Bulan: Februari 2023

Idris Laena Lantik DPD Satkar Ulama Indonesia Kota Adm. Jakarta Selatan


Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Idris Laena.

Berita Golkar – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Satuan Karya (Satkar) Ulama Indonesia/Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI DR. Ir. H.M. Idris Laena, MH melantik dan mengukuhkan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Satkar Ulama Indonesia Kota Adm. Jakarta Selatan.

Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan pelantikan dan pengukuhan DPD Angkatan Muda Satkar Ulama Indonesia (AMSI), serta Himpunan Wanita Satkar Ulama Indonesia (HIWASI) Kota Adm. Jakarta Selatan periode 2022-2027.

“Kami mengajak ulama dan umat ikut bertanggung jawab terhadap hak politiknya untuk dalam berpartisipasi pada Pemilu 2024. Penyaluran aspirasi harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia,” kata Idris Laena, seusai melantik Satkar Ulama Indonesia Kota Adm. Jakarta Selatan, Minggu (19/02/2023).

Menurut Idris, aspirasi umat yang diterimanya telah meneguhkan sikap untuk  berjuang bersama-sama Golkar agar pada Pemilu 2024 mendatang bisa memenangkan Pemilu Legislatif serta mengantarkan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai Calon Presiden (Capres) 2024.

Ia mengajak agar seluruh anggota, kader, utamanya pengurus Satkar Ulama, Angkatan Muda Satkar Ulama (AMSI) dan Himpunan Wanita Satkar Ulama (HIWASI) yang ada di Kota Adm. Jakarta Selatan, untuk bersama-sama bekerja cerdas, ikhlas dan tuntas meraih dukungan dari masyarakat di Pemilu serentak 2024 untuk memenangkan Partai Golkar.

Antarkan Airlangga Hartarto Capres 2024

“Tidak hanya secara nasional, akan tetapi minimal menang di wilayah tempat tinggal masing-masing, di RT, RW, Kelurahan, Kecamatan serta di wilayah Kota Adm. Jakarta Selatan. “Insya Allah atas ridho Allah Swt. Satkar Ulama Indonesia dapat berkonstribusi dalam memenangkan Partai Golkar dan mengantarkan Airlangga Hartarto sebagai Calon Presiden (Capres) 2024,” tambah Idris Laena.

Sementara itu, Arief Taufik Wijaya, SH, MH Ketua Satkar Ulama Kota Ad. Jakarta Selatan masa bakti 2022-2027 mengucapkan terima kasih kepada para kader, anggota, senior Satkar Ulama Indonesia yang telah memberikan dukungan serta amanah kepadanya untuk memimpin DPD Satkar Ulama Kota Adm Jakarta Selatan.

“Tentunya amanah ini tidak akan saya laksanakan sendiri, akan tetapi dengan semangat persaudaraan, solidaritas dan kolaborasi dengan para kader, pengurus dan anggota, serta seluruh komponen masyarakat dari berbagai lapisan, maka DPD Satkar Ulama Kota Adm. Jakarta Selatan bertekad untuk memenangkan Partai Golkar di Pemilu 2024 mendatang di wilayah Jakarta Selatan.

Dia mengaku siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam memajukan Kota Adm. Jakarta Selatan.

Selain itu seusai pelantikan ini pihaknya juga akan  melakukan gerak cepat untuk merangkul segenap potensi yang ada di masyarakat.

“Setelah ini kami akan melakukan berbagai kegiatan yang banyak melibatkan ulama dan masyarakat seperti pengajian, bakti sosial, serta kegiatan lainnya,” kata Taufik.

Kendalikan Inflasi, Menko Airlangga: Pemerintah & Bank Indonesia Sepakati 5 Langkah Strategis


Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajaran pimpinan.

Berita Golkar – Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati 5 (lima) langkah strategis untuk konsisten menjaga inflasi IHK dalam kisaran sasaran 3,0%±1% pada 2023.

Kesepakatan ini disampaikan dalam High Level Meeting TPIP di Jakarta, Senin (20/02).

Kelima langkah strategis tersebut ditempuh melalui penguatan koordinasi di tingkat pusat dan daerah.

“HLM TPIP merupakan agenda strategis untuk mencapai capaian 2023 terutama menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Lebaran dan Idul Fitri 2023. Beberapa hal juga dilakukan untuk mencapai 3,0%±1% pada tahun 2023 sesuai dengan APBN,” ungkap Menko Airlangga pada konferensi pers usai HLM TPIP.

Langkah strategis yang pertama adalah memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kedua, menjaga inflasi komponen Volatile Food (VF), utamanya pada masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) sehingga berada dalam kisaran 3,0% – 5,0%.

Ketiga, memperkuat ketahanan pangan domestik melalui akselerasi implementasi program lumbung pangan dan perluasan kerja sama antardaerah.

Keempat, memperkuat ketersediaan data pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi.

Kelima, memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat.

TPIP akan terus memperkuat sinergi kebijakan untuk melanjutkan implementasi kebijakan dan program kerja pada peta jalan pengendalian inflasi tahun 2022–2024.

Sinergi kebijakan yang ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia tersebut termasuk melalui implementasi berbagai inovasi program untuk menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi.

Sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat efektivitas upaya pengendalian inflasi tersebut, TPIP akan melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2023 dengan tema “Memperkuat Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga Menuju Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan”.

“Dari anggaran ketahanan pangan, tadi disampaikan Ibu Menteri Keuangan ada Rp104,2 triliun ada di K/L maupun di non K/L. Kemudian ke depan, Pemerintah dan Bank Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, mendorong sinergi agar inflasi IHK tetap dalam sasaran 2023. Tentunya, ini merupakan momentum untuk pemulihan ekonomi nasional. Dan inflasi yang terjaga diharapkan menjadi pondasi (yang kuat) untuk perekonomian di tahun 2023,” tutup Menko Airlangga.

Pemilu 2024, Golkar Sumsel Siap Pertahankan Kemenangan


Ketua DPD Partai Golkar Sumsel H Bobby Adhityo Rizaldi.

Berita Golkar – Partai Golkar akan mempertahankan kemenangan seluruh daerah di Sumsel seperti pemilu 2019 yang lalu.

Hal tersebut dikarenakan. Partai Golkar sudah berpengalaman dalam kancah politik Indonesia.

Oleh sebab itu, Partai Golkar yakin kemenangan akan kembali direbut bahkan bertambah dari beberapa kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Hal itu ditegaskan Ketua DPD Partai Golkar Sumsel H Bobby Adhityo Rizaldi saat acara konsolidasi Partai Golkar Sumsel di Kota Prabumulih, Senin (20/2/2023).

Bobby mengatakan, mendekati tahapan pemilu yang semakin dekat, pihaknya terus melakukan konsolidasi dengan seluruh pengurus Partai Golkar se Sumsel.

Bobby yang di dampingi Sekretaris DPD Golkar Sumsel Andie Dinialdie dan Bendahara DPD Partai Golkar Sumsel Nadia Basyir berharap seluruh kader dan pengurus secara bahu membahu untuk meningkatkan raihan Partai Golkar pada Pemilu 2024 mendatang.

Untuk itu, anggota DPR RI ini meminta fungsionaris Partai Golkar harus peka dengan apa yang di butuhkan oleh masyarakat, dan Golkar harus hadir di tengah masyarakat membawa manfaat sesuai dengan kebutuhan di wilayah masing- masing.

Terhadap para kader yang pernah meninggalkan Golkar dan ingin kembali, Bobby secara terbuka mengajak mereka kembali membesarkan Golkar.

Bagi Partai Golkar kebersamaan adalah hal yang utama.

Golkar, menurut Bobby, selalu mengedepankan politik yang adil, santun, kebersamaan tidak berpihak kepada kepentingan tertentu.

“Silahkan, Golkar ini selalu terbuka dan mengedepankan politik yang adil, santun, tidak ke kiri atau ke kanan.

Kami selalu terbuka untuk semuanya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bobby.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Syamdakir Edi Hamid mengatakan, seluruh kader Golkar Prabumulih siap memenangkan partai Golkar di Prabumulih baik dengan mekanisme terbuka atau tertutup.

Dia mengungkapkan, ada strategi tersendiri yang dilakukan kader dalam berkonsolidasi ke masyarakat.

Dalam acara temu kader ini juga di lakukan rangkaian kegiatan baksos perbaikan jalan di Desa Tanjung Menang Kota Prabumulih.

Kegiatan serupa akan terus dilakukan pada daerah lainnya di Sumatera Selatan.

Ace Hasan Apresiasi Kontribusi Pendidikan Sekolah Keagamaan Katolik dalam Kemerdekaan RI


Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily berfoto bersama dengan Anggota Komisi VIII beserta mitra kerja usai melakukan pertememuan, dengan jajaran Pemkab Manggarai Barat dan pengurus yayasan Seminari, di NTT, Sabtu (18/2/2023).

Berita Golkar – Tim Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses ke Sekolah Menengah Atas Katolik (SMAK) Seminari St. Yohanes Paulus di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengapresiasi kontribusi Pendidikan Sekolah Keagamaan Katolik (Seminari) dalam kemerdekaan RI.

“Kita tahu Seminari dan Katolik di Indonesia memberikan kontribusi besar bagi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh nasional yang memberikan satu kontribusi yang kuat bagi NKRI,” ujar Ace dalam sambutan saat pertemuan dengan jajaran Pemkab Manggarai Barat dan pengurus yayasan Seminari, di NTT, Sabtu (18/2/2023).

Selain berkontribusi dalam kemerdekaan, Ace juga mengakui bahwa para alumni Seminari memberikan kontribusi besar bagi pembangunan karakter besar bagi pembangunan karakter bangsa, terutama dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

“Salah satunya, misalnya, Presiden Soekarno dulu pernah dibuang ke Ende. Bersama para Romo, dia banyak menulis tentang keharusan kita memperkuat negara yang kita cintai ini. Karena itu, setelah enam tahun diperjuangkan, Seminari menjadi bagian dari Kemenag, karena sebelumnya berada di bawah kemendikbudristek. Karena kami meyakini agama merupkana nilai kebajikan yang pasti akan mennuntun bangs aini kepada pembinaan karakter pembinaan akhlak,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Karena itu, tegasnya, pendidikan Seminari ini harus diimbangi dengan semangat moderasi beragama.

Hal ini dalam rangka untuk menjaga semangat kerukunan beragama di NTT yang telah masuk dalam tiga provinsi terbaik dalam menjaga kerukunan umat beragama.

“Alhamdulillah perlu kita apresiasi di NTT tidak ada konflik antar umat beragama. Karena itu harus kita pelihara dan kita pupuk rasa toleransi karena inilah modal kita men jadi bangsa Indonesia,” tutupnya.

Golkar Gorontalo Bertekad Pertahankan ‘Gelar’ Pemenang pada Pemilu 2024


Ketua DPD II Partai Golkar Marten Taha.

Berita Golkar – Partai Golkar Gorontalo menargetkan untuk mempertahankan gelar pemenang saat Pemilu Gorontalo mendatang.

Seperti target yang disampaikan Ketua DPD II Partai Golkar Marten Taha, di Rakerda Golkar Gorontalo berlangsung di Century Beach, Sabtu (21/1/2023).

Marten menargetkan 10 kursi di DPRD Kota Gorontalo dari 30 kursi yang tersedia.

Begitu pun perebutan kursi di DPRD Provinsi Gorontalo, yang saat ini hanya memiliki dua kursi untuk Partai Golkar.

Karenanya, Marten Taha menargetkan untuk menambah satu kursi lagi dari Dapil Kota Gorontalo untuk DPRD Provinsi pada Pemilu Gorontalo 2024 nanti.

Tak hanya itu, Golkar Gorontalo juga menargetkan untuk DPR RI yang pernah diwujudkan oleh provinsi selama dua periode melalui ketua DPD I.

“Kami yakin dua kursi itu akan ada ketambahan 1 di DPR Provinsi, serta kita target dua kursi untuk DPR RI,” jelas Marten, dikutip Senin, (20/2/23).

Rusli Habibie Ketua DPD I Golkar Gorontalo juga menambahkan, Partai Golkar di Kota Gorontalo tentunya sangat dinamis dan bagus.

Sebab, Kota Gorontalo tempat bermukimnya para ketua-ketua Partai Golkar.

“Target-target yang di sampaikan Marten sangat baik. Apalagi jika melihat hari ini Walikota dan Wakilnya dari Golkar juga ketua DPRD Kota dari Golkar tentunya ini jadi modal kita di 2024 ” Tuturnya.

Dengan adanya para pemimpin yang telah memegang Kota Gorontalo, maka hal tersebut menjadi kekuatan Partai Golkar pada Pemilu 2024.

Mantan Gubernur Gorontalo dua periode itu pun optimis dengan target Kota Gorontalo bisa merebut 10 kursi di DPRD kota.

“Saya percaya 10 kursi itu akan di rebut, bahkan terlampaui, apalagi kalau dilihat kekompakan seperti ini tentu konsolidasi kita akan jalan terus,” tegasnya.

Atas target yang disampaikan pada Rakerda itu, Golkar Gorontalo siap menjaga tahtanya sebagai pemenang di Pemilu Gorontalo 2024 mendatang.

Golkar Banjarmasin Target 10 Kursi DPRD pada Pileg 2024


Ketua DPD Partai Golkar Banjarmasin, H Yuni Abdi Nur Sulaiman (tengah).

Berita Golkar – Partai Golkar Kota Banjarmasin saat ini sedang melakukan penjaringan untuk bakal calon anggota DPRD pada pemilihan legislatif pada Pemilu 2024.

Ketua DPD Golkar Banjarmasin, H Yuni Abdi Nur Sulaiman, mengatakan, pada Pileg 2024 pihaknya menarget 10 kursi.

Berkaca pada Pileg 2019, pihaknya sudah mendapat enam kursi di DPRD Kota Banjarmasin.

Serta, saat ini menduduki kursi pimpinan DPRD Kota Banjarmasin sebagai wakil ketua.

“Target kami 10 kursi,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua Bapilu DPD Golkar Banjarmasin, Syarifuddin Ardasa, menyebutkan, dari total 45 kursi di dewan, partainya menyiapkan 90 orang yang menjadi bakal calon legislatif.

Bahkan, pihaknya menargetkan paling banyak kaum milenial yang akan maju pada Pileg 2024, yakni sebanyak 60 persen dari kuota.

Sisanya, 20 persen adalah anggota dewan yang sudah pernah duduk. Serta, 20 persen lagi figur tokoh, yaitu pensiunan ASN dan lainnya.

“Kami juga perlu figur ketokohan mereka,” katanya.

Untuk 60 persen milenial, menurutnya, hal ini dilakukan untuk regenerasi. Mereka yang akan menggantikan generasi yang sudah tua.

Dave Laksono Ajak Kader dan Simpatisan di Cirebon Menangkan pada Pemilu 2024


Ketua DPP Golkar Dave Laksono.

Berita Golkar – Partai Golkar memberikan pendidikan dan pelatihan politik, untuk para bacaleg, kader dan fungsionaris di wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon.

Kegiatan ini berlangsung di Kota dan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Minggu, 19 Februari 2023.

Ketua DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengaku bangga di mana animo dan antusias para peserta pendidikan politik baik bacaleg, kader sangat besar untuk bisa memenangkan partai Golkar dalam Pemilu 2024 mendatang.

“Ini adalah tahapan baik dan langkah awal yang bagus kita bersama – sama berjuang untuk kemajuan dan kemenangan Partai Golkar di Kota dan Kabupaten Cirebon,” ujar pria yang akrab disapa Kan Dave pada Minggu, 19 Februari 2023.

Dave yang didampingi Ketua DPD Golkar Kabupaten Cirebon, Teguh Rusiana, menyampaikan pendidikan politik menjadi langkah awal para kader menjalankan tugas menjelang tahun politik 2024.

“Menjelang tahun politik, kita mencoba untuk menyiapkan formula baru, semua yang sudah mengisi formulir menjadi kader dan bacaleg menjalani tahapan pertama yaitu pemberian pemahaman pendidikan politik, taget 2024, sesuai dengan amanat menginginkan semua kursi dan sapu bersih semua kontestasi, kita harus menang,” ucap Kang Dave.

Dalam dikpol ini juga, kader yang hadir dan dinyatakan lolos akan diberikan sejumlah tugas untuk kemudian dilaksanakan sebagai bagian dari strategi menghadapi Pemilu 2024.

“Tentunya Fokus kita semua sekarang ini ya pemenangan pilpres dan pileg terlebih dahulu, para kader diminta untuk membuat forum atau perkumpulan tentunya sebagai bentuk kesiapan kader melaksanakan mandat yang didapat dari pendidikan politik hari ini, kita harus semangat menang dengan elegan dan baik,” kata Kang Dave.

Kemudian setelah para kader dibekali pendidikan politik tersebut pihaknya optimis hal itu mampu memborong kursi legislatif maupun eksekutif.

“Tentu ini jadi bagian dari strategi, konsentrasi pemenangan Pilpres dan Pileg, untuk itu kader dan bacaleg harus siap dan melaksanakan tugas di lapangan,” imbuhnya.

Apalagi pada ajang kontestasi Pemilu tahun 2024 mendatang akan melibatkan pemilih termuda yaitu generasi Z.

“Nah ini kan ciri Gen z yakni kelahiran 1997 – 2021, kita harus gaet mereka dengan cara yang baik. Mereka adalah cikal bakal penerus kita kedepannya, apalagi gumlah Gen Z melampaui generasi milenial dan tentunya strategi serta komunikasi poliik partai Golkar perlu mengikuti perkembangan tersebut agar kembali menjadi pemenang di ajang Pemilu mendatang,” tegas Dave.

Endang Maria Harap Program Kemensos Sentuh Masyarakat & Tepat Sasaran


Anggota komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti (tengah).

Berita Golkar – Anggota komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti berharap program Kemensos kepada penyandang disabilitas, lansia dan anak-anak yatim langsung menyentuh kepada masyarakat dan tepat sasaran.

Demikian disampaikan Endang kepada Parlementaria saat pertemuan tim kunker reses komisi VIII DPR dengan sekjen Kemensos, kepala badan BPKH, serta Asisten Administrasi umum Provinsi Kaltim beserta jajaran, Balikpapan, Jumat (17/2/2023).

“Kita berharap bantuan-bantuan program yang memang itu menjadi amanat undang-undang fakir miskin dan anak terlantar harus menjadi garda depan pemerintah bahwa kehadiran negara hadir di situ melalui penganggaran, urgensinya untuk kemanfaatan dan kemaslahatan umat,” kata Endang.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menambahkan maksud dan tujuan kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI ke Balikpapan sekaligus ingin mengevaluasi sejauh mana pemerintah provinsi Kalimantan dalam penyaluran bantuan dari pusat baik secara efektivitas dan daya guna.

Seperti, apakah dana perimbangan salah satunya Dana Alokasi Khusus (DAK) memang ada multiplier effect, sehingga akan menjadikan pertimbangan oleh komisi VIII DPR dimasa mendatang.

“Kita ingin jawaban dari dari pemerintah Kalimantan timur bahwa nilai bantuan yang diberikan kepada mereka memang ada manfaat yang sangat signifikan karena ada dana alokasi khusus yang memang nilai pemanfaatannya tidak sesuai dengan tujuan harapan komisi VIII makanya kita ingin melihat sejauh mana yang ada di Kaltim,” pungkas Endang

Ferdiansyah: Sekolah Tidak Wajib Terapkan Kurikulum Merdeka Belajar


Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah.

Berita Golkar – Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mendapat penegasan dari Sekretaris Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen pendidikan (BSKAP), Kementerian Pendidikan, Suyadi Prawiro, bahwa sekolah-sekolah tidak wajib atau tidak dipaksakan untuk menerapkan atau melaksanakan Kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar (KMMB).

Apalagi dalam tinjauan Ferdiansyah saat melakukan kunjungan ke salah satu sekolah di Bali, terdapat keluhan terkait kurikulum itu.

“Dalam kunjungan ini kami mendapat keluhan dari sekolah ini yang notabene merupakan sekolah yang cukup lengkap sarana prasarana dan gurunya, yakni terkait pelaksanaan KMMB. Ini artinya apa? kurikulum tersebut masih menimbulkan banyak masalah di sekolah ini, serta di sekolah lainnya. Karena ini terjadi bukan hanya di sekolah ini saja, tapi juga di sekolah di daerah-daerah lainnya,” ujar Ferdiansyah, Minggu (19/2/2023).

Namun, lanjutnya, dengan pernyataan Sekretaris BSKAP dari Kementerian Pendidikan tersebut, seolah kembali mengingatkan dan menegaskan bahwa sekolah tidak wajib melaksanakan KMMB.

Artinya jika sekolah itu tidak sanggup, diperbolehkan untuk tidak melaksanakan kurikulum tersebut.

Oleh karena itu, Politisi Fraksi Partai Golkar ini akan mensosialisasikan pernyataan dari BSKAP Kementerian Pendidikan tersebut ke daerah-daerah.

Pasalnya, dalam prakteknya di lapangan, pihaknya banyak mendapat keluhan dari sekolah-sekolah yang mengaku diwajibkan untuk menjalankan Kurikulum tersebut.

Dijelaskan Ferdi, begitu Ferdiansyah biasa disapa, sejatinya Komisi X DPR RI tidak alergi terhadap perubahan.

Tapi, perubahan tersebut bukan sesuatu yang drastis, melainkan bertahap dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia beserta seluruh aspek di dalamnya.

Hal itu disebabkan banyak daerah belum memiliki infrastruktur yang mendukung untuk sekolahnya menjalankan KMMB tersebut.

Seperti listrik dan jaringan internet yang memadai, fasilitas komputer dan laptop, serta kemampuan guru atau tenaga pendidik untuk menjalankan kurikulum tersebut.

“Sekali lagi ditegaskan, jangan jadikan guru dan siswa kelinci percobaan Kurikulum Merdeka Merdeka Belajar. Karena pada akhirnya masyarakat yang kurang paham akan menyalahkan guru atas kondisi tersebut,” tegasnya.

Legislator Golkar Apresiasi Kinerja BINDA NTB


Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno.

Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno mengapresiasi kinerja Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) NTB, khususnya dalam mendeteksi dan mengantisipasi potensi kerawanan yang muncul di wilayahnya.

Hal ini disampaikannya setelah melakukan rapat Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi I DPR RI dengan Kepala BIN Daerah (Binda), Provinsi NTB, Jumat (17/2/2023).

“Kerjanya sudah cukup baik. Mereka bisa mendalami, mengidentifikasi, dan juga bisa melakukan penanggulangan terhadap potensi-potensi masalah kerawanan yang ada di NTB,” ujar Politisi Partai Golkar tersebut saat ditemui oleh wartawan.

Disampaikan oleh Dave, pada pertemuan tersebut dibahas mengenai identifikasi kerawanan yang ada di NTB, termasuk mengenai potensi adanya gerakan yang melenceng dari NKRI dan ideologi Pancasila.

Dari identifikasi masalah yang ada, dipaparkan pula penanggulangan dan penanganan yang telah dilakukan.

Tak luput, Komisi I juga membahas proyeksi masalah yang akan terjadi di masa mendatang serta potensi konflik horizontal.

“Lalu juga kita juga membahas tentang situasi NTB pasca pandemi itu bagaimana? Terus juga kesiapan baik dari sisi keamanan atau juga ada sisi infrastruktur dan juga pengamatan BIN kesanggupan ataupun juga potensi penyusupan-penyusupan nah itu juga dipaparkan dan dijelaskan,” tutur legislator Dapil Jawa Barat VIII itu.

Dave menjelaskan bahwa salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah gerakan ekstrimis dan dugaan teroris yang ada di NTB. Pada 2022 lalu, terjadi dua kali penangkapan terduga teroris di kawasan NTB, yaitu pada bulan Maret dan Juni tahun lalu.

“Di NTB ini ada beberapa gerakan ekstrimis yang melenceng dari NKRI, teroris itu yang juga bermula dari wilayah NTB. Nah sekarang itu sudah diidentifikasi siapa-siapa saja, pergerakan sejauh mana Narapidan Teroris (Napiter) yang sudah bebas yang berasimilasi dengan masyarakat sudah sejauh apa? Itu semua terus kita monitor jangan sampai ada kejadian-kejadian yang serupa muncul di masa depan,” jelasnya.

Hasil dari pertemuan tersebut nantinya akan menjadi salah satu bahan pembahasan saat Komisi I mengadakan rapat kerja dengan BIN termasuk mengenai kebutuhan anggaran instansi tersebut.

Selain itu, menurut Dave, hasil rapat ini juga bisa menjadi masukan bagi mitra terkait.

“Itu kan ada laporan singkat dan itu akan menjadi bahan untuk kita nanti di dalam raker dengan Kepala BIN. Menjadi bahan juga untuk kita melihat kebutuhan anggaran BIN itu seperti apa? Apa yang perlu ditambah? Apa yang perlu diganti? Atau apa yang perlu diperbaiki? Itulah yang menjadi masukan untuk kerja kita di Komisi I dengan BIN ataupun satu dengan mitra-mitra lainnya,” ujar anggota Badan Anggaran DPR RI itu.

Scroll to top