BERITA

Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat (Lambar) Fraksi Golkar Sakri, S.Ag.

Berita Golkar – Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat (Lambar) Fraksi Golkar Sakri, S.Ag., mengatakan, terlepas dari kondisi global yang berimbas pada ekonomi dunia.

Di kabupaten itu khususnya, sejak beberapa tahun ini ekonomi masyarakat mengalami penurunan karena dipicu berkurangnya hasil usaha yang menjadi komoditas yakni perkebunan kopi.

Sehingga salah satu titik tumpu perhatian, dalam menunjang ekonomi masyarakat, oleh dirinya yang merupakan wakil rakyat adalah melakukan upaya melalui gerakan secara mandiri, yakni menjalin kemitraan kerja dengan masyarakat.

Dan kemitraan kerja bersama warga yang digerakkan oleh Sakri tersebut atas dasar pengalaman dirinya diantaranya saat menjabat Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Lampung Barat.

Dijelaskannya upaya peningkatan ekonomi kerakyatan yang digerakkan secara mandiri saat ini, seperti menggandeng masyarakat pertanian cabai, maupun pengusaha ternak ikan air tawar.

Dalam hal itu pihaknya memberikan bantuan seperti bibit ikan dan pakan, kemudian warga menyiapkan lahan dan mengelolanya.

Begitu juga untuk tanaman cabai pihaknya memberikan bibit dan kebutuhan lainnya sedangkan warga menyiapkan lahan dan pengolahan. Nantinya dari usaha yang dikembangkan tersebut hasilnya dibagi.

Dan sasaran pihaknya dengan begitu masyarakat dapat memperoleh penghasilan dengan masa waktu yang lebih singkat sembari menanti hasil perkebunan kopi.

“Dalam penerapan ini saya menganjurkan para mitra untuk menyisihkan hasil guna di tabung dan kedepannya warga bisa meneruskan usaha secara mandiri atau tanpa melalui kemitraan,” tegasnya.

Dengan upaya begitu Sakri menyebutkan di situasi seperti sekarang ini masyarakat tidak hanya bertumpu terhadap program dan bantuan pemerintah.

Melainkan dapat melakukan upaya lain dengan membangun kemitraan kerja memanfaatkan potensi yang ada.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga bersama Koornas RMA Firman Mulyadi, Ketua Dewan Pembina RMA Khalid Zabidi dan beberapa awak RMA lainnya.

Berita Golkar– Upaya komunikasi politik maupun sosialisasi mengangkat sosok Airlangga Hartarto sebagai sosok yang layak menjadi capres di pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang intens dilakukan.

Terkait upaya itu, Relawan Muda Airlangga (RMA) mengunjungi Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga, di kantor Kemendag, Jakarta, pada Jumat, (10/3/23).

Dalam kunjungan tersebut, Koornas RMA Firman Mulyadi, Ketua Dewan Pembina RMA Khalid Zabidi dan beberapa awak RMA lainnya diterima dengan baik oleh Jerry Sambuaga.

Jerry Sambuaga memberikan apresiasi positif terkait upaya komunikasi politik yang telah dan terus dilakukan RMA.

Dia pun mengungkapkan harapannya tentang hal ini.

“Langkah komunikasi politik RMA bisa memberi semangat kepada parpol yang mengusung Airlangga Hartarto maupun Koalisi yang sudah dibentuk,” ujarnya, Jumat (10/03/2023).

Lebih lanjut, Jerry juga meminta RMA terus menggalang opini positif sosok Airlangga Hartarto sehingga bisa dikenal luas oleh masyarakat.

Selain itu, dia memberikan masukan agar RMA terus menggaet kalangan muda yang lebih luas. Jerry juga menyarankan agar kegiatan yang populer di kalangan anak muda perlu melibatkan KOL (Key Opinipn Leader)  di komunitas-komunitas anak muda tersebut.

Pada akhir pertemuan, RMA memberi momento berupa foto Jerry Sambuaga sebagai kenang-kenangan dan penyemangat.

Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar Puteri Anetta Komarudin.

Berita Golkar – Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar Puteri Anetta Komarudin mengatakan bahwa transaksi mencurigakan Rp 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merupakan ulah oknum yang menyelewengkan integritas kementerian tersebut.

Puteri pun menyinggung soal remunerasi yang diterima oleh pegawai Ditjen Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai sebenarnya sudah tinggi.

Dengan tingginya penerimaan yang didapat, seharusnya pegawai Kemenkeu bisa tahan dari segala godaan.

“Kejadian ini merupakan wujud penyelewengan integritas oleh oknum tertentu. Padahal selama ini pegawai Pajak dan Bea Cukai mendapatkan remunerasi yang tergolong tinggi, seiring beban tugasnya untuk mengejar penerimaan negara,” ujar Puteri saat dimintai konfirmasi, Kamis (9/3/2023).

“Sekaligus untuk mencegah godaan dan risiko yang harus dihadapinya. Namun, ternyata tindakan seperti ini terjadi yang kemudian menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat,” sambungnya.

Puteri mendukung Kemenkeu melakukan tindakan tegas terhadap para oknum pelaku yang terlibat.

Jika ditemukan adanya oknum pegawai lain di lingkungan Kemenkeu, maka mereka harus turut diselidiki dan ditindak.

Lebih jauh, Puteri menilai Kemenkeu harus segera meninjau kembali dan mengevaluasi upaya penegakan integritas yang selama ini berjalan.

“Karena semestinya perlu upaya identifikasi dan pencegahan lebih dini supaya kejadian serupa tidak kembali terulang. Tentunya dengan berkolaborasi bersama stakeholders terkait, seperti BPK, BPKP, PPATK, hingga aparat penegak hukum lainnya,” tutur Puteri.

Sementara itu, kata Puteri, penanaman nilai-nilai integritas juga menjadi landasan yang sangat penting untuk mendukung tahapan reformasi birokrasi di Kemenkeu yang telah berjalan sejak tahun 2002.

Sehingga, Kemenkeu tidak hanya melakukan transformasi dari segi organisasi, kelembagaan, proses bisnis, dan infrastruktur saja.

Akan tetapi, Kemenkeu juga perlu penguatan dan pendisiplinan atas nilai-nilai integritas pada pilar sumber daya manusia (SDM) yang mereka punya.

“Dengan begitu, harapan kami di Komisi XI sebagai mitra kerja tentu agar pegawai Kementerian Keuangan senantiasa menunjukkan kinerja positif untuk mengawal keuangan negara,” imbuhnya.

Pergerakan mencurigakan uang Rp 300 triliun

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendapatkan laporan adanya pergerakan uang mencurigakan sebesar Rp 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pergerakan uang tersebut sebagian besar di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi, terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, itu yang hari ini,” katanya di Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu (8/3/2023).

Mahfud sebagai Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengaku sudah menyerahkan laporan adanya transaksi janggal di Kemenkeu, di luar kasus Rafael Alun Trisambodo.

“Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya enggak sampai triliunan, (hanya) ratusan miliar. Sekarang, hari ini, sudah ditemukan lagi kira-kira Rp 300 triliun. Itu harus dilacak. Dan saya sudah sampaikan ke Ibu Sri Mulyani. PPATK juga sudah menyampaikan,” tegasnya.

Terkait dengan transaksi janggal eks Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Jakarta Selatan Rafael Alun Trisambodo yang mencapai Rp 500 miliar, Mahfud mengungkapkan sudah diselisik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Iya sudah, sudah pertama KPK sudah mulai menyelisik satu-satu,” imbuhnya.

Ketua Partai Golkar Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Iksan Iskandar.

Berita Golkar – Ketua Partai Golkar Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Iksan Iskandar menanggapi terkait wacana penundaan pemilu 2024 mendatang.

Iksan menegaskan bahwa penundaan pemilu bukan kewenangan Pengadilan Jakarta Pusat (Jakpus).

“Sebenarnya yang lebih berkompeten untuk memutuskan kan bukan pengadilan itu,” kata Iksan Iskandar dikutip, Kamis (9/3/23).

Iksan mengaku bahwa putusan pengadilan belum final sehingga masih ada waktu menunggu hasil.

“Kita tunggulah sampai final bagaimana keputusannya yang berwenang untuk kegiatan itu,” ucapnya.

Putusan pengadilan kata dia, dianggap kurang tepat karena tidak beralaskan hukum.

“Tidak terlalu tepat yah karena yang saya tahu harusnya PTUN atau MK lebih diatasnya. Inikan berkaitan administrasi pemilihan umum,” ungkapnya.

Meski demikian, Iksan mengaku tak mau berkomentar banyak tentang dampak dari wacanan penundaan tersebut.

“Jangan berandai kalau begini, kalau beginian, jangan berpijak pada isu tetapi kita berpijak kepada putusan yang formal,” tegasnya.

“Ini persoalan nasional yang membutuhkan pemikiran di tingkatnya, kalau kita di bawah ini ikut saja apa yang menjadi keputusan pemerintah yang harus dilaksanakan,” pungkasnya.

Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono.

Berita Golkar – Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menegaskan hingga kini Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih sangat solid meski belum mengumumkan nama calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang bakal diusung.

KIB merupakan koalisi untuk Pilpres 2024 yang dibentuk Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Sampai saat ini walaupun KIB belum mengumumkan siapa nama calon presiden dan calon wakil presidennya bukan berarti kondisinya rapuh, kondisinya solid bahkan terbuka partai-partai lain untuk bersatu,” kata Dave kepada wartawan, Rabu (8/3/2023).

Dave menegaskan sejauh ini komunikasi antar partai politik (parpol) di internal KIB masih berjalan.

“Tetapi bukan berarti komitmen yang telah dibangun, kesepakatan yang sudah ditandatangan terancam,” ucap dia.

Menurutnya, berbagai dinamika politik di luar KIB justru memperkokoh semangat untuk makin solid.

“Justru dinamika di luar KIB justru menyolidkan kami komunikasi antara level ketua umum atau di bawahnya, baik di tingkat pusat atau tingkat daerah,” tuturnya.

Dave melanjutkan KIB bertekad untuk memastikan Pemilu 2024 tetap berjalan secara damai tanpa ada gangguan.

“Tujuan utama kita adalah pertama memastikan Pemilu berjalan sesuai target berjalan damai dan prosesnya tidak terganggu,” ucap dia.

Lebih lanjut, dia menambahkan pihaknya juga memastikan agar program Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilanjutkan pada masa yang akan datang.

“Dan juga memastikan program Presiden Jokowi hari ini terus berlanjut dan diselesaikan di masa pemerintahan yang akan datang,” imbuhnya.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Berita Golkar – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Golkar, Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si, MT, menegaskan tidak ada alasan tidak melaksanakan Pemilu 14 Februari 2024.

Hal itu ditegaskan Doli saat berbicara di acara HUT ke-6 Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Hall Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, (Selasa, 7/3/23) malam.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, menjelang Pemilu banyak isu muncul tiba-tiba, misalnya kepala Desa datang ke DPR RI menuntut perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun jadi 9 tahun.

Tidak lama berselang, datang lagi isu jabatan Gubernur ditiadakan. Lalu muncul isu kontroversi sistem pemilihan proporsional terbuka diubah jadi tertutup, dimana sekarang sedang berproses di Mahkamah Konstitusi.

Kejutan terbaru, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuat putusan tahapan Pemilu dihentikan sementara.

Ada juga permintaan putusan PN Jakarta Pusat itu dieksekusi.

Doli menjelaskan, UUD Tahun 1945 menjamin dan mengharuskan Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. “Terakhir Pemilu 2019, maka selanjutnya Pemilu harus dilaksanakan 2024,” ujarnya.

Putusan PN Jakarta Pusat tidak mengikat karena memeriksa perkara di luar wewenangnya. Jadi putusan PN tersebut tak akan menganggu jadwal pelaksanaan Pemilu.

“Menunda Pemilu hanya bisa dengan mengubah UUD Tahun 1945,” tegasnya yang disambut tepuk tangan seluruh peserta yang memadati Hall Dewan Pers.

Pada bagian lain sambutannya, politisi muda Partai Golkar ini mengingatkan seluruh pengurus SMSI yang hadir dari 34 provinsi ini jangan mengalami pengalaman pahit yang dialami bangsa ini pada pemilu 2019 lalu.

Pasca pemilu 2019 menunjukkan fakta adanya keterbelahan dalam masyarakat.

“Bahkan sampai hari ini masih ada sekelompok orang-orang yang mengaku sebagai kecebong atau kampret. Ini tidak betul. Kita harus menghindari situasi seperti itu di masa depan dan memperbaiki kualitas informasi yang disampaikan oleh media,” kata Doli.

Lebih lanjut Ahmad Doli Kurnia juga mengemukakan harapannya pada SMSI.

“Media harus berikan informasi yang clear, bukan malah sebaliknya terus mengkompori masyarakat. Di sinilah peran SMSI sangat besar. SMSI sebagai organisasi pers dengan anggota terbesar memiliki peran strategis untuk menjadi lokomotif menyejukkan situasi di masyarakat dan terus mengedukasi public ke arah yang lebih baik,” lanjut Doli.

Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya H M Hasan Busyairi.

Berita Golkar – Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya H M Hasan Busyairi meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Palangka Raya, agar memprioritaskan program-progam menyentuh masyarakat.

“Percuma bila Pemerintah Kota Palangka Raya memiliki program – program yang bagus dan primadona, apabila program tersebut tidak bersentuhan secara langsung dengan masyarakat,” ungkapnya Rabu, (8/3/2023).

Lebih lanjut legislator asal Partai Golongan Karya (Golkar) ini mengungkapkan, adapun beberapa contoh program yang menyentuh masyarakat adalah, seperti pelatihan keterampilan di UPT Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya.

Kemudian program bantuan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang di insiasi oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya, selanjutnya ada program Operasi pasar murah oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian.

Program-program menyentuh masyarakat seperti inilah yang tentunya, harus lebih di prioritaskan dan di utamakan, agar masyarakat Kota Palangka Raya bisa menerima manfaat dari program yang di Jalankan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya.

“Terus dipertahankan ya program-program yang menyentuh langsung masyarakat, karena dengan adanya program yang menyentuh masyarakat, maka kepercayaan dan kepuasan masyarakat kepada Pemko Palangka Raya diharapkan meningkat,” katanya.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Binartha.

Berita Golkar – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Binartha mengimbau pelajar di kabupaten setempat mempertimbangkan perguruan tinggi kedinasan (PTK) atau yang biasa disebut sekolah kedinasan, sehingga bisa dijadikan tujuan setelah lulus jenjang SMA sederajat.

“Saat ini kebanyakan generasi muda Gunung Mas melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi untuk menjadi perawat atau guru. Saya harap generasi muda kita juga mulai melirik sekolah kedinasan,” ucapnya saat dihubungi dari Kuala Kurun, Rabu (8/3/23).

Politisi Partai Golkar ini menyebut, ada berbagai keunggulan jika seseorang berhasil masuk sekolah kedinasan.

Salah satunya adalah mereka bisa langsung menjalani ikatan dinas, setelah lulus dari sekolah kedinasan tersebut.

Berbeda halnya jika seseorang mendaftarkan diri ke perguruan tinggi negeri (PTN) atau perguruan tinggi swasta (PTS), setelah lulus di antaranya mereka harus mengikuti sejumlah seleksi untuk mendapat pekerjaan, seperti halnya PNS.

Oleh sebab itu, wakil rakyat dari daerah pemilihan II meliputi Kecamatan Rungan Hulu, Rungan, Rungan Barat, Manuhing, dan Manuhing Raya ini mengimbau pelajar Gunung Mas untuk mulai melirik sekolah kedinasan.

Dia mengakui, untuk masuk sekolah kedinasan tidak mudah. Sebab untuk masuk sekolah kedinasan tidak hanya melihat rapor siswa, tapi juga melihat kondisi fisik dari calon taruna maupun taruni.

Menurut pria kelahiran Kelurahan Tumbang Talaken Kecamatan Manuhing ini, diperlukan kesiapan bagi generasi muda sejak jauh-jauh hari.

Dalam hal ini, peran orang tua sangat menentukan agar anak-anak mereka siap menghadapi seleksi.

“Sejak dini orang tua harus mempersiapkan anak-anak mereka agar berhasil lolos seleksi sekolah kedinasan. Akan lebih baik jika anak-anak juga mengikuti bimbingan belajar di luar jam belajar mengajar di sekolah,” kata Binartha.

Adapun sekolah kedinasan yang dimaksud di antaranya Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN) hingga Politeknik Keuangan Negara STAN, dan lainnya.

Anggota Komisi C DPRD Kota Palangka Raya Fraksi Partai Golkar, Norhaini.

Berita Golkar – Anggota Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Norhaini mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Palangka Raya untuk mewaspadai tindak kriminal di jalanan seperti begal kerap meresahkan pengendara motor.

Terlebih untuk para kaum hawa yang suka berkendara sendiri mengendarai motor di malam hari.

Di Kota Palangka Raya sendiri, beberapa waktu lalu kerap kali terkadi aksi begal, yang dimana aksi begal ini kebanyakan menimpa kaum hawa.

Himbauan yang disampaikan Norhaini bukan tapa sebab, mengingat baru -baru ini di beberapa media sosial ada warga yang sedang berkendara di daerah Jalan Tingang Ujung

di serang pria tidak dikenal. Itu terjadi tidak hanya sekali, sebelumnya seorang kurir juga pernah di serang di lokasi tersebut dan lagi begal payudara yang terjadi di jalan Sisingamangaraja beberapa waktu lalu.

“Masyarakat harus waspada ya apabila melintasi jalur tersebut. Jika ada apa-apa segera hubungi nomor-nomor penting atau darurat,” jelas Norhaini, dikutip Kamis, (9/3/23).

Politisi Partai Golkar yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) ini menyarankan, terutama perempuan agar tidak berkendara sendiri pada malam hari.

Apabila tidak ada kepentingan, Norhaini menyarankan untuk mengurangi aktivitas diluar rumah terutama pada malam hari.

“Selain waspada begal, masyarakat juga harus waspada tentang adanya potensi pencurian, sehingga pastikan semua jendela dan pintu terkunci sebelum tidur,” tandas Norhaini.

Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Firmansyah Levi.

Berita Golkar – Menjelang ramadan 2023, Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Firmansyah Levi meminta Pemprov Babel menjaga stok pangan dan stabilitas harga.

“Benar, stok pangan ini sangat penting dijaga oleh pemerintah daerah, khususnya lonjakan harga pangan biasa banyak dikeluhkan masyarakat, sehingga kita juga minta pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjaga stabilitas harga ini agar tidak melambung tinggi,” katanya.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bangka ini meminta stok dan harga pangan harus dipantau secara masif menjelang bulan Ramadan 2023, karena angka permintaan bisa jadi akan melonjak dari bulan biasanya.

“Kebutuhan pangan ini, adalah kebutuhan pokok masyarakat, apalagi menjalang bulan Suci Ramadan ini, pasti akan ada lonjakan permintaan dari masyarakat, jadi harus dipantau ini stok pangan dan harga juga harus diperhatikan, jangan sampai kenaikan harga pangan ini membuat masyarakat mengeluh,” tuturnya.

Ia berharap Pemprov Babel melalui OPD terkait untuk mencegah terjadinya gejolak sosial ekonomi di masyarakat menjelang bulan Ramadan 2023.

“Kita berharap pemerintah provinsi melalui OPD terkait bisa memaksimalkan hal ini agar sosial ekonomi masyarakat terjaga menjelang Ramadan 2023,” tutupnya.