BERITA

Siti Nafsiah Minta Fasilitas Pendidikan di Pelosok Kalteng Diperhatikan


Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah, Siti Nafsiah.

Berita Golkar – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah Siti Nafsiah mengatakan, fasilitas pendidikan yang ada di wilayah pelosok Kalteng, mash banyak yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah (pemda) baik provinsi, kabupaten dan kota.

Menurut Siti, fasilitas pendidikan di wilayah pelosok hendaknya bisa menjadi fokus perhatian pemda untuk meningkatkannya.

Sebab dengan memperhatikan sarana dan prasarana pendukung yang memadai, maka proses belajar mengajar akan berjalan dengan lancar dan sukses, sehingga bisa menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang bisa bersaing dengan daerah lain.

“Tidak bisa kita pungkiri bahwa mash banyak fasilitas pendidikan yang perlu perhatian pemda di wilayah Kalteng ini, terutama di pelosok. Kita minta itu diperhatikan dan ditingkatkan lagi,” kata anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar itu.

Dijelaskannya, bahwa fasilitas pendidikan yang memadai sangat penting untuk memberikan kenyamanan maupun keamanan kepada peserta didik yang sedang menuntut ilmu.

Karena dengan fasilitas yang memadai akan tercipta SDM unggul.

“Sebaliknya apabila fasilitas pendidikan kurang memadai, proses belajar mengajar pun tidak tenang, karena ada kekhawatiran. Terlebih sarana yang sudah rapuh misalkan, jadi itu dapat mengganggu proses belajar mengajar,” tegasnya.

Diungkapkannya, bahwa terkait persoalan fasilitas pendidikan ini juga kerap menjadi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota dewan ketika melaksanakan reses dalam daerah atau di daerah pemilihan masing-masing.

“Banyak sekali aspirasi yang kita terima mengenai itu. Harapan kita tentu pemerintah bisa fokus memperhatikannya dan meningkatkan sarana atau fasilitas pendidikan yang telah kita sampaikan dalam laporan hasil reses,” tandasnya.

Tragedi Plumpang, Sarmuji: Komisi VI DPR Segera Panggil Dirut Pertamina dan Menteri BUMN


Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji.

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji mengatakan bahwa Komisi VI DPR RI membuka kemungkinan segera membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menyelidiki tragedi Depo Plumpang, Jakarta Utara, Senin (6/3/2023).

Keputusan itu akan diambil setelah Komisi VI DPR RI melakukan rapat bersama Dirut Pertamina Nicke Widyawati hingga Meneg BUMN Erick Thohir setelah masa reses anggota dewan.

“Kita akan bahas di rapat internal komisi tentang perlunya Panja,” kata Sarmuji.

Sarmuji menjelaskan, jika Panja dibentuk maka pihaknya akan mengevaluasi semua obyek vital karena kemungkinan bukan saja Depo Plumpang yang rawan.

“Tetapi ada hal-lain yang harus kita evaluasi,” ujarnya.

Sebab, kata legislator Golkar itu, peningkatan keamanan di depo-depo minyak dan gas di seluruh Indonesia wajib dilakukan.

Hal itu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

“Kita berharap kejadian kebakaran Depo Plumpang tidak terjadi lagi,” tandasnya.

Polemik Impor Kereta Rel Listrik Bekas dari Jepang, Menperin Agus: Tak Boleh Terulang Lagi


Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita.

Berita Golkar – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita buka suara soal polemik impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang.

Politisi Partai Golkar ini menegaskan, ke depan, hal tersebut tidak boleh terulang lagi.

Menurut Agus, seharusnya perencanaan kebutuhan kereta api lebih terstruktur dan sistematis. Mulai dari jangka menengah sampai jangka panjang, sehingga semua stakeholders siap.

“Ke depan, kasus seperti ini, apalagi impor, tidak boleh terulang lagi,” ujar Agus, dikutip Senin, (6/3/23).

Selain itu, lanjut Agus, harus ada keseimbangan antara produk impor dengan penggunaan produk dari industri dalam negeri sehing­ga tetap terciptanya penyerapan tenaga kerja.

Di saat bersamaan, lanjut Agus, pelayanan transpor­tasi publik terjaga.

“Importasi tetap ada dalam opsi, walaupun tidak prioritas, apalagi barang bekas,” tukasnya.

Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, persoalan pengadaan gerbong kereta untuk menggantikan 10 rangkaian kereta KRL Jabodetabek yang akan dipensiunkan pada 2023 ini harus segera diselesaikan.

Rencananya, Luhut akan mengumpulkan men­teri terkait di kantornya, hari ini (Senin, 6/3).

Luhut menyayangkan, peren­canaan pengadaan gerbong kereta ini tidak dilakukan sejak awal, sehingga industri dalam negeri memiliki rentang waktu yang cukup untuk memproduksi kebu­tuhan rangkaian kereta tersebut.

“Kita nggak boleh buat kesalahan-kesalahan seperti ini lagi. Dulu kita pernah impor barang bekas, masa sekarang impor barang bekas lagi. Saya bilang kenapa tidak dibuat perencanaan supaya tidak impor,” kata Luhut, di Jakarta, Jumat (3/3).

Luhut mempertimbangkan, membolehkan impor KRL bekas. Tetapi sebelumnya harus dilaku­kan audit terlebih dahulu dengan mengirimkan tim Badan Penga­wasan Keuangan dan Pembangu­nan (BPKP) dari Indonesia.

“Kita mau kirim BPKP ke sana (Jepang-red) untuk melakukan au­dit dulu barangnya,” kata Luhut.

Luhut menambahkan, PT Kere­ta Commuter Indonesia (KCI) bisa membeli KRL bekas dari pihak yang bertanggung jawab dan bu­kan merupakan pihak ketiga. Hal tersebut bertujuan untuk menghin­dari risiko penyimpangan harga.

Sebagai informasi, PT. KCI berencana untuk mengimpor gerbong KRL bekas dari Jepang dalam rangka peremajaan ar­mada.

PT. KCI beralasan, impor tersebut diperlukan untuk meng­gantikan rangkaian KRL yang akan dipensiunkan.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba menutur­kan, total rangkaian KRL Jabo­detabek yang akan dipensiunkan berjumlah 29 rangkaian kereta.

Rinciannya, 10 trainset akan dipensiunkan pada 2023 dan 19 lainnya menyusul pada 2024.

Namun, rencana impor KRL dari Jepang tersebut masih belum direstui oleh Kementerian Perin­dustrian karena terkait kebijakan Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN).

Pemerintah menginginkan PT KCI memesan KRL Jabodetabek dari PT Industri Kereta Api atau PT. INKA

Jerry Sambuaga Lakukan Konsolidasi ke Kader AMPI Kabupaten Brebes Jawa Tengah


Ketua Umum DPP AMPI Jerry Sambuaga dengan kader AMPI Kabupaten Brebes.

Berita Golkar – Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia DPP (AMPI) Jerry Sambuaga, terus gencar melakukan konsolidasi organisasi sayap Partai Golkar di sejumlah daerah di Indonesia.

Salah satunya saat melakukan konsolidasi dengan kader AMPI Kabupaten Brebes Jawa Tengah, Minggu (05/03/23) sore.

Jerry Sambuaga mengatakan, AMPI siap memenangkan Partai Golkar pada Pemilu 2024 mendatang, karena AMPI sebagai ormas sayap yang diidirikan oleh partai Golkar.

“Sesuai dengan amanat Rapimnas yang sudah ditetapkan Partai Golkar, AMPI sebagai organisasi yang harus mendukung untuk kemenangan partai Golkar. Termasuk dalam memenangkan Pemilu 2024 mendatang,” kata Jerry.

Untuk itu, pihaknya terus gencar melakukan konsolidasi ke daerah-daerah seperti halnya di Brebes bertemu dengan kader kader AMPI Brebes dan sebelumnya ke daerah lainnya Sumatera Barat.

“Konsolidasi yang dilakukan ke daerah, seperti di Brebes ini, kami meminta kader AMPI Kabupaten Brebes, untuk tetap solid, kompak jelang pemilu serentak 2024 mendatang. Saya minta hubungan Golkar dan AMPI itu, suatu keharusan, karena organisasi ini didirikan partai Golkar. Itu konsekuensi logis,” tegasnya.

Dalam rapat konsolidasi AMPI Brebes, Jerry menyatakan siap memberikan dukungan dalam berbagai program kerja AMPI Kabupaten Brebes.

“Silahkan kalau ada kegiatan atau program kerja AMPI Brebes sampaikan ke saya. Tentu saja saya akan datang memberikan dukungan secara langsung,” jelasnya.

Selain itu, kata dia, untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Jerry meminta seluruh DPD AMPI di Indonesia untuk memaksimalkan sosial media sebagai wadahnya.

“Minimal punya akun sendiri-sendiri AMPI di Kota atau Kabupaten. Harapannya, kedepan AMPI semakin solid dan terus berkarya,” bebernya.

Sementara itu, Ketua DPD Golkar Brebes Teguh Wahid Turmudi menyatakan, siap memenangkan Golkar dan memenangkan pencapresan Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

“DPD Golkar bersama AMPI dan organisasi sayap lainya harus siap satu suara memenangkan Golkar dan memenangkan pak Airlangga,” kata Teguh Wahid Turmudi.

Ia mengatakan, bahwa dengan sudah menjadi keputusan partai mengusung Airlangga Hartarto menjadi Capres, maka seluruh kader harus bertekad bulat, dan berkomitmen akan keputusan itu.

“Kami rapatkan barisan, bekerja keras, terutama di Kabupaten Brebes untuk memenangkan pak Airlangga,” ujar Teguh.

Hal senada diungkapkan Sekretaris AMPI Kabupaten Brebes Imam Burhanudin. Dirinya bersama kader AMPI turun ke masyarakat untuk terus mensosialisasikan sosok Airlangga ke masyarakat kota telur asin Brebes.

“Kami siap memenangkan Golkar, dan sangat siap memenangkan pak Airlangga untuk Capres 2024 nanti,” pungkasnya.

Kunjungan ke Brebes, Jerry didampingi Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) Omar Syarief, dan Sekjen DPD AMPI Ahmad Andi Bahri, diterima langsung Ketua DPD Partai Golkar Brebes Teguh Wahid Turmudi, Ketua DPD AMPI Jateng Sriyono, Sekretaris AMPI Brebes Imam Burhanudin dan kepengurusan DPD AMPI Brebes lainnya.

Airlangga Minta Kader Golkar Bantu dan Layani Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang


Ketua DPD Golkar Jakarta Utara Olsu Babay saat berada di kantor DPD untuk melayani masyarakat terdampak kebakaran depo Pertamina, Jakarta Utara, Sabtu (4/3/2023).

Golkar Indonesia—Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan duka mendalam untuk seluruh korban terdampak kebakaran depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Ia berharap seluruh korban meninggal diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.

Secara khusus, Airlangga meminta kader dan pengurus DPD Golkar Jakarta Utara (Jakut) membantu dan melayani korban terdampak yang mengungsi di kantor DPD. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta DKI Jakarta, ada sebanyak 90 kepala keluarga (KK) atau 366 orang warga yang mengungsi di kantor DPD Golkar Jakut.

“Saya minta kader dan pengurus Golkar membantu dan melayani dengan baik seluruh pengungsi. Kader Golkar harus mampu menunjukkan kepedulian dan empatinya untuk seluruh warga yang terdampak kebakaran depo Pertamina Plumpang,” ujar Airlangga dalam keterangan, Sabtu (4/3/2023).

Seluruh warga mendapatkan bantuan dan layanan dengan sebaik-baiknya di rumah Golkar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menambahkan, kader di seluruh wilayah DKI Jakarta juga bisa bergotong-royong membantu Golkar wilayah Jakarta Utara untuk melayani warga yang mengungsi. Ia meminta ada koordinasi agar seluruh warga mendapatkan bantuan dan layanan dengan sebaik-baiknya di rumah Golkar.

“Kantor Golkar sangat terbuka untuk siapapun. Saya minta kader dan pengurus Golkar seluruh DKI Jakarta bergotong-royong melayani masyarakat di sekitarnya,” ujarnya.

Ketum Golkar memastikan, bantuan kepada korban terdampak harus disegerakan sesuai kebutuhan paling mendesak saat ini. Airlangga juga berharap, program Yellow Clinic Partai Golkar diterjunkan untuk membantu kesehatan para korban terdampak.

Diketahui, BPBD DKI Jakarta mencatat ada sejumlah titik pengungsian akibat kebakaran depo Pertamina Plumpang, Jakut. Di kantor DPD Golkar Jakut, para pengungsi berada di gedung maupun masjid milik DPD Golkar, sebanyak 366 jiwa.

Selain itu, pengungsi juga tersebar di sejumlah titik, antara lain 4 keluarga atau 13 jiwa di SDIT Gema Insani, 26 KK atau 106 warga di Kantor PMI Jakarta Utara, dan RPTRA Rasella dengan 223 orang pengungsi.

Siti Nafsiah Dukung Pembinaan Ideologi Pancasila & Wawasan Kebangsaan Untuk Para Wakil Rakyat


Juru Bicara Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kalimantan Tengah Siti Nafsiah.

Berita Golkar – Juru Bicara Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kalimantan Tengah Siti Nafsiah menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh dan sepakat, perlu mengikuti bimbingan teknis terkait pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada para wakil rakyat di seluruh Indonesia

Bimtek tersebut sebagai upaya meningkatkan pemahaman sekaligus memudahkan para wakil rakyat mengimplementasikannya ketika membuat peraturan daerah, kata Nafsiah di Palangka Raya, kemarin.

“Para wakil rakyat pun semakin optimal mensosialisasikan dan mengajak masyarakat memahami sekaligus terus menerapkan Pancasila dan Kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari,” ucapnya.

Menurut Ketua Komisi III DPRD Kalteng membidangi Pendidikan dan Kesehatan itu, anggota DPRD bukan hanya bertugas menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, namun harus mampu juga menjadi teladan dalam berbagai hal, termasuk diimplementasikan Ideologi dan wawasan kebangsaan.

Nafsiah mengatakan, sekarang ini tinggal bagaimana pelaksanaan Bimtek Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada para pimpinan dan anggota DPRD, tidak terlalu mengganggu agenda maupun kegiatan yang telah terjadwal sebelumnya.

“Baiknya memang pelaksanaan bimtek itu masuk dalam pembahasan penyusunan jadwal agenda dan kegiatan dewan,” kata dia.

Wakil Rakyat Kalteng dari daerah pemilihan I meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas itu juga memberikan dukungan dan setuju pimpinan dan anggota MPR RI terus melaksanakan sosialisasi empat pilar kebangsaan.

Di mana empat pilar kebangsaan yang terdiri dari, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) perlu terus disampaikan kepada masyarakat, terkhusus kaum muda.

“Kami di DPRD Kalteng pun siap mensosialisasikannya jika memang diperlukan,” demikian Nafsiah.

Para Pemuda jadi Petani Milenial di Desa Manunggal Karya, Idah Syahidah Bangga


Anggota Komisi VIII DPR RI, Idah Syahidah Rusli Habibie.

Berita Golkar – Anggota Komisi VIII DPR RI, Idah Syahidah Rusli Habibie, bangga dengan para pemuda yang menjadi petani millenial di Kelompok Tani Tunas Harapan, Desa Manunggal Karya, Randangan, Pohuwato.

“Saya bangga dengan mereka. Ini anak-anak muda, mereka memilih menjadi petani. Itu adalah pilihan yang berat saya rasa bagi anak-anak muda masa kini. Tapi mereka berhasil dengan pilihannya, menjadi petani yang sukses. Bahkan saya dengar dari satu jenis buah mereka tanam, omsetnya Rp30 juta sebulan. Luar biasa,” kata Idah Syahidah, dikutip dari media pemberitaan online pada, Jumat (3/3/23).

Idah menjelaskan, beberapa buah yang mereka tanam di antaranya, jambu kristal, jambu air, durian, semangka dan lainnya.

Mereka juga melakukan pertanian integrasi untuk memenuhi kebutuhan petani.

“Jadi mereka membagi, mana tanaman atau buahan yang diperuntukkan untuk pendapatan harian, bulanan dan tahunan. Sehingga tidak kosong dapur mereka,” tutur Idah.

Penasaran, Idah pun kembali mempertanyakan soal pilihan menjadi petani ini. Apakah membantu pendapatan pribadi mereka dengan besar atau seadanya.

“Saya kaget ketika mereka menjawab, keuntungannya besar yang mereka dapatkan,” tukas Idah.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Manunggal Karya, Iron mengatakan, pilihan menjadi petani ini dilandasi karena dua hal. Menyukai pertanian dan pendapatan yang menjanjikan.

“Kalau keuntungannya tidak besar, tentu masih pikir-pikir menjadi petani muda. Tapi dibalik itu, kami menyukai Bertani dan bertanam,” kata Iron.

Selain itu, dikatakan Iron, mereka juga terus mengembangkan diri dengan teknologi pertanian. Serta mengembangkan usaha ke peternakan sapi.

“Kita harus adaptasi dengan teknologi pertanian juga, karena itu akan membantu kita semua dalam bertani dan efisiensi. Alhamdulillah juga kita dapat bantuan ternak sapi delapan ekor, dan kita akan mulai mengembangkan ke arah sana juga,” pungkas Iron.

Keputusan PN Jakpus, Ahmad Doli: Sudah Keluar Dari Kewenangan


Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Berita Golkar – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terhadap gugatan Partai Prima sudah keluar dari kewenangan.

Terlebih lagi, PN Jakpus dalam amar putusannya terhadap gugatan Partai Prima sampai meminta KPU agar menunda tahapan Pemilu 2024.

“Itu, kan, putusan itu melampui kewenangannya,” kata Doli kepada wartawan, Kamis (2/3).

Legislator Fraksi Golkar itu kemudian menjelaskan bahwa urusan pemilu sebenarnya telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017.

Dia bahkan mengatakan UUD menyatakan Pemilu di Indonesia digelar sekali dalam lima tahun.

Doli mengatakan pemilu sebelumnya telah digelar pada 2019 dan sesuai UUD pelaksanaan pesta demokrasi selanjutnya dihelat pada 2024.

“Kalau, pun, mau menunda Pemilu, ya, atau yang dipersoalkan itu UU-nya. Nah, kalau mau mempersoalkan UU, itu ranahnya MK. Bukan ranah pengadilan negeri,” kata mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu.

Doli juga mempersoalkan putusan PN Jakpus yang melampui kewenangan karena gugatan awal sebenarnya tentang tidak lolosnya Partai Prima dalam verifikasi administrasi di KPU.

Namun, kata dia, putusan justru membahas soal penundaan tahapan pemilu yang keluar dari pokok perkara.

“Nah, itu yang saya sebut bahwa dia mengambil keputusan melampaui kewenangannya,” kata alumnus Universitas Padjajaran itu.

Doli menyarankan KPU tetap komitmen terhadap munculnya putusan PN Jakpus terhadap gugatan Partai Prima yang meminta penundaan tahapan pemilu.

“Putusan itu tidak mengikat. Jadi, menurut saya, Pemilu jalan terus, karena ranahnya berbeda,” kata dia.

Kembangakan Destinasi Wisata, Sahrul Gunawan Dukung Program 100 Desa Wisata Bupati Bandung


Wakil Bupati Bandung Sahrul Gunawan.

Berita Golkar – Wakil Bupati Bandung Sahrul Gunawan menegaskan komitmennya untuk mengerahkan segala potensi yang dimiliki dalam upaya mendukung program Bupati Bandung untuk pengembangan destinasi wisata dengan target menjadikan 100 desa wisata se-Kabupaten Bandung.

Menurutnya, apa yang menjadi keinginan, cita-cita dan harapan Bupati Bandung Dadang Supriatna dengan 100 desa wisata bisa terwujud, karena Kabupaten Bandung mempunyai potensi alam luar biasa.

“Tinggal komunikasi, integrasi antara program pemerintah dengan keinginan Bupati Bandung dengan spot-spot yang ada,” ujar Wakil Bupati Bandung Sahrul Gunawan kepada wartawan, di sela-sela menghadiri kegiatan Dikpol Fungsionaris Partai Golkar Kabupaten Bandung, di Sekretariat, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jum’at (3/3/23).

Selain itu, Sahrul Gunawan menjelaskan dengan potensi alam yang terbukti telah menjadi identitas, tinggal mengolah, memberdayakan, serta mempererat semua elemen yang ada, seperti PHRI Kabupaten Bandung.

Menyangkut kontribusi Wakil Bupati Bandung dalam mendukung program 100 desa wisata, Ia menegaskan porsi saya sekarang lebih banyak dengan segment komunitas, North Government Organizations(NGO) yang ada dengan melakukan promosi terhadap produk-produk UMKM desa wisata.

“Saya berkeliling dengan komunitas, Alhamdulilah penyambutan masyarakat antusias, serta menyediakan satu hari dalam satu Minggu membuat konten buat promosi produk,” kata Sahrul Gunawan.

Pernyataan wakil Bupati Bandung ini sekaligus menampik adanya anggapan/polemik dimasyarakat terkait tidak maksimal peran dan eksistensi Wakil Bupati Bandung.

Wakil Bupati Bandung Sahrul Gunawan pun optimis program destinasi wisata Kabupaten Bandung dalam hal pengembangan 100 desa wisata akan tercapai.

Novy Yasin Beri Paket Sembako ke Warga Korban Banjir di 3 Desa Kecamatan Pebayuran


Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Novy Yasin.

Berita Golkar – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Novy Yasin menggelar aksi sosial dengan memberikan bantuan paket sembako bagi warga korban banjir di tiga desa Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Kamis 2 Maret 2023.

Aksi kemanusiaan tersebut dilakukan politisi Partai Golkar itu dengan menggunakan perahu ke tiga lokasi terisolir.

Novy Yasin mengatakan, sebagai rasa empati terhadap warga yang terdampak banjir.

Aksi sosial dilakukannya untuk masyarakat yang memang sudah beberapa hari ini kebanjiran dan terisolasi kampungnya.

Sementara bantuan berupa sembako ini disalurkan untuk Desa Karangharja, Sumbersari dan Karangsegar.

“Karena akses masuknya yang agak susah, dan juga sudah sore, jadi hari ini baru tiga desa, yang kami berikan bantuan,” ujarnya.

Novy Yasin, organisasinya terus berupaya keras untuk hadir di tengah-tengah masyarakat yang terdampak musibah bencana alam, seperti musibah banjir di wilayah Kabupaten Bekasi saat ini.

“Kami senantiasa ingin berbuat yang terbaik untuk Kabupaten Bekasi seperti dalam hal sosial kemasyarakatan. Dan kami akan terus berkomitmen untuk
selalu bersama masyarakat yang membutuhkan,” sebut Novy.

Sementara, Camat Pebayuran, Hanief Zulkifli mengapresiasi peran serta salah
satu warganya dalam membantu masyarakat di wilayah yang terdampak banjir.

“Sudah seharusnya langkah nyata warga Pebayuran yang ada di legislatif ini
diapresiasi. Yang saya tahu warga saya, sering melakukan aksi sosial
kemanusiaan, seperti bencana alam dan lainnya,” ujarnya.

Untuk itu, kami atas nama pemerintah dan juga masyarakat Pebayuran lanjut
Hanief mengucapkan terima kasih.

“Semoga langkah nyata ibu Novy Yasin ini menjadi ladang amal dan menuai
keberkahan,” pungkas Hanief Zulkifli.

Scroll to top