Bulan: Maret 2023

Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Maluku Michael Tasane.

Berita Golkar – Tinggal beberapa pekan lagi umat Muslim di dunia termasuk di Provinsi Maluku akan memasuki bulan Suci ramadhan 1444 hijriyah.

Untuk itu masyarakat dihimbau agar tetap menjaga perdamaian dan keamanan.

Permintaan ini disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Maluku Michael Tasane kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Selasa (28/2) merespon gangguan kamtibmas yang kembali terjadi di sejumlah daerah di Maluku dan Pulau Ambon.

Untuk itu, kata Tasane, keamanan dan perdamaian yang telah dibangun selama ini oleh pemerintah dan aparat keamanan, mestinya dijaga oleh seluruh lapisan masyarakat.

Untuk itu, apabila persoalan yang terjadi dan memicu bentrok, maka masyarakat harus dapat menahan diri dan berusaha untuk mengedepankan upaya persuasif dengan melibatkan aparat keamanan, sebab bentrok akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat.

“Belajar dari bentrok yang terjadi dibeberapa lokasi belakangan ini, kami meminta masyarakat untuk dapat menahan diri, sebab tinggal beberapa pekan saja umat Muslim akan memasuki bulan Suci Ramadhan 1444 H,” imbau Tasane.

Tasane juga meminta aparat penegak hukum khususnya kepolisian, untuk lebih responsif ketika terjadi bentrokan agar tidak meluas dan berdampak panjang.

“Dua kejadian bentrokan di Pulau Ambon yang terjadi harus menjadi evaluasi bagi aparat kepolisian untuk lebih bersikap responsif guna mencegah terjadi peristiwa bentrok, sebab ketika sudah terjadi, justru sulit untuk dilerai,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar Maluku ini juga mengharapakan, seluruh tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mengutamakan upaya perdamaian, guna membantu pemerintah dan aparat keamanan menjaga kondusifitas di daerah ini.

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani.

Berita Golkar – Platform ChatGPT belakangan viral di kalangan publik. Aplikasi ini disebut bekerja seperti sistem pencarian Google yang berbentuk chat sehingga pengguna seperti tengah bertukar pesan.

Sistem chatbot tersebut merupakan besutan dari perusahaan kecerdasan buatan asal Amerika Serikat, Open AI.

Aplikasi tersebut dikenal memiliki kemampuan yang memberikan informasi ke pengguna dengan bahasa yang sangat natural, mirip saat sedang bertukar pesan dengan manusia

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) segera mendalami platform ChatGPT yang sedang ramai diperbincangkan publik.

Menurut dia, Kominfo perlu mengambil langkah proaktif, terlebih jika ChatGPT belum terdaftar sebagai PSE.

Maka dari itu menurutnya, salah satunya langkah tersebut yakni dengan bersurat kepada platform itu untuk segera memenuhi kewajibannya.

“Kami dorong agar Kominfo segera mendalami dengan berpegang pada regulasi yang ada,” kata Christina Aryani di Jakarta, Rabu (1/3).

Selain itu, ia memandang Kominfo juga memastikan pemenuhan ketentuan sesuai dengan aturan penyelenggaraan sistem elektronik (PSE) lingkup privat, yang tertuang dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020.

“Platform yang ada di tengah masyarakat, termasuk ChatGPT, tentu harus sesuai dengan ketentuan PSE yang dikeluarkan Kominfo,” jelas Christina yang juga politikus Golkar ini.

Sesuai dengan Peraturan Menteri, kata Christina, kategori PSE lingkup privat yang wajib mendaftar ke Kominfo adalah PSE yang menyediakan layanan mesin pencari, penyediaan informasi elektronik berbentuk tulisan, gambar, suara, video, animasi, musik, film, dan permainan, termasuk kombinasi dari sebagian atau seluruhnya.

“Kalau lihat ketentuan ini, jelas ChatGPT ini wajib daftar. Maka, langkah pertama menurut saya Kominfo perlu memastikan platform ChatGPT terdaftar terlebih dahulu,” katanya.

Penanggung jawab Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia, Budi Arie Setiadi.

Berita Golkar – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merajai perolehan suara pada Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia, di wilayah Papua.

Pada survei Musra di Papua, Airlangga mendapatkan 34,35 persen suara atau 404 dari 1176 responden.

“Airlangga mendapatkan 34,35 persen suara, mengungguli Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan 19,56 persen, dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan 15,05 persen,” tutur penanggung jawab Musra Budi Arie Setiadi, dalam keterangan, Rabu (1/3/2023).

Pada Musra yang digelar di GOR Sangeng, Kabupaten Manokwari, Papua Barat pada 25 Februari ini, rakyat Indonesia dari wilayah Papua menginginkan sosok capres yang jujur dan bersih.

Hal ini terlihat dari survei sosok kriteria dan karakter calon pemimpin bangsa pilihan peserta Musra.

Yakni, sebanyak 334 responden atau (28,40 persen) merupakan sosok jujur dan bersih.

Di urutan kedua, responden Musra menginginkan kriteria calon pemimpin bangsa yang merakyat 326 orang atau 27,72 persen.

Di urutan ketiga, kriteria calon pemimpin bangsa yang diinginkan responden yakni sosok yang berani, tegas, dan berwibawa sebesar 268 responden atau 22,79 persen.

Menariknya, pada Musra di wilayah Papua, mayoritas responden menginginkan program prioritas yang dilakukan pemerintah adalah penyediaan lapangan kerja dan lapangan usaha.

Program prioritas ini dipilih sebanyak 699 responden atau 59,44 persen.

“Pendidikan gratis dan berkualitas menjadi program harapan rakyat dengan 227 responden atau 19,30 persen,” ujar Budi Arie Setiadi.

Sementara, ada sejumlah agenda harapan rakyat yang diinginkan pada Musra di Papua.

Pertama, pemenuhan dan perlindungan hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan penghidupan layak (636 atau 54,08 persen).

Selanjutnya, di urutan kedua, yakni persatuan nasional dan keutuhan NKRI, menjaga kebhinekaan, dan mencegah intoleransi yang dipilih 359 responden atau 30,53 persen.

Diketahui, nama Airlangga bukan hanya muncul sebagai capres teratas pilihan Musra di Papua.

Sebelumnya, nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini juga muncul sebagai yang teratas pada Musra di Kalimantan Selatan.

Selain di urutan pertama, nama Airlangga juga muncul sebagai tiga teratas di sejumlah wilayah. Antara lain di Gorontalo, Sulawesi Barat, Banten.

Ketua DPD Partai Golkar Jabar Tubagus Ace Hasan Syadzily saat membuka Dikpol di Kota Banjar, Senin (27/2).

Berita Golkar – Ketua DPD Partai Golkar Jabar Tubagus Ace Hasan Syadzily atau Kang Ace meminta para kader siap bertransformasi dengan perubahan dan perkembangan teknologi yang terjadi.

“Kita bisa menang kalau kita bisa beradaptasi dengan perubahan. HP misalnya dulu ada merk Nokia yang selalu kita gunakan. Sekarang ada dinamika dan perkembangan teknologi baru. Kalau Golkar masih menggunakan ‘Nokia’ tentu kita akan ketinggalan,” ujar Kang Ace memberikan ilustrasi saat membuka Pendidikan Politik (Dikpol) Fungsionaris Partai Golkar Kota Banjar di Aula Gedung DPD Golkar Banjar, Senin (27/2/2023).

Kang Ace menggaris bawahi untuk mencapai target itu tidak cukup sekedar semangat untuk menang.

“Perlu tata caranya, perlu kiat-kiatnya agar kita memperoleh kemenangan itu,” katanya.

Salah satu yang harus menjadi perhatian kita saat ini adalah kemenangan itu ditentukan juga oleh sikap adaptasi kader terhadap perubahan yang terjadi.

Kang Ace optimistis Kota Banjar akan kembali mendulang kemenangan pada Pemilu 2024. Hadirnya kader militan dan petarung yang disiapkan DPD Partai Golkar Kota Banjar menjadi alasan percaya dirinya.

“Sekarang semua mengalami proses transformasi. Golkar harus mampu menjawab tantangan itu. Mungkin dulu pendidikan media sosial itu tak perlu kini (pendidikan media sosial) itu harus dan Kota Banjar sudah memanfaatkannya,” tutur dia.

Karena itu, lanjut dia, target 9 kursi di DPRD Kota Banjar pada Pemilu 2024 sangat rasional dan terukur.

“Kemenangan Partai Golkar adalah tugas kolektif, dan Golkar Kota Banjar punya tradisi menang,” katanya.

Lebih lanjut Kang Ace menegaskan kader Golkar sudah sepatutnya bisa bermanfaat dalam kehidupan dan pembangunan bangsa.

Ideologi karya kekaryaan partai harus senantiasa menjadikan Golkar selalu hadir dengan manfaat.

“Bukankah sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Khoirunnas anfauhum linnas,” katanya.

Menurutnya meskipun Golkar bukan partai agama, rahmat Tuhan senantiasa menjadi panduan dalam perjuangan.

Kembali ia mengingatkan bekal politik itu bukan sekedar uang.

“Insya Allah dengan kekuatan yang kita miliki. Partai Golkar di Banjar akan selalu menang, elektabilitas Pak Airlangga juga bisa terus meningkat,” tutup Kang Ace.

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani.

Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Christina Aryani menilai pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tentang kondisi Papua tidak sesuai fakta di lapangan.

Terbukti, terjadi kerusuhan di Wamena, Papua, baru-baru ini yang menewaskan 10 orang warga sipil dan melukai belasan orang lainnya.

Sehubungan dengan itu, Christina Aryani meminta agar kasus kerusuhan ini diusut tuntas dan meminta pertanggungjawaban hukum dari para pelaku penembakan.

Christina Aryani juga mengungkapkan belasungkawa kepada para korban meninggal dalam kerusuhan tersebut.

Hal itu diungkapkan Christina Aryanai dalam keterangan tertulisnya, Senin 27 Februari 2023 sebagaimana di kutip dari keterangan pers, Selasa 28 Februari 2023.

“Kami mengingatkan kepada Menko Polhukam yang beberapa waktu lalu menyampaikan Papua relatif tenang setelah penangkapan Gubernur Lukas Enembe, sayangnya fakta di lapangan saat ini justru tidak mengkonfirmasi pernyataan tersebut,” katanya.

Christina Aryani juga mengutuk insiden kerusuhan yang disebut bermula karena informasi yang tidak benar alias hoaks.

Dirinya meyakini, ada aktor intelektual di balik penyebaran hoaks tersebut.

“Dalam catatan kami, pola ini terus berulang dalam kejadian lain di Papua, sebar hoaks, provokasi lalu ciptakan kerusuhan,” jelasnya.

Maka dari itu, Christina mendukung pengetatan aparat untuk mengantisipasi aksi massa melihat kondisi saat ini.

Dia juga meminta TNI membantu Polri di lapangan dan memastikan Papua kembali kondusif.

Kerusuhan di Wamena, Papua terjadi Kamis 23 Februari 2023 lalu menewaskan 10 orang dan 14 warga mengalami luka-luka. Selain menelan korban jiwa, kerusuhan itu juga menyebabkan 13 dibakar.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra), Aksan Jaya Putra (AJP).

Berita Golkar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra), Aksan Jaya Putra (AJP) menegaskan sejumlah perusahaan tambang untuk melakukan tes urine terhadap setiap Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk di Sultra.

Penegasan ini dilakukan semata-mata demi mencegah penyalahgunaan narkoba.

Permintaan AJP ini ditegaskan usai dirinya mendapat informasi dari Badan Narkotika Nasional Pusat (BNNP) Sultra adanya sejumlah pekerja tambang khususnya tenaga kerja asing (TKA) di Sultra yang menolak dilakukan tes urine.

Anggota dewan fraksi Partai Golkar ini menyebut, sejumlah pengungkapan yang dilakukan aparat yang berwenang terkait penyalahgunaan narkoba kerap kali ditemukan di kawasan pertambangan.

Olehnya itu, ia berharap agar setiap perusahaan tambang bersinergis dengan pemerintah setempat untuk mendeteksi sekaligus mencegah penyebaran narkoba di Bumi Anoa.

“Perusahaan tambang harus bersinergis, seharusnya mereka yang membantu pemerintah setempat untuk melakukan tes urine kepada setiap tenaga kerja asing yang masuk Sultra,” tegasnya, Selasa (28/2/2023).

AJP menambahkan, ketentuan tersebut telah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pencegahan Penanggulangan, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adaktif lainnya.

Instansi yang berwenang bisa menjadikan rujukan itu untuk melakukan giat sosialisasi dan tes urine kepada setiap TKA.

Kader Partai Golkar ini menegaskan, apabila pihak perusahaan tidak bisa bersinergis dengan BNNP Sultra dan aparat kepolisian untuk melakukan pencegahan, dikhawatir TKA yang masuk ke Sultra menyelundupkan barang-barang haram itu yang berdampak terhadap masyarakat lokal.

“Jangan sampai kehadiran mereka ini justru memengaruhi pekerja lokal kita, makanya harus dideteksi secepat mungkin,” tambah AJP.

Kendati demikian, tanggung jawab ini bukan hanya dari BNNP dan aparat kepolisian tetapi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Nakertrans) Sultra harus mengambil peran besar, sebab mereka tahu masuk keluarnya pekerja asing.

“Ke depannya, bagaimana pekerja asing harus melalui tes urine dulu tidak boleh tidak. Indonesia sudah darurat narkoba, jika dibiarkan seperti ini, makan regenerasi negara ini akan hancur hanya karena obat-obatan terlarang,” pungkasnya.

Anggota DPR RI Fraksi Golkar Muhammad Fauzi.

Berita Golkar – Anggota DPR RI Fraksi Golkar Muhammad Fauzi memberikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan atas bantuan lampu jalan ke Pemkab Luwu Utara.

Usai diterjang banjir bandang, beberapa daerah di Luwu Utara pada malam hari sangat gelap yang menimbulkan beberapa kecelakaan.

Nah, dengan bantuan tersebut diharapkan bisa mengurangi terjadinya lakalantas.

“Alhamdulillah untuk penerangan lampu jalan di Kabupaten Luwu Utara sudah direspon oleh Kementerian Perhubungan. Dalam waktu dekat Lutra akan dapat 92 titik lampu tenaga Surya. PJU namanya Penerangan jalan umum,” jelas Abang Fauzi kepada wartawan di Makassar, Senin (27/2/2023).

Anggota Komisi V DPR RI itu menyebut kondisi di Luwu Utara saat ini masih membutuhkan perhatian dari pemerintah pusat untuk proses pemulihan pasca banjir bandang.

“Semoga dengan adanya lampu ini, Lutra atau Masamba kembali menarik di malam hari. Karena sekarang penerangan belum maksimal. Sehingga ada kejadian kecelakaan, karena memang lampunya sangat terbatas sekali,” tutur suami Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani itu.

Bantuan penerangan yang disiapkan Kemenhub akan dipasang kurang lebih sembilan kecamatan yang tersebar di Luwu Utara.

“Dari 92 lampu ini, saya dan balai sudah ketemu. Balai juga sudah turun dua hari yang lalu untuk menentukan titiknya. Sekarang didampingi dengan tim saya yang ada di Lutra,” katanya.

Fauzi juga berharap, pemasangan lampu jalan bisa lebih banyak di pusat Kota Masamba sebagai Ibu Kota Kabupaten Luwu Utara.

Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid.

Berita Golkar – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mendesak dibangunnya kolaborasi antara teknologi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar terus tumbuh dan kuat.

Ia menilai telah terjadi pola masyarakat dalam berbelanja.

Perubahan pola ini harus dicermati para pelaku usaha termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Kami memandang, angkatan kerja Indonesia yang tersedia saat ini, harus dikolaborasikan dengan pelaku UMKM sehingga bisa saling menguatkan,” ujar Meutya Hafid dalam keynote speakernya pada acara webinar Ngobrol Bareng Legislator bertajuk Digitalisasi UMKM Kreatif Memanfaatkan Sosial Media, yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (27/2).

Menurut Meutya Hafid, UMKM berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, karena itu pemerintah terus mendorong UMKM bisa bersaing baik di skala nasional bahkan global.

Ia menambahkan pemberdayaan UMKM untuk mengenal dunia digital merupakan langkah baik pemerintah untuk pelaku usaha.

“Upaya pemberdayaan UMKM sangat vital bagi perekonomian Indonesia, sehingga pemberdayaan UMKM melalui digital sangat didorong agar pelaku usaha mendapatkan banyak keuntungan seperti menjangkau pelanggan secara luas, dan konsumen memperoleh keuntungan melalui kemudahan akses produk UMKM,” katanya.

Webinar via zoom yang diselenggarakan DPR bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diikuti 250 mahasiswa dari wilayah Sumatera Utara dan sebagian wilayah Jabodetabek.

Adapun nara sumber webinar ini adalah, CEO Royal Insan Mandiri Enterprise, Muhammad Ronny Suherza dan Pengurus Pusat Kewirausahaan, Inovasi dan Inkubator Bisnis UMSU, Yudha Andriansyah Putra.

Anggota Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Susi Idawati.

Berita Golkar – Anggota Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Susi Idawati meminta agar aktivitas mencari rezeki yang dilakukan para orang tua jangan sampai mengabaikan hak-hak anak.

Hal ini dikatakannya terkait dengan munculnya aktivitas badut yang meminta-minta sembari membawa anak kecil.

“Saya bisa paham bahwa cara mencari rezeki itu bermacam-macam dan mencari rezeki dengan menjadi badut biasanya dengan alasan ekonomi. Tetapi sebagai orang tua tidak boleh mengabaikan hak anak,” kata Susi pada Selasa, 28 Februari 2023.

Menurut Susi, hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi dinas terkait yang menaungi masalah sosial. Baik itu dari segi membina atau memberikan sosialisasi agar tidak mengabaikan hak anak.

“Harus dicarikan solusinya, agar tidak berlarut-larut. Jangan sampai anak yang masih di bawah umur jadi tameng untuk mencari keuntungan oleh orang tuanya, hal itu sangat disayangkan. Dinas Sosial harus turun, agar kondisi itu tidak menjadi pandangan negatif, bahkan berlarut-larut,” tambah Susi.

Menurut Susi, alangkah baiknya pihak terkait dapat melakukan penertiban secara persuasif untuk perkara ini dan pendekatan secara kekeluargaan serta harus memperhatikan kemanusiaan.

“Harus secara kekeluargaan kalau melakukan penertiban. Terutama menjelaskan baik tidaknya cara itu untuk mencari nafkah. Pihak terkait juga harus mendata apakah para badut itu asli warga Palangka Raya atau pendatang yang meminta-minta dengan cara berpindah-pindah, sehingga bisa dicari solusinya,” tegas politisi Partai Golkar ini lagi.

Anggota Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Susi Idawati meminta agar aktivitas mencari rezeki yang dilakukan para orang tua jangan sampai mengabaikan hak-hak anak.

Hal ini dikatakannya terkait dengan munculnya aktivitas badut yang meminta-minta sembari membawa anak kecil.

“Saya bisa paham bahwa cara mencari rezeki itu bermacam-macam dan mencari rezeki dengan menjadi badut biasanya dengan alasan ekonomi. Tetapi sebagai orang tua tidak boleh mengabaikan hak anak,” kata Susi pada Selasa, (28/2/2023).

Menurut Susi, hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi dinas terkait yang menaungi masalah sosial. Baik itu dari segi membina atau memberikan sosialisasi agar tidak mengabaikan hak anak.

“Harus dicarikan solusinya, agar tidak berlarut-larut. Jangan sampai anak yang masih di bawah umur jadi tameng untuk mencari keuntungan oleh orang tuanya, hal itu sangat disayangkan. Dinas Sosial harus turun, agar kondisi itu tidak menjadi pandangan negatif, bahkan berlarut-larut,” tambah Susi.

Menurut Susi, alangkah baiknya pihak terkait dapat melakukan penertiban secara persuasif untuk perkara ini dan pendekatan secara kekeluargaan serta harus memperhatikan kemanusiaan.

“Harus secara kekeluargaan kalau melakukan penertiban. Terutama menjelaskan baik tidaknya cara itu untuk mencari nafkah. Pihak terkait juga harus mendata apakah para badut itu asli warga Palangka Raya atau pendatang yang meminta-minta dengan cara berpindah-pindah, sehingga bisa dicari solusinya,” tegas politisi Partai Golkar ini lagi.