pada 18 Agustus 2020.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim Kodrat Sunyoto menanggapi rencana tersebut. Namun, menurut Kodrat sekolah tatap muka haruslah tetap dengan persiapan-persiapan yang matang.

“Dari fraksi Golkar setuju dengan keputusan Bu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa). Namun, tentunya harus dengan persiapan yang matang. Artinya, ada ketentuan terkait semuanya, zona merah jelas tidak diperbolehkan,” ujar Kodrat.

Menurutnya, pembukaan sekolah dengan tatap muka ini juga harus seizin kepala daerah kabupaten atau kota serta pula harus sesuai dengan persetujuan gugus tugas. Keduanya dirasa penting karena yang paling mengetahui kondisi daerahnya masing-masing.

“Yang kedua persetujuan wali murid, kalau orang tua tidak setuju anaknya sekolah dengan tatap muka maka mereka bisa mengikuti secara daring,” tuturnya.

Fraksi Partai Golkar sangat setuju dengan pembukaan sekolah, kata Kodrat untuk menyikapi keluhan masyarakat bahwa proses belajar mengajar jarak jauh tidaklah efektif. Belum lagi, masyarakat berekonomi rendah yang kurang mampu membeli paket data.

“Orang yang tidak punya pekerjaan misalnya, anaknya harus sekolah di rumah, mereka beli paketan tidak bisa,” anggota DPRD Jatim tiga periode ini.

Meskipun sampai saat ini jumlah positif covid-19 di Jawa Timur masih tinggi, yang hanya menjalani sekolah tatap muka hanya siswa SMA dan SMK. Hal ini kata Kodrat risiko tertular Covid bagi mereka tidaklah tinggi.

Meski begitu sekolah tatap muka haruslah bersih dari Covid seperti semua guru dan staf haruslah sudah menjalani rapid test serta penyemprotan disinfektan secara berkala di lingkungan sekolah dan sekolah harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat serta tak ada jam istrihat untuk menghindari kerumunan.

“Komisi E utamanya harus betul-betul melakukan pengawasan utamanya protokol kesehatan, selama sekolah itu tidak memenuhi syarat jangan dipaksakan makanya sebelum pelaksanaan sekolah tatap muka sekolah di zona kuning harus melakukan pengecekan, penyemprotan desinfektan dan sebagainya,” terangnya.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berencana membuka kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka untuk jenjang SMA/SMK secara bertahap mulai 18 Agustus 2020 mendatang. Hanya beberapa sekolah di Jawa Timur yang akan dibuka terlebih dahulu. ”

Pemprov Jatim akan melakukan uji coba proses belajar mengajar secara langsung di sekolah untuk jenjang SMA dan SMK secara selektif atas persetujuan bupati/wali kota,” ujar kata Khofifah di Surabaya, Rabu (12/8).

Khofifah mengatakan sekolah yang dibuka tidak boleh berada di zona merah virus corona (Covid-19). Sekolah di zona kuning yang boleh dibuka juga tidak diperkenankan diikuti 100 persen siswa per kelas. Hanya 50 persen dalam satu ruangan.

Sumber

Berita Golkar –  Gubernur DKI Anies Baswedan kembali memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi hingga 27 Agustus. Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov juga mengevaluasi kebijakan ganjil genap.

“Semoga terkait ganjil genap juga ada hasil monitoring dan evaluasi apa berpotensi menjadi klaster penyebaran COVID-19. Kalau iya kami minta segera dihentikan,” kata Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan kepada wartawan, Jumat (14/8/2020).

Judistira juga meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan peran Gugus Tugas di masing-masing RW dan melibatkan tokoh agama dalam mengedukasi masyarakat terkait wabah virus Corona.

Dalam hal ini, kata dia, masyarakat perlu diedukasi mengenai pemahaman 3 M yakni menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer dan menjaga jarak.

“Gugus Tugas Tingkat RW dan tokoh masyarakat juga tokoh agama, kita harapkan juga dapat berperan dalam mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya 3 M,” katanya.

Selain itu, Golkar mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta yang meniadakan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor atau yang dikenal dengan car free day (CFD). CFD dinilai berpotensi menimbulkan kerumunan dan bisa menjadi sumber penularan virus Corona.

“Usulan kami agar CFD ditunda sudah dilaksanakan dan kami apresiasi,” ujar Judistira.

Perpanjangan PSBB transisi dimulai pada 14 Agustus hingga 27 Agustus 2020. Ini merupakan perpanjangan PSBB transisi keempat yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Gubernur Anies mengatakan angka positivity rate di Jakarta selama satu minggu ini sebesar 8,7 persen. Namun, kata Anies, apabila diakumulasi, angkanya berada pada 5,7 persen. Angka tersebut masih di atas standar aman WHO, yakni 5 persen.

“Dengan mempertimbangkan segala kondisi, setelah kami berkonsultasi dengan pakar kesehatan khususnya epidemiolog, dan berkoordinasi dengan jajaran Forkopimda pada sore tadi, kami memutuskan untuk kembali memperpanjang PSBB Masa Transisi di fase pertama ini untuk keempat kalinya hingga tanggal 27 Agustus 2020,” ujar Anies dalam keterangan tertulis, Kamis (13/8).

Sumber

Berita Golkar – Anggota DPR RI Dapil Provinsi Kalimantan Timur Hetifah Sjaifudian prihatin atas tingginya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di daerah tersebut yang mencapai 262 kasus dalam waktu kurang dari 8 bulan sejak Januari hingga 11 Agustus 2020.

“Ini sudah darurat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak bagi Kaltim, maka peran semua elemen masyarakat sangat penting untuk mengatasinya, apalagi angka 262 kasus ini merupakan yang tertinggi di Pulau Kalimantan,” ujar Hetifah dihubungi dari Penajam, Rabu.

Data tersebut ia peroleh dari aplikasi SIMFONI (Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Kasus Kekerasan), yakni aplikasi yang merupakan rintisan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) untuk mempermudah pelaporan.

Dalam data juga dijelaskan bahwa dari 173 kasus kekerasan yang terjadi pada anak usia 0-17 tahun, terdapat 60 persen di antaranya terjadi di usia remaja pada usia 13-17 tahun.

Hal yang lebih mengenaskan, lanjut dia, jumlah kasus maupun jumlah korban tertinggi tidak berasal dari lingkungan asing, namun justru terjadi di lingkungan rumah tangga.

Dalam beberapa tahun terakhir, katanya, kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kalimantan Timur (Kaltim) tidak pernah kurang dari seratus kasus, sehingga ia mengaku amat prihatin karena dalam delapan bulan ini jumlahnya sangat tinggi dan berasal dari lingkungan terdekat atau keluarga.

“Sebagai contoh, ayah tiri di Kabupaten Kutai Timur yang tega berulang kali memperkosa anak tirinya sejak tahun 2018.

Untuk pencegahan, kita harus rajin sosialisasi dan membuat metode perlindungan anak lebih efektif agar kasus semacam ini tidak terulang lagi,” katanya.

Hetifah yang juga Wakil Ketua Komisi X DPR ini melanjutkan, isu kekerasan seksual bisa dilihat dari dua faktor, yakni faktor eksternal dan faktor internal.

Faktor eksternal bisa akibat dari kondisi ekonomi, pengaruh media sosial, dan lingkungan.

Sedangkan faktor internal muncul akibat kondisi dalam keluarga itu sendiri baik secara psikologis, biologis, maupun secara moral.

Menurutnya, dalam menangani isu ini dibutuhkan upaya holistik baik preventif, represif, beserta sinergi seluruh lapisan masyarakat, sehingga ia optimis isu ini dapat ditanggulangi lebih efektif melalui penekanan terhadap pencegahan yang dilakukan oleh lingkungan terdekat.

“Perlindungan anak merupakan tanggung jawab kemanusiaan seluruh lapisan masyarakat, maka jangan membatasi tanggung jawab perlindungan anak hanya bagi keluarga dan penegak hukum.

Kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa melindungi anak adalah tanggung jawab moral setiap individu,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kesra ini.

Sumber

Berita Golkar – Provinsi Jawa Timur merencanakan akan melakukan uji coba pembelajaran tatap muka atau membuka kembali sekolah di zona kuning dimulai pada 18 Agustus 2020. Dan wacana ini mendapat respon DPRD Jatim.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim Kodrat Sunyoto mengaku setuju dengan rencana tersebut. Menurut Kodrat sekolah tatap muka haruslah tetap dengan persiapan-persiapan yang matang.

“Dari fraksi Partai Golkar setuju dengan keputusan Bu Gubernur, tentunya harus dengan persiapan yang matang. Artinya, ada ketentuan terkait semuanya, zona merah jelas tidak diperbolehkan,” ujar Kodrat pada Rabu (12/8/2020).

Menurutnya, pembukaan sekolah dengan tatap muka ini juga harus berdasarkan seizin kepala daerah kabupaten atau kota serta pula harus sesuai dengan persetujuan gugus tugas.

Keduanya dirasa penting karena yang paling mengetahui kondisi daerahnya masing-masing. “Yang kedua persetujuan wali murid, kalau orang tua tidak setuju anaknya sekolah dengan tatap muka maka mereka bisa mengikuti secara daring,” tuturnya.

Fraksi Partai Golkar sangat setuju dengan pembukaan sekolah dengan tatap mula ini, hal tersebut kata Kodrat menyikapi keluhan masyarakat bahwa proses belajar mengajar jarak jauh tidaklah efektif.

Belum lagi, masyarakat berekonomi rendah yang kurang mampu membeli paket data. “Orang yang tidak punya pekerjaan misalnya, anaknya harus sekolah dirumah, mereka beli paketan tidak bisa,” jelas Kodrat.

Meskipun sampai saat ini jumlah positif covid-19 di Jawa Timur masih sangat tinggi, yang hanya menjalani sekolah tatap muka hanya siswa SMA dan SMK. Hal ini kata Kodrat risiko tertular Covid bagi mereka tidaklah tinggi.

Meski begitu sekolah tatap muka haruslah bersih dari Covid seperti semua guru dan staf haruslah sudah menjalani rapid test serta penyemprotan disinfektan secara berkala di lingkungan sekolah dan sekolah harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat serta tak ada jam istrihat untuk menghindari kerumunan.

“Komisi E utamanya harus betul-betul melakukan pengawasan utamanya protokol kesehatan, selama sekolah itu tidak memenuhi syarat jangan dipaksakan makanya sebelum pelaksanaan sekolah tatap muka sekolah di zona kuning harus melakukan pengecekan, penyemprotan desinfektan dan sebagainya,” terang Anggota DPRD Jatim itu.

Sumber