Bulan: Februari 2023

Ketua DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono.

Berita Golkar – Ketua DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono menilai bahwa penghapusan jabatan gubernur dengan menghilangkan pemilihan umum untuk gubernur atau Pilgub, dianggap hanya akan mengurangi hak rakyat.

Menurutnya, jika hal itu dilakukan maka proses revisi mengenai aturan tersebut akan berjalan rumit.

“Masih jauh ya menurut saya, karena mengubah UU itu sebuah tugas yang sangat rumit. Dan ini kan berarti mengurangi hak rakyat,” kata Dave kepada wartawan, Selasa (31/1/2023).

Dave mengaku heran dengan Cak Imin yang mengusulkan hal tersebut. Sebab, pemilihan gubernur sudah diatur dalam peraturan undang-undang.

“Gimana ceritanya, itu kan ada UU yang mengatur,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Dave mengaku, soal pemilihan gubernur belum sama sekali menjadi pembicaraan di internal Golkar.

“Belum ada pembahasan mengenai itu diinternal kami,” katanya.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Berita Golkar – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menjelaskan permasalahan pendataan honorer masih menjadi permasalahan yang tak kunjung selesai dalam proses penyusunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Doli mencontohkan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mendata sekitar 800 ribu honorer yang tersebar di seluruh Indonesia.

Namun pada November 2022, data tersebut berubah dan mendapati sebanyak 2.421.100 honorer.

“Kita mendorong waktu itu, pintu masuknya itu dari pendataan, jadi kita mendorong kementerian itu mulai dari data, berapa sih sebenarnya orang yang nasibnya (tak diangkat menjadi ASN) sama dengan bapak/ibu sekalian. Ini selama ini tidak pernah clear datanya,” ujar Doli dalam audiensi dengan Forum Non-ASN Jawa Tengah (FORNAS) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Carut-marutnya pendataan pernah didapati Komisi II saat berkunjung ke Kepulauan Riau.

Di sana, dikatakan Doli, mereka menemukan adanya seorang anak yang menggantikan posisi ayahnya yang meninggal ketika masih berstatus honorer.

“Itu selalu data fluktuatif, karena apa? karena satu pola rekrutmennya yang tidak pasti, kapan pemberhentian tidak pasti. Contoh misalnya waktu itu kami ke Kepulauan Riau, ya bisa aja kejadian hari ini seorang tenaga honorer meninggal, istrinya nangis-nangis, tiba-tiba anaknya dimasukin begitu saja, Itu mengganggu soal database yang pasti,” ujar Doli.

Akhirnya, dijelaskannya lagi, permasalahan data tersebut berdampak langsung pada jumlah honorer yang diangkat menjadi ASN.

Pasalnya, jumlah honorer yang diangkat masih tak sebanding dengan orang-orang berstatus non-ASN.

“Kementerian PAN-RB mengatakan (honorer) tinggal sekian, udah diselesaikan sekian, sisanya tinggal sekian, gitu ya. Nah waktu itu kita memperkirakan sisanya tinggal sekitar 500 ribuan, tapi begitu dibuka asumsi awal 800 ribu, dikasih waktu untuk masuk dari semua kementerian lembaga, dari unsur pemerintah daerah. Akhirnya per November kemarin, ternyata Kementerian PAN-RB itu mendapati 2.421.100, yang tadi asumsinya 800 ribu. Jadi sebenarnya ini, saya baru tahu nih, ternyata udah dimasukkan (menjadi ASN) segitu banyak pun bapak masih ada yang tidak terdata, coba bayangkan aja,” tutupnya.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto (kanan) menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kiri) di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Berita Golkar—Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menerima silaturahim Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Kantor DPP, Jalan Anggrek Neli, Jakarta, Rabu (1/2/2023). Airlangga mengaku, Surya Paloh bukan orang asing bagi Golkar.

Menurutnya, Ketum Nasdem merupakan alumni dari partai berlambang pohon beringin. Airlangga mengaku memberi sambutan selamat pulang ke rumah untuk Surya Paloh. ]

“Beliau kami sambut, home coming, pulang ke rumah, dan Partai Golkar juga partai yang terbuka, dan tentu tangan kami terbuka juga dengan Partai Nasdem dan Pak Surya Paloh,” tutur Airlangga usai menggelar pertemuan tertutup dengan Surya Paloh di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Airlangga mengatakan, Surya Paloh sudah 43 tahun berkiprah di Partai Golkar sebelum mendirikan Partai Nasdem. Ketum Golkar mengakui komunikasi dirinya dengan Surya Paloh terus terjalin meskipun berbeda partai. Namun, Golkar dan Nasdem saat ini menjadi partai yang sama-sama mendukung Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Politik adalah memilih jalan, tetapi komunikasi tetap berjalan lancar,” ujar Ketum Golkar.

Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menambahkan, ada tiga kesepakatan dalam pertemuan tertutup antara Golkar dan Nasdem. Pertama, komitmen Golkar dan Nasdem dalam mendukung perekonomian nasional di tengah ketidakpastian usai pandemi Covid-19.

“Kita tahu ada ketidakpastian, nah ini juga masuk dalam tahun politik, tetapi kita sepakat parpol pendukung Presiden Jokowi harus tetap solid,” tegasnya.

Salah satu upaya pemerintah menghadapi ketidakpastian ini adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Airlangga menegaskan, Golkar dan Nasdem mendukung segala upaya pemerintahan Presiden Jokowi dalam pemulihan ekonomi nasional.

“Kesepakatannya kita bersyukur kepada Allah subhanallahu wa ta’ala, sebagai dua partai politik bahwa kita bisa melalui dengan baik dan untuk itu komunikasi wajib hukumnya

Kedua, Golkar dan Nasdem bersepakat terhadap penggunaan sistem proporsional terbuka dalam Pemilu. Menurutnya, pemilihan langsung rakyat sudah menjadi komitmen kedua partai sejak lama.

“Partai Golkar dan Partai Nasdem terus mendorong agar pemilihan umum itu dilakukan secara terbuka,” ujar Airlangga.

Terakhir, kunjungan Surya Paloh merupakan silaturahim balasan dari Partai Nasdem terhadap partai berlambang pohon beringin itu. Sebab, Airlangga sempat bersilaturahim ke kantor DPP Partai Nasdem beberapa waktu lalu.

“Alhamdulillah Rabu pon ini mudah-mudahan membawa berkah untuk kehidupan kebangsaan ke depan,” tutur Menko Perekonomian itu.

Sementara, Ketum Nasdem Surya Paloh mengaku masih ada kemungkinan Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di Pilpres 2024. Menurut Paloh, segala kemungkinan dalam politik masih dapat terjadi.

“Apakah perlu (Partai Nasdem) akan mungkin bergabung dengan KIB? ya sama-sama mungkin. Mungkin KIB juga bergabung dengan Nasdem kan, jadi probability, kemungkinan itu masih terbuka,” ujar Paloh.

Kemungkinan sebaliknya juga dapat terjadi ketika KIB justru bergabung dengan Partai Nasdem. Namun ia menekankan, pertemuan Nasdem dengan Golkar dalam upaya menjaga kondusifitas dan komitmen kedua partai memprioritaskan kepentingan bangsa.

“Bagaimana kita memprioritaskan kepentingan publik yang merindukan pemerintahan yang kuat, tetapi tetap menjaga empati nurani publik yang terjaga untuk sesuatu keadaan yang seperti ini,” tutur Surya Paloh.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perindustrian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Direktur Utama PT Magdatama Multi Industri, dan Wakil Bupati Karawang.

Berita Golkar – Dalam mendukung kemajuan industri dalam negeri serta meningkatkan investasi, Pemerintah telah membuat kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) maupun melalui kampanye Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).

Lebih jauh, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi konsumen atau target pasar saja.

Salah satu yang didorong yakni Industri Karet yang menjadi salah satu industri yang berkontribusi besar bagi perekonomian nasional.

Dengan kontribusi terhadap pertumbuhan PDB nasional sebesar Rp69,07 triliun pada 2021, Industri Karet khususnya di sektor industri karet, barang dari karet, dan plastik, mampu mencatat pertumbuhan mencapai 1,08% bila dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp68,34 triliun.

Sementara itu, nilai ekspor pada periode Januari hingga September 2022 mencapai USD5124.9 juta.

“Pabrik ini mempunyai kapasitas cukup besar dan ini memenuhi kebutuhan Pak Basuki (Menteri PUPR) untuk bearing jalan maupun jembatan. Bahan bakunya juga hampir seluruhnya local content, baik baja dan karetnya, dan produk yang dihasilkan juga memenuhi SNI. Tentu ini sangat dibutuhkan, dan sangat sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa dalam pembangunan menggunakan produk dalam negeri,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Karawang, Senin (30/01), saat meresmikan Pabrik Lead Rubber Bearing (LRB), Bearing, Expansion Joint dan Fasilitas Uji Seismik Isolator milik PT Magdatama Multi Industri (MMI).

Perusahaan tersebut memproduksi Magda LRB yang telah memenuhi ketentuan TKDN yang cukup tinggi hingga mencapai 78,75%, sedangkan tipe bearing lainnya yaitu Magda Pot Bearing memiliki TKDN mencapai 57,71%.

Selain itu, bearing tersebut juga sangat bermanfaat bagi negara yang cukup rawan terhadap gempa bumi seperti Indonesia.

“Di tengah Indonesia yang rawan gempa, pabrik bearing ini menjadi penting, dan saya bicara dengan Menteri PUPR bahwa ini harus dipersiapkan tak hanya untuk jembatan dan jalan tol, tetapi juga untuk bangunan. Di beberapa negara pemakaian LRB diwajibkan karena menahan gempa sampai 8 skala richter, dan jika ini diwajibkan juga untuk di Jakarta atau beberapa di Pulau Jawa lainnya, akan membuat gedung lentur terhadap bencana,” jelas Menko Airlangga.

Sebagai informasi, PT MMI sudah berpengalaman selama 30 tahun dengan berkontribusi pada banyak proyek strategis infrastruktur di Indonesia.

Hingga saat ini produk bantalan jembatan atau bearing yang tahan terhadap gempa yakni LRB Magdatama telah dipasang pada beberapa proyek infrastruktur strategis di Indonesia, di antaranya yaitu Jembatan Kretek di Yogyakarta.

Turut hadir dalam acara ini yaitu Menteri Perindustrian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Direktur Utama PT Magdatama Multi Industri, dan Wakil Bupati Karawang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut implementasi kebijakan Biodiesel 35 (B35) bisa menghemat devisa Indonesia hingga 10,75 miliar dolar AS, di Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Berita Golkar–Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut implementasi kebijakan Biodiesel 35 (B35) bisa menghemat devisa Indonesia hingga 10,75 miliar dolar AS. Implementasi B35 akan menyerap 13,15 juta kiloliter biodiesel.

Selain itu, menurut Airlangga, kebijakan ini juga diyakini dapat meningkatkan nilai tambah industri hilir sebesar Rp 16,76 triliun. Bahkan, berpotensi mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 34,9 juta ton setara karbon dioksida.

“Pemerintah mendorong BUMN seperti Pertamina dan PLN untuk menggunakan produk yang lebih sustainable dan mendorong ini menjadi Key Performance Indicator dari para direksi yang bergerak di bidang energi,” kata Airlangga di Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Airlangga yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar ini mengatakan, berkaca dari implementasi B30 pada 2022, lebih dari 10,5 juta kiloliter biodiesel telah disalurkan. Hal ini membuat Indonesia mampu menghemat devisa sekitar 8,34 miliar dolar AS.

Program B30 juga menyerap tenaga kerja lebih dari 1,3 juta orang serta mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 27,8 juta ton setara karbon dioksida. Menko Perekonomian mengatakan, selama tujuh tahun terakhir, tingkat pencampuran biodiesel pada solar terus ditingkatkan dari 15 persen (B15) pada 2015, 20 persen (B20) pada 2016, dan 30 persen (B30) tahun 2020.

Mulai 1 Februari 2023 tingkat campuran mandatori biodiesel akan kembali dinaikkan menjadi 35 persen (B35). “Hari ini kita meningkatkan mandatori biodiesel dan ini sebagai substitusi bahan bakar solar yang digunakan di mesin diesel, dan juga membawa Indonesia dengan energi yang ramah lingkungan,” ujarnya.

Program B35 tidak akan mengganggu pasokan minyak goreng untuk konsumsi dalam negeri.

Airlangga memastikan, implementasi Program B35 tidak akan mengganggu pasokan minyak goreng untuk konsumsi dalam negeri. Ia menegaskan, ketersediaan minyak goreng di dalam negeri sudah dijamin.

“Dirut BPKPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) yang menjamin ketersediaan minyak goreng di dalam negeri mencukupi,” tegas Airlangga.

Ketum Golkar mengatakan pasokan minyak goreng sudah ditingkatkan dari 300 ribu kilo liter menjadi 450 ribu kilo liter. Ia meyakini, dengan permintaan ekspor kelapa sawit ke Eropa yang melemah, akan semakin banyak pasokan yang bisa digunakan untuk program B35 yang dimulai pada hari ini.

Penerapan B35 merupakan campuran 35 persen bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit ke dalam bahan bakar minyak (BBM) solar. Menurutnya, Pertamina sudah siap mendistribusikan B35 di setiap SPBU.

Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono.

Berita Golkar – Penerapan demokrasi di negara-negara Eropa terus menjadi sorotan.

Salah satunya tentang sering munculnya sikap ‘double standard’ negara-negara Eropa ketika ada tindakan-tindakan penghinaan yang menargetkan umat beragama.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Dave Akbarshah Fikarno atau Dave Laksono mengatakan, negara-negara Eropa dengan dalih demokrasi selalu mendorong kebebasan beragama kepada negara lain.

Bahkan, mendorong agenda-agenda LGBTQ++.

Tapi, ia merasa, mereka memiliki data standar yang kerap memaksakan tokoh-tokoh agama untuk melakukan hal-hal yang mereka kehendaki.

Misalnya, wajib menikahkan pasangan LGBTQ++, baik itu kepada pendeta, imam atau tokoh-tokoh agama lain.

“Ketika pendeta itu menolak, mereka dianggap ‘infringement of human rights’,” kata Dave dalam rapat kerja bersama Kementerian Luar Negeri, Senin (30/1/2023).

Padahal, ia menekankan, seorang pendeta harus melaksanakan apa saja yang mereka yakini, kebenaran yang mereka yakin dan ajaran mereka.

Bahkan, ada pendeta yang sampai dicabut visanya, dicabut izinnya, hanya karena menolak menikahkan LGBT.

Contoh lain, lanjut Dave, di Swedia baru-baru ini, ada seorang tokoh politik yang membakar kitab suci Al-Quran karena menolak sikap politik Turki ke Swedia.

Pemerintah Swedia menganggap itu sebagai demokrasi dan kebebasan berpendapat.

Hal itu ringan disampaikan tanpa berpikir tindakan tersebut merupakan salah satu penghinaan bagi umat Islam.

Ada pula komentar-komentar yang ketidaksepakatan ke Israel, yang oleh negara-negara Eropa mudah sekali diberikan label anti-semitic.

“Ketika statement yang rada anti-Israel dianggap itu anti-semitic, tapi bakar Al-Quran boleh, ini jadi ada double standard di negara-negara Eropa,” ujar Dave.

Dave berpendapat, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bisa turut menyuarakan persoalan itu.

Sebab, ketika negara-negara Eropa ini mau mendorong demokrasi, mereka harus mampu pula intropeksi diri dan melihat dari dua sisi.

Menurut Dave, Indonesia sebagai negara yang plural, walaupun non-sekuler, harus bisa mendorong pandangan-pandangan ini.

Artinya, jangan sampai sikap ‘double standard’ itu dibiarkan dan malah akan menekan atau menghina umat beragama.

Ketua DPD Partai Golkar Surabaya, Arif Fathoni.

Berita Golkar – Pemkot Surabaya mulai melelang pekerjaan untuk proyek pembangunan tambahan satu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di kawasan Surabaya Timur.

Fasilitas kesehatan itu diperkirakan tuntas pada 2024. DPRD Surabaya mendorong agar proses lelang bisa dipercepat. Hal itu disampaikan anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni.

Fathoni menuturkan, proses lelang dipercepat tapi tentu dengan prinsip kehati-hatiannya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.

”Jangan sampai kerinduan masyarakat Surabaya Timur dan Selatan akan fasilitas kesehatan yang layak menjadi terhambat karena proses lelang pengadaan barang dan jasa,” tutur Arif Fathoni.

Politikus Golkar itu juga mengimbau agar pemkot meminta pendampingan dari kejaksaan dan kepolisian agar proses pengadaan lelang barang dan jasa tidak menyimpang dari peraturan.

Dan bisa menghasilkan vendor dengan kompetensi yang layak. Dalam mengerjakan proyek rumah sakit yang keberadaannya sudah dinantikan masyarakat Surabaya Timur dan Selatan.

Ketua Fraksi Golkar itu juga berharap ketika kelak sudah ada pemenang, baik Manajemen Konstruksi (MK) maupun kontraktor pelaksana fisik, pemkot bisa mewajibkan kepada pemenang tender untuk merekrut warga sekitar untuk menjadi tenaga kerja dalam proyek pembangunan tersebut.

”Sehingga APBD yang bersumber dari rakyat Surabaya bisa berputar ke masyarakat Surabaya pula,” ungkap Arif Fathoni.

Tak hanya menjadi pekerja ketika proses pembangunan rumah sakit, Fathoni juga mendorong agar Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mewajibkan dinas kesehatan merekrut warga sekitar.

Yakni, untuk menjadi karyawan sesuai dengan jenjang pendidikan dan kebutuhan kerja di rumah sakit tersebut.

”Dengan begitu, masyarakat sekitar bisa menikmati madu industrialisasi dan tidak sekadar menjadi penonton di rumah sendiri,” tutur Arif Fathoni.

Pemkot Surabaya menggelontorkan anggaran untuk pembangunan RSUD tersebut sebesar Rp 507 miliar.

Skema pengerjaannya dilakukan dengan sistem tahun jamak. Sebelumnya, Pemkot Surabaya sudah memiliki dua RSUD. Yakni, RSUD Soewandhie dan Bhakti Darma Husada.

Anggota Komisi I DPR RI yang juga sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Kominfo Partai Golkar, Nurul Arifin.

Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, mengimbau masyarakat Indonesia agar tidak mudah terprovokasi soal pembakaran salinan Al-Qur’an oleh pemimpin sayap kanan di Swedia.

Semua pihak perlu hati-hati dalam merespons kejadian ini.

“Karena mungkin ini tindakan provokasi kita tidak tahu, jadi jangan terlalu cepat untuk bereaksi begitu,” kata Nurul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/1).

Nurul menilai, aksi provokatif yang dilakukan oleh politikus sayap kanan Swedia-Denmark itu juga tidak terlalu membawa imbas yang berarti di masyarakat Indonesia.

Sebab, tokoh-tokoh publik memilih mengambil sikap yang tidak begitu reaktif.

Menurut dia, kehati-hatian dalam merespons tindakan yang bersifat provokatif tersebut diperlukan agar Indonesia tidak terjerembap ke dalam kepentingan yang dimainkan oleh oknum-oknum tertentu.

“Jadi jangan sampai ada tindakan-tindakan yang sifatnya memprovokasi begitu, kemudian ditangkap secara mentah-mentah sehingga membuat aksi provokasi itu membuat kita terperangkap dalam kepentingan mereka,” jelas dia.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, Komisi I DPR juga akan bersikap saksama dalam mengeluarkan pernyataan terkait aksi pembakaran Al-Qur’an yang dilakukan di depan Kedutaan Besar Turki di Stockholm, Swedia itu pada Sabtu (28/1) lalu itu.

Dia tidak ingin Komisi I DPR terburu-buru dalam memberikan pernyataan sikap yang pada akhirnya bisa saja justru menimbulkan perpecahan seperti yang diinginkan oleh para provokator.

“Jadi kita lihat dulu alasannya baru setelah itu kita mengeluarkan statement, saya kira itu yang terbaik,” ucap Nurul.

Diketahui, pemimpin Partai Stram Kurs (Garis Keras) di Swedia membakar sebuah buku salinan Al-Qur’an atas izin pemerintah dan perlindungan polisi Swedia.

Pemerintah Swedia mengizinkan pembakaran Al-Qur’an itu arena menilai tindakan itu adalah bagian dari kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Pembakaran itu terjadi selama demonstrasi yang menentang permintaan Turki pekan lalu agar Swedia mengambil langkah tegas melawan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang dianggap Turki sebagai kelompok teror.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono.

Berita Golkar – Komisi II DPRD Kaltim melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Balikpapan bersama Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop-UKM) Provinsi Kaltim, HM Sa’duddin, Senin (30/1/23).

Sidak tersebut merupakan salah satu langkah anggota DPRD Kaltim dalam rangka menindaklanjuti keluhan masyarakat terhadap proyek pembangunan Gedung Galeri UMKM Provinsi Kaltim di Kota Minyak itu.

Hal ini dibenarkan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltim, Nidya Listiyono, saat dihubungi wartawan melalui telepon seluler, Senin 30 Januari 2023.

“Ada laporan dari masyarakat terkait pembangunan gedung Galeri UMKM Kaltim,” ujar Nidya, sapaan akrabnya.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, pihaknya menerima laporan dan keluhan dari masyarakat terdampak.

Rupanya, banyak rumah warga yang mengalami kerusakan berupa retak pada dinding rumah.

Kerusakan yang timbul diduga akibat proyek pembangunan Gedung Galeri UMKM Provinsi Kaltim.

Terutama, saat pekerja tengah memasang tiang pancang untuk keperluan pondasi gedung.

“Jadi, kita terima keluhan masyarakat di sana. Mereka mengeluh terdampak. Ada rumah yang retak,” ujar Nidya.

Selain keluhan itu, alasan Komisi II DPRD Kaltim melakukan sidak ke lapangan ini untuk mempertanyakan masa pengerjaan proyek pembangunan yang dianggap tidak tepat waktu.

Pasalnya, pengerjaan belum selesai hingga 31 Desember 2022.

“Kami sudah melakukan hearing bersama Disperindagkop Kaltim sekitar dua minggu lalu. Karena itu dikerjakan dan dilelang langsung oleh mereka, tidak melalui Dinas PUPR. Jadi ternyata pengerjaannya masih berlangsung, ternyata di addendum sesuai Pergub Nomor 71 Tahun 2020,” tegasnya.

Berdasarkan alasan tersebut, pihaknya segera melakukan sidak untuk melihat kondisi di lapangan.

Harapannya, dampak sosial akibat pembangunan gedung galeri itu bisa teratasi secepatnya.

“Namun ketika di lapangan, ternyata masalah ini sudah clear karena ada komunikasi dan penyelesaian,” tuturnya.

Kemudian untuk denda atau punishment karena tidak selesai tepat waktu, rupanya permasalahan ini juga sudah diselesaikan.

“Ternyata semua sudah dijadwalkan sesuai aturan. Kita sedang meminta data berkas design engineering bangunan tersebut. Ini sedang kita terima dan sambil dipelajari,” katanya.

Kendati demikian, Nidya tetap meminta pihak pelaksana untuk menyelesaikannya. Karena, mereka masih punya kewajiban dan hak untuk melakukannya.

“Kan, kalau diaddendum itu berarti ada punishment atau denda. Kira-kira, sekitar 50 hari untuk jangka waktunya,” pungkasnya.

Disinggung terkait tenggat waktu yang diberikan kepada pihak pelaksana untuk menyelesaikan pembangunan itu, ia menyebut bahwa pihaknya akan terus mengawasi.

“Tentu hari ini hingga ke depan, kita terus lakukan monitoring. Sehingga mereka akan mengerjakan itu secara tepat waktu,” harapnya.