Bulan: Maret 2023

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pidato kunci dalam Konferensi Pers Peluncuran Studi Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia tentang Dampak Sosial Ekosistem GoTo Tahun 2022, Rabu (29/3/2023).

Berita Golkar–Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku start-up mampu mendorong dan berkontribusi pada ekonomi berkelanjutan. Ia mengatakan, start-up menjadi bagian dari ekosistem yang mendongkrak ekonomi digital nasional.

“Start-up berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan berkontribusi pada ekonomi berkelanjutan melalui solusi inovasi yang ditawarkannya,” tutur Menko Airlangga dalam Konferensi Pers Peluncuran Studi Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia tentang Dampak Sosial Ekosistem GoTo Tahun 2022, Rabu (29/3/2023).

Airlangga mengatakan, ekonomi digital mampu menjadi salah satu pemantik percepatan pemulihan serta peningkatan daya tahan ekonomi nasional. Ia membeberkan, nilai ekonomi digital pada 2021 di Asia Tenggara mencapai 174 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Nilai ini diprediksi mampu mencapai 1 triliun dolar AS pada 2030.

“Nilai ekonomi digital pada 2021 di Asia Tenggara mencapai 174 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Nilai ini diprediksi mampu mencapai 1 triliun dolar AS pada 2030.

Total ‘populasi online’ di Asia Tenggara mencapai 440 juta orang dan diproyeksikan terus meningkat. Sementara di Indonesia, ekonomi digital mengalami perkembangan yang pesat salah satunya didorong dengan kontribusi start-up. Hingga saat ini, Indonesia merupakan negara peringkat ke-6 dengan jumlah start-up terbanyak yakni 2.506 unit dengan 9 Unicorn dan 2 Decacorn yaitu GoTo dan J&T Express.

Berdasarkan kajian LPEM FEB UI, pada 2022, Start-ups GoTo diproyeksikan mampu memberikan nilai tambah sebesar Rp 349 triliun hingga Rp 428 triliun terhadap perekonomian nasional. Nilai ini setara dengan 1,8 hingga 2,2 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Kontribusi ini berasal dari aktivitas perusahaan dan mitra dalam ekosistem GoTo.

Selain itu, ekosistem GoTo juga dinilai mampu meningkatkan kesempatan kerja bagi 0,8 hingga 1,2 persen dari total penduduk bekerja di tahun 2022 melalui aktivitas bisnis merchant dan sellers.

Airlangga yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar ini mengatakan, GoTo juga berperan dalam memajukan UMKM melalui berbagai integrasi layanan on-demand, e-commerce, serta finansial. GoTo juga turut membantu program on-boarding UMKM dalam platform digital. Pada 2022, sebanyak 20,76 juta UMKM telah masuk dalam ekosistem digital.

Airlangga memastikan dukungan akan diberikan Pemerintah berupa regulasi yang mendukung pertumbuhan industri digital di Indonesia. Yakni, melalui pengembangan infrastruktur teknologi, dan pelatihan bagi tenaga kerja di bidang digital. Ia meminta sektor industri dapat memberikan dukungan dengan berinovasi dan berkolaborasi untuk memerluas pasar dan meningkatkan daya saing produk dan jasa digital Indonesia.

“Saya berharap GoTo juga dapat terus berinovasi memberikan solusi unggul dan secara konsisten turut memfasilitasi transformasi UMKM, mendukung pencapaian target 30 juta UMKM on-boarding pada tahun 2024, fasilitasi penerbitan NIB bagi UMKM, mendukung produk lokal UMKM, dan dapat meningkatkan literasi dan pelatihan untuk UMKM,” tegas Menko Airlangga.

Bupati Labuhanbatu Utara (Labura), Hendriyanto Sitorus.

Berita Golkar – Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) Hendriyanto Sitorus, mengunjungi dan menyerahkan bantuan kepada warga korban kebakaran Muhammad Amiruddin di Dusun I Kampung Banjar, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Kualuh Selatan, Senin, (27/3).

Bupati Hendriyanto Sitorus didampingi Kadis Sosial Jhon Ferry, Kepala BPBD Abdi Yoso, Ketua Baznas Sukisman dan Camat Kualuh Selatan Suwedi mendatangi langsung ke rumah korban.

“Semoga bapak Muhammad Amiruddin senantiasa diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan ini”, kata Hendriyanto.

Dalam kesempatan itu, Hendriyanto menyerahkan bantuan tikar, matras dan sembako melalui Dinsos.

Dari BPBD bantuan kompor dan peralatan masak, bantuan tabung gas dari Kabag Perekonomian, Kartu Keluarga, KTP serta akta lahir anak dari Capil, dan dana santunan dari Baznas Labura.

“Mudah-mudahan melalui bantuan tersebut dapat bermanfaat dan meringankan beban korban yang terkena musibah,” cetus Hendriyanto yang juga Ketua DPD Partai Golkar Labura.

Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Serang yang juga sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Serang, Ratu Ria Maryana.

Berita Golkar – Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Serang, Ratu Ria Maryana menyampaikan bahwa kaum perempuan harus memiliki keberanian dalam memperjuangkan nasibnya, terutama dalam posisi pengambil keputusan dan perumus kebijakan.

Ria menegaskan bahwa dalam aturan perundang-undangan, keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan, khususnya di parlemen, telah diatur sedemikian rupa.

Oleh karena itu, Ria menuturkan bahwa perempuan harus diberikan pencerahan politik, terkhusus terkait hak mereka di parlemen.

“Perempuan perlu diberikan pencerahan politik sebagai proses pencerdasan bangsa, agar memahami tentang pentingnya kebijakan formasi 30 persen perempuan di legislatif dan pentingnya perempuan di posisi pengambilan keputusan,” ujarnya.

Menurut Ria, ketika perempuan sudah berhasil menduduki posisi sebagai pengambil keputusan, maka mereka bisa membawa semangat perjuangan nasib perempuan yang lebih baik lagi.

Sebab, selama ini banyak perempuan yang ia sebut hanya sekadar titip nasib saja, tanpa berupaya memperjuangkan nasib mereka sendiri.

“Pola pikir seperti itu yang harus kita singkirkan. Perempuan tidak boleh lagi hanya sekadar titip nasib, perlu keterlibatan aktif dalam perpolitikan dan pengambilan kebijakan di pemerintahan. Baik itu legislatif maupun eksekutif,” ungkapnya.

Namun di beberapa kesempatan, Ria mengakui jika perempuan yang telah menduduki jabatan sebagai pengambil keputusan dan perumus kebijakan, kurang memahami hal tersebut.

Hal inilah yang harus dicegah dengan benar-benar mempersiapkan perempuan yang berani, paham dan bisa berjuang berbasis gender.

“Seringkali kelompok perempuan yang menjadi pimpinan atau wakil rakyat juga tidak mengerti tentang isu-isu perempuan, gender dan anak. Bagaimana pengambilan kebijakan yang berbasis gender, seperti anggaran responsif gender dan lain sebagainya,” tegas Ketua DPD Partai Golkar Kota Serang itu.

Maka dari itu, KPPI Kota Serang memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan politik kebangsaan yang berperspektif gender.

Sebagai sebuah organisasi yang memiliki cita-cita luhur guna mendorong partisipasi aktif perempuan dalam kancar politik, KPPI berkomitmen terus melakukan pelatihan untuk kaum perempuan.

“Hal itu guna menyiapkan kader-kader perempuan yang siap mencalonkan dirinya menjadi anggota legislatif di pusat dan di daerah. Dan perlu diingat, bukan hanya sekadar siap, namun juga bisa dan mampu untuk memperjuangkan nasib mereka dan masyarakat pada umumnya,” kata Ria.

Selain itu, Ria yang juga merupakan satu-satunya pimpinan DPRD Kota Serang dari kalangan perempuan ini menuturkan jika program kerja yang dilakukan oleh KPPI, akan selalu sejalan dengan agenda prioritas three end and plus one yang memang menjadi agenda nasional, bahkan internasional.

“Yakni menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak, menghapus perdagangan manusia, dan mengatasi akses kesenjangan ekonomi perempuan serta meningkatkan partisipasi politik perempuan,” tandasnya.

Anggota DPR RI dapil Kepulauan Riau Fraksi Partai Golkar, Cen Sui Lan bersama Pemkab Natuna saat meninjau kawasan rumah pengganti korban longsor di Serasan, Kabupaten Natuna. 

Berita Golkar – Anggota DPR RI dapil Kepulauan Riau, Cen Sui Lan, terus mengawal kebijakan rumah pengganti korban longsor di Serasan, Kabupaten Natuna.

Selain berkoordinasi dengan Dirjen Perumahan, ia juga telah turun ke Cianjur meninjau hunian serupa bakal dibangun di Serasan nantinya.

Seperti Serasan, korban gempa bumi di Cianjur beberapa waktu lalu juga direlokasi dan mendapatkan rumah pengganti.

Cen Sui Lan pekan lalu, turun ke Cianjur melihat langsung kondisi lokasi relokasi dan model bangunan dengan desain tahan gempa tadi.

Seperti di Cianjur, nantinya rumah pengganti juga tinggal huni, alias full furniture.

“Saya terus menerima laporan progres pembangunan rumah korban longsor Serasan dari Pak Iwan Suprijanto, Dirjen Perumahan,” ungkap Cen Sui Lan, anggota Fraksi Golkar DPR dari Kepri, Selasa (28/3/2023).

Menurutnya, Ditjen Perumahan bertanggung jawab mengurus rumah pengganti di Serasan.

Hunian tetap, alias Huntap berkonsep RISHA, tadi akan diberikan kepada 150 kepala keluarga korban longsor di Serasan, awal Maret lalu.

Pemkab Natuna akan menyediakan lahan relokasi seluas 11 hektare dengan dua hektare menjadi calon lokasi relokasi nantinya.

Selain cepat pendiriannya, karena bersifat bongkar pasar, rumah pengganti korban longsor di Serasan juga ramah lingkungan. Kementerian PUPR mengklaim hunian juga dikembangkan menjadi hunian dua lantai.

Cen Sui Lan usai turun melihat kondisi longsor di Serasan bersama dengan Menteri PUPR dan Menko PMK mengatakan hunian nanti dikirim dari Palembang, Sumatera.

Seperti diketahui, Senin (6/3/2023) menyusul hujan lebat bencana longsor menerjang Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan.

Puluhan warga meninggal dunia, satu kampung tertimbun longsor dan puluhan rumah terkubur longsoran.

Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Lukum Diko.

Berita Golkar – Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Lukum Diko, meminta pemerintah agar memperbaharui atau melakukan update untuk masyarakat yang akan dimasukan ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Menurutnya, DTKS tersebut sungguh penting bagi masyarakat yang kurang mampu.

Karena ada beberapa keluhan yang juga menjadi catatan, yakni tentang santunan duka yang tidak bisa dicairkan karena yang meninggal tidak terdata dalam DTKS.

“Makanya pemerintah desa ini harus menseriusi itu untuk segera memasukkan masyarakat ke DTKS. Namun yang harus dimasukkan harus yang masuk kriteria juga. Jangan yang mampu dimasukkan di DTKS,” ujarnya, saat ditemui di ruang komisi 2 DPRD Gorut, Selasa (28/3/2023).

Ia meminta dinas terkait juga lebih proaktif, karena banyaknya keluhan yang ada terkait bantuan atau santunan yang tidak diterima karena tidak masuk dalam DTKS. Menurutnya, banyak masyarakat yang tidak tahu soal DTKS.

“Sehingga ini memerlukan peran aktif dari pada pemerintah desa sebagai garda terdepan untuk mensosialisasikan, memperkenalkan, memberikan informasi kepada masyarakat betapa pentingnya masyarakat yang tidak mampu masuk dalam DTKS ini,” jelasnya.

Selain tentang santunan duka, adapun bantuan tahun 2023 ini untuk UMKM yang telah diusulkan ada kurang lebih 30 persen yang ditolak karena tidak masuk dalam DTKS.

“Padahal menurut dari tim verifikasi, itu mereka layak, dari hunian yang mereka tempati, dan wawancara mereka dari masyarakat tentang pendapatan perhari dan perbulan, usaha mereka apa itu layak,” jelas Lukum.

“Namun dari segi aturan mereka tidak bisa mendapatkan bantuan karena tidak masuk dalam DTKS,” imbuhnya.

Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Hasan Busyairi.

Berita Golkar – Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, M Hasan Busyairi sarankan pemerintah kota (Pemko) setempat dan pihak terkait, masif lakukan sosialisasi dan edukasi kepada kaum usia muda, ikut serta mendaftar sebagai peserta dalam program BPJS Kesehatan.

Menurut Hasan, saat ini Indonesia sedang mendapatkan bonus demografi dimana sebagian besar penduduknya berusia muda dan produktif.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2020 perkiraan jumlah pemuda (16-30 tahun) sebesar 64,50 juta jiwa atau hampir seperempat dari total penduduk Indonesia.

Bahkan di Provinsi Kalteng sendiri, dikatakannya memiliki sekitar 27,94 persen generasi muda dari total populasi penduduknya, sehingga ia menyayangkan jika masih banyak pemuda yang belum memiliki pengetahuan dan kesadaran ikut serta dalam program BPJS Kesehatan.

“Generasi muda adalah mayoritas populasi di Indonesia, demikian pula di tempat kita di sini. Namun kesadaran dan pemahamannya tentang urgensi menjadi peserta dalam program BPJS Kesehatan saya pikir masih perlu digencarkan sosialisasi dan edukasi kepada generasi muda,” ujarnya.

Untuk itu, politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini mendorong agar pihak eksekutif maupun BPJS Kesehatan untuk berkolaborasi dengan unsur masyarakat, khususnya yang bergerak di bidang kepemudaan.

Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Fauzi.

Berita Golkar – Kalangan DPR menyoroti kasus viralnya istri pejabat Ditjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang hobby memamerkan gaya hidup hedon.

Padahal seharusnya, sebagai istri pejabat harus bisa menyesuaikan kondisi ekonomi masyarakat, yang penuh dengan keprihatinan nasional.

“Ya tentu ini sangat memprihatinkan,” kata Anggota Komisi V DPR RI,  Muhammad Fauzi di Jakarta, Selasa, (28/03/2023).

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa sebagai seorang pejabat harus bisa memberikan contoh kepada masyarakat dengan menjadi teladan.

Pejabat yang memiliki jabatan publik harus lebih berhati-hati dalam memposting segala sesuatu di media sosial.

“Dalam konteks inikan sebagai pejabat dan kebetulan kita yang sedang dipercaya harusnya bisa memberikan contoh untuk masyarakat supaya masyarakat bisa terinspirasi oleh kita yang memiliki jabatan di ruang publik,” tuturnya.

Menurutnya, untuk meminimalisir kegaduhan sebaiknya para pejabat yang saat ini sedang bertugas lebih hati-hati lagi bila memposting di medsos.

“Saya juga gak paham apakah ini lagi trend di medsos apakah ini terencana atau memang diambil oleh orang lain nah ini juga kita gak tau tapi yang terpenting sekarang harus lebih bijak lagi kalau main medsos,” tutupnya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi melayangkan panggilan kepada Muhammad Rizki Alamsyah, salah seorang pegawai di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub beserta istrinya yang viral akibat pamer kekayaan di media sosial.

Rizki diketahui menjadi Pejabat Pembuat Komitmen di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Anggota Komisi VII DPR RI yang juga sebagai Ketua DPD Partai Golkar DIY, Gandung Pardiman.

Berita Golkar – Ketua DPD Partai Golkar DIY Drs. H. Gandung Pardiman, MM mendukung sepenuhnya penindakan tegas Kapolda DIY Irjen pol Suwondo Nainggolan terhadap pelaku kejahatan jalanan.

Serta pernyataan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang meminta agar para pelaku kejahatan jalanan ditindak tegas.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar daerah Pemilihan (Dapil) DIY Gandung sangat prihatin dengan masih maraknya aksi kejahatan jalanan di wilayah DIY apalagi di bulan suci Ramadhan.

“Saya mendengar masih adanya aksi kejahatan jalanan di DIY, itu yang membuat saya sangat prihatin dan lebih miris lagi sebagian besar pelakunya dibawah umur,” ujar Gandung Pardiman dalam keterangan persnya, selasa (28/3/23)

Ditegaskannya juga, pada bulan Februari lalu dirinya keluarkan pernyataan DIY perlu darurat aksi kejahatan jalanan.

Terbukti aksi kejahatan jalanan masih marak terjadi di DIY. Diantaranya di Kota Yogyakarta, kemudian Gunungkidul terjadi tawuran dan Bantul.

“Kemarin dari 15 pengeroyokan yang di tangkap di Kota Yogyakarta, sembilan diantaranya masih dibawah umur, persoalan ini sangat serius,” tegasnya

Menurutnya fenomena ini harus disikapi dengan serius, perlu penanganan dari semua pihak, baik dari pemerintah, kepolisian, masyarakat maupun dari pihak keluarga.

“Saya sangat mengapresiasi kinerja Kepolisian DIY yang dengan cepat dalam menangkap pelaku kejahatan jalanan,” ujarnya

Gandung Pardiman menyatakan bahwa dirinya pernah dialog dengan Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo dan membicarakan maraknya aksi kekerasan jalanan.

“Pak Kapolda tahu betul pokok permasalahan dan cara untuk menangani aksi kekerasan jalanan oleh anak-anak Remaja. Sehingga roadmap Kapolda perlu didukung semua pihak,” tegas Gandung Pardiman.

Selain itu, Anggota DPR RI komisi VII dari Partai Golkar ini juga  mendukung penuh statemen Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X agar pelaku ditindak dengan tegas. Serta himbauan dari Sultan perlu ditindaklanjuti oleh masyarakat.

“Khususnya keluarga yang memiliki anak remaja untuk lebih serius memperhatikan anak–anaknya agar tidak terjerumus pergaulan yang salah dan terlibat aksi kejahatan jalanan,”pesan Gandung

Menurut nya untuk menekan maraknya aksi kejahatan jalanan yang dilakukan oleh remaja maupun anak–anak diperlukan gerakan bersama.

“Maka dari itu gerakan bersama ini diperlukan dan melibatkan semua kalangan masyarakat untuk memberantas aksi kejahatan jalanan,” pungkas Gandung Pardiman.

Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun.

Berita Golkar – Komisi XI DPR RI memberikan perhatian serius pada sistem cegah dini atau early warning Kementerian Keuangan, dalam mencegah skandal para pegawainya, yang belakangan bermunculan dan menjadi sorotan publik.

Anggota Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, menyinggung berbagai kasus yang menjerat pegawai hingga pejabat Kementerian Keuangan.

Legislator Partai Golkar itu mencontohkan kasus Gayus Tambunan, Angin Prayitno dan terbaru Rafael Alun Trisambodo. Ketiganya adalah pegawai di Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu.

Misbakhun mengatakan, ketiga contoh kasus tersebut baru berhasil terungkap akibat faktor eksternal bukan internal Kemenkeu.

“(Kasus) Gayus itu bukan diungkap oleh internal tetapi seorang yang namanya Susno Duadji yang lagi bertarung di antara internal polisi. Kemudian kasus Angin Prayitno itu dibuka oleh dukun,” kata Misbakhun.

“Kemudian kasus RAT ini terbuka karena media sosial, yang membuka kasus anaknya,” sambungnya dalam rapat kerja di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (27/3).

Bagi Misbakhun, tiga kasus besar yang terungkap dari peran eksternal itu, menimbulkan pertanyaan soal kerja sistem pencegahan yang dibangun Kementerian Keuangan.

“Kenapa sistem yang berada di Kemenkeu sekarang tidak bisa menjadi alat deteksi dini?” demikian Misbakhun.

Anggota DPRD Kalsel Syarifah Rugayah, saat bersama pelaku usaha yang ada di Kabupaten Banjar.

Berita Golkar – Anggota DPRD Kalimantan Selatan, Syarifah Rugayah bergegas mengumpulkan pelaku usaha yang ada di dapilnya Kabupaten Banjar untuk mengikuti sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal.

Hal tersebut dilakukan pasca Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mewajibkan seluruh produk baik makanan atau minuman sudah bersertifikasi halal pada 17 Oktober 2024 mendatang.

Pasalnya, berdasarkan catatan himpunan pengusaha mikro dan kecil Indonesia atau Hipmikindo Kabupaten Banjar, dari sekitar 200 anggotanya, belum separuhnya yang sudah tersertifikasi halal.

Melalui sosialisasi Perda tersebut, Rugayah menyisipkan sosialisasi dan langsung melakukan verifikasi terhadap produk milik para pelaku usaha untuk diusulkan mendapat label halal.

“Saya ingin agar seluruh produk makanan dan minuman yang sebagian besar bercirikan khas banjar bisa dikonsumsi secara aman,” ujarnya.

Bukan hanya itu, kata politisi Partai Golkar Kalsel ini bahwa sertifikasi halal juga diharapkan mampu menunjang perekonomian warga melalui sektor pariwisata di Kabupaten Banjar, menyusul hampir seluruh produk UMKM juga diperjualbelikan di Pasar Terapung Lok Baintan.

“Kali ini, kami sosialisasikan Perda sekalian juga memberikan informasi untuk peserta terkait sertifikasi halal karena kita ingin semua UMKM bersertifikasi halal supaya menambah kepercayaan konsumen,” ucapnya.

Sementara, narasumber kegiatan, Ketua Hipmikindo Kabupaten Banjar, Hj Sampurnawati menginginkan selain untuk pelestarian budaya dan kearifan lokal, Perda tersebut juga dapat membantu pelaku usaha yang ada di kawasan Lok Baintan.

“Karena dalam Perda itu juga mengatur pelestarian tradisi dan kearifan lokal seperti pasar terapung untuk meningkatkan adat istiadat sehingga bisa berkembang baik dan dijadikan tempat wisata sehingga mereka banyak ketemu orang luar dari Perda ini bisa membantu UMKM ini,” ucapnya.

Kewajiban sertifikasi halal pada 17 Oktober 2024 mendatang akan dimulai untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman.

Kewajiban sertifikasi halal sendiri berlaku bagi seluruh lapisan pelaku usaha, mulai dari mikro, kecil, menengah, maupun industri besar.