BERITA

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulawesi Utara (Sulut), Christiany Eugenia Paruntu (tengah).

Berita Golkar – Ketua DPD I Partai Golkar Sulut Christiany Eugenia Paruntu menggelar Rapat DPD Partai Golkar di Kantor Sekretariat DPD I Partai Golkar Sulut.

Christiany yang akrab disapa Tetty Paruntu itu mengatakan, rapat DPD Partai Golkar tersebut membahas tiga poin utama sebagai penguatan kader Partai Golkar dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang.

Menurut Christiany, perlu dilakukan revitalisasi pengurus DPD I di mana ada anggota yang sudah meninggal dunia, sehingga terjadi kekosongan dan perlu untuk dilengkapi lagi.

“Sehingga ada anggota baru yang akan masuk dalam kepengurusan partai Golkar Sulut,” ungkap Christiany, Senin, (6/3/2023) di Kantor Sekretariat DPD I Partai Golkar Sulut.

Tak hanya itu saja, dalam rapat tersebut pula membahas terkait rekrutmen KTA (Kartu Tanda Anggota) yang harus memenuhi target 20% sesuai yang ditargetkan oleh DPP untuk bisa merekrut sebelum masa kampanye.

“Syukur puji Tuhan, saat ini DPD I Sulut sudah mencapai hampir 9 persen dari target, dan saya berterima kasih kepada kabupaten kota yang telah bekerja keras melakukan rekrutmen KTA,” terang Christiany.

Lanjut Christiany, dalam Rapat Partai Golkar itu pula membahas tentang eksistensi kader Partai Golkar di DPRD Provinsi Sulut dalam menjalankan tugas sebagai representasi rakyat Sulawesi Utara.

“Saya juga merasa perlu melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja kader partai Golkar Sulut yang ada di DPRD agar lebih maksimal lagi dalam menjalankan tugasnya,” tegas Christiany.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Berita Golkar – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang mengungkap insentif kendaraan listrik hanya boleh digunakan oleh satu orang per satu KTP.

Agus Gumiwang menyampaikan penegasan tersebut dalam konferensi pers penyampaikan insentif kendaraan listrik di kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Senin (6/3/2023).

“Tidak bisa dua kali belanja. Jadi, tidak bisa satu orang yang sama dengan NIK yang sama. Dia belanja dua kali, lalu dia jual, itu tidak boleh,” katanya.

“Sistem itu sudah kami siapkan. Mudah-mudahan kami siap. Sangat yakin siap,” ujar Agus melanjutkan.

Selain itu, politisi Partai Golkar tersebut mengatakan juga telah menyiapkan skema yang berkaitan dengan flow requirement yang diminta Kementerian Keuangan.

“Kami sudah menyiapkan skema yang berkaitan dengan flow yang dimintakan, requirement dari Kementerian Keuangan. Sudah memberi skema yang melibatkan beberapa lembaga termasuk di dalamnya adalah perbankan sendiri,” kata Agus.

Dalam skema tersebut, ada beberapa pihak yang terlibat seperti produsen dan Kementerian Perindustrian sendiri yang berperan sebagai Kuasa Pengguna Anggara (KPA).

“Ada produsen. Tentu ada kami sendiri yang ditunjuk sebagai KPA. Kuasa Pengguna Anggaran. Kami sudah siap untuk itu. Verifikator. Sehingga kita betul-betul memastikan bahwa yang kami berikan bantuan Pemerintah terhadap belanja motor dan mobil itu orang-orang yang memang kami anggap berhak,” ujar Agus.

Ketua DPD II Partai Golkar Kota Surabaya, Arif Fathoni.

Berita Golkar – Ketua DPD Partai Golkar Surabaya Arif Fathoni menegaskan bahwa politik kebencian sejak 2017-2019, yang membelah masyarakat Indonesia harus diakhiri. Karena, hakikatnya Pemilu merupakan pesta demokrasi, Senin (6/3).

“Artinya, waktu rakyat berpesta, ini pun hanya 5 tahunan.” beber Alumni Ubhara Surabaya ini.

Maka, ia menekankan, partai politik dan seluruh penyelenggara Pemilu, harus menghadirkan kegembiraan di tengah masyarakat.

Baik kegembiraan melalui kerja-kerja politik, kemanusiaan maupun imbauan, mengakhiri politik kebencian.

“Yang selama ini melanda Indonesia.” ujar anggota Komisi A DPRD Surabaya itu.

Sehingga, tambah eks aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokratik (LMND) ini, tidak menimbulkan residu konflik, yang sampai hari ini belum terekonsiliasi dengan baik.

Ini, menurut Fathoni merupakan kewajiban semua pihak, mendorong dan menggenjot partisipasi masyarakat. Untuk menciptakan kualitas demokrasi bangsa ini meningkat.

“Ini merupakan kewajiban kita semua,” demikian papar nya.

Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina.

Berita Golkar – Sering menerima keluhan dari para petani, anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina menyoroti kelangkaan pupuk yang tengah terjadi di Berau.

Dikatakannya, beberapa petani mengeluhkan ketersediaan pupuk mulai minim ditambah dengan harganya yang mengalami peningkatan.

“Iya, saya sering mendapat menerima keluhan. Salah satunya petani sawit yang mengatakan bahwa mereka sangat kesusahan karena kelangkaan stok,” ujarnya kepada wartawan, Senin (6/3/2023).

Dengan adanya keluhan dari para petani, Elita pun telah berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menyampaikan keluhan dari para petani tersebut.

“Jadi sebenarnya kelangkaan pupuk ini tidak hanya dikeluhkan petani sawit saja, petani yang menanam sayur mayur juga merasakan hal yang sama,” ungkapnya.

Elita pun mendorong OPD terkait dapat segera mencarikan solusi agar para petani tidak lagi kesulitan memperoleh pupuk, baik itu yang berstatus subsidi maupun nonsubsidi.

Pasalnya, memang adanya ketersedian pupuk juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan hasil tanaman para petani.

“Kalau petani sawit ini dianggap mandiri, jadi tidak bergantung lagi kepada pupuk subsidi. Tetapi saya harap tetap ada solusi yang diberikan mengenai kelangkaan ini,” tuturnya.

Politikus Golkar itu berharap agar OPD terkait dapat memfasilitasi petani. Elita pun mengaku saat dirinya reses beberapa waktu lalu, para kelompok tani menyampaikan keluhan mengenai langka dan mahalnya pupuk serta racun.

“Karena hal ini juga sangat diperlukan bagi para petani yang ada, sehingga harus dicari solusinya seperti apa,” tegasnya.

Sehingga dengan adanya hal ini dirinya berharap pemerintah segera mencarikan solusi terbaik hal tersebut.

Paling tidak, para petani mudah memperoleh pupuk dan racun ini karena itu yang sangat dibutuhkan.

“Setidaknya stok tersedia, jangan sampai harganya yang melambung tinggi namun barangnya juga tidak ada, kasihan mereka jika tidak ada solusinya,” tandasnya.

Himpunan Wanita Karya (HWK) DPD Partai Golkar Kota Bogor memperingati HUT ke-42 HWK di Lapangan Sempur, Senin (6/3).

Berita Golkar – Himpunan Wanita Karya (HWK) DPD Partai Golkar Kota Bogor memperingati HUT ke-42 HWK di Lapangan Sempur, Senin (6/3).

Ketua DPD HWK Kota Bogor, Deasyanti Utami mengatakan, dalam peringatan itu pihaknya menggelar kegiatan senam sehat hingga santunan bagi anak yatim dan janda.

“Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak dengan daerah lain. Beruntung kami (kegiatan di Kota Bogor) dihadiri ibu Ketua HWK Jabar Sri Kusuma Wardani,” kata Deasyanti.

Dalam rangkaian tersebut, pihaknya telah melantik pengurus di enam kecamatan dan akan membentuk satuan kerja setingkat kelurahan di Kota Bogor.

Deasyanti juga menegaskan, HWK adalah organisasi bagian dari keluarga besar Partai Golkar, yang fokusnya pada kegiatan sosial kemasyarakatan terkait kewanitaan, ibu-ibu, dan anak-anak pada khususnya.

Untuk itu, ia mengajak para pengurus HWK Kota Bogor untuk bersama-sama melaksanakan beberapa fokus utama untuk menangani kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial masyarakat di Kota Bogor.

“Program yang sudah kami jalankan ada bantuan TMT, bantuan makanan tambahan susu dan biskuit. Kami berkontribusi penanganan stunting di Kota Bogor. Kemudian tugas kami atau visi misi untuk membantu perempuan dan anak. Termasuk sosialisasi Perda baru di Jawa Barat terkait perlindungan anak,” paparnya.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor, M Rusli Prihatevy berharap, HWK Kota Bogor terus bisa berkarya untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

Menurutnya, HWK Kota Bogor sudah mampu mengawal pembangunan. Ia mengapresiasi kepedulian HWK terhadap masyarakat.

“Saya juga melihat beberapa kegiatan ke belakang HWK yang gencar turun ke masyarakat, memperhatikan kondisi yang ada di wilayah, bagaimana dapat berperan memberikan manfaat, tujuan yang baik untuk masyarakat Kota Bogor,” imbuh Wakil Ketua DPRD Kota Bogor ini.

Rusli juga mengajak keluarga besar HWK Kota Bogor untuk bersama-sama berkolaborasi dan bersinergi agar Partai Golkar bisa dicintai dan dekat dengan masyarakat.

“Kita buktikan, bahwa Golkar yang terbaik, bahwa Golkar yang betul-betul memberikan manfaat untuk masyarakat,” seru Rusli.

Wali Kota Bogor, Bima Arya turut hadir dalam kegiatan itu. Ia mengajak HWK Kota Bogor untuk menjaga kebersamaan dan fokus pada kegiatan-kegiatan sosial.

“Tadi juga ada obrolan untuk sama-sama fokus stunting, bersinergi dengan wilayah. Saya memberikan ruang untuk bisa berkomunikasi dengan camat dan lurah titik stunting ada di mana saja,” ucap Bima Arya.

Anggota Fraksi Golongan Karya DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Riskon Fabiansyah.

Berita Golkar – Fraksi Golongan Karya DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah mendorong upaya-upaya untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) demi terwujudnya kemandirian fiskal daerah ini.

“Fraksi Golkar mendorong bagaimana menaikkan tingkat kemandirian keuangan daerah, harus menjadi perhatian serius kita semua khususnya eksekutif, Harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan,” kata juru bicara Fraksi Golkar Riskon Fabiansyah saat rapat paripurna, Senin (6/3/23).

Kemandirian fiskal sendiri merupakan indikator utama dan mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat.

Selama ini ketergantungan terhadap kucuran anggaran dari pusat masih cukup tinggi.

Kontribusi PAD terhadap APBD Kotawaringin Timur masih rendah, yakni masih di bawah 20 persen.

Untuk itu Fraksi Golkar terus mendorong inovasi-inovasi dalam meningkatkan PAD. Regulasi untuk mendukung upaya itu juga perlu disiapkan dengan baik.

Fraksi Golkar menilai perlu dilakukan berbagai upaya strategis yang terukur dan berjenjang untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam berbagai sistem perpajakan dan retribusi daerah.

Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua untuk menyusun strategi dan target PAD yang optimal dan rasional diawali dengan adanya payung hukum yang berorientasi masa depan.

“Tentu juga dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan tidak menjadi beban bagi masyarakat dengan pungutan yang aneh-aneh,” timpal Riskon.

Untuk itu Fraksi Golkar memandang perlunya cara pandang baru dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dimulai dengan pembenahan dari internal dinas teknis yang menangani Pendapatan Daerah, baik dimulai dari personel sumber daya manusia maupun melalui pembenahan sistem dan ekosistemnya, serta keterbukaan terhadap pelaksanaan peraturan dan ketentuan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

Ini menjadi tantangan nyata bagi semua pihak untuk melahirkan cara pandang baru yang akan menciptakan kemandirian dari para wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya.

Berdasarkan Undang undang Nomor 32 tahun 2014 pada Pasal 157, menyebutkan Pendapatan Daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan alam daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berkenaan dengan Raperda Pajak dan Retribusi Daerah yang diusulkan seiring dengan penyesuaian dengan peraturan terbaru serta penyesuaian dengan
kondisi sosial dan ekonomi kekinian, maka diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat tentang pajak dan retribusi daerah kedepannya.

Peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah, ke depan diharapkan dapat mengoptimalkan dan menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah-masalah pajak dan retribusi daerah selama ini.

Harapannya, rancangan peraturan daerah ini dapat menjadi pijakan bagi Pemkab Kotawaringin Timur untuk mengelola potensi pendapatan daerah dari sisi pajak daerah dan retribusi daerah dalam satu peraturan daerah menjadi lebih optimal.

“Fraksi Golkar berharap dengan adanya Raperda ini nantinya akan menunjang pembangunan berkesinambungan, serta menjadi pembuka pintu investasi di Kotim. Sebab selama ini Kotim masih memiliki ketergantungan atas dana perimbangan masih cukup tinggi mengingat basis pajak daerah dalam Perda sebelumnya masih terbatas,” demikian Riskon Fabiansyah.

Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Golkar, H. Dudy Pamuji.

Berita Golkar – Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Golkar, H. Dudy Pamuji mengajak kader partai rajin turun ke masyarakat.

Hal itu diutarakan saat menyambangi kader Partai Golkar di Desa Cibenda, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Menurut Dudy, Partai Golkar jika ingin meraih kemenangan maka harus rajin turun ke bawah. Hal ini sebagai wujud, jika kader partai peduli dan mau mendengar keluh kesah masyarakat.

“Jadi untuk meraih kememangan, perlu adanya kerja keras dari seluruh kader. Partai Golkar harus menang dalam Pemilu 2024 demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” kata Dudy Pamuji saat memberikan motivasi bagi ratusan kader partai di kegiatan resesnya.

Dirinya bertemu dengan ratusan kader partai mulai dari tingkat desa, kecamatan, orsap, hingga Pengurus DPD Partai Golkar Pangandaran.

Oleh sebab itu, momentum Pemilu 2024 terutama Pileg dan Pilpres harus diperjuangkan maksimal.

“Kader Golkar harus lebih rajin turun ke masyarakat. Kader harus mendengarkan apa keluhan masyarakat, dan harus memperjuangakan apa yang dibutuhkan masyarakat,” tandasnya.

Dirinya berharap, agar instruksi pimpinan partai dengan target untuk DPRD Kabupaten Pangandaran di Pileg 2024 sebanyak 10 kursi, dapat dicapai maksimal. Tentunya dengan kerja-kerja politik yang nyata.

“Target kursi DPRD dari 5 kursi menjadi 10 kursi bisa dicapai, tentu dengan kerja politik yang nyata,” tukasnya.

Dudy Pamuji juga meminta, agar kader Partai Golkar Pangandaran wajib sosialisasi Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Capres 2024 kepada masyarakat.

Keputusan ini mutlak berasal dari dorongan seluruh kader partai di tanah air.

Sebab hingga hari ini, Minggu (5/3/2023), Dudy Pamuji masih konsisten mensosialisasikan Ketum Golkar Airlangga Hartarto saat kegiatan di lapangan.

Khususnya di wilayah Dapil Jabar 13 yakni Kuningan, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono.

Berita Golkar – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Nidya Listiyono mengingatkan kepada para mahasiswa Universitas Mulawarman (Unmul) akan pentingnya memperkokoh kedaulatan bangsa.

“Saya ingin para mahasiswa yang hadir di sini, untuk senantiasa menjaga kedaulatan bangsa dan menumbuhkan rasa cinta tanah air sebagai generasi yang kuat di masa depan,” kata Nidya saat melakukan sosialisasi wawasan kebangsaan di Jalan Wijaya Kusuma, Kota Samarinda, Minggu, (5/3/23).

Ia menjelaskan, wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dihadapan para mahasiswa Fakultas Teknik Industri Universitas Mulawarman (Unmul) dia berharap wawasan kebangsaan tertanam di kalangan para pemuda.

“Wawasan kebangsaan harus terus ditebarkan kepada masyarakat Kaltim agar pemahaman kebangsaan terus berjalan sebagaimana yang diharapkan,” katanya.

Menurutnya, implementasi wawasan kebangsaan sendiri dibagi menjadi tiga bagian, yakni bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Semua dilakukan demi terciptanya masyarakat yang harmonis, terwujud toleransi, dan kesadaran hukum pada setiap warga negara,” imbuhnya.

Nidya mengemukakan, dirinya merupakan anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim, melalui sosialisasi wawasan kebangsaan merupakan upaya DPRD bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk mempertahankan NKRI oleh para pemuda yang merupakan aset negara.

“Wawasan kebangsaan perlu sering digaungkan atau disebarkan ke masyarakat terlebih pada pemuda,” katanya.

Sementara kegiatan sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Fatimah Waty, Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 17 Samarinda Abdul Rozak Fahrudin.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, Andi Rio Idris Padjalangi (ARIP), (tengah).

Berita Golkar – Akses lalu lintas di poros Makassar-Bone demikian sebaliknya, tepatnya di wilayah Kabupaten Maros, sering terganggu. Macet. Kondisi ini harus segera mendapatkan penanganan dini.

Apalagi momentum bulan suci Ramadan, tidak lama lagi. Animo mudik masyarakat jelang Lebaran, sangat tinggi. Aparat kepolisian pun harus segera mencari solusi.

Sejumlah titik yang kerap terjadi kemacetan di wilayah Maros, seperti Kappang, Tompo Ladang, dan Camba, harus jadi perhatian khusus. Lantaran proses macet bisa memakan waktu berjam-jam.

Kondisi tersebut kian diperparah, apalagi berpapasan mobil bermuatan besar dari arah berlawanan di jalur yang sempit tersebut.

Tak sedikit sejumlah pengendara lalu lintas, merasa dongkol. Terlebih kejadian ini, terus berulang kali terjadi.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, Andi Rio Idris Padjalangi (ARIP), memahami hal itu. Pihak terkait harus melahirkan solusi dini sebelum mewujudkan solusi jangka panjang di wilayah langganan macet.

Bukan tanpa alasan, keluhan masyarakat yang diterima Andi Rio sebagai wakil rakyat di Parlemen, terkait kemacetan di wilayah Maros, sudah sangat memperihatinkan.

“Sebagai wakil rakyat, harus secepatnya dilakukan langkah antisipasi. Misalnya membangun pos PJR (Patroli Jalan Raya, red) di daerah yang sering macet,” kata Andi Rio, Senin (6/3/2023)

Andi Rio yang juga Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mendorong aparat kepolisian dalam hal ini Polda Sulsel, agar bisa mengambil langkah cepat dan tepat.

“Semoga bisa didirikan Pos PJR sebelum Ramadan yang nantinya personel yang bertugas bisa mengontrol apabila terjadi kemacetan,” tutur Andi Rio.

Lanjut Andi Rio, kemacetan yang ditimbulkan tersebut menimbulkan banyak kerugian. Bukan hanya dari sisi ekonomi, kesehatan, tetapi juga waktu yang tersita banyak di perjalanan.

Senada hal itu, salah satu warga Bone, Eka mengaku, was-was saat akan melewati jalur di Kappang, Tompo Ladang, Camba, san Sumpang Labbu.

“Harus segera diatasi. Karena kalau begini terus, kasihan masyarakat,” sebutnya.

Ketua Komisi A DPRD Jombang, Andik Basuki Rahmat. (tengah).

Berita Golkar – Komisi A DPRD Jombang mengapresiasi langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang yang berhasil menetapkan dua tersangka kasus korupsi pupuk subsidi di Kecamatan Sumobito.

Para wakil rakyat juga mendorong para tersangka segera dilakukan penahanan.

”Ya intinya kami mendorong kasus ini diusut tuntas,” ujar Andik Basuki Rahmat, Ketua Komisi A DPRD Jombang saat dikonfirmasi, Minggu (5/3) kemarin.

Memang penahanan tersangka merupakan subyektivitas penyidik. Misal tersangka dinilai kooperatif, tidak menghilangkan barang bukti dan tidak melarikan diri.

Namun demikian, demi percepatan proses penyidikan sebaikanya dilakukan penahanan.

”Harapan kami harus segera diselesaikan atau segera dilakukan penahanan,” ungkapnya.

Terlebih lagi, kasus ini juga sudah menjadi atensi publik sehingga proses penyelidikan harus berjalan sesuai dengan koridor undang-undang yang berlaku.

”Karena publik sudah memberikan satu atensi, ketika kasus ini tidak berlanjut maka justru akan menjadi bumerang,” bebernya.

Terlebih lagi, saat ini para petani kesulitan mencari pupuk subsidi, akan tetapi, kasus-kasus seperti ini justru para tersangka seolah mendapat prioritas yang baik.

”Jadi bisa dibayangkan bagaimana para petani apabila kasus seperti ini tidak ditangani dengan serius,” tegasnya.

Politikus Golkar ini juga mendorong agar kasus ini diusut tuntas hingga siapa saja yang terlibat di dalamnya.

”Jangan sampai rasa kepercayaan keadilan dan pengayoman ke masyarakat ini hilang,” pungkas Andik.

Saat dikonfirmasi, Kasiintelijen Kejari Jombang Denny Saputra Kurniawan mengatakan, hingga kini pihaknya masih melakukan pemeriksaan saksi tambahan untuk penyempurnaan berkas.

”Untuk perkara pupuk subsidi masih dalam proses pemeriksaan saksi-saksi tambahan untuk penyempurnaan pemberkasan termasuk untuk pemeriksaan ahli,” tegasnya, kemarin.

Seperti diberitakan sebelumnya, penyidikan kasus dugaan penyimpangan pupuk subsidi di Kecamatan Sumobito memasuki babak baru.

Penyidik Kejari Jombang menetapkan dua tersangka. Masing-masing HM, selaku pengecer dan S, selaku distributor pupuk.

Keduanya dijerat dengan pasal 2 ayat (1) junto pasal 18 UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 KUHP subsider pasal 3 junto pasal 18 UU RI nomor 20 tahun 2001.

Ancaman hukumannya minimal 4 tahun, maksimal hukuman 15 tahun.

Hingga kini, proses penyidikan kasus korupsi pupuk bersubsidi di Kecamatan Sumobito berlanjut.

Kejari Jombang masih melakukan analisa terhadap keterangan dua tersangka yang sudah diperiksa. Bukan tidak mungkin, peluang tersangka baru masih ada.