Bulan: Februari 2023

Anggota DPRD Kaimana dari Partai Golkar, Hengky Murmana (kiri) saat mengambil formulir pendaftaran Bacaleg Partai Golkar Kaimana dari Ketua Bappilu Golkar Kaimana, Sony Tana (kanan).

Berita Golkar – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Kaimana, Papua Barat punya target tinggi pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2024 mendatang.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Golkar Kaimana, Sony Tana optimistis, partainya mampu meraih enam kursi di DPRD Kaimana.

“Semua partai memiliki target, begitu juga Partai Golkar. Target Partai Golkar untuk tahun 2024 enam kursi,” ungkap Sony Tana kepada wartawan, di kediamannya, pada Kamis (23/2/2023).

Ia yakin, setiap daerah pemilihan (Dapil) akan mampu memenuhi target sebanyak dua kursi

“Ya, masing-masing Dapil, dua kursi,” katanya.

Untuk merealisasikan itu, bakal calon legislatif (Bacaleg) yang disiapkan juga tidak sembarangan.

Pihaknya akan menyeleksi Bacaleg yang memiliki elektabilitas tinggi dan cukup dikenal masyarakat.

“Calon yang kita rekrut dari berbagai latar belakang. Jika kader muda elektabilitasnya di bawah 50 persen, tapi nama besar orang tua dan keluarga menjadi pertimbangan,” ujarnya.

Partai Golkar Kaimana tetap memperhatikan keterwakilan suku, baik suku asli Kaimana, suku asli Papua non-Kaimana, maupun suku Nusantara di Kaimana.

Partai Golkar Kaimana telah membuka pendaftaran perekrutan Bacaleg sejak (10/2/2023) lalu.

Sebanyak 18 orang telah mengambil formulir pendaftaran.

Wali Kota Parepare, Taufan Pawe saat menyerahkan bantuan berasyang berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP), digelar di Rujab Wali Kota.

Berita Golkar – Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, melepas kegiatan penyaluran bantuan beras yang berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP), digelar di Rujab Wali Kota, Kamis (23/2/2023).

Kesempatan itu, Wali Kota berlatar belakang doktor hukum ini mengimbau kepada Camat dan Lurah agar melakukan pemantauan penyaluran bantuan beras di wilayahnya masing-masing.

“Camat dan Lurah menjadi ujung tombak penanganan bencana di Kota Parepare, karena itu kalian (Camat dan Lurah) harus siap siaga,” ujarnya.

“Semoga penyaluran beras ini dapat terkendali di bawah pemantauan Camat dan Lurah. Jika ada keluhan dari masyarakat terkait beras yang rusak, maka saya minta agar dikembalikan ke Bulog,” tambahnya.

Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel ini mengharapkan, agar penyaluran bantuan beras tersebut dapat tepat sasaran.

Taufan Pawe juga mengingatkan agar tidak ada bantuan yang menyimpan.

“Kita berharap penyaluran ini tepat sasaran. Karena itu sekali lagi saya ingatkan Para Camat dan Lurah fokus melakukan pemantauan,” ungkapnya.

“Jika ada kita temukan permainan, maka akan kita tindaki lebih lanjut. Kita tidak mau ada pihak yang bertindak semena-mena terhadap hak-hak rakyat, apalagi masyarakat baru saja terkena bencana alam,” tandasnya.

Diketahui, bantuan ini diberikan kepada 1.323 Kepala Keluarga atau 4.905 jiwa. Dimana setiap jiwa akan mendapatkan 5.6 kg sehingga total tersalurkan adalah 27. 468 kg.

Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono.

Berita Golkar – Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menganggap ada simbiosis mutualisme yang terjadi antara partainya dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Hal itu disampaikannya melihat hasil survei Litbang Kompas terkini yang menunjukkan bergabungnya Ridwan Kamil ke Partai Golkar menguntungkan kedua belah pihak dari sisi elektabilitas.

Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa Ridwan Kamil menaikkan suara Partai Golkar. Sedangkan massa Partai Golkar menopang suara Ridwan Kamil.

“Ya, simbiosis mutualisme lah. Saling menyokong lah,” kata Dave kepada wartawan, Rabu (22/2/2023).

Dave mengatakan, Ridwan Kamil juga menjadi satu entitas dengan Golkar setelah resmi bergabung.

Artinya, apa yang dilakukan Ridwan Kamil akan berpengaruh pula terhadap Golkar.

Termasuk, dalam pelayanannya kepada masyarakat. Dari situ, Dave tak memungkiri ada korelasi untuk saling menguntungkan, baik Golkar maupun Ridwan Kamil.

“Pastinya ada korelasinya. Yang jelas, keduanya, baik Kang Emil (Ridwan Kamil) ataupun Golkar secara entitas, dapat saling mendukung dalam bekerja hingga berhasil mensejaterahkan rakyat,” ujarnya.

Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo, M Nizar.

Berita Golkar – Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo, M Nizar menilai Pemkab Sidoarjo tak pernah serius dalam menangani persoalan banjir.

Terutama di beberapa wilayah yang selama ini menjadi langganan setiap musim penghujan, yakni di Kecamatan Tanggulangin dan Porong.

“Saya bingung, kajiannya itu seperti apa kok banjir ini ndak pernah selesai. Kalau cuma genangan tidak masalah, bisa jadi 1-2 jam sudah surut. Tapi ini kan tidak,” katanya, Rabu (22/2/2023).

Menurut Nizar, selama ini Pemkab Sidoarjo hanya mengandalkan mesin pompa dalam mengatasi banjir. Padahal hal itu dinilainya tidak cukup efektif.

“Mesin pompa itu justru enggak efektif, karena sifatnya hanya mengurangi debit air. Tapi ketika turun hujan lagi, maka air sungai kembali naik,” ujarnya.

Seharusnya, lanjut Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sidoarjo tgersebut, Pemkab dalam hal ini Dinas PU Bina Marga melakukan kajian yang matang, baik dari aspek penyebab terjadinya banjir hingga perencanaan dalam mengatasinya. Sehingga pada saat musim hujan datang, banjir dapat diminimalisir.

“PU Bina Marga harus turun tangan, silakan cari solusinya yang benar. Kira-kira penyebab terjadinya banjir ini apa. Jika terjadinya pendangkalan, maka normalisasi harus dilakukan. Jangan dibiarkan saja,” tegasnya.

Apalagi, tandas Nizar, permasalahan banjir merupakan satu dari sekian persoalan yang belum bisa teratasi Pemkab Sidoarjo dari tahun ke tahun.

Konferensi Pers pemaparan hasil Musra XIX di Jakarta, Rabu (22/2).

Berita Golkar – Calon Presiden (Capres) dari Partai Golkar Airlangga Hartarto kembali terpilih menjadi capres yang paling diharapkan masyarakat dalam Musyawarah Rakyat (MUSRA) XIX yang digelar di Sulawesi Tenggara.

Ketua panitia MUSRA, Panel Barus mengatakan sama halnya seperti MUSRA di provinsi Banten, Airlangga menempati posisi pertama sebagai capres yang banyak dipilih.

“Kenapa Airlangga tinggi di Sultra? sama seperti di Musra yang lain misalnya kayak terjadi di Banten, kemudian Pak Airlangga menempati posisi pertama karena ternyata itu ada kaitannya dengan basis tradisionalnya partai yang dipimpin pak Airlangga,” kata Panel saat konferensi pers memaparkan hasil MUSRA di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (22/2).

Panel mengatakan masyarakat menginginkan kriteria dan karakter capres yang jujur dan bersih. Selain itu masyarakat juga ingin capres yang merakyat dan berpendidikan serta profesional.

“Jujur dan Bersih sebanyak 913 suara (58,01%), Merakyat 432 suara (27,45%), Berpendidikan dan Profesional 173 suara (10,99%), Berani, Tegas, dan Berwibawa 28 suara (1,78%), Berakhlak Baik 24 suara (1,52%), Dermawan 3 suara (0,19%), dan Berpengalaman 1 suara (0,06%),” ujarnya.

Panel menjelaskan dari 1.574 pemilih, Airlangga mendapatkan 346 suara atau 21,98 persen sebagai calon presiden harapan rakyat versi Musra.

Disusul Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di urutan kedua dengan jumlah pemilih 298 orang atau 18,93 persen.

Kemudian, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berada di urutan ketiga dengan mengantongi 283 suara atau 17,98 persen.

Berikutnya, muncul nama Moeldoko dengan 215 suara atau 13,67 persen. Di urutan kelima, Erick Thohir 127 suara atau 8,07 persen.

Bakal calon presiden NasDem Anies Baswedan juga dipilih relawan Jokowi. Mantan gubernur DKI Jakarta itu mendapat 120 suara atau 7,62 persen.

Kemudian, ada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 36 suara atau 2,29 persen, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar 25 suara atau 1,59 persen, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 23 suara atau 1,46 persen, dan Ketua DPR RI Puan Maharani 21 suara atau 1,33 persen. Tokoh lainnya yang dipilih total 80 suara atau 5,08 persen.

“Hasil sementara, kasat mata kelihatan untuk posisi capres temen-teman sudah bisa tebak nih kalau temen2 telaten mencatat, itu ada nama Pak Ganjar itu ada nama Pak Airlangga, ada nama Pak Prabowo ada nama pak Jokowi juga,” jelasnya.

Sebelumnya, nama Airlangga telah memenangi MUSRA di empat provinsi yakni di Sulawesi Barat, Banten, dan teranyar di Kalimantan Selatan.

Nama Airlangga juga terus konsisten berada di tiga besar di beberapa wilayah seperti Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Suasana saat Komisi 1 DPRD Kota Tarakan menerima aduan warga soal tanah.

Berita Golkar – Komisi I DPRD Kota Tarakan banyak menerima aduan persoalan tanah dari warga.

Meminimalisir persoalan tersebut, Komisi 1 mengingatkan pentingnya ada patok pembatas.

Hal tersebut, disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tarakan Anas Nurdin, Rabu (22/2/23).

Menurutnya, permasalahan tanah sangat sensitif makanya perlu cermat dan kehati-hatian dalam mencarikan solusi.

“Selama ini kami selalu hearing terkait masalah tanah, karena ada nya saling claim, saling over claim baik antara pemerintah dengan warga, baik antara warga dengan warga itu sendiri,” kata Anas Nurdin.

Anas mencontohkan persoalan tanah antara pemerintah dengan warga, salah satunya yang masuk di kawasan hutan lindung.

Di mana warga yang menggarap juga memiliki legalitas dalam bentuk surat-surat, sedangkan status masuk kawasan hutan lindung.

“Artinya mereka menganggap itu tidak masuk di dalam hutan lindung, sehinggakan banyak mereka yang ditangkap segala macam itu sudah kita panggil, itu salah satu,” jelas politisi Golkar.

Anas menambahkan begitu juga persoalan tanah antara warga dengan warga. Ini sering juga diadukan ke DPRD khususnya Komisi 1. Selain soal batas, juga terkait tumpang tindih kepemilikan alas hak.

“Pada prinsipnya itu kami memanggil kedua pihak untuk mencarikan solusi saja bagaimana, supaya persoalan itu bisa selesai dengan baik dimusyawarahkan secara kekeluargaan. Sehingga betul-betul persoalan-persoalan seperti itu bisa selesai dengan baik,” pungkasnya.

Anas meminta pemerintah harus jeli dan independen melihat permasalahan tanah.

Apabila masyarakat ingin meningkatkan status tanahnya dan sudah memenuhi aturan serta persyaratan, supaya segera diproses.

Begitu juga jika ada persoalan, agar tidak diproses sebelum diselesaikan antara kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih kepemilikan alas hak atas tanah.

“Artinya kalau dalam pandangan pemerintah surat menyurat itu sudah sesuai dengan aturan, tidak alasan untuk tidak memprosesnya. Warga kalau sudah ada jual beli dengan notaris bahkan PBB nya sudah terbit, tapi ketika ingin ditingkatkan legalitasnya ke sertifikat dari pihak kelurahan tidak melanjutinya dengan alasan masih ada pihak lain yang mengklaim jadi benar saja,” ujarnya.

Anas menyarankan kepada warga yang tanahnya sudah memiliki alas hak, supaya dipasang pembatas atau patok. Ini untuk menghindari terjadinya penyerobotan tanah dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

“Pemasangan patok itu sangat penting, pertama bahwa ketika akan dilakukan pengukuran patok-patok itu lah yang menjadi dasar pengambilan titik koordinat. Ini juga memudahkan kalau pengajuan sertifikat akan diproses sepanjang tahapan-tahapan atau prosedur itu sudah memenuhi syarat, tidak ada alasan bagi pemerintah apalagi BPN untuk tidak melakukan proses,” pesannya.

Ketua Komisi III DPRD Gunung Mas, Iceu Purnamasari

Berita Golkar – Untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak, Ketua Komisi III DPRD Gunung Mas, Iceu Purnamasari mengajak orang tua agar memberikan anak pendidikan seksual anak usia dini.

“Pendidikan seksual untuk anak usia dini yang dimaksud yakni, misalnya mengajarkan anak terkait privasi tubuh, mana bagian tubuh yang boleh dilihat dan dipegang orang lain dan mana bagian tubuh yang tidak boleh dipegang atau dilihat orang lain,” ujar Iceu, Rabu, (22/02/2023).

Orang tua juga bisa menjelaskan mengapa bagian tubuh tertentu tidak boleh dilihat dan dipegang oleh orang lain. Beritahu juga terkait nama-nama organ tubuh beserta fungsinya.

Politisi Partai Golkar itu juga mengatakan bahwa, ajarkan pula pada anak cara-cara melindungi diri jika ada orang yang memaksa ingin melanggar privasi tubuhnya atau melihat atau memegang bagian yang dilarang seperti alat kelamin.

“Misalnya, katakan pada anak jika ada orang yang memaksa ingin melihat atau memegang bagian yang dilarang, mereka bisa menolaknya, berteriak atau mengadukan hal tersebut kepada orangtua atau guru,” terang Iceu.

Iceu perharap, dengan adanya pendidikan seksual anak usia dini tersebut atau memberi tahukan terkait privasi tubuhnya, anak-anak khususnya di Kabupaten Gunung Mas bisa terhindar dari kekerasan seksual.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.

Berita Golkar – Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan inovasi adalah langkah dasar memulai memproduksi konten jika ingin memasuki industri kreatif.

Apalagi, profesi ini sangat diminati kaum milenial.

Politisi perempuan Partai Golkar itu menambahkan industri kreatif saat ini sudah sangat didukung perkembangan ekonomi digital.

“Perkembangan platform e-commerce dan dompet digital merupakan produk utama pendukung perkembangan industri kreatif, jadi untuk memulai membangun industri kreatif saat ini sangatlah mudah,” ujar Meutya Hafid dalam keynote speakernya pada acara webinar Ngobrol Bareng Legislator bertajuk Konten Kreator: Menjadi Kreatif dan Inovatif di Dunia Digital, Rabu (22/2).

Meutya Hafid mengatakan semua generasi dapat merambah dunia industri kreatif, sektor yang paling banyak diminati adalah konten kreator dan influencer. Bidang industri kreatif sangat diminati karena sangat mudah untuk memulainya.

“Selain itu, pengguna media sosial di Indonesia yang sangat banyak, tentu ini akan memudahkan kita dalam mengembangkan industri kreatif yang sedang dibangun,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno.

Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menilai dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) saat ini terdapat banyak kejanggalan di dalam pasal-pasalnya.

Hal itu berdampak pada timbulnya keresahan masyarakat meski telah diatur dalam UU KUHP yang baru saja disahkan.

Maka dari itu, menurutnya kejanggalan tersebut perlu diselaraskan antara UU ITE yang saat ini dilakukan revisi dengan UU KUHP tersebut.

“Akan tetapi, karena Undang-Undang ITE sudah diajukan (untuk direvisi). Jadi, harus bisa diselesaikan. Yang penting selaras aja dengan dengan Undang-Undang KUHP,” ungkap Dave ketika ditemui wartawan di Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2/2023).

Ia mengaku saat ini Komisi I DPR RI tengah membentuk tim panitia kerja yang khusus menangani revisi UU ITE ini, setelah sebelumnya Komisi I DPR RI bersama pemerintah melakukan rapat kerja.

Dalam rapat tersebut, Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dave melanjutkan, beberapa poin yang menjadi sorotan dalam pembahasan RUU ITE tersebut, yakni seperti pasal karet, kebebasan berekspresi, kebebasan demokrasi juga perbedaan pandangan pendapat.

Menurutnya, keberadaan pasal-pasal yang ada saat ini membuat masyarakat, bahkan media takut untuk mengungkapkan pendapatnya karena bisa dilaporkan.

“Nah itulah yang kita perbaiki agar kebebasan berekspresi itu jangan sampai terbelenggu,” tutup politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Sebelumnya, Menkominfo RI menyatakan bahwa sesuai Pasal 622 Ayat 1 huruf r dalam UU KUHP, terdapat ketentuan dalam UU ITE yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan tersebut antara lain, Ketentuan pasal 27 ayat 1 mengenai kesusilaan dan ayat 3 mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik; Ketentuan pasal 28 ayat 2 mengenai ujaran kebencian berdasarkan SARA; Ketentuan pasal 30 mengenai akses ilegal; Ketentuan pasal 31 mengenai intersepsi atau penyadapan; Ketentuan pasal 36 mengenai pemberatan hukuman karena mengakibatkan kerugian terhadap orang lain; Ketentuan pasal 45 ayat 1 ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal 27 ayat 1 terkait kesusilaan dan ayat 3 mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal 27 ayat 3 terkait penghinaan dan pencemaran nama baik.

Selain itu juga ada Ketentuan pasal 45 ayat 2 mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal 28 ayat 2 ujaran kebencian berdasarkan SARA; Ketentuan pasal 46 mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal 30 terkait akses ilegal; Ketentuan pasal 47 mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal 31 terkait intersepsi atau penyadapan; dan Ketentuan pasal 51 ayat 2 mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal 36 terkait pemberatan hukuman karena mengakibatkan kerugian terhadap orang lain.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian AIrlangga Hartarto.

Berita Golkar – Pemerintah telah menaruh perhatian besar pada pengembangan SDM melalui program vokasi salah satunya dengan melakukan revitalisasi pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Koordinasi dan sinergi terkait dengan pendidikan dan pelatihan vokasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV), dan telah diorkestrasikan dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang diterbitkan pada tanggal 27 April 2022.

“Ini adalah “payung” dari kerja sama antara sekolah-sekolah dengan pihak swasta. Terutama revitalisasi untuk pendidikan SMK. Karena pendidikan SMK itu dekat dengan dunia usaha. Oleh karena itu, beberapa program, beberapa indikatif sebelumnya sudah dilakukan seperti kegiatan super tax deduction untuk pendidikan vokasi yang 200% dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempersiapkan yang namanya matching fund,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Wakil Ketua Pengarah Tim Koordinasi Nasional Vokasi pada acara Peluncuran Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi & Konferensi TVET Nasional Tahun 2023, Selasa (21/02).

Keberhasilan revitalisasi vokasi juga membutuhkan peran aktif dunia usaha dan dunia industri seperti Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dalam mendukung pendidikan dan pelatihan vokasi.

“Tentu KADIN satu-satunya organisasi pengusaha yang ada Undang-Undangnya, dan mendapatkan privilege dari Bapak Presiden. Jadi privilege ini jangan disia-siakan. Dimanfaatkan untuk mendukung sumber daya manusia, karena sumber daya manusia adalah sumber daripada competitiveness sebuah bangsa. Nah ini yang harus didorong. Sumber daya alam bisa habis, sumber daya manusia tidak ada habis-habisnya,” ujar Menko Airlangga.

Paradigma pendidikan dan pelatihan vokasi harus diarahkan berorientasi pada kebutuhan pasar kerja termasuk pasar global.

Karena itu, sistem informasi pasar kerja yang komprehensif serta proyeksi kebutuhan ke depan, sangat diperlukan untuk menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi.

Selain itu, Pemerintah juga terus mendorong pengembangan talenta digital untuk menghadapi tantangan digitalisasi dengan mendirikan Pusat Industri Digital Indonesia (PIDI) 4.0.

Perpres vokasi tersebut juga mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk segera membentuk Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKDV) untuk mengoordinasikan dan menyinergikan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi di daerah bersama dengan KADIN daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga turut menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia berterima kasih atas dukungan Pemerintah Republik Federal Jerman dalam memajukan sistem vokasi Indonesia melalui Proyek TVET System Reform (TSR) dan berharap akan lebih banyak kolaborasi yang dapat dilakukan dengan mitra internasional. Sehingga dapat mendorong “Vokasi Unggul, Indonesia Maju” sebagai penyemangat dan pemersatu dalam gotong royong membangun vokasi.