BERITA

Berita Golkar – Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mewanti-wanti munculnya klaster demo di tengah pandemi virus Corona(COVOD-19). Airlangga pun menyinggung instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal peringatan munculnya klaster baru.

“Tadi arahan Bapak Presiden bahwa perlu diingatkan kepada masyarakat bahwa sekarang situasinya masih dalam pandemi COVID sehingga tentu kegiatan-kegiatan unjuk rasa itu diharapkan tidak membawa klaster demo baru, sehingga itu yang diingatkan oleh pemerintah,” kata Airlangga dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Kabinet, Senin (12/10/2020).

Airlangga menekankan agar masyarakat terus mematuhi protokol kesehatan untuk pencegahan virus Corona. Ia sekali lagi mewanti-wanti agar aksi unjuk rasa tidak menjadi klaster baru Corona.

“Bahwa dalam situasi COVID ini kita harus tetap menjalankan apa yang selalu disampaikan oleh Satgas BNPB, yaitu kita harus menjaga jarak, memakai masker, dan sering mencuci tangan. Dan sekali lagi, kegiatan-kegiatan demo atau unjuk rasa jangan menjadi klaster pandemi baru,” ujarnya.

Seperti diketahui, terjadi gelombang aksi demonstrasi besar-besaran menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Aksi demonstrasi berlangsung di sejumlah daerah di Indonesia.

Khusus di Jakarta, pihak kepolisian telah melakukan rapid test terhadap kelompok-kelompok yang diamankan saat mengikuti aksi. Ada puluhan yang hasilnya reaktif dan kini diisolasi di Wisma Pademangan.

Sementara itu, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito sebelumnya juga sempat menyinggung soal munculnya klaster demo. Ia mengingatkan massa aksi tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan virus Corona.

“Saat ini terdampak kelompok masyarakat yang berinisiatif menyampaikan aspirasinya secara terbuka kepada pemerintah, dengan jumlah massa yang cukup banyak, maka penyampaian aspirasi ini memiliki potensi yang besar untuk tumbuh menjadi klaster COVID-19,” jelas Wiku dalam siaran pers di kanal Youtube BNPB, Kamis (8/10)./Detikcom

Berita Golkar – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan sejumlah alasan pentingnya UU Omnibus Law Cipta Kerja. Salah satunya untuk menghilangkan praktik pungutan liar atau pungli yang kerap terjadi karena panjangnya birokrasi perizinan terkait usaha.

Dengan hilangnya pungli, maka UU Cipta Kerja ini disebut Jokowi mendukung upaya pemerintah dalam mencegah dan memberantas praktik korupsi.

“Undang-undang Cipta Kerja ini mendukung upaya pencegahan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,” kata Jokowi dalam keterangan video yang diunggah di akun YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (9/10).

Adapun cara UU Cipta Kerja menghilangkan pungli, kata Jokowi, karena undang-undang ini bersifat memotong, menyederhanakan, hingga mengintegrasikan sistem terkait perizinan secara elektronik.

“Maka pungutan liar bisa dihilangkan,” tegasnya.

Selain itu, ada alasan lain mengapa pemerintah membuat UU Cipta Kerja, yaitu untuk menyediakan lapangan kerja bagi para pencari dan pengangguran dan untuk memudahkan masyarakat terutama pengusaha mikro dan kecil untuk membuka usaha baru.

“Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas. Perizinan usaha untuk UMKM tidak diperlukan lagi. Hanya pendaftaran saja, sangat simple,” ungkapnya.

“Pembentukan PT juga dipermudah, tidak ada lagi pembatasan modal minimum. Pembentukan koperasi juga dipermudah, jumlahnya hanya sembilan orang saja,” imbuhnya.

Sebelumnya, DPR menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Persetujuan diambil dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2020-2021 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Oktober yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin.

Hadir dalam rapat paripurna secara fisik Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenegakerjaan Ida Fauziah, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Usai mendengarkan pandangan dari Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, DPR kemudian memutuskan untuk mengetuk rancangan perundangan tersebut meski ada penolakan dari Fraksi Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.

Pengesahan UU Cipta Kerja direspons kecaman banyak pihak, terutama buruh dan termasuk sejumlah koalisi masyarakat sipil. Mereka menggelar aksi unjuk rasa di berbagai provinsi. (VOI)

Berita Golkar – Pihak Kepolisian berjanji bakal mengusut sponsor daripada aksi unjuk rasa atau demonstrasi penolakan Undang-undang Omnibus Law Ciptakerja yang berakhir dengan kerusuhan.

Polisi juga bakal mendalami adanya dugaan-dugaan terkait sponsor atau dalang dari aksi demonstrasi tersebut. Termasuk pernyataan dari Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Awi Setiyono menyatakan, saat ini pihak kepolisian telah membuat tim khusus untuk memburu pihak sponsor dan aktor intelektual dalam aksi tersebut. “Kami sedang dalami itu, kita kan bukan bicara soal a, b atau c ya. Tetapi kita perlu alat bukti,” kata Awi di Jakarta, Jumat (9/10)

Artinya, kata Awi, pihaknya tidak ingin berspekulasi apapun sebelum adanya bukti. Setidaknya harus ada minimal dua bukti untuk membawa seseorang ke pengadilan.

Oleh karena itu dibutuhkan pendalaman daripada fakta-fakta di lapangan, termasuk keterangan para pelaku demonstrasi. Sehingga dari sana dicari benang merah dan diharapkan Polisi dapat menemukan dalang atau sponsornya.

“Polisi harus membuktikan, minimal dua alat bukti baru bisa menggiring seseorang sampai ke pengadilan. Itulah tugas polisi untuk mengumpulkan bukti-bukti itu, tutur Awi.

Terkait klaim Airlangga yang mengaku pemerintah sudah mengetahui siapa sponsor dibalik aksi demonstrasi tersebut. Kemudian apakah pihak kepolisian akan juga memanggil Ketua Umum Partai Golkar tersebut untuk dimintai keterangan, Awi mengatakan, biarkan Bareskrim Polri dan Ditkrimum Polda Metro Jaya menyelidiki kasus tersebut dengan tuntas. “Tentunya info tersebut bisa menjadi masukan untuk penyidik melakukan pendalaman,” tegas Awi.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto menuding banyaknya gerakan aksi demo yang menentang disahkannya UU Ciptakerkarena disponsori oleh seseorang. Hal itu dilontarkan Airlangga karena pemerintah sangat kesal dengan aksi demonstrasi rakyat di tengah pandemi Covid-19.

“Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind (di belakang) demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan. Kita tahu siapa sponsornya, kita tahu siapa yang membiayainya,” kata Airlangga, Kamis (8/10) lalu.

Berita Golkar – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mendorong perusahaan penjaminan seperti PT. Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), dan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida), untuk mengoptimalkan penyaluran penjaminan kredit guna mempercepat pemulihan sektor riil.

Menurutnya, di tengah situasi ekonomi yang lesu, angka pertumbuhan kredit pada Agustus lalu hanya 1,04 persen (yoy). Tidak sebanding dengan pertumbuhan dana pihak ketiga dan tingkat likuiditas perbankan.

“Dukungan penjaminan kredit ini sangatlah dibutuhkan untuk menambah keyakinan (confidence) perbankan dengan membagi risiko kredit dengan perusahaan penjaminan. Harapannya, kreditur semakin berani untuk menyalurkan kredit PEN kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor yang terdampak dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian,” ungkap Puteri melalui keterangan tertulisnya, Rabu (7/10/2020).

Sebelumnya, pada pekan lalu Komisi XI DPR RI menggelar RDP bersama perusahaan penjaminan, yang membahas perkembangan terkini atas program penjaminan kredit yang menjadi bagian dalam stimulus program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sebagai informasi, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2020, Pemerintah memberi mandat kepada PT. Jamkrindo dan PT. Askrindo untuk melaksanakan penjaminan pemerintah dalam rangka PEN yang diperuntukkan bagi pelaku usaha UMKM.

Hingga 28 September 2020, Direktur Utama PT Jamkrindo Rudi Anto memaparkan realisasi program penjaminan kredit PEN baru mencapai 27 persen atau Rp 2,95 triliun kepada 6.568 debitur, dari total pagu sebesar Rp 23,29 triliun. Sementara itu, Dirut PT. Askrindo Dedi Sunardi menyebutkan telah merealisasikan penjaminan senilai Rp 3,78 triliun kepada 6.607 debitur.

“Realisasi penjaminan seperti yang disampaikan Jamkrindo dan Askrindo perlu ditingkatkan lagi. Segala kendala yang dihadapi pun perlu segera ditangani, termasuk persoalan rendahnya partisipasi Bank Umum Swasta Nasional dalam program penjaminan.

Selain itu, basis data perlu disempurnakan agar aturan penjaminan 1 debitur hanya oleh 1 bank dapat digalakkan. Semoga kendala-kendala ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah, OJK, dan BPKP dalam audit compliance,” tutur Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Jamkrida sebagai kelanjutan audiensi bersama Komisi XI DPR RI, pada 4 September 2020 lalu. Dalam kesempatan ini, Jamkrida menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan penjaminan daerah dihadapkan dengan penurunan pendapatan lantaran volume penjaminan yang menurun.

Hal ini disebabkan berkurangnya volume penyaluran kredit oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sementara, di sisi lain, klaim kredit macet ke Jamkrida mulai meningkat dan berpotensi menguras permodalan.

“Dalam konteks pemulihan ekonomi daerah, pemerintah telah menempatkan uang negara di 7 BPD senilai Rp11,5 triliun. Bahkan, Pemerintah juga kembali menempatkan depositonya ke empat BPD lainnya. Artinya, ini dapat menjadi peluang bagi Jamkrida untuk kembali memberikan penjaminan pada BPD tersebut.

Selain itu, kita tentu mendorong pemerintah dan OJK untuk merumuskan skema penguatan permodalan Jamkrida mengingat peran Jamkrida yang turut menopang kelangsungan dan pertumbuhan pelaku usaha UMKM di daerah yang belum terjangkau pelayanan perbankan (unbankable) menjadi terjangkau (bankable),” tutup Puteri.

DPR.go.id

Berita Golkar – Indonesia saat ini memiliki lebih dari 30 juta orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Hal ini terlihat dari situs pendaftaran program Kartu Prakerja yang sudah memiliki lebih dari 30 juta pendaftar.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, untuk memfasilitasi agar lebih banyak masyarakat Indonesia masuk ke dunia kerja, maka dibutuhkan Undang-Undang Cipta Kerja. Dari catatannya saat ini, di Indonesia ada 7 juta orang yang tidak bekerja.

Sementara setiap tahun ada 2,9 juta masyarakat yang lulus dari menempuh pendidikannya. Ditambah di tengah pandemi covid-19 saat ini, banyak para pekerja yang akhirnya dirumahkan atau di PHK (pemutusan hubungan kerja), karena perusahaan tidak mampu membayar karena perputaran bisnis sedang lesu.

“Di dalam situasi pandemi covid-19 ini yang daftar di prakerja lebih dari 30 juta orang, yang sudah ditraining 5,6 juta orang. Jadi angka orang yang ingin bekerja itu real,” ujarnya dalam acara Squawk Box di CNBC Indonesia TV, Kamis (8/10/2020).

Oleh karena itu, kata Airlangga UU Cipta Kerja salah satu solusi untuk memberikan dukungan agar banyak investasi yang masuk. Bukan hanya investasi yang padat modal, tapi juga investasi padat karya yang bisa menciptakan lapangan kerja.

Melalui UU Cipta Kerja, juga diklaim Airlangga bisa akan memudahkan masyarakat untuk bisa berusaha. Bahkan kemudahan untuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sekalipun.

“Pembentukan PT dipermudah, terutama untuk UMKM. UMKM tidak perlu melakukan perizinan, tapi cukup dengan pendaftaran online. UMKM untuk sertifikasi halal juga ditanggung oleh pemerintah,” jelas dia.

Selain itu, melalui UU Cipta Kerja, kini para nelayan yang ingin mendapatkan izin kapal tidak hanya cukup melakukan perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) saja.

Sementara itu, project infrastruktur pemerintah terutama perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan diperbanyak dan dipercepat pembangunannya. Melalui dalam UU Cipta Kerja, pemerintah juga akan membentuk Bank Tanah dan Sovereign Wealth Fund (SWF). atau Lembaga Pengelola Investasi.

Dalam penamaan SWF pun, kata Airlangga, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin memberikan namanya sebagai ‘Otoritas Investasi Indonesia’. Otoritas Investasi Indonesia ini akan memiliki modal sampai dengan Rp 75 triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan dengan modal awal sebesar Rp 75 triliun tersebut, pemerintah berharap bisa menarik dana investasi hingga tiga kali lipat atau mencapai Rp 225 triliun.

“Dengan ekuitas [Rp 75 triliun] tersebut, kita berharap kita bisa menarik dana investasi hingga mencapai tiga kali lipat atau dalam hal ini mencapai Rp 225 triliun atau US$ 15 billion,” ujar Sri Mulyani saat konferensi pers, Rabu (7/10/2020). CNBC

Berita Golkar – Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah kelompok buruh pada Kamis (8/10/2020) di seputar Istana Negara, Jakarta sangat disayangkan. Penyampaian pendapat tentang UU Cipta Kerja bisa dilakukan dengan cara lain yang lebih bijak dibandingkan dengan demo pada masa pandemi Covid-19 ini.

Pernyataan ini dikeluarkan oleh Tubagus Ace Hasan Syadzily, anggota Komisi VIII DPR RI. “Saat ini masih terdapat pandemi Covid-19, yang saya kira akan sangat tidak baik jika banyak masyarakat berkumpul di suatu titik dengan mengabaikan protokol kesehatan yang ada,” ucap Ace.

Terkait dengan adanya dugaan pihak-pihak yang kemungkinan menggerakkan dan mendanai aksi unjuk rasa para pekerja tersebut, Ace berharap kepada siapa pun itu, untuk tidak memperkeruh suasana.

Ace berharap, apa pun bentuk penyampaian pendapat itu harusnya dilakukan secara kondusif. Toh, keinginan pemerintah sendiri dengan menerbitkan UU Cipta Kerja adalah demi kesejahteraan rakyat.

“Kondusivitas itu yang sama-sama kita harapkan. Kita semua tentunya tidak menginginkan situasinya makin mengkhawatirkan,” kata Ace, yang mengharapkan aksi unjuk rasa tidak berujung anarkis.

“Dengan segala kerendahan hati saya minta kepada rekan-rekan pekerja semuanya untuk bisa menahan diri dan memahami kondisi negara kita saat ini yang memang sedang menghadapi persoalan ekonomi,” kata Ace, kepada media.

Terutama kondisi saat ini dimana pemerintah tengah membuat sebuah terobosan untuk lebih menggerakkan ekonomi nasional lewat masuknya investasi ke Indonesia.

“Untuk itu memang diperlukan sebuah perubahan UU yang lebih ramah terhadap investasi dan kemudahan lain seperti penyederhaan administrasi,” ungkap Ace.

Itu juga yang diharapkan Ace dari mereka yang masih menunjukkan penolakannya terhadap UU Cipta Kerja, dengan melakukan aksi unjuk rasa.

“Sesungguhnya tidak ada yang dirugikan dari UU Cipta Kerja ini. Kalau kita semua berpikir jernih, inilah yang memang kita butuhkan sekarang ini,” ujar politikus Golkar berpenampilan kalem ini.

Pemerintah sendiri saat ini tengah berusaha dengan serius agar perekonomian Indonesia bisa segera bangkit dari perlemahan. Harapannya tentu dengan UU Cipta Kerja, ke depan perekonomian Indonesia bisa melesat lagi.

Ace juga mengingatkan jika UU Cipta Kerja ini dibuat agar menguntungkan semua pihak. “Bukan satu pihak saja, melainkan seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kami memohon juga pengertian para rekan pekerja terkait sejumlah perubahan yang ada di UU Cipta Kerja,” tutur anggota Fraksi Golkar itu.

Lebih jauh Ace meminta kepada para buruh atau pekerja untuk bisa lebih memahami dengan membaca secara cermat isi UU Cipta Kerja.

“Saya harap rekan-rekan pekerja untuk bisa lebih bijak dalam memahami pasal-pasal dan berbagai perubahan di sana. Kalau dibaca dengan cermat, sebenarnya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, termasuk para rekan pekerja,” ungkap Ace.

Bahkan beberapa tuntutan pekerja atau buruh terkait pasal-pasal yang dianggap merugikan mereka selama ini, DPR dan pemerintah akhirnya memutuskan untuk kembali menggunakan peraturan perundangan existing.

Berita Golkar– Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan akan ada 40 peraturan turunan terkait dengan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.Adapun aturan turunan tersebut terdiri atas 35 Peraturan Pemerintah (PP) dan 5 Peraturan Presiden (Perpres).

“Arahan Pak Presiden agar seluruh Perpres dan PP, ada 40, yang terdiri dari 35 PP dan 5 Perpres segera diselesaikan,” jelas Airlangga dalam konferensi pers virtual, Rabu (7/10/).

Menurut dia sesuai arahan presiden peraturan turunan tersebut ditargetkan bisa rampung dalam satu bulan. Meski di dalam aturan yang ada, peraturan turunan UU bisa diselesaikan dalam waktu tiga bulan setelah diundangkan.

“Arahan Bapak Presiden diselesaikan dalam waktu satu bulan, walau perundang-undangannya membolehkan tiga bulan. Itu target Bapak Presiden,” jelasnya.

Airlangga pun mengungkapkan Indonesia saat ini sedang berada dalam momentum untuk bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

Dengan demikian, RI saat ini sedang menghadapi bonus demografi atau peningkatan jumlah penduduk usia produktif.

Namun demikian, penyerapan tenaga kerja masih menjadi masalah lantaran keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri sehingga perlu kehadiran Omnibus Law Cipta Kerja.

“Ada sekitar 2,9 juta anak muda yang butuh lapangan kerja, apalagi di tengah pandemi Covid-19 kebutuhan lapangan kerja baru mendesak.

UU Cipta Kerja merupakan undang-undang yang mementingkan kepentingan rakyat, disusun dan didorong melalui DPR RI dan ini menegaskan kepastian hukum dan hal yang diperlukan dalam penciptaan lapangan kerja,” tandas dia. (S)

Berita Golkar – Dalam pemantapan pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Pesbar pada Pilkada serentak 2020, Pieter-Fahrurrazi di kantor DPD II partai Golkar Pesbar, Pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah, DPD II Partai Golkar Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) menggelar konsolidasi kader dan pengurus partai,

Calon wakil bupati Fahrurrazi, Sekretaris DPD II Golkar Pesbar, Mega Mustika Amd. Kep., ketua tim kampanye koalisi Sehati, Ripzon Efendi, pengurus dan kader partai Golkar hingga partai koalisi Sehati serta pengurus organisasi sayap partai Golkar baik organisasi AMPI, AMPG, Al-Hidayah dan lainnya hadir dalam acara tersebut.

Mega Mustika, mengatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan itu merupakan kegiatan konsolidasi pertama partai Golkar dengan calon bupati dan wakil bupati Pesbar Pieter-Fahrurrazi, bersama seluruh kader partai Golkar di 11 Kecamatan se-Kabupaten setempat.

Dari hasil konsolidasi itu, selanjutnya semua pengurus partai Golkar di tingkat Kabupaten akan segera menyampaikan ke tingkat Kecamatan.

“Khususnya untuk kader dan pengurus partai Golkar salah satunya untuk melakukan kampanye secara bertahap, tentu dilakukan dengan cara dan sistem yang ada di partai Golkar,” ungkapnya.

Partai Golkar Pesbar juga akan membentuk tim pemenang tersendiri di internal partai, walaupun pada tim koalisi Sehati sudah ada tim pemenang.

Ini dilakukan oleh partai Golkar karena merujuk dan merupakan perintah dari DPP partai Golkar harus ada tim internal yang dibentuk partai Golkar di setiap Kabupaten, Selain itu juga akan membentuk saksi-saksi di setiap wilayah.

“Sejauh ini kader partai dan organisasi sayap partai Golkar di setiap Kecamatan masih solid bergerak dan bekerja dalam memenangkan paslon Pieter-Fahrurrazi,” katanya.

Fahrurrazi mengatakan bahwa paslon Pieter-Fahrurrazi yang diusung partai koalisi pada Pilkada serentak 2020 di Pesbar yakni PDIP, Golkar, Perindo, Gerindra, dan PKS itu diharapkan menang pada Pilkada nanti dan dilantik.

Partai Golkar yang merupakan salah satu partai yang besar ini, jelas sangat disambut gembira dengan mendukung paslon Pieter-Fahrurrazi.

“Apalagi Gubernur Lampung juga dari partai Golkar, sehingga mudah-mudahan kedepan kita bisa memenangkan Pilkada dan dilantik. Karena maju di Pilkada ini untuk membenahi kabupaten dan untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, keberhasilan Provinsi juga ada pada Kabupaten, untuk itu paslon Pieter-Fahrurrazi akan komitmen dalam mengejar ketertinggalan daerah di Provinsi Lampung ini kedepan. Sehingga diharapkan kedepan seluruhnya terus solid dalam memenangkan paslon Pieter-Fahrurrazi.

“Kami akan komitmen membenahi Kabupaten dan kita yakin kedepan dapat merubah serta mengejar ketertinggalan daerah,” ungkapnya.

Dilain kesempatan ketua tim kampanye koalisi Sehati, Ripzon Efendi, mengatakan hingga kini paslon Pieter-Fahrurrazi maupun tim pemenangan dan semua kader maupun pengurus partai koalisi masih terus melakukan kegiatan kampanye di beberapa wilayah.

“Untuk kegiatan kampanye paslon hingga kini masih berjalan, baik di Kecamatan Lemong, Pesisir Utara dan Pesisir Tengah,” pungkasnya.

Berita Golkar, Jakarta –Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga turut meninjau Tol Manado-Bitung yang sudah mulai beroperasi.

Wamendag didampingi Kadisperindag Provinsi Sulut Edwin Kindangen dan disambut oleh Direktur Tol Manado-Bitung George Manurung.

Pembangunan tersebut merupakan bukti perhatian dan keberpihakan Presiden Jokowi terhadap daerah Sulawesi Utara (Sulut), apalagi kehadiran tol di Manado sudah sangat dirindukan.

“Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi Presiden Jokowi juga Menteri PUPR, Basuki Hadi Muljono yang telah mewujudkan tol ini. Tentu tidak lupa kepada Gubernur dan Pemkot-Pemkab di Sulut. Sulut bangga, senang, berterima kasih dan bersyukur kepada Presiden Jokowi karena ini tol pertama yang ada di Sulut,” ujar Jerry.

Kehadiran tol bukan hanya dimaknai sebagai tanda kemajuan tetapi juga karena dampak positifnya.

“Manfaat tol sangat besar. Dalam perspektif perdagangan, arus distribusi akan lebih lancar sehingga harga-harga akan lebih murah. Juga dampaknya pada arus supply chain produksi. Bahan mentah dan bahan baku untuk berbagai industri, pertanian dan lain-lain akan lebih murah sehingga produk daerah juga akan meningkat daya saingnya,” ujar Wamen

Lebih lanjut, Jerry mengharapkan dua hal, yaitu agar masyarakat, khususnya dunia usaha memanfaatkan kehadiran tol itu dengan seoptimal mungkin.

Tol tidak boleh hanya memacu konsumsi masyarakat, sebaliknya harus bisa memacu produktifitas warga.

Artinya, kehadiran tol bukan hanya menjadi sarana distribusi produk dari luar daerah tetapi juga bisa meningkatkan produk-produk asli Sulut yang bisa diperdagangkan ke luar daerah hingga keluar negeri.

Selain itu, tol juga akan meningkatkan akses, konektivitas, mobilitas, dan aktivitas masyarakat Manado-Bitung dan sekitarnya.

Tol juga pasti akan meningkatkan aktivitas perdagangan masyarakat Sulut karena akses dan mobilitas semakin mudah dan cepat, sehingga dengan perdagangan yang meningkat otomatis akan meningkatkan roda perekonomian di Sulut.

“Terima kasih juga kepada Pemprov Sulut, Pemkot Manado, Pemkot Bitung dan seluruh teman-teman Kepala Daerah yang telah memberikan support kepada jalan tol Manado-Bitung ini,” lanjutnya.

Wamendag Jerry Sambuaga mengharapkan kolaborasi yang makin intensif antara pemerintah daerah, baik di kabupaten dan kota di Sulawesi Utara dengan Pemerintah Pusat untuk bisa memanfaatkan kehadiran tol tersebut.

“Sulut sudah pasti banyak potensi dan potensi itu sekarang difasilitasi dengan berbagai infrastruktur yang dibangun pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Sekarang tinggal bagaimana kita fasilitasi dalam produksi dan perdagangan. Saya yakin Sulut bisa. Ini saatnya usahawan dan industri Sulut berbicara di level nasional atau bahkan internasional,” tambah Wamendag.

Daya saing yang dimaksud Jerry Sambuaga bukan hanya di sektor primer, tetapi harus bisa bersaing di sektor pengolahan dan sektor lain yang memakai teknologi.

Menurutnya, di sektor pertanian, perkebunan dan kelautan juga harus mulai berpikir untuk berproduksi dalam skala industri.

Ini hanya bisa dilakukan jika memanfaatkan teknologi dengan tenaga kerja berketerampilan tinggi.

“Masyarakat Sulut harus didorong untuk bertransformasi dengan melakukan kegiatan ekonomi yang berbasis teknologi. saya berharap adanya tol ini juga mendorong transformasi itu,” pungkas Jerry.