BERITA

Berita Golkar, Jakarta –Ketum Golkar Airlangga Hartarto dalam acara HUT-56 Partai Golkar bicara mengenai UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Airlangga menjelaskan bahwa dengan UU tersebut bisa membawa Indonesia keluar dari negara middle income country.

“Partai Golkar juga berperan aktif sebagai bagian dari partai pendukung pemerintah yang kemarin dalam pembahasan sekaligus pengesahan undang undang cipta kerja dan ini adalah tujuannya agar kita bisa keluar dari negara berpenghasilan menengah atau middle income country, di dalam middle income country biasanya tidak bisa bersaing di dalam terkait dengan gaji tenaga kerja, ada yang lebih rendah yaitu lower income country,” katanya saat pidato di HUT ke-56 Golkar, Rabu (21/10) malam.

Menurutnya, reformasi struktural harus dilakukan melalui UU Cipta Kerja.

Indonesia harus keluar dari jebakan middle income country dan juga tak boleh kalah dalam produktifitas dan teknologi.

“Tapi kalau kita lihat di produktifitas kalah, dan teknologi kalah dengan negara yang lebih maju sehingga jebakan middle income country harus diselesaikan dan salah satunya melakukan reform struktural melalui undang undang cipta kerja,” tuturnya.

Airlangga pun mengapresiasi Ketua Fraksi Golkar DPR RI yang telah menjalankan pembahasan UU Cipta Kerja di parlemen.

“Dan partai Golkar berterimakasih kepada pimpinan DPR yang telah memimpin rapat pleno DPR dan juga sudah mengetok undang-undang pada 5 Oktober,” ucapnya.

Menko Perekonomian juga mengucapkan terima kasih kepada Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang mensosialisasikan file lengkap UU Cipta Kerja kepada lembaga internasional.

“Dan ditambah lagi yang pertama memberi Pak Menko Marinves file lengkap terkait dengan undang undang Ciptaker dan itu disampaikan Pak Menko Marinves ke lembaga lembaga yang lain sehingga lembaga internasional seperti World Bank pun berubah pandangannya sesudah membaca secara lengkap,” tuturnya.

“Jadi kami terimakasih kepada seluruh partai Golkar yang bekerja keras untuk bangsa dan negara bersama sama dengan partai partai politik pendukung bapak Presiden Jokowi dan Bapak Maruf Amin untuk menjalankan program-program pembangunan,” pungkasnya.

Sumber : merdeka.com

Berita Golkar, Jakarta –Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menekankan pelaksanaan Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020 akan tetap berlangsung, dengan menerapkan tiga indikator sukses Pilkada serentak di tengah pandemi.

“Saya katakan ada tiga indikator Pilkada serentak sukses tahun 2020 ini. Yang pertama apabila seluruh tahapan yang sudah dirancang oleh KPU itu bisa berjalan dengan baik yang sejauh ini sudah sampai ke tahapan kampanye, tinggal tiga tahapan lagi, kan habis ini tahapan pemilihan, kemudian rekapitulasi perselisihan sampai ke penetapan. Nah, sejauh ini saya kira hampir 80 persen semua tahapan sudah berjalan,” ujarnya

Indikator kedua ialah tingkat partisipasi pemilih tinggi. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, maka pelaksanaan Pilkada akan tetap terjaga kualitasnya. Dalam hal ini, KPU sudah menetapkan target 77,5 persen.

“Kita punya benchmark sebetulnya di tahun 2019 kan rata-rata (partisipasi) 83 persen secara nasional, walaupun gak bisa kita bandingkan apple to apple karena antusiasme masyarakat terhadap Pilpres lebih tinggi dibandingkan Pilkada. Namun saya kira target 77 persen itu realistis, tetapi juga harus didukung oleh kerja keras kita semua,” jelas Doli.

“Makanya saya selalu menekankan partisipasi Pemilu bukan hanya dibebankan kepada penyelenggara saja, dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Tetapi bagaimana pemerintah daerah meyakinkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan nyaman merasa bahwa TPS itu tempat yang bersih dan aman. Itu juga perlu ada sosialisasi,” sambungnya.

Penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 ini perlu menerapkan adaptasi terhadap hal-hal baru, salah satunya penerapan protokol kesehatan yang ketat.

“Sukses yang ketiga adalah jika semua tahapan berjalan dengan baik dan tingkat partisipasi tinggi, tetapi kita semua harus selamat dan aman, baik pemilih maupun penyelenggaranya,” tandas Doli.

Sumber : dpr.go.id

Berita Golkar, Jakarta –Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) akan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Kominfo yang dapat memblokir media sosial.

Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengingatkan jangan sampai aturan itu malah membungkam kebebasan berbicara.

“Pertama, ya, untuk membuat aturan seperti itu ya harus memperhatikan hal-hal demokrasi. Jadi, jangan sampai itu menjadi media untuk membungkam kebebasan berbicara,” kata Dave saat kepada wartawan, Selasa (20/10/2020).

Ia menilai bahwa aturan mengenai pemblokiran medsos itu diperlukan. Sebab, banyak kerusuhan di Indonesia terjadi akibat maraknya hoaks di medsos.

“Aturan pemblokiran medsos ini perlu juga, karena memang kan banyak kericuhan-kericuhan, kerusuhan-kerusuhan yang terjadi itu disebabkan oleh penyebaran hoaks-hoaks yang kencang,” ujar Dave.

Dave juga meminta agar aturan tersebut dibuat untuk menuntaskan akun-akun yang benar-benar menyebarkan hoaks.

“Tapi jangan sampai orang yang karena kurang pengetahuannya, karena kurang teredukasi tentang isu-isu tersebut, hanya karena ikut menyebarkan akhirnya ia terjebak hingga sampai akunnya diblok,” jelasnya.

“Jadi, yang diblok itu ya harus benar-benar yang sumber awalnya. Bukan cuma yang mau forward-forward aja. Tapi karena dia yang menciptakan isu-isu tersebut. Itu yang harus dituntaskan, harus dikejar,” sambung Dave.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Kominfo terkait pemblokiran medsos.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan pemblokiran terhadap perusahaan penyelenggara medsos mesti melalui sejumlah tahapan.

“Itu ada tahapan-tahapan. Kami tidak serta melakukan namanya pemblokiran (medsos), pasti ada tahapannya. Apabila social media itu bisa berkolaborasi dengan kita dalam melakukan saat kita sudah minta, ‘ini ada buktinya, ini hoax, meresahkan,’ tapi tidak ada tindakan, itu ada protokolnya, ada SOP-nya,” tutur Semuel

Sumber : detik.com

Berita Golkar –Hasil survei Indikator Politik Indonesia menemukan persepsi masyarakat terkait kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) cenderung berubah-ubah periode Mei hingga September 2020.

Pada Mei lalu, ditemukan 50,6 persen responden ingin PSBB dilanjutkan, sementara yang meminta PSBB dihentikan hanya 43,1 persen.

Dua bulan setelahnya atau Juli 2020, hanya 34,7 persen responden yang ingin PSBB dilanjutkan dan yang minta PSBB dihentikan mencapai 60,6 persen. Terakhir, pada September 2020, responden yang meminta PSBB dilanjutkan meningkat menjadi 39 persen, jumlah ini tak lebih banyak dari responden yang ingin PSBB dihentikan yakni 55 persen.

Melihat fenomena tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan pelonggaran PSBB bisa dilakukan, namun dengan syarat pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat lebih diperketat.

“Aspirasi mayoritas masyarakat untuk pelonggaran PSBB bisa dilakukan dengan syarat ketat pelaksanaan protokol kesehatan oleh warga masyarakat, pemerintah pusat maupun daerah dan para pemimpin formal serta informal,” ujar Melki.

Melki memahami aspirasi dari masyarakat tersebut. Dia mencontohkan tren penyakit seperti flu burung, dimana setelah timbul kepanikan di awal, lambat laun masyarakat mulai terbiasa menghadapinya.

Begitu pula dengan Covid-19, masyarakat dinilainya sudah paham cara menghadapi, baik mencegah maupun perawatan ke fasilitas kesehatan apabila terindikasi positif.

Alasan lain yang membuat aspirasi masyarakat itu wajar adalah makin  baiknya penanganan kesehatan oleh tenaga kesehatan dan tenaga medis baik di fasilitas kesehatan RS, puskesmas, klinik maupun isolasi mandiri di hotel, wisma atau rumah sesuai status pasien OTG, gejala ringan, sedang, berat dan kritis.

“Indikatornya presentase angka kesembuhan makin tinggi dan presentase angka meninggal terus menurun,” tambahnya.

Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam menangani Covid-19, baik aspek kesehatan, sosial dan ekonomi makin baik dan terkoordinasi.

Sehingga hal itu berdampak pada kepercayaan publik yang makin tinggi menghadapi Covid-19.

Melki mengatakan semuanya akan menjadi efektif jika kampanye dan penegakan disiplin protokol kesehatan pada warga masyarakat berjalan dengan baik.

Apalagi, jika ada warga yang bergejala mengarah kepada Covid-19, maka mesti segera dilakukan testing, tracing dan treatmentoleh tenaga kesehatan terdekat.

dpr.go.id

Berita Golkar –Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartartomengimbau kepada seluruh kader Golkaragar menanamkan rasa saling peduli untuk bangsa dan negara.

“Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Mari bergerak maju menatap masa depan, kobarkan semangat juang tanpa mengenal lelah, demi meraih kemenangan untuk kebesaran Partai Golkar,” kata Airlangga saat ziarah di Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional Kalibata, Senin malam (19/10).

Ziarah tersebut  dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Partai Golkarke-56 Tahun 2020.

“Pada malam hari ini kami kader Partai Golkar datang untuk memberikan penghormatan sekaligus berdoa mengenang arwah pahlawan yang telah mendahului kita,” katanya.

Airlangga menuturkan Partai Golkar akan melanjutkan perjuangan para pendahulu baik dari segi pemikiran perjuangan dan juga dharma bhaktinya kepada bangsa dan Negara.

“Kami generasi yang berikut akan melanjutkan perjuangan para pahlawan bangsa. Itu adalah janji dan dedikasi kami kepada bangsa dan negara republik Indonesia ini,” kata Airlangga dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (20/10).

“Tentu kita mendorong agar masyarakat aman dan sehat. Karena sebelum ada Covid-19, faktor yang menjadi aman adalah diri sendiri dan untuk lingkungan serta keluarga menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan,” jelasnya.

Partai Golkar juga melakukan kegiatan di bidang kesehatan termasuk mendorong mendirikan klinik kuning (yellow clinic).

Sedangkan, di bidang ekonomi, Airlangga mengatakan Partai Golkar melalui parlemen selalu mendukung program pemerintah, melakukan pengawasan baik budgeting dan kebijakan-kebijakan ekonomi lainnya.

“Intinya Partai Golkar selalu bersama rakyat dan juga golkar mengawal pemerintahan agar program pemerintahan berjalan dengan baik dan kesejahteraan rakyat bisa kita wujudkan,” ucapnya.

Republika

Berita Golkar –Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan sejumlah bukti bahwa ekonomi Indonesia mulai pulih dari pandemi COVID-19 memasuki akhir 2020.

Pemulihan tersebut dapat dilihat dari sejumlah indikator.

Pertama, indikatornya dapat dilihat dari Survei Kegiatan Dunia Usaha. Hal itu sejalan dengan kapasitas industri yang mulai tumbuh.

“Survei kegiatan dunia usaha menunjukkan adanya perbaikan kinerja kegiatan di triwulan ketiga, sejalan dengan hal ini kapasitas produksi terpakai atau utilisasi industri, penggunaan tenaga kerja juga mengalami peningkatan,” kata dia dalam Capital Market Summit & Expo 2020 yang diselenggarakan secara virtual, Senin (19/10/2020).

Airlangga meyakini kinerja kegiatan dunia usaha akan terus mengalami peningkatan sampai triwulan 4-2020.

Industri pengolahan yang merupakan kontributor terbesar PDB, juga menunjukkan perbaikan di triwulan 3-2020, tercermin pada Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia.

“PMI daripada BI menunjukkan bahwa kinerja industri pengolahan berada pada level 44,91 di triwulan ketiga 2020 dan akan terus meningkat di triwulan keempat 2020. Aktivitas industri ini terlihat dari mulai meningkatnya impor bahan baku dan barang modal di bulan September 2020,” paparnya.

“Neraca perdagangan juga mengalami surplus US$ 8 miliar di triwulan ketiga 2020. Ini juga mendukung ketahanan di sektor eksternal,” sambung Airlangga.

Pemulihan juga terlihat di lingkup dunia. Hal itu berkat pelonggaran lockdown di sejumlah negara.

“Pasca pelonggaran lockdown yang terjadi di beberapa negara, ekonomi global mulai pulih melalui peningkatan aktivitas ekonomi, risiko investasi yang ditunjukkan melalui volatility index dan credit default swap (CDS) mengalami penurunan pasca peningkatan signifikan di bulan Maret yang lalu,” ujarnya.

“Aktivitas sektor manufaktur global juga pulih dari penurunan tajam di bulan April, PMI di beberapa negara menunjukkan perbaikan ataupun masuk dalam range 50 di bulan September 2020,” tambah Airlangga.

finance.detik

Berita Golkar –Kreativitas merupakan kunci dalam menghadapi segala kondisi yang terjadi, terutama pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Kreativitas merupakan modal yang dimiliki kaum milenial, ada baiknya dimunculkan dan dikembangkan untuk turut berkontribusi bagi bangsa.

Demikian disampaikan Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga, saat berbicara dalam webinar “Talk to Millennial” yang diselenggarakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Medan, pekan lalu.

Menurut Jerry, generasi milenial dicirikan oleh kemandirian atau independensi. Berbeda dengan Generasi X yang lebih bergantung pada struktur.

“Karena itu, kreativitas seharusnya adalah fitur tak terpisahkan dari kaum milenial,” ujarnya.

Jerry berpendapat, milenial harus melihat kreativitasnya sebagai potensi untuk menyelesaikan berbagai masalah.

Jika disalurkan dengan baik, maka kreativitas itu bisa memberikan kontribusi yang besar baik bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

“Milenial itu native dalam hal penggunaan teknologi. Karena itu mereka punya struktur berpikir yang unik dan kreatif. Ini harus dimunculkan dan dikembangkan. Saya yakin dengan begitu akan dihasilkan solusi atas apapun masalah dan kondisi yang ada. Milenial yang kreatif akan menjadi solusi bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa dan negara,” katanya.

Jerry menyebut, teknologi digital yang dikuasai milenial menjadi peranti yang sangat penting di masa pandemi.

Jadi, menurutnya, saat wabah Covid-19 seperti ini justru merupakan peluang yang sangat besar untuk memunculkan ide-ide baru.

beritasatu

Berita Golkar – Kondisi perekonomian Indonesia saat ini tengah memasuki masa sulit. Melchias Markus Mekeng, anggota Komisi XI DPR RI, mengatakan bahwa sebenarnya kondisi ekonomi dalam negeri pada triwulan pertama sudah masuk ke pintu gerbang resesi. Berkaca pada dunia semua negara besar pertumbuhannya minus. Mulai dari AS, Jepang Uni Eropa, Korsel dan Singapura. Mereka ini adalah mitra dagang negara kita.

Jika negara-negara itu mengalami resesi, menurut Mekeng, maka daya beli mereka juga menurun. Ini berdampak pada perekonomian Indonesia karena ekspor dari Tanah Air ke negara tersebut juga turun. “Demand mereka yang turun berdampak pada produksi kita. Kita lihat produksi dalam negeri kita jumlahnya berkurang,” ungkap Mekeng.

Pabrik tekstil kini mengurangi produksi dan beralih ke pembuatan masker dan APD. Sayang produksi itu tak bisa meng-cover seperti saat normal. “Resesi itu sudah ada di depan mata kita saat negara luar mengatakan dirinya resesi,” ucap Mekeng.

Menurut anggota Fraksi Partai Golkar dari dapil NTT 1 itu, Indonesia hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. “Struktur APBN kita didominasi konsumsi rumah tangga, yakni UMKM. Ini yang menopang pertumbuhan ekonomi kita,” tambah Mekeng.

Adanya pandemi Covid-10 membuat pelemahan ekonomi Indonesia makin nyata. Terbukti banyak karyawan tak bisa kerja dan hanya setengahnya yang kerja. Fakta ini berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam menangani masalah ekonomi itu pemerintah telah membentuk Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dari data yang diterima Mekeng, anggaran PEN, sekitar 70 persen terserap untuk Bansos.

“Bansos itu untuk menjaga daya beli masyarakat yang tidak kerja, karena kena PHK atau setengah PHK sehingga gajinya berkurang setengah atau malah tidak ada,” ucap Mekeng.

Semua kesulitan masyarakat Itu kini diganjal pemerintah lewat Bansos. Ini guna menjaga sisi demand yang ada di masyarakat agar tetap ada.

Mekeng juga menyatakan bantuan untuk UMKM angkanya juga tinggi, agar bisa menjaga supply. “Ini dilakukan agar mem-balance demand dan supply agar ekonomi kita tidak jatuh seperti negara lain. Kita lihat jatuhnya Singapura dan Malaysia besar. Kita masih lumayan di bawah 10 persen, dan ini diganjal dari sini (Bansos),” ucap Mekeng.

Ia memprediksi resesi ekonomi ini akan panjang. Setelah vaksin Covid-19 ditemukan, tidak serta merta ekonomi langsung baik. “Tidak bisa seperti itu, kita harus bisa menumbuhkan perekonomian kita sendiri dan pertumbuhan negara lain juga. Kita harus ada uang yang masuk,” ujar Mekeng.

Oleh karena itu diperlukan adanya investasi baru. Omnibus Law UU Cipta menurut Mekeng adalah UU terobosan. “Selama ini kita punya banyak UU yang satu sama lain saling tabrakan, sehingga bukan insentif bagi orang untuk berinvestasi di Indonesia. Ada banyak pasal yang membuat investor sulit berinvestasi. Sementara kita harus mengundang banyak investor agar uang yang masuk ke dalam negeri dari investor makin besar,” tutur Mekeng.

Mekeng memberikan ilustrasi bahwa saat ini sudah ada uang asing yang keluar dari pasar modal sebesar 50 triliun rupiah. Ia berharap itu bisa ditarik kembali. “Caranya harus ada insentif buat mereka untuk balik ke sini,” sebut Mekeng.

Oleh karenanya postur APBN Indonesia harus sehat, karena hal ini akan dilihat oleh investor juga. Selain itu juga UU yang memudahkan investor. “Kita harap lewat Omnibus Law ini kita bisa undang investor datang ke sini lagi,” kata Mekeng.

Selain itu dari sisi regulasi UMKM juga diperbaiki, karena selama ini menyumbang 68 persen PDB. Namun yang tercatat pembukuannya rapi hanya 7 persen dan 93 persen tidak rapi.

UMKM ini harus berkontribusi terhadap pajak. Jika ada 60 juta UMKM dengan rata-rata omset tiga miliar maka potensi pajak dari UMKM sendiri ada 900 triliun. “Ini fakta yang harus dibenahi. Salah satunya lewat digitalisasi perekonomian,” kata Mekeng.

Ia juga berharap dengan UU Cipta Kerja, BKPM dan pemerintah bisa menarik investasi ke dalam negeri agar Indonesia tidak masuk dalam jebakan utang.

“Pemerintah harus lebih kencang lagi meyakinkan calon investor bahwa UU sudah diperbaiki dan proses pembangunan tetap berjalan. Selain itu kita penanganan Covid harus benar,” ungkap Mekeng.

Hanya UU Cipta Kerja yang menjadi obat resesi justru ditolak. “Saya berharap para stake holder yang tidak setuju Omnibus law ini sebaiknya menggunakan instrument demokrasi yang disiapkan oleh konstitusi yaitu melalui Judicial review sehingga tidak membuat para investor yang ingin masuk Indonesia menahan diri atau mengalihkan ke negara lain karena situasi dalam negeri kita tidak kondusif,” pungkas Mekeng.