BERITA

Ketua Bapilu DPD Golkar Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus.

Berita Golkar – Ketua Bapilu DPD Golkar Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus meminta DPD Golkar Kota Ternate, untuk segera mencukupi kuota Bacaleg perempuan.

“Saya tegaskan, tidak ada tawar-menawar atas syarat kuota Bacaleg perempuan,” katanya saat konsolidasi.

Pemenang Partai Golkar, untuk Pemilu 2024 di Maluku Utara, di Red Star Resto Ternate, Minggu (12/3) kemarin.

Di mana menurutnya, kuota 30 persen perempuan, harus sesegera mungkin tercukupi.

Namun sejauh ini, DPD Golkar Kota Ternate belum memenuhi syarat tersebut.

“Pemilu 2024 kian dekat, karena itu harus cepat cari figur Bacaleg perempuan,” pintanya.

Bagaimana tidak, DPD Golkar Kota Ternate baru mengoleksi, 8 Bacaleg perempuan.

“Dapil 2 baru 3 Bacaleg, Dapil 3 baru 2 Bacaleg dan Dapil 4 hanya 3 Bacaleg.”

“Saya minta segera ditertibkan, hukumnya harus tidak ada tawar-menawar.”

“Perempuan di sini (Ternate,red) banyak tapi kuota belum terpenuhi.”

“Jangan anggap enteng dengan hal-hal seperti ini, mau jadi atau tidak jadi harus terisi,” pungkasnya.

Ketua Dewan Pembina Golkar Institute, Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Golkar Institute membuka pendidikan politik angkatan ke-11 dengan tema Executive Education Program For Young Political Leaders.

Ketum Golkar Airlangga Hartarto menyebut partai Golkar sebagai sekolah politik yang terbuka untuk siapapun.

Acara tersebut digelar di DPP Partai Golkar, Slipi Kemanggisan, Jakarta Barat, Senin (13/3/2023).

Dalam sambutannya, Airlangga mengatakan bahwa pemilih pemula sangat penting.

“Tentu untuk Golkar Institute saya berharap pemilih pemula ini menjadi sangat penting dan kita masuk dalam bonus demografi. Bonus demografi ini 10 tahun ke depan, Korea tumbuh hampir 4 kali, dari hampir 2 ribu per kapita menjadi 17 ribu dalam setahun,” ujar Airlangga saat sambutan.

“Tidak banyak negara yang bisa melakukan lompatan 9 kali, sekarang Indonesia 4 ribu dan kita berharap dalam 10 tahun bisa melompat 3 kali menjadi 13.500,” sambungnya.

Airlangga mengatakan seluruh peserta Golkar Institute merupakan pemilih sekaligus pemimpin masa depan.

Dia berharap peserta Golkar Institute dapat menjadi pemimpin dalam kurun waktu 10 tahun mendatang.

“Oleh karena itu PR-nya adalah seluruh peserta Golkar Institute, karena Anda adalah pemilih dan pemimpin masa depan,” kata Airlangga.

“Tetapi masa depannya tidak terlalu depan, masa depannya saya berharap dalam 10 tahun ke depan, masing-masing memimpin lingkungannya masing-masing karena ini akan mengakselerasi pertumbuhan Indonesia,” imbuhnya.

Airlangga mengatakan pertumbuhan tidak boleh meninggalkan aspek fundamental.

Dia berharap pendidikan politik Golkar Institute ini dapat mengedukasi masyarakat bahwa ilmu merupakan aspek terpenting dalam menghadapi perubahan dan tantangan.

“Jadi kembali lagi, transformasi boleh, melompat boleh, tapi fundamental tidak boleh ditinggalkan. Oleh karena itu, berbagai kesempatan yang ada termasuk dalam Young Political Leaders, program pendidikan politik nanti di daerah, workshop, dan essay competition ini yang terus diapresiasi agar masyarakat tau bahwa ke depan fundamental ilmu itu salah satu yang sangat penting untuk membawa perubahan atau menghadapi berbagai tantangan,” tutur Airlangga.

Airlangga menyatakan komitmennya untuk menghasilkan pemuda yang terbaik lewat Golkar Institute.

Dia berharap pekerja politik muda dapat menggerakkan politik Indonesia.

“Golkar Institute berkomitmen menghasilkan pemuda terbaik, berdaya saing, berwawasan global, dan tentu setelah kegiatan ini saya berpesan, pemilu di depan mata dan tentu dengan partisipasi yang ada, kita berharap bahwa generasi muda nanti bisa dipengaruhi oleh pemikiran dan juga tindakan dari para pekerja politik muda. Pekerja politik senior tentu kita berharap lebih produktif lagi,” kata Airlangga.

Airlangga kemudian mengatakan partainya merupakan sekolah politik. Dia mengatakan hampir semua kader politik merupakan alumni Partai Golkar.

“Bagi yang belum bergabung dengan Partai Golkar silakan bergabung ke Partai Golkar. Partai Golkar adalah partai terbuka dan kalau diperbankan, Partai Golkar adalah sekolahnya politik, hampir tidak ada kader partai politik yang bukan alumni Partai Golkar, tapi lebih hebat lagi kalau terus menjadi kader Partai Golkar,” ujar Airlangga.

“Kalau tadi wayahna (waktunya) Kang Emil bergabung, kalau sekarang wayahna Partai Golkar merebut kembali kemenangan,” sambungnya.

Hadir pula Wakil Ketua Umum Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Ridwan Kamil, Wakil Ketua Umum Golkar Bidang Penggalangan Strategis Rizal Mallarangeng, Sekretaris Jenderal Golkar Lodwijk F Paulus, Bendahara Unum Golkar Dito Ganinduto, dan Ketua DPP Golkar Ace Hasan.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Golkar Dapil Kepri, Cen Sui Lan bersama Menteri PUPR dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) serta jajaran, di lokasi bencana longsor di Serasan, Natuna, Jumat (10/3/2023).

Berita Golkar – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Golkar Dapil Kepri, Cen Sui Lan bersama Menteri PUPR dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) tiba di lokasi bencana longsor di Serasan, Natuna, Jumat (10/3/2023) pagi.

Dari hasil peninjauan lokasi bencana longsor ini, Cen Sui Lan menyebutkan, segera dibangun 150 unit rumah untuk relokasi masyarakat yang terdampak bencana longsor di Serasan, Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Sebelum tiba di Serasan, Cen Sui Lan bersama Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Menko PMK Muhadjir Effendy disambut oleh Kapolda Kepri Irjen Pol Drs Tabana Bangun MSi di Ranai, Natuna.

Turut serta dalam kunjungan kerja itu Pejabat Eselon 1 Kementerian PUPR dan Kemenko PMK.

Kemudian, Cen Sui Lan bersama dua menteri ini meninjau lokasi bencana longsor di Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan dengan menggunakan helikopter.

”Dari hasil rapat koordinasi dengan kepala daerah (Bupati Natuna) dan Menteri PUPR serta Menko PMK, segera dibangun rumah instan sehat, sederhana dan aman,” kata Cen Sui Lan kepada awak media melalui rilis, dikutip pada Senin (13/3/23).

Cen Sui Lan menerangkan, kunjungan ini sekaligus untuk persiapan relokasi masyarakat yang terdampak bencana.

Dirjen Perumahan sudah mempersiapkan perencanaan dengan akan membangun 150 unit rumah, tipe 36/72.

Dalam pembangunan rumah bagi masyarakat yang terdampak bencana longsor di Serasan ini, Pemkab Natuna menghibahkan 11 hektare lahan, untuk keselurahannya.

“Yang terpakai untuk pembangunan rumah itu, mungkin sekitar 2 hektare. Bangunan rumah adalah jenis yang sudah ada dalam bentuk perakitan. Bahan materialnya kemungkinan dikirim melalui kapal laut via Palembang. Waktu yang diperlukan lebih kurang 2 bulan, sudah selesai,” jelas Cen Sui Lan.

Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, potensi bencana akan selalu ada. Semua pihak mesti selalu waspada dan mendorong antisipasi terjadinya bencana.

Diharapkan bencana sebelumnya, tidak terjadi lagi.

Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyatakan, relokasi rumah akan segera dilakukan pemetaan, agar pemulihan pascabencana dapat dilakukan secepatnya.

“Kita berharap, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa bersinergi, dalam membangun rumah yang aman dan nyaman ini nantinya. Agar masyarakat terhindar dari bahaya longsor,” sebut Menteri PUPR.

Dalam peninjauan tersebut, Cen Sui Lan bersama Menteri PUPR didampingi Bupati Natuna, Wan Siswandi.

Bupati Natuna mengatakan, kondisi penanganan tanggap darurat saat ini, berjalan dengan baik. Dengan dukungan sinergitas semua pihak.

“Sampai tujuh hari ke depan, kami fokuskan untuk memaksimalkan mencari korban yang hilang. Kami berharap dengan jumlah personil 700 orang yang membantu, dapat memaksimalkan proses pencarian,” demikian Wan Siswandi.

Pada kesempatan lain, Menteri Sosial Risma juga mengunjungi warga yang terdampak bencana longsor di Serasan, Natuna.

Dalam kunjungan ini, Mensos Risma menyalurkan bantuan Rp862 juta.

Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina.

Berita Golkar – Banyaknya usulan mengenai kebutuhan dasar masyarakat yang disampaikan Kepala Kampung dalam Musrenbang, diminta Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina untuk diprioritaskan.

Ia menuturkan, apa yang dibutuhkan masyarakat sudah seharusnya menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah.

“Apalagi usulannya mengenai air bersih, jalan dan penerangan,” ungkapnya, Kamis (9/3/2023).

Selain tiga usulan tersebut, Elita juga menyoroti soal pembangunan gedung sekolah di beberapa kampung.

Ditegaskannya harus diperhatikan, karena merupakan tempat para generasi muda menempuh pendidikan.

“Kami akan terus kawal usulan hingga terealisasi, meski tidak seratus persen,” tegasnya.

Lebih lanjut, Politikus Golongan Karya (Golkar) itu menyebut sektor pertanian secara luas juga merupakan pendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten paling utara Kaltim ini.

Hal itu disampaikannya bukan tanpa sebab, saat ini banyak lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi perkebunan sawit. Oleh karena itu, irigasi dinilainya harus jadi perhatian.

“Saya ingin lahan pertanian yang ada ini tidak beralih fungsi menjadi lahan perkebunan,” imbuhnya.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Iceu Purnamasari.

Berita Golkar – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Iceu Purnamasari meminta pemerintah kabupaten melalui perangkat daerah terkait, agar gencar mensosialisasikan persyaratan penerima beasiswa Kartu Gunung Mas Pintar (KGP).

Sosialisasi harus gencar dilakukan, mengingat masih dijumpai sejumlah masyarakat yang belum mengetahui secara rinci syarat-syarat penerima beasiswa KGP, ucapnya saat dihubungi di Kuala Kurun, Kamis (9/3/23).

“Saat pelaksanaan reses kelompok di daerah pemilihan I pada akhir Januari 2023 lalu, tepatnya di Kecamatan Sepang, masih ada yang belum mengetahui secara rinci syarat-syarat penerima beasiswa KGP,” sambungnya.

Saat itu ada masyarakat yang menanyakan terkait syarat penerima beasiswa KGP, yakni penerima beasiswa harus kelahiran Gunung Mas.

DPRD Gunung Mas beserta perwakilan perangkat daerah terkait langsung meluruskan kesalahan informasi tersebut.

Dia menyebut, pada dasarnya KGP adalah bantuan biaya pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan, yang diberikan secara personal berupa kartu kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu.

Peserta didik yang dimaksud di sini mulai jenjang Sekolah Dasar (SD) sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat. KGP disediakan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan salah satu bank.

Adapun persyaratan untuk memperoleh KGP yakni  masuk dalam kategori keluarga tidak mampu yang terdaftar di Basis Data Terpadu (BDT), sebagai siswa aktif yang terdaftar di sistem data pokok pendidikan, memiliki surat keterangan tidak mampu, serta berdomisili dan memiliki kartu keluarga Gunung Mas.

“Jadi syaratnya itu berdomisili dan memiliki kartu keluarga Gunung Mas, bukan kelahiran Gunung Mas. Ini yang harus diluruskan di masyarakat,” kata politisi Partai Golkar ini.

Berkaca dari hal tersebut, dia meminta kepada Pemkab Gunung Mas melalui perangkat daerah terkait agar gencar menyosialisasikan syarat-syarat penerima beasiswa KGP, supaya tidak terjadi kesalahan informasi di tengah masyarakat.

Nantinya DPRD Gunung Mas juga akan ikut menyosialisasikan syarat-syarat penerima beasiswa KGP kepada masyarakat.

Dengan demikian diharap KGP tepat sasaran dan tidak ada generasi muda Gunung Mas yang putus sekolah karena kekurangan biaya.

Anggota DPRD Kabupaten Pati M Nur Sukarno.

Berita Golkar – Anggota DPRD Kabupaten Pati M Nur Sukarno mengimbau masyarakat untuk menunda atau mengurangi aktivitas di bantaran sungai.

Hal ini mengingat banyaknyaknya kejadian orang tenggelam akibat terseret arus sungai selama cuaca ekstrem.

“Kasus orang meninggal dari dampak bencana banjir sering terjadi. Terseretnya arus air dari bencana banjir disebabkan oleh human error (kelalaian),” ujar Sukarno, Kamis (9/3/2023).

Saat musim penghujan seperti saat ini, arus di Kabupaten Pati cukup deras. Jika tidak berhati-hati saat melakukan aktivitas di pinggiran sungai, maka dapat terbawa arus.

Bila pun mendesak untuk berkegiatan di dekat sungai, Politisi dari Partai Golkar itu meminta masyarakat untuk berhati-hati.

“Kerja di wilayah aliran sungai yang kebanjiran kalau tidak sangat mendesak lebih baik tidak usah, toh kalau terpaksa diusahakan jangan di tepi aliran sungai atau yang kedalamannya curam,” imbuh dia.

Benar saja, selama cuaca ekstrem dan musim banjir, kasus orang meninggal hanyut di sungai meningkat.

Dari catatan wartawan, sebagian besar kasus dialami anak kecil dan orang usia lanjut.

Kasus terakhir menimpa warga desa Karaban Kecamatan Gabus bernama Masudi (59) pada Rabu (8/2) yang diduga hanyut. Mayatnya ditemukan di sungai Desa Sugiharjo Kecamatan Pati Kota.

Dari hasil autopsi, korban meninggal diduga tenggelam lebih dari empat jam.

Karena tidak ditemukan bukti kekerasan dan lainnya, bisa disimpulkan korban meninggal akibat terbawa arus sungai saat beraktifitas.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) Raja Bayu Febri Gunadian bersama Nelayan Bagan asal Desa Air Bini Kecamatan Siantan Selatan.

Berita Golkar – Nelayan Bagan asal Desa Air Bini Kecamatan Siantan Selatan mengeluh, telah tiga bulan tidak melaut.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) Raja Bayu Febri Gunadian, SE mengatakan, tidak melautnya nelayan Bagan tersebut, diakibatkan oleh kondisi cuaca ekstrem yang terjadi di Anambas beberapa bulan belakangan.

“Sebanyak 50 Bagan nelayan di desa Air Bini tak dapat melaut akibat angin kencang,” ujar Bayu usai melakukan reses di Desa Air Bini Kecamatan Siantan Selatan, Kamis (9/3/2023).

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) mengungkapkan, pada pertemuan tersebut, nelayan juga meminta adanya ketersedian solar untuk melaut kedepannya.

“Para nelayan Bagan ini sangat berharap ketersedian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dapat mencukupi kuota, sehingga apabila dapat melaut nanti nelayan tidak pusing lagi karena solar langka,” tuturnya.

Atensi lain yang disampaikan para nelayan adalah peran pemerintah dalam mencari market hasil tangkapan.

“Saat ini market memang ada, namun terkadang harga masih belum sesuai dengan harapan nelayan bagan,”tuturnya.

Selain kondisi nelayan lanjut Pria yang akrab di panggil RB’one, kondisi pelabuhan Air Bini juga diharapkan dapat dilakukan revitalisasi, mengingat fasilitas umum milik masyarakat itu kondisinya mulai memprihatinkan.

Untuk pendidikan juga tambah suami Kustiorini, menjadi atensi urgent yang harus di selesaikan, yakni TK Negeri yang ada di daerah itu. Saat ini sarana dan prasarana (Sapras) di TK Negeri tersebut sangat memprihatinkan.

“Yang dibutuhkan oleh TK ini adalah Gedung baru, agar proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik, mengingat pendidikan usia dini sangat penting untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas,” ucapnya.

Ayah Raja Zizi menegaskan, pihaknya akan berupaya memperjuangkan  kepentingan masyarakat yang telah disampaikan, mengingat hal-hal tersebut sangat urgent dan juga sangat dibutuhkan.

“Apa yang disampaikan akan diserap, kemudian disusun menjadi pokok-pokok pikiran dan di perjuangkan hingga persoalan dapat diperjuangkan secara masif demi kesejahteraan,” tandasnya.

Wakil Ketua I DPRD Kota Palangka Raya, Wahid Yusuf.

Berita Golkar – Wakil Ketua I DPRD Kota Palangka Raya, Wahid Yusuf sangat menyayangkan masih adanya oknum warga yang membuang sampah sembarang.

Pasalnya dirinya menerima informasi dari masyarakat, jika banyak sampah yang diduga sengaja di buang oleh oknum tak bertanggung jawab di pinggir Jalan Kecipir.

“Sangat disayangkan masih ada sebagian masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan. Pola pikir ini harus dirubah,” katanya, Kamis (9/3/2023).

Dijelaskannya, sudah menjadi keharusan masyarakat untuk tertib dalam membuang sampah.

Padahal di setiap wilayah saat ini telah memiliki TPS yang telah dibangun pemerintah dengan baik.

Sampah yang dibuang sembarangan, juga akan berdampak buruk bagi kesehatan, menyebabkan banjir dan mengakibatkan wajah kota menjadi kumuh.

“Apalagi slogan Palangka Raya ‘Kota Cantik’, karena itu masyarakat harus dapat menempatkan diri dalam membangun kesadaran menjaga kebersihan lingkungan,” ucapnya.

Di sisi lain, lanjut Politisi muda Partai Golkar ini menambahkan, penghargaan Adipura yang diraih bukan semata-mata kerja keras wali kota maupun Pemko Palangka Raya saja, melainkan kerjasama dengan seluruh elemen termasuk masyarakat.

Adipura menjadi sebuah pengakuan atas upaya pemerintah kota dan masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang berkualitas dan bersih.

“Pertahankan Adipura dengan kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Pilah sampah yang dapat dibuang, dan sampah yang dapat dimanfaatkan. Dengan cara itu maka masyarakat telah membantu pemerintah dalam menangani permasalahan sampah,” pungkasnya.

Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, M Hasan Busyairi.

Berita Golkar – Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, M Hasan Busyairi menilai, jika keberadaan Posyandu mampu menjadi salah satu wadah dalam mencegah terjadinya kasus stunting.

Pasalnya, Posyandu yang setiap harinya melayani masyarakat secara langsung, sehingga dinilai dapat memberikan edukasi terkait stunting atau gizi buruk kepada masyarakat.

“Ada baiknya masyarakat mengetahui apa itu stunting. Penyakit ini sangat mengkhawatirkan, karena anak akan mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar,” katanya, Kamis (9/3/2023).

Dalam hal mencegah terjadinya stunting, peran posyandu bukan hanya terkait vaksinasi saja.

Namun, keberadaan posyandu bisa dimanfaatkan untuk memantau tumbuh kembang anak.

Dirinya mencontohkan, seperti mengukur berat badan, tinggi badan dan lingkar kepala anak, untuk mendeteksi sejak dini jika terjadi hal-hal tidak diinginkan seperti kekurangan gizi.

“Intinya, posyandu memiliki peran yang penting dalam deteksi dini tumbuh kembang pada anak. Disisi lain, posyandu dapat menjadi wahana pertama untuk meningkatkan pencegahan stunting,” ucapnya.

Untuk itu, lanjut Politikus Partai Golkar ini berharap, keberadaan posyandu yang tersebar di Kota Palangka Raya, mampu berperan sebagai garda terdepan dalam pelayanan dasar kesehatan masyarakat.

“Posyandu diharap berperan sebagai wadah deteksi awal dari kemungkinan terjadinya prevalensi stunting,” pungkasnya.

Anggota DPRD Jabar, Ahmad Hidayat.

Berita Golkar – Peristiwa ibu hamil meninggal dunia ditolak RSUD Ciereng Subang mendapat kecaman dari banyak pihak.

Bupati Subang harus melakukan evaluasi kepada RSUD di Subang tersebut, perihal rujukan BPJS.

Ibu hamil di Subang itu ditolak RSUD Ciereng Subang dengan alasan karena tak ada rujukan dari puskesmas tempat korban berdomisili.

Anggota DPRD Jabar, Ahmad Hidayat menegaskan, peristiwa yang mengakibatkan ibu hamil meninggal di Subang beserta janin yang dikandungnya harus disikapi serius.

“Saya melihat ini tata cara rujukannya yang harus diperbaiki,” ujarnya, Kamis (9/3/2023).

“Kenapa tidak dimaksimalkan saja jika memang sudah urgent harus segera ditangani secara medis, baru berkas rujukan diurus,” jelas Anggota DPRD Jabar Ahmad Hidayat, Kamis (9/3/2023).

Anggota Fraksi Golkar ini menilai, Bupati Subang harus melakukan evaluasi kepada RSUD di Subang tersebut, perihal rujukan BPJS.

“Saya meminta Bupati Subang agar bertindak tegas, melakukan evaluasi serta sanksi jika memang ada yang salah dalam tata cara rujukan,” jelasnya.

Ahmad berharap, kejadian di Kabupaten Subang tidak terjadi di daerah lain.

“Saya berharap ini yang terakhir dan tidak ada lagi kejadian serupa,” pungkas Ahmad.

Seperti diketahui, Kurniasih (39) seorang ibu hamil yang hendak melahirkan, meninggal dunia karena ditolak RSUD Ciereng Subang.

Kurnaesih, dibawa ke RSUD Ciereng Subang dalam keadaan kritis namun ditolak karena tak ada rujukan dari pihak Puskesmas Tanjungsiang.

Padahal saat itu, pasien didampingi bidan yang menyatakan bahwa pasien tersebut kritis serta harus segera ditangani.