BERITA

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Trenggalek, Nurwahyudi

Berita Golkar – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Trenggalek, Nurwahyudi mengatakan, peningkatan anggaran belanja modal infrastruktur yang disuarakan bukan tanpa alasan.

Karena, banyak jalan yang kondisinya sangat memprihatinkan.

“Infrastruktur merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat yang akan berpengaruh kepada sektor dan aspek vital lainnya. Sehingga perlu perhatian serius dari Pemkab,” ucapnya, Selasa (7/3/2023) siang.

Nurwahyudi mencotohkan beberapa aspek vital yang dimaksud, antara lain perekonomian, pendidikan keamanan serta kenyamanan berlalu lintas.

Mas Nur, sapaan akrabnya menyebut, ruas Jalan Suruh–Pule kondisinya banyak yang berlubang dan di mana–mana terjadi kerusakan.

“Kondisi jalan ini sangat dikeluhkan oleh masyarakat.Apakah ini akan kita biarkan, tentu saja tidak,” imbuhnya.

Selain itu, Mas Nur juga meminta agar ketimpangan breakdown anggaran untuk infrastruktur harus menjadi perhatian.

Karena, di tahun kemarin hanya tertumpu pada beberapa kecamatan saja, sehingga menimbulkan kesenjangan dan berpotensi terjadi gejolak masyarakat.

“Harusnya ada skema pemerataan pembangunan.Tidak harus sama, namun harus berazaskan keadilan,” tandasnya.

Selanjutnya, dia menyampaikan, anggaran dana PEN sebesar Rp 100 milyar untuk infrastruktur jalan hanya teralokasikan di beberapa wilayah kecamatan.

Padahal, pengembalian pokok dan bungan pinjaman tetap terbebankan pada APBD.

“Idealnya, seluruh masyarakat Trenggalek bisa merasakan dampak terhadap cicilan bunga pinjaman tersebut,” ungkapnya.

Dia berharap serta sepakat jika anggaran belanja modal untuk infrastruktur ada peningkatan pada APBD Tahun Anggaran 2024.

“Diakui atau tidak, wakil rakyat selalu menjadi titik sasar masyarakat soal kerusakan jalan. Tak terkecuali Ketua Fraksi Golkar seperti saya ini,” tutupnya.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Nadie Enggon.

Berita Golkar – Ketua Fraksi Golkar DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Nadie Enggon menyampaikan salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalisasi pengelolaan keuangan daerah, dapat melakukan investasi jangka panjang melalui penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ia menjelaskan penyertaan modal daerah tersebut dilakukan dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan terciptanya lapangan kerja.

Selain itu juga meningkatkan permodalan daerah sebagai pengembangan investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotim, serta guna memperoleh manfaat ekonomi sosial dan manfaat lainnya.

“Fraksi Golkar sangat mengapresiasi atas upaya pemkab dalam optimalisasi pengelolaan keuangan daerah tersebut,” ucap Nadi, Selasa 7 Maret 2023.
Dengan rencana penyertaan modal daerah kabupaten Kotim kepada PT Habaring Hurung Sampit Kalteng telah diajukannya Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kotim.
“Untuk itu maka perlu kita bahas bersama ranperda tersebut yang nantinya sebagai payung hukum dan penyertaan modal daerah kepada BUMD tersebut,” ujarnya.

Fraksi Golkar, tambahnya, dapat menerima Ranperda tersebut untuk dibahas pada sidang dewan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Anggota DPRD Kaltim, Salehuddin.

Berita Golkar – Anggota DPRD Kaltim, Salehuddin menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak terkait dengan pembahasan pengelolaan program Beasiswa Kalimantan Timur (BKT) Tuntas, Tahun Anggaran 2023.

Tekait program Beasiswa Kalimantan Timur (BKT) Tuntas tahun 2023, Salehuddin mengatakan bahwa kategori khusus bagi anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi perhatian legislator Karang Paci (julukan anggota DPRD Kaltim) hingga saat ini, lantaran fenomena KDRT di usia pelajar cukup tinggi yakni sekitar 40 persen.

“Kalau bicara soal data, ternyata 40 persen KDRT terjadi pada usia pelajar. Tetapi jika bicara program BKT kategori KDRT itu memang minim peminat,” ujar Salehuddin, usai RDP di Gedung E Komplek DPRD Kaltim, jalan Teuku Umar, Kota Samarinda.

Ia menyebut, minimnya peminat ini dikarenakan tidak maksimalnya sosialisasi terhadap program BKT khusus kategori KDRT di masyarakat.

Seharusnya, pihak sekolah bisa membantu untuk menyosialisasikan program tersebut agar peminatnya tak sedikit.

Selain alasan kurangnya sosialisasi, minim peminat ini karena masyarakat di Kaltim erat kaitannya dengan budaya malu.

Itu artinya, banyak anak-anak malu datang dari keluarga broken home, jika mereka menjadi korban KDRT.

Seharusnya permasalahan ini bisa segera diluruskan, mengingat program BKT ini kepentingannya untuk masa depan anak.

Politikus Golkar ini meminta agar badan pengelola BKT serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim bisa fokus terhadap permasalahan itu.

“Kami tekankan lagi pada badan pengelola agar persoalan ini menjadi konsen mereka, sekaligus melakukan komunikasi dengan DKP3A. Sebab, korban KDRT punya hak atas beasiswa ini. Mereka tidak harus malu dengan stereotipe sebagai korban KDRT,” jelasnya.

Sebenarnya, data korban KDRT ini tidak hanya bisa didapatkan dari dinas yang bersangkutan. Tetapi lanjut Salehuddin, bisa juga didapatkan dari data kepolisian.

Maka, BP BKT juga berharap terjalinnya sinergitas serta proses koordinasi dengan pihak sekolah, dinas, kepolisian dan lainnya.

“Mereka ingin bersinergi membantu para pelajar di Bumi Etam yang menjadi korban KDRT agar mendapatkan haknya tanpa harus dipublikasi. Karena kalau dipublikasi, dikhawatirkan akan ada oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan segala cara untuk mendapatkan beasiswa khusus ini,” paparnya.

Ia juga menuturkan, identitas korban KDRT tidak seharusnya disebarkan karena akan berpengaruh pada psikologis. Bahkan, itu juga berdampak pada pola pikir dan karakter anak.

“Intinya, BKT kategori bagi anak korban KDRT ini tetap menjadi konsen dan perhatian khusus kita semua, baik eksekutif maupun legislatif,” tegasnya.

Anggota DPR RI Komisi V Dapil Kepri, Cen Sui Lan.

Berita Golkar – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), langsung meminta pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR segera mengirimkan tim reaksi cepat tanggap darurat ke pulau Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepri.

Hal itu dilakukan oleh Politisi Partai Golkar ini setelah mendapatkan informasi tentang kejadian musibah tanah longsor yang menyebabkan 50 keluarga di Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan terdampak bencana tersebut, dan juga menyebabkan perkampungan tertimbun longsor.

“Untuk menyelesaikan bencananya, pihak Kementerian PUPR langsung menugaskan Pak Djarot Widyoko Dirjen SDA (Sumber Daya Air) untuk menuntaskan dan membuka akses infrastruktur yang rusak. Dan Alhamdulillah, Pak Kepala Balai BWS langsung terjun ke lapangan bersama Tim Cepat Tanggap Darurat Kementerian PUPR,” kata Cen Sui Lan, Selasa (7/3/2023) dini hari.

Sebelumnya, Senin (6/3/2023), setelah mendapat informasi musibah tersebut langsung, Cen Sui Lan berkoordinasi dengan Basuki Hadi Mulyono Menteri PUPR dan Djarot Widyoko Dirjen SDA Kementerian PUPR, sebagai mitra kerja Komisi V DPR RI.

Untuk mengevakuasi para korban, Cen Sui Lan juga meminta kepada Marsekal Madya Hendry Afiandi Kepala Basarnas untuk menerjunkan Tim Basarnas Natuna segera ke lapangan membantu para korban.

“Alhamdulillah Tim Basarnas juga langsung terjun ke lokasi musibah tersebut,” ujar Cen Sui Lan yang juga aktif berkomunikasi dengan Marsekal Madya Hendry Afiandi Kepala Basarnas.

Cen Sui Lan menuturkan saat ini dirinya masih berada di luar melakukan tugas negara yang sudah dijadwalkan sebelumnya.

Namun tetap berkoordinasi dengan Basuki Hadi Mulyono Menteri PUPR dan Marsekal Madya Hendry Afiandi Kepala Basarnas.

Sebelumnya, Cen Sui Lan mendapat laporan musibah ini dari Hadi Candra Anggota DPRD Provinsi Kepri Dapil Natuna Anambas, dan Daeng Ganda pimpinan DPRD Kabupaten Natuna.

Mereka meminta kepada Cen Sui Lan sebagai Anggota Komisi V DPR RI Dapil Kepri yang bermitra dengan Kementerian PUPR, dan Kepala Basarnas untuk segera menerjunkan Tim Cepat Tanggap Darurat guna membantu warga masyarakat yang menjadi korban musibah.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurahman.

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurahman mendukung pembuatan buffer zone (zona penyangga) hijau dan biru sebagai solusi jangka pendek untuk mencegah terjadinya kebakaran serupa seperti di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.

Mengenai kebakaran tersebut, pihaknya melihat PT Pertamina telah berkomitmen serius menangani para korban.

“Kami, Komisi VII DPR RI di masa reses kali ini meninjau dan berdiskusi langsung dengan Dirut PT Pertamina dan jajarannya terkait kebakaran yang terjadi pada Depo Pertamina di Plumpang beberapa hari yang lalu. Pertama kami melihat komitmen yang serius dari Pertamina untuk menangani dengan baik para korban yang terkena ledakan dan para warga sekitar yang tempat tinggalnya terdampak peristiwa tersebut. Kedua, tentu harus ada langkah atau target ke depan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi, baik jangka pendek, menengah dan panjang terkait Depo Pertamina ini,” papar Maman saat meninjau Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, Selasa (7/3/2023).

Langkah jangka pendek dan menengah yang menurut Maman menjadi salah satu solusi terbaik adalah pembuatan zona penyangga hijau dan biru.

Zona penyangga hijau ini merupakan yang ramah lingkungan yang bisa membatasi area kilang dengan pemukiman warga atau masyarakat.

Di tengah-tengah area tersebut dibuat daerah aliran sungai, dan tumbuh-tumbuhan sehingga ramah lingkungan.

Dengan demikian, diharapkan hal tersebut menjadi solusi yang komprehensif dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, baik itu dari sisi teknis maupun sosial.

“Sebetulnya kami melihatnya dari sisi teknis operasional, tapi karena ada problem sosial dimana lokasi kilang berdekatan dengan masyarakat, tentu harus kita pikirkan mencari titik temu antara aspek operasi pertamina dan masyarakat. Salah satunya solusi terbaik menurut kami adalah dengan pembuatan buffer zone hijau dan biru. Buffer zone ini untuk membatasi antara area kilang dengan pemukiman warga. Kenapa Hijau? Karena nanti akan dibatasi dengan pohon-pohon dan tumbuhan hijau yang akan ada di sekitarnya. Sementara biru dengan dialiri daerah aliran sungai,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Dalam kesempatan itu, Legislator Daerah pemilihan Kalimantan Barat I ini mengungkapkan masih terlalu dini mengambil kesimpulan terkait penyebab kebakaran Depo Pertamina di Plumpang pada Jumat (3/3) lalu.

Pasalnya, hal tersebut masih dalam proses investigasi pihak berwenang. Pihaknya masih akan menunggu hasil investigasi dan evaluasi tersebut, untuk kemudian menentukan langkah jangka panjangnya.

Selain itu pihaknya juga memastikan suplai atau distribusi BBM untuk wilayah Jabodetabek dan Banten tidak terganggu akibat peristiwa tersebut.

“Yang harus dipahami bersama Depo Pertamina di Plumpang ini menjadi salah satu objek vital nasional yang menyuplai BBM untuk daerah Jabodetabek dan Banten. Sehingga harus dipastikan juga proses tersebut tidak terhambat,” pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Dalam acara Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (8/03).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan penyelenggaraan Pemerintah bersih dan bebas dari korupsi merupakan syarat penting untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Sebelum memaparkan terkait aksi pencegahan korupsi, Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut mengawali paparannya dengan menyampaikan terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berhasil mencapai 5,3% (yoy) pada tahun 2022 yang merupakan pertumbuhan tertinggi dalam 10 tahun terakhir.

Pertumbuhan ini juga menjadi yang tertinggi kedua di antara negara G20 (setelah Arab Saudi).

Adapun probabilitas resesi ekonomi Indonesia tergolong rendah, yakni hanya 3%, jika dibandingkan sebagian besar negara di dunia.

“Artinya 97% insyaallah tidak ada resesi,” kata Menko Airlangga.

Lebih lanjut Menko Airlangga mengingatkan bahwa Indonesia perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi puncak bonus demografi sampai sepuluh tahun ke depan.

Momentum yang hanya sekali terjadi dalam sejarah suatu bangsa perlu diperhatikan agar Indonesia dapat melompat menjadi high income country.

Untuk itu, seluruh sumber daya bangsa harus dioptimalkan, dan salah satunya dengan melakukan pencegahan korupsi, termasuk dengan menjalankan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Perlu diketahui, di tahun 2018, Stranas PK menjadi pilar utama untuk pencegahan korupsi di Indonesia.

Untuk tahun 2023-2024, aksi pencegahan korupsi terdiri dari 3 fokus yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Sebagai penjabaran dari fokus dan sasaran Stranas PK, dibentuklah program dan kegiatan yang merupakan wujud aksi dari pencegahan korupsi di berbagai sektor, termasuk sektor perizinan dan tata niaga.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Stranas PK, Lembaga National Single Window, dan Kementerian/Lembaga terkait telah bersinergi untuk membangun Neraca Komoditas sebagai dasar pertimbangan kebijakan Pemerintah di bidang ekspor-impor.

Neraca Komoditas sendiri merupakan pengembangan dari dashboard pangan impor strategis sejak rencana aksi Stranas PK tahun 2019-2020 dan rencana aksi Stranas PK 2021-2022.

Neraca komoditas ini berbasis sistem yang terintegrasi di dalam Indonesia National Single Window (INSW).

“INSW ini juga menggabungkan dua sistem yakni Logistik, Bea Cukai, Pelabuhan, dan juga terkait dengan neraca komoditas. Dan tentu dengan satu Indonesia National Single Window, seluruh proses akan terlaksana secara transparan dan siapapun bisa mengakses. Inilah satu hal yang membedakan, bahwa sebelumnya proses itu terkotak-kotak di Kementerian/Lembaga. Dan dengan Neraca Komoditas, seluruhnya berbasis transparansi dan berbasis sistem. Jadi kalau bicara digital government, ini yang menjadi awal dari digital government, dimana seluruh proses tidak mengenal Sabtu-Minggu,” jelas Menko Airlangga.

Adapun output Aksi Penguatan Pengendalian Ekspor dan Impor Tahun 2023-2024 terdiri atas 3 milestone yaitu implementasi Neraca Komoditas Transisi, implementasi single submission perizinan ekspor impor, dan penyederhanaan persyaratan serta proses bisnis verifikasi.

“Tiga milestone tersebut diharapkan bisa menyelesaikan ekspor-impor dengan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran,” kata Menko Airlangga.

Selanjutnya, Menko Airlangga dalam kesempatan terssebut juga menjelaskan bahwa Kemenko Perekonomian juga berhasil mengoordinasikan One Map Policy untuk menjadi solusi permasalahan tumpang tindih lahan.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, mekanisme penyelesaian dari tumpang tindih lahan juga sudah jelas dan sudah diatur.

“Kita sudah selesai 85 tematik tuntas dan kita tambahkan 153 tematik, totalnya 153. Dan di harapakan tahun ini dan tahun depan bisa diselesaikan,” ungkap Menko Airlangga.

Sebelum menutup penjelasanya, Menko Airlangga mengungkapkan terkait balance positif sebuah perdagangan.

“Alhamdulillah Indonesia hampir dengan semua negara positif. Dengan India, dengan Amerika Serikat, dengan Eropa, neraca kita positif,” ungkap Menko Airlangga.

Menutup penjelasannya, Menko Airlangga berharap penandatanganan ini menjadi milestone penguatan komitmen Kementerian dan Lembaga dalam aksi pencegahan korupsi.

Dalam sesi doorstop usai acara tersebut, kepada awak media Menko Airlangga juga menjelaskan terkait upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Pemerintah.

Kepala Daerah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota didorong untuk menjaga komoditas-komoditas yang kelihatannya bergerak, termasuk didalamnya beras kemudian dan beberapa komoditas lain.

“Tentu kerja sama antar daerah menjadi penting dan yang kedua, komunikasi kepada publik juga menjadi penting. Dan tentu pada bulan Maret ini akan ada musim panen beras. Di mana kami dengan arahan Bapak Presiden, meminta Bulog untuk menyerap beras dari masyarakat sehingga tentu satu pihak kita menjaga inflasi, tetapi di pihak lain kita juga menjaga nilai tukar petani. Jangan sampai pada saat sebelum panen harga beras meningkat tapi pada saat panen harganya anjlok,” pungkas Menko Airlangga.

Ketua DPD Partai Golkar Surabaya Arif Fathoni.

Berita Golkar – Ketua DPD Partai Golkar Surabaya Arif Fathoni menilai Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto merupakan figur tengah ideal bagi bangsa Indonesia di Pemilu 2024.

“Ketua umum kami selalu memposisikan dirinya tetap berada di tengah dengan prestasi membanggakan. Yaitu bisa mengemban amanah Presiden Jokowi dengan menjaga ekonomi Indonesia agar tidak mengalami resesi maupun kontraksi,” kata Arif Fathoni di Surabaya, Rabu.

Menurut dia, Kapasitas Airlangga sebagai negarawan dan pemimpin masa depan tak perlu diragukan lagi.

Hal ini terlihat dari kerja nyata yang dilakukan Airlangga sebagai Menko Perekonomian dan juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) selama ini.

Selain itu, kata dia, Airlangga dinilai sebagai figur yang mampu meredam dan mengakhiri polarisasi atau politik identitas di tengah masyarakat.

Bahkan Airlangga memiliki kemampuan memimpin dari berbagai aspek, termasuk soal ekonomi, politik dan sosial.

“Pak Airlangga lurus ke depan sebagaimana bangsa ini maju dan rakyat menjadi sejahtera,” kata Toni panggilan lekat Arif Fathoni.

Untuk itu, Toni menilai Airlangga merupakan sosok yang paling tepat saat ini untuk menjawab tantangan bangsa Indonesia ke depan.

Dia meyakini Airlangga mampu melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo demi menyelesaikan segala persoalan bangsa.

Toni mengatakan, apa yang dilakukan Airlangga Hartarto selaras dengan kiprah Partai Golkar yang selama ini tidak terjebak pada politik kanan maupun politik kiri.

Sebab, lanjut dia, Partai Golkar merupakan partai tengah dengan ideologi kekaryaan yakni kekuasaan yang diraih dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dia berharap politik kebencian yang membelah masyarakat Indonesia saat ini harus segera diakhiri karena hakikatnya pemilihan umum (pemilu) merupakan pesta demokrasi.

Untuk itu, kata dia, partai politik dan seluruh penyelenggara Pemilu harus menghadirkan kegembiraan di tengah masyarakat baik melalui kerja-kerja politik maupun kemanusiaan yang selama ini melanda Indonesia.

“Bila masyarakat ingin mengakhiri politik kebencian yang dapat menimbulkan risiko konflik luar biasa, maka Golkar adalah jawabannya,” kata anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya ini.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Seruyan, H. Bambang Yantoko.

Berita Golkar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan agar kembali menyalurkan bibit maupun alat pertanian kepada masyarakat di pedesaan.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Seruyan, H. Bambang Yantoko meminta agar nantinya program tersebut dapat ditingkatkan kembali.

Pasalnya, hal itu menjadi salah satu upaya bersama dalam mendorong keberhasilan masyarakat di sektor pertanian.

“Masyarakat kita yang ada di pedesaan juga harus kita perhatikan, karena mereka terutama di desa-desa juga sangat mengharapkan sekali seperti bantuan bibit dan alat pertanian, maupun akses jalan yang lebih baik lagi,” kata Bambang Yantoko, Selasa (7/3).

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini, juga meminta kepada pemerintah daerah agar aspirasi dari masyarakat tersebut bisa ditindaklanjuti dan direalisasikan.

Baik soal infrastruktur, bidang pertanian, perikanan hingga kesehatan dan pendidikan.

“Agar masyarakat di pedesaan juga bisa merasakan kesejahteraan dari berbagai sektor yang ada. Termasuk pertanian maupun potensi lainnya. Jadi kami dari lembaga DPRD akan mengawal serta memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat,” pungkas Wakil Rakyat Dapil II itu.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Rina Polapa.

Berita Golkar – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Rina Polapa, meminta para aparat desa untuk dapat melakukan inovasi guna mengembangkan setiap potensi yang ada.

Dengan mengembangkan potensi yang ada di desa, kata Rina, tentunya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat secara signifikan.

“Pemerintah desa harus dapat membuat terobosan dalam rangka mengembangkan potensi yang dimiliki oleh desa masing-masing,” kata Rina saat berbincang dengan awak media ini di ruang kerjanya, Senin (6/3/2023).

Kendati demikian, Rina mengingatkan juga agar pemerintah desa dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam melakukan pengembangan potensi yang ada.

“Mengingat ada hal-hal yang mungkin perlu untuk diatur secara bersama, seperti halnya dari sisi penataan ruang, perizinan dan mungkin juga dari sisi pendanaan,” tutur Srikandi Golkar itu.

Pengembangan potensi tersebut, kata Rina, sudah sepatutnya diiringi dengan konsep yang jelas dan matang agar dapat terarah serta menuai hasil yang maksimal.

“Sebagai wakil rakyat, saya merasa antusias jika desa mampu menunjukkan inovasi mereka. Dan pasti kami selaku wakil rakyat siap membantu, selama itu terkomunikasikan dan dikoordinasikan dengan baik,” ujar.

Ia mencontohkan seperti halnya yang ada di Kecamatan Atinggola yang merupakan daerah perbatasan, di mana harus juga memiliki identitas dan daya tarik tersendiri.

“Dan ini harusnya dapat diwujudkan, dan pemerintah desa harus dapat melakukan pemetaan terhadap rencana pengembangan yang akan dilakukan,” tutup Rina.

Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzki.

Berita Golkar – Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mengapresiasi sekaligus memberikan pengarahan kepada 352 orang petugas kebersihan, juru parkir dan PJU, bertempat di Pendopo Kridho Manunggal Tuban Jawa Timur, Senin (6/3/2023).

Mereka mengikuti arahan dari Bupati Aditya Halindra Faridzky dengan seksama dan juga diberikan kesempatan menyampaikan keluhan dan aspirasinya.

Aditya Halindra Faridzky, yang akrab disapa Mas Bupati mengungkapkan, bahwa petugas kebersihan, juru parkir dan PJU adalah pahlawan, meskipun apresiasi yang didapat dari Pemkab Tuban mungkin masih minim dan jauh dari harapan.

Menurut Mas Bupati, profesi tersebut masih dipandang sebelah mata, namun kenyataannya mereka sangat berkontribusi besar terhadap penataan wilayah Kabupaten Tuban.

“Bapak Ibu sekalian adalah orang yang berjasa menata kota Tuban menjadi bersih, rapi dan nyaman,” ungkapnya.

Masih kata Mas Bupati, para petugas berkontribusi nyata terhadap Kabupaten Tuban, meski harus menghadapi panas dan hujan mereka tetap semangat bertugas agar memunculkan kesan positif dan menciptakan rasa bangga di masyarakat Kabupaten Tuban.

Ketua DPD Partai Golkar Tuban itu berpesan kepada petugas untuk bekerja dengan ikhlas, selain itu petugas diharapkan memberikan pelayanan sesuai prosedur dan menghormati masyarakat sekitarnya.

“Tetap menyapa, senyum dan salam kepada masyarakat dan pelayanan yang bagus pasti menumbuhkan rasa hormat dari masyarakat,” pungkas putra mantan Bupati Tuban itu

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Kabupaten Tuban mengatakan, bahwa terdapat 202 petugas kebersihan, 138 juru parkir dan 12 petugas lapangan PJU.

“Seluruh pekerja telah tercover BPJS Kesehatan,” kata Bambang.

Bambang menambahkan, bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan bertujuan untuk memotivasi petugas dalam menjalankan tugasnya sehari-hari di lapangan.

Saiful, salah satu juru parkir mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi. sebab perhatian yang diberikan ini sangat penting bagi petugas untuk menjalankan tugas dengan tanggung jawab

“Terima kasih untuk arahan dan perhatian yang diberikan,” kata juru parkir di Pasar Baru Tuban itu.