BERITA – Laman 511 – Partai Golongan Karya

Seluruh Anggota Fraksi Satu Suara Mendukung Edwin Sanjaya Pimpin Golkar Kota Bandung

Berita Golkar –Seluruh anggota Fraksi DPRD Golkar DPRD Kota Bandung memberikan dukungan kepada Ketua Harian DPD Golkar, Edwin Senjaya sebagai calon Ketua DPD Golkar Kota Bandung.

Dukungan terlihat saat mereka mendampingi Edwin mengembalikan formulir pendaftaran calon Ketua DPD Golkar Kota Bandung. Sejumlah nama yaitu Juniarso Ridwan, Wawan Muhammad Usman, Rizal Khaerul, Nenden Sukaesih dan Devi Amukti Palapa.

“Kedatangan saya bersama rekan-rekan, dalam rangka menjalankan tugas sebagai kader terbaik, dengan mengikuti proses pemilihan ketua DPD Golkar Kota Bandung,” ungkap Edwin di Sekretariat DPD Golkar Kota Bandung, Jln. Pelajar Pejuang, Kamis, 6 Agustus 2020.

Menurutnya dengan dukungan dari seluruh anggota Fraksi DPRD Golkar, maka menunjukan persatuan di Golkar Kota Bandung. Meski begit, ia akan mengikuti mekanisme partai dalam proses pemilihan Ketua DPD Golkar Kota Bandung.

“Dalam kesempatan ini, saya didampingi oleh Faksi DPRD Golkar Kota Bandung. Maka saya yakin bahwa Golkar di Kota Bandung solid,” ujarnya.

Jika terpilih, Edwin mengaku akan membawa partai berlambang Pohon Beringin itu menjadi lebih modern dan bermanfaat bagi warga Kota Bandung.

“Yang terpenting bukan kuat dan tidak kuat, tapi setelah terpilih nanti, apakah bisa memimpin lebih baik atau tidak. Karena ini tidak mudah dan harus bisa menganalisa tantangan,” paparnya.

Ia menerangkan, kedepannya harus ada kader Golkar Kota Bandung yang maju pada pemilu 2023. Baik pada pemilihan Presiden, Kepala Daerah maupun Legislatif.

“Saya berharap ada kader terbaik yang maju dan terpillih kedepannya,” ucapnya.

Sementara itu, Balon Ketua DPD Golkar lainnya, Rizal Khaerul mengungkapkan pengunduran dirinya sebagai calon Ketua DPD Golkar Kota Bandung. Menurut dia, langkah yang diambilnya sebagai bentuk menjaga kondusifitas di internal partai Golkar Kota Bandung.

“Partai Golkar Kota Bandung mengusung satu calon untuk memenangkan pemilihan yang akan datang. Saya dengan rela hati mendukung pak Haji Edwin, bersama dengan anggota fraksi DPRD Golkar lainnya,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Steering Committee (SC) DPD Golkar Kota Bandung, Nenden Sukaesih mengatakan, partai politik harus membuka ruang bagi sirkulasi kepemimpinan partai, sebagai bagian dari demokrasi.

“Sampai sekarang baru satu yang mengembalikan formulir pendaftaran, maka kita harus menghargai kader yang serius maju pada proses pemilihan ketua DPD Golkar Kota Bandung,” tambahnya.***

Sumber

M Taufan Pawe Aklamasi di Musda Golkar Sulsel?

Berita Golkar– Nama M Taufan Pawe sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulawesi Selatan terpilih periode 2020-2025 sudah ramai diperbincangkan di arena musda sejak pembukaan.

Nama Wali Kota Parepare dua periode itu mencuat setelah Wakil Ketua Umum Partai Golkar Roem Kono dan Plt Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel Nurdin Halid berharap satu dari empat nama ketua terpilih melalui musyawarah mufakat.

Diketahui empat nama bertarung di musda, Hamka B Kady (Anggota DPR RI), Supriansa (Anggota DPR RI), Taufan Pawe (Walikota Parepare), dan Syamsuddin Andi Hamid (Bupati Pangkep). Namun nama M Taufan sudah di atas angin.

“Jadi begini. Kalau saya lihat yah, saya inikan pengalaman yah, kita politik itu kalau dilihat dari daerah. Kalau bisnis, mesti dari daerah seperti Pak Erwin yah. Tetapi kalau kepala daerah tetap di daerah saja,” ungkap Roem Kono.

“Begini maksudnya, kalau di politik itukan kalau dari daerah sudah sampai di pusat, maka dia akan menjadi tokoh nasional yah. Tapi tentu dengan mekanisme yang adakan. Kan seperti itu,” kata Roem secara diplomatis.

Belum sampat menyebut nama, Nurdin Halid dan Erwin Aksa yang berdiri di samping Roem Kono meminta sesi tanya jawab sudah selesai. “Sudah yah, sudah yah,” kata NH sembari tertawa.

Erwin Aksa juga ikut tertawa sembari mendekati NH dan Roem Kono yang sudah hampir menyebut nama kepala daerah yang jika menjadi ketua bisa menjadi tokoh nasional.

“Besok lanjut lagi,” kata NH sembari tertawa lagi. Erwin Aksa dan Roem Kono juga ikut tertawa, termasuk beberapa orang yang mendengar pernyataan Roem Kono Seputar siapa ketua terpilih secara aklamasi dalam musda Golkar di Jakarta.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Roem Kono menegaskan Ketua Umum Airlangga Hartarto tidak menginginkan ada gejolak di Musda DPD I Golkar Sulsel di Jakarta.

Ia menyampaikan Airlangga juga berharap Musda X Golkar Sulsel digelar di The Sultan Hotel, Jakarta melahirkan mufakat.

“Saya mendapat tugas dua hari lalu. Saya kemudian bertanya apa di gelar di Jakarta? Kalau di Jakarta saya mau, tapi kalau digelar Makassar saya tidak mau,” ungkap Roem kepada Tribun, Kamis (6/8/2020).

Karena dilaksanakan di Jakarta, Roem pun iyakan menjadi peserta musda utusan DPP pada musda Golkar Sulsel.

“Pesan Ketua Umum Airlangga Hartarto, yaitu saya mohon konsolidasi organisasi laksanakan musda, jangan ada keributan. Silakan bermufakat dengan sebaik-baiknya. Tunjukkan kewibawaan masyarakat Sulsel, musyawarah dan mufakat. Ewako,” tambah Roem.

Dia berharap setelah Musda Golkar Sulsel ini digelar seluruh pengurus dapat kembali menjalankan roda organisasi dengan baik dalam rangka menyambut agenda Pilkada serentak 2020.

“Ewako, ewako, ewako, jangan ribut. Silakan bermusyawarah untuk bermufakat. Jadi sudah selesai musda ya,” tegas Roem disambut tawa.

Keinginan DPP Golkar sejalan dengan keinginan Nurdin Halid yang ingin musda melahirkan pemimpin hasil mufakat.

“Pak Nurdin ini tokoh nasional, saya protes kalau ada yang bilang tidak. Saya belum tahu berpolitik, Pak Nurdin Halid sudah luar biasa,” ujar Roem.

“Dekopin sampai sekarang masih dipegang Pak Nurdin. Pak Nurdin juga mampu kendalikan PSSI meskipun tidur di rumah,” jelasnya.

Menurutnya, setiap munas kalau ada nama Pak Nurdin Halid masuk, pasti akan ramai musda.

“Jadi apa yang dilakukan malam ini adalah petunjuk ketua umum. Saya dapat duta besar karena ketua umum. Betul kata Pak Nurdin Halid. Harus mufakat, harus bersatu. Pak ketua umum tau pak Hamka B Kady,” jelasnya.

“Tapi kalau Pak Hamka B Kady terpilih alhamdulillah, kalau Supriansa terpilih alhamdulillah juga, tapi kalau tidak jangan kecewa,” kata Roem menambahkan.

Sebelumnya, Ketua Golkar Sulsel Nurdin Halid. Katanya, ada baiknya ke empat bakal calon itu sepakat untuk mendorong satu nama saja.

“Dari empat calon inilah, indahnya sebuah demokrasi di Partai Golkar, seandainya empat orang ini bisa bermusyawarah untuk mufakat,” ujarnya.

“Saya kira pesan ketum ini sudah saya sampaikan. Bermusyawarah-mufakat-lah sebaik-baiknya. Kemudian besok malam saya lapor ke ketum, semuanya baik-baik,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan, Ketua DPD Partai Golkar Sulsel, Nurdin Halid. Katanya, ada baiknya keempat bakal calon itu, bersepakat untuk mendorong satu nama.

“Dari empat calon inilah, indahnya sebuah demokrasi di Partai Golkar, seandainya empat orang ini bisa bermusyawarah untuk mufakat,” ujarnya.

Sumber

Golkar: Ibas Kurang Wawasan!

Berita Golkar –Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menyebut ekonomi era Presiden SBY meroket. Golkar menilai Ibas seperti kurang wawasan dengan pernyataan itu.

“Pernyataannya Mas Ibas sangatlah tidak tepat membandingkan perkembangan ekonomi di era saat pandemi COVID-19 dengan kondisi normal di era Presiden SBY,” kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat (7/8/2020).

“Pernyataannya terkesan seperti kurang wawasan yang seharusnya disertai dengan melihat dan membandingkan data-data perekonomian yang saat ini dan yang dialami negara-negara lain,” imbuh Ace.

Ace bicara soal kontraksi ekonomi yang terjadi saat ini. Dia menyebut kondisi ini tidak hanya dialami Indonesia, tapi juga negara-negara lain yang menerapkan pembatasan sosial atau lockdown pada Q1-Q2 2020. Pembatasan sosial mengakibatkan turunnya output ekonomi.

Ace menyebut World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun ini negatif/terkontraksi dan ini menjadi krisis ekonomi terparah sejak The Great Financial Crisis pada 1930-an.

“Presiden Jokowi sendiri telah berusaha untuk terus mengambil kebijakan sangat serius. Presiden Jokowi sejak awal menyeimbangkan antara rem dan gas dalam menjaga stabilitas ekonomi, menyeimbangkan antara penanganan kesehatan dan upaya pemulihan ekonomi,” ucap Ace.

Salah satu strategi Jokowi, kata Ace, adalah dengan terus mendorong belanja pemerintah. Ini dilakukan mengingat dalam kondisi krisis, pertumbuhan ekonomi perlu ditopang belanja pemerintah. “Pada Q2 ini konsumsi pemerintah tumbuh 22% qtq,” kata Ace.

“Coba lihat data-data dari negara lain tentang pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua. Misalnya, Singapura mengalami -12,6%, Jerman 10,1%, Amerika Serikat 32,9%, dan negara-negara lainnya yang telah mengalami resesi,” jelas Ace.

Ace mengakui Indonesia saat ini memang perlu bekerja keras menghindari resesi. Dia menegaskan Jokowi telah melakukan kerja keras itu.

“Oleh karena itu, Pemerintah Jokowi masih terus berusaha memulihkan ekonomi disertai dengan penanganan kesehatan secara seimbang agar keselamatan warga tetap menjadi prioritas,” ucap Ace.

Diberitakan sebelumnya, Ibas menyoroti kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Ibas menyebut ekonomi era Presiden SBY meroket.

“Terus terang rakyat perlu kepastian, rakyat perlu kepercayaan, dan keyakinan dan bukti, bukan janji. Alhamdulillah, kita pernah membuat itu.

Ketika zaman mentor kita Pak SBY selama 10 tahun, ekonomi kita meroket, APBN kita meningkat, utang dan defisit kita terjaga. Pendapatan rakyat naik dan lain-lain, termasuk tentang presentasi tingkat kemiskinan dan pengangguran,” ucap Ibas di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/8).

Sumber

Inilah Formasi Baru Golkar Papua, 60 Persen Didominasi Milenial

Berita Golkar– Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Papua merombak total susunan kepengurusan periode 2020 -2025 dimana 60 persen didominasi kaum milenial.

Formasi tersebut dikukuhkan DPP di aula Sekretariat Golkar Papua, Jalan Percetakan Kota Jayapura, Kamis (6/8/2020) malam.

Kepengurusan baru Golkar ini dibawah kepemimpinan Fernando Yansen Tinal sebagai Ketua Harian sesuai hasil Musyawarah Daerah pada Maret 2020 lalu.

Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Papua dan Papua Barat, Klemen Tinal, mengatakan pengukuhan ini lebih pada de facto karena secara de jure SK pengurus sudah ada sejak dua bulan lalu.

“Tapi hari ini kita kukuhkan secara de facto dengan harapan kader-kader yang sudah dikukuhkan mereka akan bekerja di organisasi selama lima tahun periode 2020 – 2025,” harapnya.

Klemen mengaku senang karena Golkar Papua telah melakukan suatu regenerasi dalam kepengurusan internal partai.

“Kami senang karena sebagai senior, kita lihat regenerasi pengurus Golkar di Papua berjalan baik dan alami,” pujinya.

Hal ini dapat dilihat dari komposisi pengurus yang baru dilantik.

“Kalau kita lihat dengan baik 60 persen pengurus Golkar itu nama baru yang usianya milenial,” cetus Klemen.

Diharapkan regenerasi ini juga diikuti dengan kapasitas dan kualitas yang baik.

“sehingga mereka bisa berkontribusi bukan hanya untuk Golkar tapi untuk kemajuan Papua ke depan,” katanya.

Berikut susunan kepengurusan Partai Golkar Provinsi Papua periode tahun 2020-2024 :

Ketua Umum : Klemen Tinal SE, MM

Ketua Harian : Fernando Yansen Tinal

Sekretaris : Yacob Ingratubun

Bendahara : Ariadi

Wakil Ketua Bidang Internal : Isac Rumabar

Wakil Ketua Bidang Hubungan Pemerintah, DPRD, Parpol dan Ormas : Sefnat Masnifit

Wakil ketua Bidang Organisasi : Richard Max F. Krey

Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan : Dr. Ir. Jacki Kajagi

Wakil Ketua Pemenangan Pemilu Dapil 1 : Jansen Monim

Wakil Ketua Ketua Pemenangan Pemilu Dapil 2 : Tan Wie Long

Wakil Ketua Pemenangan Pemilu Dapil 3 : Baharuddin

Wakil Ketua Pemenangan Pemilu 4 : Elly Wonda

Wakil Ketua Pemenangan Pemilu Dapil 5 : Dantin Giban

Wakil Ketua pemenangan Pemilu Dapil 6 : Uria Jikwa

Wakil Ketua Pemenangan Pemilu Dapil 7 : Irianto Said

Wakil Ketua Bidang Kajian Ideologi dan Kebijakan Publik : Petrus Lamongi

Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan : Yadina Komangal

Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga : Zakeus Degei

Wakil Ketua Bidang Seni dan Pariwisata : Ulrike Latumahina

Wakil Ketua Bidang Koperasi, Wiraswasta dan UMKM : Natalis Degei

Wakil Ketua Bidang Perburuhan dan Tenaga Kerja : Richard Waromi

Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Cendekiawan : Hence Mandolang

Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat : Jecleana Joku

Wakil Ketua Bidang Tani dan Nelayan : Ananias Pigai

Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM : Ratna Ida Silalahi

Wakil Ketua Bidang Kerohanian : Engelbert Marvin Tjoe

Wakil Ketua Bidang Otsus, Pemekaran dan Pemberdayaan Masyarakat : Edward D. Morin

Wakil Ketua Bidang Penanganan Bencana Alam, Sosial dan Daerah Tertinggal : Ignasius Mimin

Wakil Ketua Bidang Komunikasi, Media dan Penggalangan Opini : Leo D. Siahaan

Sumber

Inpres Corona Harus Dijalankan Konsisten, Tegas, dan Terkontrol

Berita Golkar– Wakil Ketua Komisi IX Emanuel Melkiades Laka Lena memberikan apresiasi positif, atas terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. Ia menegaskan, instruksi yang ditandatangani Presiden Jokowi 4 Agustus 2020, harus dijalankan secara konsisten di seluruh Indonesia.

“Inpres ini perlu diapresiasi positif dan dijalankan dengan konsisten di pusat dan seluruh Indonesia,” kata Melkiades kepada JPNN.com, Kamis (6/8).

Legislator dari Nusa Tenggara Timur (NTT) yang karib disapa Melki itu mengatakan, untuk membangun kesadaran masyarakat yang mulai abai dengan protokol kesehatan, perlu dibantu lewat aturan tegas seperti inpres yang baru dikeluarkan ini.

Oleh karena itu, Melki berpendapat implementasi lapangan oleh seluruh pihak yang diatur inpres itu di dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan, perlu dilakukan dengan tegas dan terkontrol. “Penerapan protokol kesehatan dengan disiplin dapat mencegah penularan Covid-19,” kata Melki.

Ketua DPD Partai Golkar NTT itu menambahkan, pelaksanaan inpres secara disiplin dan konsisten juga bisa mencegah klaster baru di perkantoran, yang juga potensi munculnya klaster lainnya.

“Ini instrumen hukum yang bisa dipakai untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 bisa berjalan lebih baik, termasuk dalam penanganan klaster perkantoran yang makin meningkat saat ini,” paparnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi meneken Inpres 6/2020 pada 4 Agustus 2020.

Beberapa poin dalam inpres itu antara lain ialah kewajiban mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Inpres juga memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan, dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang dilakukan oleh perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Sanksi berupa teguran lisan atau tertulis, kerja sosial, denda administratif, penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

Sumber

Golkar Targetkan “Sapu Bersih” Pilkada 11 Kabupaten di Papua

Berita Golkar– Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) menargetkan pilkada serentak 11 Kabupaten di Papua “Sapu Bersih” dimenangkan partai besutan Airlangga Hartanto tersebut.

Hal ini ditegaskan Ketua DPP Bidang Pemenang Pemilu Provinsi Papua dan Papua Barat, Klemen Tinal, saat mengukuhkan pengurus baru DPD Golkar Papua di Jayapura, Kamis (6/8/2020).

“Jadi, 11 Kabupaten yang melaksanakan pilkada serentak di Papua kita harus menangkan semua, bila perlu kalau ada 13 Kabupaten kita menang semua dan kita yakin dan percaya Golkar tetap menang untuk 10 tahun ke depan,” tegasnya.

Untuk itu, kata Klemen, DPP telah mengeluarkan 6 rekomendasi kepada calon Bupati dari kader Golkar yang siap maju berkompetisi secara positif dalam pelaksanaan pilkada serentak Desember 2020 mendatang.

“Jadi, sampai hari ini rekomendasi yang sudah keluar dari DPP itu Kabupaten Asmat, Pegunungan bintang, Waropen, Keerom, Supiori dan Boven Digul,” rincinya.

Menurut Klemen, secara perlahan tapi pasti DPP melakukan tugas dan tanggung jawab dengan memberikan rekomendasi kepada kader yang dianggap baik dan tepat.

“Jadi, sampai hari ini rekomendasi yang sudah keluar dari DPP itu Kabupaten Asmat, Pegunungan bintang, Waropen, Keerom, Supiori dan Boven Digul,” rincinya.

Menurut Klemen, secara perlahan tapi pasti DPP melakukan tugas dan tanggung jawab dengan memberikan rekomendasi kepada kader yang dianggap baik dan tepat.

“Hal yang sangat luar biasa dari DPP Golkar bahwa kita tidak menerima biaya atau cara – cara yang tidak benar,” bebernya.

Itu mulai dibuktikan dari hari pertama sampai sekarang sehingga semua kader yang direkomendasikan maju pilkada serentak itu yang di dukung.

“Jadi, semua nama calon Bupati yang DPD Golkar usulkan itu yang diputuskan DPP sampai saat ini sudah 6 kabupaten dan kita masih tunggu 5 Kabupaten lagi,” jelasnya.

Klemen menambahkan, Golkar Papua punya target ingin menang sebanyak mungkin. Kader Golkar bisa memimpin di daerah tapi tidak bicara persentase.

“Karena Golkar ini bukan partai yang di bangun untuk hari ini tanam, besok sudah panen tapi Golkar terus berjalan secara simultan sehingga kita berpikir jangka menengah ke panjang,” sambungnya.

Selaku Ketua Bidang Pemenang Papua dan Papua Barat, DPP Golkar tidak menargetkan Presiden maupun Wapres.

“Kami terus lakukan konsolidasi organisasi untuk menunjukan bahwa Golkar itu eksis dan golkar diperhitungkan bukan sebagai pelengkap penderita,” tukasnya.

Sumber

Nofel Saleh Hilabi Blak-blakan Soal Sikap DPP Pada Kepemimpinan Golkar Kota Bekasi

Berita Golkar –Salah satu bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Nofel Saleh Hilabi mengungkapkan sikapnya terkait keputusan penundaan Musda ke V Partai Golkar Kota Bekasi.

Menurut Nofel, DPP partai Golkar telah mengeluarkan suatu keputusan yang tepat yang akan membuat perubahan kepemimpinan di tubuh partai Golkar Kota Bekasi.

“Ini bukti DPP tidak mendukung kepemimpinan yang sekarang karena kecewa penjualan aset Golkar kota Bekasi, kalo ada penjualan aset harus diketahui oleh DPP,”tuturnya.

“Pemimpin harus sadar diri jangan sampai praktek oligarki tumbuh pengurusan Golkar kota Bekasi, dengan penundaan Musda ada signal-signal perhatian DPP kurang baik terhadap pengurus DPD Golkar Kota Bekasi saat ini,” ujar Nofel.

Pria yang berprofesi sebagai pengusaha muda ini juga menjabat sebagai Ketua Umum Baladhika Karya, menegaskan, kedepannya DPD Partai Golkar Kota Bekasi harus lepas dari politik dinasti sesuai dengan amanah dan cita-cita partai.

“Kedepan Golkar kota Bekasi harus punya figur baru, keluarga baru, kader – Kader masih banyak yang mempunyai potensi bagus, jangan sampai ada stigma turun temurun, kalo Musda dilaksanakan harus bertanding secara fair tanpa ada penekanan – penekanan,” tutup Nofel.(*)

Sumber

Ketum Airlangga Percayakan ke Elite DPP Ini Pimpin Musda Golkar Sulsel

Berita Golkar– DPP Partai Golkar memberikan mandat kepada 7 pengurus sebagai peserta dalam musyawarah daerah (Musda) X DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, yang digelar di Pullman Hotel Central Park Jakarta Barat, 6-8 Agustus 2020.

Surat mandat itu juga diteken langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto dan Sekretaris Jenderal Lodewijk F Paulus.

Dalam point yang tertuang dalam surat mendat itu, ketujuh peserta yang dimandatkan harus melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada DPP Partai Golkar. (*)

Ketujuh pengurus DPP Partai Golkar yang diberi mandat yakni:

1. Wakil ketua umum DPP Partai Golkar, Roem Kono

2. Ketua bidang PP Wilayah Sulawesi, Muhidin Said

3. Ketua bidang DPP Partai Golkar, Erwin Aksa

4. Wabendum DPP Golkar, Jhon Kenedy Azis

5. Unsur pemuda/AMPG, Syafaat Perdana

6. Departemen bidang organisasi, Deni Yusuf

7. Departemen bidang hukum, M Sattu Pali

Sumber

Hj Mitroatin Kembali Nahkodai DPD Partai Golkar Bojonegoro

Berita Golkar –Hj Mitroatin terpilih kembali menjadi Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro ke 10 dalam Musyawarah Daerah (Musda) di Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur, Kamis (06/08/2020). Hj Mitroatin terpilih secara aklamasi.

Kader Militan Partai Golkar Bojonegoro, Ahmad Supriyanto membenarkan bahwa Ibu Hj Mitroatin terpilih kembali memimpin DPD Partai Golkar Bojonegoro periode 2020-2025. Jajaran struktural kompak memilih Hj Mitroatin menjadi Nahkoda Partai.

“Ibu Hj Mitroatin terpilih kembali menjadi Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro secara aklamasi,” kata pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Golkar, DPRD Kabupaten Bojonegoro kepada bojonegorotoday.com, Kamis (06/08/2020).

blank

Ibu Hj Mitroatin merupakan kandidat kuat sekaligus calon tunggal dalam Musda DPD Partai Golkar Bojonegoro di Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur. Meski dikabarkan ada calon lain, namun hingga penutupan pendaftaran, tidak ada calon lain.

Sebanyak 34 suara memilih calon ketua secara aklamasi. Mulai dari DPD Provinsi Jatim, DPD Kabupaten Bojonegoro, Dewan Pertimbangan Kabupaten, Pimpinan Organisasi (Soksi, Kosgoro, MKGR), Pimpinan Organisasi (MDI, Alhidayah, Satkar Ulama, AMPI, HWK).

Kemudian, Pimpinan Organisasi (AMPG & KPPG) dan Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Kabupaten Bojonegoro. Setelah pemilihan, pimpinan sidang membentuk tim formatur untuk membentuk kepengurusan DPD Partai Golkar Bojonegoro Periode 2020-2025.

“Musda DPD Partai Golkar Bojonegoro berjalan dengan aman dan lancar,” tutupnya.

Sumber

Bapaslon Golkar Segera Diumumkan, JGE, SAS, MJLW Ketat

Berita Golkar– Meski sudah bisa mengusung calon sendiri lantaran sudah mengantongi 10 kursi, namun siapa yang bakal diusung Partai Golkar di Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Tomohon masih belum dipastikan.
Sebab hingga kini, Partai berlambang beringin tersebut masih terus menggodok kandidat pasangan calon (paslon) yang akan dipasangkan nanti.

Tiga nama pun yakni Jilly Gabriella Eman (JGE), Miky Junita Linda Wenur (MJLW) dan Syerly Adelyn Sompotan (SAS) menjadi andalan Partai Golkar untuk mempertahakan kemenangan di Pilwako Tomohon.
Bahkan belakangan dua dari tiga nama tersebut mulai disebut-sebut sudah akan menerima SK dukungan dari DPP Golkar.

“Tunggu saja, yang pasti pengumuman pasangan calon dari Partai Golkar untuk Pilwako Tomohon tidak lewat pekan ini,” ungkap Juru Bicara DPD I Partai Golkar Sulawesi Utara Feryando Lamaluta, Kamis (6/8/2020).
Dia pun mengungkapkan paslon yang diusung ditetapkan ini diambil dari tiga nama yang mengikuti penjaringan.

“Yang kami usung adalah mereka yang ikut dalam penjaringan. Nah tiga nama ini yang tetap partai Golkar,” bebernya.

Sementara terkait peluang koalisi, Golkar tetap terbuka dengan Partai manapun. “Golkar terbuka dengan Partai manapun untuk koalisi. Namun tetap yang diusung itu harus dari Partai Golkar,” tukasnya.

Lamaluta pun memastikan Partai Golkar sendiri, menargetkan kemenangan di Kota Tomohon.
“Pastinya Golkar ingin mempertahankan kemenangan di Tomohon. Sehingga kemenangan di Tomohon merupakan harga mati,” pungkasnya.

Sementara itu, MJLW saat diwawancarai belum lama ini menyatakan siap bertarung di Pilwako Tomohon.

Namun untuk siapa yang diusung nanti, MJLW menegaskan tetap mendukung keputusan Golkar nanti. “Pastinya siap maju, namun kan semua dikembalikan ke Keputusan Partai,” ungkapnya.

Sementara itu, SAS juga yang saat diwawancarai terkesan legowo.

Yang mana terkait keputusan siapa yang bakal diusung nanti, dirinya menyerahkan ke DPP Partai Golkar.
“Semua sekarang masih berproses. Seperti yang dikatakan DPD I bahwa kami akan kembali disurvei.

Kita tinggal tinggu hasilnya seperti apa,” ungkap SAS kepada sejumlah wartawan belum lama ini. Adapun terkait siapa yang bakal mendampinginya jika dipercayakan maju Golkar nanti, SAS masih engan berkomentar.

Namun dia menegaskan calon papan duanya nanti harus kader dari Golkar.
“Kami kan 10 kursi atau setengah dari jumlah kursi di DPRD Tomohon. Sehingga tentu yang diambil dari internal partai dan saya menyerahkan sepenuhnya ke DPD I,” sebutnya.

Sumber