BERITA

blank

Jerry Sambuaga Harap Dunia Usaha Manfaatkan Kehadiran Tol Manado-Bitung se


Berita Golkar, Jakarta –Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga turut meninjau Tol Manado-Bitung yang sudah mulai beroperasi.

Wamendag didampingi Kadisperindag Provinsi Sulut Edwin Kindangen dan disambut oleh Direktur Tol Manado-Bitung George Manurung.

Pembangunan tersebut merupakan bukti perhatian dan keberpihakan Presiden Jokowi terhadap daerah Sulawesi Utara (Sulut), apalagi kehadiran tol di Manado sudah sangat dirindukan.

“Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi Presiden Jokowi juga Menteri PUPR, Basuki Hadi Muljono yang telah mewujudkan tol ini. Tentu tidak lupa kepada Gubernur dan Pemkot-Pemkab di Sulut. Sulut bangga, senang, berterima kasih dan bersyukur kepada Presiden Jokowi karena ini tol pertama yang ada di Sulut,” ujar Jerry.

Kehadiran tol bukan hanya dimaknai sebagai tanda kemajuan tetapi juga karena dampak positifnya.

“Manfaat tol sangat besar. Dalam perspektif perdagangan, arus distribusi akan lebih lancar sehingga harga-harga akan lebih murah. Juga dampaknya pada arus supply chain produksi. Bahan mentah dan bahan baku untuk berbagai industri, pertanian dan lain-lain akan lebih murah sehingga produk daerah juga akan meningkat daya saingnya,” ujar Wamen

Lebih lanjut, Jerry mengharapkan dua hal, yaitu agar masyarakat, khususnya dunia usaha memanfaatkan kehadiran tol itu dengan seoptimal mungkin.

Tol tidak boleh hanya memacu konsumsi masyarakat, sebaliknya harus bisa memacu produktifitas warga.

Artinya, kehadiran tol bukan hanya menjadi sarana distribusi produk dari luar daerah tetapi juga bisa meningkatkan produk-produk asli Sulut yang bisa diperdagangkan ke luar daerah hingga keluar negeri.

Selain itu, tol juga akan meningkatkan akses, konektivitas, mobilitas, dan aktivitas masyarakat Manado-Bitung dan sekitarnya.

Tol juga pasti akan meningkatkan aktivitas perdagangan masyarakat Sulut karena akses dan mobilitas semakin mudah dan cepat, sehingga dengan perdagangan yang meningkat otomatis akan meningkatkan roda perekonomian di Sulut.

“Terima kasih juga kepada Pemprov Sulut, Pemkot Manado, Pemkot Bitung dan seluruh teman-teman Kepala Daerah yang telah memberikan support kepada jalan tol Manado-Bitung ini,” lanjutnya.

Wamendag Jerry Sambuaga mengharapkan kolaborasi yang makin intensif antara pemerintah daerah, baik di kabupaten dan kota di Sulawesi Utara dengan Pemerintah Pusat untuk bisa memanfaatkan kehadiran tol tersebut.

“Sulut sudah pasti banyak potensi dan potensi itu sekarang difasilitasi dengan berbagai infrastruktur yang dibangun pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Sekarang tinggal bagaimana kita fasilitasi dalam produksi dan perdagangan. Saya yakin Sulut bisa. Ini saatnya usahawan dan industri Sulut berbicara di level nasional atau bahkan internasional,” tambah Wamendag.

Daya saing yang dimaksud Jerry Sambuaga bukan hanya di sektor primer, tetapi harus bisa bersaing di sektor pengolahan dan sektor lain yang memakai teknologi.

Menurutnya, di sektor pertanian, perkebunan dan kelautan juga harus mulai berpikir untuk berproduksi dalam skala industri.

Ini hanya bisa dilakukan jika memanfaatkan teknologi dengan tenaga kerja berketerampilan tinggi.

“Masyarakat Sulut harus didorong untuk bertransformasi dengan melakukan kegiatan ekonomi yang berbasis teknologi. saya berharap adanya tol ini juga mendorong transformasi itu,” pungkas Jerry.

Sumber : beritamanado.com

blank

RUU Cipta Kerja Menjamin Kepastian Sertifikasi Halal



Berita Golkar – Ace Hasan Syadzily Wakil Ketua Komisi VIII Fraksi Partai Golkar DPR RI mengatakan RUU Cipta Kerja menjadi angin segar bagi terwujudnya industri halal di Indonesia.

Selain dapat melindungi umat Islam untuk mengkonsumsi produk halal, dengan adanya UU Cipta Kerja ini dapat memberikan jaminan bagi kepastian prosedur pengurusan halal yang lebih transparan, tepat waktu dan biaya serta jelas prosedurnya.

Dalam UU ini, MUI tetap berperan aktif sebagai pemegang otoritas mengeluarkan fatwa kehalalan suatu produk. Untuk pemeriksaan dan penyelidikan suatu produk diberikan kesempatan bagi organisasi keislaman yang memang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.

Ini dilakukan agar dunia usaha di berbagai wilayah Indonesia memiliki kemudahan untuk mendapatkan akses mengurus sertifikasi halal.

Hal yang sangat strategis dan memiliki manfaat yang besar untuk dunia usaha, terutama UMKM, untuk sertifikasi halal dalam RUU Cipta Kerja ini adalah adanya keberpihakan terhadap UMKM yang biayanya ditanggung Pemerintah.

Ini tentu sangat menggembirakan bagi dunia usaha terutama usaha kecil menengah, selain bahwa hal ini memberikan jaminan bagi masyarakat muslim untuk mengkonsumsi kehalalan produk.

Saya sangat optimis dengan disahkannya RUU Cipta Kerja ini akan memberikan jaminan kepastian sertifikasi halal yang selama ini dalam implementasinya masih ditemukan berbagai masalah.

Kita harapkan tentu ke depan Indonesia menjadi pusat industri halal dunia.

blank

Airlangga Hartarto: RUU Cipta Kerja Beri Jaminan Tenaga Kerja


Berita Golkar – Selama ini belum pernah ada jaminan terhadap tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Namun pemerintah kini memastikan narasi tersebut ada dan dituangkan dalam Rancangan Undang Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) yang sudah disetujui dan akan disahkan melalui Sidang Paripurna DPR dalam waktu dekat.

Menko Perekonomian Airlangga di dalam statementnya dibeberapa tempat mengatakan bahwa RUU Cipta Kerja dibuat atas dasar konsep keberpihakan Pemerintah kepada rakyat. Pemerintah focus pada produktivitas masyarakat karena dampak dari pandemi Covid-19 terutama dampak pemutusan hubungan kerja atau PHK.

“Pekerja harus memikirkan produktivitas, bukan pekerja memikirkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), itu tidak tepat. Jadi selama perusahaan ini positif membawa keuntungan, pekerja juga akan lebih berpikir mengenai upah, baik Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/ Kota,” papar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Tentu sangat disayangkan, jika pemikiran sekelompok organisasi buruh masih terus saja berpikir negatif dalam menanggapi perubahan aturan ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja. Akan lebih produktif bagi buruh dan tentunya perusahaan untuk lebih memandang manfaat yang juga ditambah atau disediakan dalam RUU tersebut.

Dalam RUU Cipta Kerja itu juga sudah diatur bonus yang diterima buruh berbasis kinerja mereka. Bahkan jumlah maksimal jam lembur yang ditambah dari tiga jam menjadi empat jam per hari. Ini tentunya menjadikan buruh lebih produktif.

Menurut Airlangga Hartarto yang juga dipercaya sebagai ketua Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), saat ini asumsi-asumsi yang perlu dipikirkan adalah bagaimana bekerja dulu. “Bukannya belum bekerja malah minta di-PHK. Jadi ini pola-pola yang berbeda. Ini narasi-narasi yang akan dibangun,” terangnya.

Ditegaskan oleh Airlangga, dengan UU Cipta Kerja pemerintah hadir. Apabila terjadi PHK, pemerintah akan membantu dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Apabila belum mendapatkan pekerjaan, akan mendapatkan bantuan gaji selama enam bulan yang dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Formatnya adalah asuransi.

“Ini yang belum pernah terjadi. Sebelumnya hanya ada jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Siapa yang menjamin apabila terjadi PHK?,” tegas Airlangga Hartarto.



blank

Golkar Lumajang Minta Diperta Lumajang Jamin Ketersediaan Pupuk Jelang Musim Tanam



Berita Golkar – Ketua DPD II Golkar Lumajang Drs. H. Suigsan MM, Jelang musim tanam dan musim penghujan yang akan datang meminta kepada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang untuk menjamin ketersediaan pupuk bagi petani di Lumajang.

Jika ketersediaan pupuk tidak segera disiapkan, dikhawatirkan pada musim tanam yang akan datang petani harus kebingungan lagi untuk mendapatkan pupuk. Ketersediaan pupuk ini diharapkan pada dua hal, yakni pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi.

“Kartu E-Tani harus dituntaskan. Setelah itu persediaan pupuk harus dipersiapkan dengan matang, baik pupuk subsidi, maupun pupuk non subsidi. Kami khawatir menjelang musim tanam, pupuk di Lumajang langka lagi,” kata Drs. Suigsan yang juga anggota DPRD Lumajang.

Agar pada musim tanam yang akan datang persediaan pupuk di Lumajang benar-benar sesuai dengan kebutuhan, Suigsan berharap agar PPL yang bekerja di lapangan segera menyelesaikan pendataan kartu E-Tani yang menjadi dasar pembelian pupuk bersubsidi,

“Ketersediaan pupuk ini sangat mempengaruhi produksi pangan di Lumajang. Disisi lain, inilah cara mempertahankan kesejahteraan petani di Lumajang. Makanya jangan sampai pupuk menghilang dari pasaran, sehingga membuat petani kelimpungan,” pungkasnya.

Kejadian kelangkaan pupuk sering terjadi di Lumajang. Oleh karenanya Dinas Pertanian harus belajar dari kejadian sebelumnya

“Harus ada solusi yang tepat, untuk mengatasi masalah ini. Jika tidak, petani akan bingung lagi nanti,” ucapnya.

blank

Azis Syamsuddin Tegaskan Sanksi Bagi Calon Kepala Daerah yang Tak Taat Protokol Corona


Berita Golkar – Partai Golkar menyatakan tidak akan segan memberikan sanksi kepada calon kepala daerah (cakada) Pilkada 2020 usungan mereka jika tidak mematuhi protokol kesehatan pencegahan penularan virus Corona.

Golkar juga akan membentuk tim yang khusus untuk memantau perilaku para cakada selama menjalani tahapan pilkada.

“Kalau Golkar sudah memberikan edaran kepada seluruh DPD tingkat II dan kabupaten, kota, dan provinsi, dan untuk berkoordinasi dengan calon-calon yang didukung dan diusung oleh Partai Golkar untuk mematuhi protokol COVID,” kata Waketum Golkar Azis Syamsuddin di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (2/10/2020).

“Dan apabila tidak, Golkar akan mengenakan sanksi yang sudah digariskan oleh Partai Golkar, sehingga Golkar akan membuat tim yang akan memantau bagi calon-calon yang tidak mematuhi protokol COVID,” imbuhnya.

Selain itu, Azis berbicara mengenai sistem pemungutan suara di Pilkada 2020. Menurutnya, dimungkinkan jika pemungutan suara dilakukan dengan berkeliling untuk mencegah kerumunan.

“Jadi kalau pemungutan TPS itu secara keliling untuk luar Jawa (di Jawa) memungkinkan, di luar Jawa memang agak berat, dan waktunya yang harus dilonggarkan, misalnya dari pagi sampai pukul 2 (siang) dilonggarkan sampai pukul 5 (sore),” sebut Azis.

Namun, jika pemungutan suara tak memungkinkan dilakukan secara berkeliling, menurut Azis, pihak penyelenggara pilkada harus melonggarkan waktu penghitungan suara. Tujuannya, sebut dia, waktu pencoblosan bisa leluasa.

“Kemudian waktu penghitungan juga dilonggarkan dalam kurun waktu dan jumlah harinya juga dilonggarkan, sehingga tidak terjadi desakan pada saat orang ingin mencoblos dan lain sebagainya,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pasangan calon Pilkada 2020 untuk berkampanye dengan menggunakan alat peraga kampanye (APK) yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tito meminta paslon untuk menggunakan APK yang mendukung pencegahan COVID-19 seperti masker.

“Tolong sampaikan kepada para kontestan dan timses untuk membagikan sebanyak-banyaknya alat proteksi masker. Tapi beda, bukan masker biasa. Masker dengan ada gambar paslon, nomornya, pesannya apa, ‘pilih saya, COVID daerah kita akan aman’, misalnya, ‘yang PHK tidak ada’. Yang namanya janji boleh saja,” kata Tito dalam rapat ‘Analisis dan Evaluasi Kampanye Pilkada Serentak 2020’, di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (2/10). Detiknews.

blank

Menko Airlangga: Pilkada Ditengah Pandemi Jadi Ujian Masyarakat



Berita Golkar – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pilkada serentak yang diselenggarakan 9 Desember mendatang akan melibatkan sekitar 105 juta pemilih.

Menurutnya, meski Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19, hal ini bisa dijadikan momentum untuk menguji kekuatan semua masyarakat sebagai bangsa yang besar dalam menghadapi tantangan dalam situasi apapun.

“Pilkada tahun ini diselenggarakan di tengah situasi pandemi. Momentum ini menjadi penting untuk menguji kekuatan kita sebagai masyarakat dan negara untuk berdaptasi dan bertansformasi dengan situasi apapun,” kata Airlangga di Jakarta

Menurut Ketua Umum DPP Partai Golkar ini, baik pemerintah, penyelenggara pemilu, calon kepala daerah, masyarakat, dan semua elemen yang terlibat dalam Pilkada 2020 harus menjaga esensi pemilu sebagaimana mestinya namun tetap mematuhi protokol kesehatan dan keselamatan.

“Kita semua harus pastikan pilkada berlangsung secara demokratis, aman, dan kepatuhan protokol kesehatan tetap dijalankan,” ujarnya.

Terkait pandemi Covid-19, Menko Airlangga menilai, masyarakat juga bisa menilai calon kepala daerah dari program-programnya dalam penanganan Covid-19 di daerah masing-masing.

“Saya mengajak para kontestan untuk dapat adu gagasan dan memberikan terobosan dalam menekan angka kasus Covid-19 guna menciptakan rasa aman dan memulihkan perekonomian masyarakat dan daerah,” pungkasnya.



blank

Erwin Aksa Layak Jadi Cagub Sulawesi Selatan



Berita Golkar – Sejumlah figur mulai disebut-sebut bakal ikut bertarung di perhelatan pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan walaupun masih cukup lama pelaksanaannya.

Erwin Aksa salah satu nama yang disebut paling potensial menjadi lawan incumbent Nurdin Abdullah yang saat ini menjabat Gubernur Sulsel.

Partai Golkar telah menyebutkan nama Erwin Aksa sebagai salah satu figur muda yang berpotensi menjadi penantang incumbent nanti.

“Sekarang Erwin itu adalah sosok anak muda dari Sulsel yang sudah berkiprah di tingkat rnasional dan punya potensi yang luar biasa,” kata Wakil Ketua umum DPP Partai Golkar Nurdin Halid, Kamis 1/10/2020.

Erwin Aksa harus taat asas partai Golkar maka berpotensi menjadi calon gubernur Sulsel kata Nurdin Halid.

“Sepanjang dia (Erwin) taat asas pada partai tidak boleh mencak-mencak. Kalau dia taat asas maka dialah kader Golkar yang paling berpotensi menjadi gubernur Sulawesi Selatan,” pungkasnya.

blank

Ketua DPD Partai Golkar Balangan Minta Kader Golkar Jaga Nama Baik Partai



Berita Golkar – Lewat proses panjang dan persiapan selama satu tahun membuat Partai Golkar menargetkan menang dalam pilkada serentak pada Desember 2020 mendatang. Partai Golongan Karya (Golkar) optimis akan mampu memenangkan Pilkada 2020 di kabupaten Balangan.

Drs H Ansharuddin MSi Ketua DPD partai Golkar Balangan mengatakan, tahap penetapan calon sudah selesai dan saat ini adalah tahapan pemenangan.

Seluruh jajaran partai, terutama yang ada di DPRD diinstruksikan untuk memenangkan paslon yang sudah ditetapkan partai.

Sesuai dengan perintah Ketua BAPILU Partai Golkar, Maman Abdurrahman yang juga menjabat Ketua DPD Partai Golkar Kalbar.

Semua pimpinan dan anggota fraksi Partai Golkar wajib turun kelapangan memenangkan paslon yang diusung partai Golkar, ungkapnya pada saat Rakoornis Partai Golkar se Indonesia via Vidcon.

“Kursi Golkar di DPRD Balangan ada 6 kursi. Jadi keenamnya diminta maksimal bergerak untuk memenangkan paslon,” katanya.

“Begitu juga kepada para DPD se Balangan sama diminta untuk maksimal bergerak, gerakan kader-kader Golkar dimasing masing kecamatan,” imbuhnya.

Soal kampanye, Ketua DPD partai Golkar Balangan berpesan agar para kader Golkar melakukan kampanye yang baik, terhormat dan membuat demokrasi berjalan dengan sehat.

“Jadi, jaga nama baik Golkar, karena Golkar sudah dipercaya masyarakat,” imbuhnya.

blank

Berikut Susunan Pengurus DPD II Golkar Nagan Raya Periode 2020-2025


Berita Golkar –Dra Hj. Cut Intan Mala Ketua DPD II Partai Golkar Nagan Raya secara resmi mengumumkan susunan pengurus partai Golkar masa bakti 2020-2025. Susunan pengurus tersebut di umumkan di Kantor DPD II Partai Golkar Nagan Raya Desa Ujong Fatihah Kecamatan Kuala, Selasa (29/10/20).

“Mengesahkan komposisi dan personalia DPD II partai Golkar (Nagan Raya) masa bakti 2020-2025,” ungkap Cut Intan Mala, saat ditanya wartawan.

Berdasarkan SK DPD I Nomor KEP-59/DPD-I/GK/IX/2020 tanggal 26 September 2020 pengesahan struktural tersebut dilaksanakan. SK itu ditandatangani oleh Ketua Umum DPD I Partai Golkar Aceh, Drs H Teuku Muhammad Nurlif, dan Sekretaris H. Ali Basrah S.Pd MM.

Susunan pengurus DPD II partai Golkar Nagan Raya berjumlah 63 orang yang sebagian besar berasal dari kalangan anak muda milenial dan selebihnya merupakan senior dan perwakilan perempuan.

Berikut nama-nama pengurus DPD II partai Golkar Nagan Raya periode 2020-2020 :

1. Cut Intan Mala: Ketua

2. Ardiansyah: Sekretaris

3. Diar Dudarlin: Bendahara

4. Sigit Winarno: Ketua Harian

5. Teuku Jamalul Alamudin: Wakil Ketua Bidang OKK

6. Sarimin: Wakil Ketua Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan

7. Khuwailid: Wakil Ketua Bidang Bapilu

8. Said Atah: Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM

9. Salihin: Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Syariat Islam

10. Ahmad Husaini: Wakil Ketua Bidang Kesehatan dan lingkungan hidup

11. TR Yourdan Sufaat Habib: Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga

12. Cut Intan Sawadeh: Wakil Ketua Bidang Perempuan

13. Teuku Usman: Wakil Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini

Para kader lain ditempatkan di posisi Wakil Sekretaris dan Wakil Bendahara serta bidang-bidang. “Kita berharap komposisi kepengurusan kali ini akan lebih produktif, mampu bekerja untuk membesarkan partai dan yang lebih penting dapat bersama sama memperjuangankan aspirasi rakyat ” pungkasnya.

blank

Perintah Presiden, Airlangga Minta Kapolri Tegas Awasi Protokol Kesehatan



Berita Golkar – Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, meminta ketegasan Kapolri Jenderal Idham Azis. Permintaan itu disebut atas perintah Presiden Jokowi yang meminta kepolisian lebih tegas mengawasi protokol kesehatan masyarakat, terutama pada pelaksanaan pilkada serentak 2020.

“Catatan Bapak Presiden, pilkada, Bapak Presiden berharap kapolri bisa secara tegas menjaga protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada,” ujar Airlangga usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Senin 28 September 2020.

Menurut Airlangga, Kepala Negara tak ingin pelaksanaan pilkada justru memunculkan masalah baru. Yakni munculnya klaster penularan di daerah hanya gara-gara aktivitas masyarakat selama perheletan pesta demokrasi tersebut.

“Sehingga nanti terkait pilkada ini tidak menjadi klaster pilkada,” tutur Airlangga.

Pada kesempatan itu, Airlangga yang juga menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menyampaikan perkembangan tahapan produksi vaksin.

Pemerintah, kata dia, tengah menyiapkan peta jalan agar pelaksanaan imunisasi bagi masyarakat berjalan tepat dan efektif. Peta jalan itu akan terumuskan dalam Peraturan Presiden.

“Kemudian roadmap, perpres, roadmap terkait vaksinasi, kemudian juga sedang disebut dashboard untuk tracing daripada vaksin program. Di mana nanti dalam vaksin itu diperlukan tracing siapa yang mendapatkan dan bagaimana efektivitasnya,” ujar Ketua Umum Partai Golkar tersebut.



Scroll to top